Berita

BPIW Kementerian PUPR terus menajamkan konsep penyusunan rencana pengembangan infrastruktur di Kawasan Metropolitan Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi). Sebagai tindak lanjut pembahasan pada tanggal 13 Agustus lalu yang menghadirkan para pakar pengembangan wilayah, dilakukan rapat video conference (vicon), 19 Agustus, melibatkan para perwakilan empat sektor di lingkungan Kementerian PUPR, yakni Sumber Daya Air (SDA), Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan. Saat rapat tersebut, Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono memaparkan beberapa hal khususnya konsep pengembangan dan usulan program pembangunan infrastruktur untuk empat sektor tersebut.   Menurut Hadi usulan program ini dilakukan setelah tim BPIW yang juga melibatkan para pakar, melakukan kajian di kawasan tersebut secara komprehensif. Untuk sektor SDA, Hadi menyatakan di metropolitan itu memerlukan dukungan air baku, khususnya untuk mendukung kawasan industri, terutama di Kawasan Industri (KI) Kendal ataupun kawasan industri lain di bagian timur dan selatan kawasan tersebut.   Menanggapi hal itu, Kepala Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA Ditjen SDA,  Niken Puspitasari menyatakan bahwa penyediaan air baku diarahkan untuk mendukung KI Kendal dan Batang. Sedangkan untuk rencana jangka panjang penyediaan air baku akan di supply dari bendungan-bendungan yang saat ini. “Kami saat ini sedang mengkaji kesiapan dokumennya,” ucapnya.   Kemudian terkait konektivitas, menurut Hadi dibutuhkan peningkatan kualitas dan pembangunan baru infrastruktur jalan, terutama Harbour Toll Road Semarang yang menghubungkan Kota Semarang dari Tanjung Mas menuju KI Kendal, jalan tol tanggul laut Semarang-Demak, dan penanganan drainase di sekitar Sayung. Terkait hal itu, Direktorat Jenderal Bina Marga yang diwakili Fadil  mengatakan perlu dilakukan kajian lingkungan terhadap ekosistem laut, karena akan ada infrastruktur jalan yang dibangun di atas laut.   Sedangkan terkait Sektor Cipta Karya menurut Hadi BPIW mengusulkan peningkatan maupun pemanfaatan idle capacity. Hal ini agar infrastruktur yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik. Kepala Subdirektorat Keterpaduan Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Ditjen Cipta Karya, Taufan Madiasworo menambahkan untuk tahun ini dilakukan beberapa pembangunan di Kawasan Kedungsepur antara lain pembangunan Tempat Pembuangan Air (TPA) Darupono Kendal, Rehab Bangunan Pasar Kaliwungu, dan Penataan Kota Lama Semarang. Sedangkan untuk Sektor Perumahan dibutuhkan dukungan berupa penyediaan rumah susun untuk pekerja di kawasan industri. Lebih Lanjut Kepala Sub Direktorat Wilayah II Direktorat Rumah Umum dan Komersial Ditjen Perumahan, Didiek Hardijanto menjelaskan untuk program rumah susun sudah dilakukan pembangunan beberapa unit tower untuk di Semarang. Kemudian juga ada Program Bantuan Stimulan Perumahan Sawadaya (BSPS). “Kita bisa arahkan program tersebut di Metropolitan Kedungsepur.  Terkait skema pembiayaan melalui KPBU sudah dilakukan di Bandung dan Cikarang namun belum dilakukan di Jawa Tengah,” ungkapnya.     Tidak hanya membangun infrastruktur, Hadi menyatakan aspek penghijauan juga diperhatikan. Untuk itu, akan dilakukan penataan dengan mengembangkan kawasan hijau yang ada. Kedungsepur juga didorong untuk menjadi metropolitan yang cerdas atau smart metropolis yang menyediakan Transit Oriented Development (TOD) dan memanfaatkan teknologi informasi.   Pertemuan itu juga dihadiri para pakar pengembangan wilayah seperti Hermanto Dardak, Sugiyantoro, Wicaksono Sarosa, dan Andi Siswanto. Selain itu, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III Manggas Rudy Siahaan dan beberapa pejabat BPIW lainnya juga turut menghadiri vicon tersebut.  (Hen/infobpiw)      

Konsep penyusunan rencana pengembangan infrastruktur di Kawasan Metropolitan Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi) dibahas bersama para pakar pengembangan wilayah dan perkotaan pada Kamis, 13 Agustus lalu.   Saat memimpin rapat itu Kepala BPIW Hadi Sucahyono menyatakan dari pertemuan itu diharapkan masukan-masukan terutama dari para pakar untuk penyempurnaan konsep tersebut. Kedungsepur merupakan bagian dari 10 metropolitan di tanah air yang akan disusun rencana pengembangannya oleh BPIW   “Kita akan tampilkan potensi Kedungsepur dilihat dari berbagai kawasan strategis  yang berpotensi dapat membangkitkan perekonomian wilayah sekitarnya seperti Kawasan Industri Kendal, klaster industri di Ungaran, Sayung, Kawasan Masjid Agung Demak, Kota Lama Semarang, dan Rawa Pening.” ujar Hadi. Diharapkan ketika kawasan strategis tersebut didorong pengembangannya melalui pembangunan infrastruktur maka akan menggerakkan perekonomian masyarakat secara cepat sehingga dapat membantu memulihkan perekonomian wilayah akibat adanya pandemi Covid 19.   Untuk mendorong pengembangan tersebut, berbagai kawasan strategis ‘diposisikan’  dalam satu kesatuan sistem perkotaan yang meliputi kota inti, kota hierarki I dan kota hierarki II di kawasan perkotaan Kedungsepur. Selain itu, dalam rapat juga membahas mengenai keterkaitan Kedungsepur dengan berbagai kawasan strategis di sekitarnya seperti Borobudur, Yogyakarta, Surakarta, dan rencana pengembangan Kawasan Industri di Batang dan Brebes. “Dalam merumuskan draft pengembangan infrastruktur Kedungsepur juga tidak terlepas dari analisis pengembangan inftastruktur dalam konstelasi regional dengan kawasan strategis di sekitarnya”, tutur Hadi.    Pakar pengembangan wilayah yang juga mantan Kepala BPIW, Hermanto Dardak menyatakan, metropolitan tersebut dapat menjadi megapolitan dengan adanya Brebes, Batang, dan Yogyakarta. Ia berharap megapolitan tersebut dapat berkembang lebih baik dengan difasilitasinya jalan tol menjadi “tulang punggung” yang menghubungkan antar kawasan tersebut.    Sedangkan dalam konsep pengembangan Kedungsepur sendiri menurut Dardak, struktur kota yang dibangun yakni kota inti, satelit, dan sub satelit. Menurutnya, Kota Semarang dapat menjadi kota inti dan kota-kota lain diantaranya Kendal, Ungaran, Purwodadi, Salatiga, Sayung dapat dipiih menjadi kota satelit dan sub satelit.   “Yang paling penting adalah kota satelit dan sub satelit satu sama lain terhubung terutama dengan kota inti,” tuturnya. Dengan peningkatan jalan  di kota-kota tersebut, maka dapat mendorong biaya logistik yang ringan dan dapat menguntungkan perekonomian bagi masyarakat.   Pakar dari ITB Sugiyantoro menambahkan Kota Semarang sebagai kota inti dapat menjadi mesin ekonomi nasional. Sedangkan peran kota satelit menurut Sugiyantoro dapat menjadi kota yang memiliki kekhasan misalnya sebagai kota pendidikan, karena banyak bangunan sekolah yang berkualitas dan kota yang memiliki areal persawahan.   Dalam kesempatan itu, pakar lainya, Wicaksono Sarosa menilai bila pemerintah ingin mengembangkan Kabupaten Batang, pasti punya hubungan yang besar dengan Metropolitan Kedungsepur. Sedangkan Kota Kendal menurut Wicaksono  punya kesempatan untuk  berkembang baik, karena punya jaringan yang baik dengan Singapura. Praktisi pengembangan wilayah Andi Siswanto menyatakan konsep pengembangan Kedungsepur yang sedang dilakukan BPIW mendukung perlunya analisis yang responsif terhadap kondisi Pandemi Covid-19, misalnya terkait penciptaan lapangan kerja. Lebih lanjut Ia mengatakan pembangunan infrastruktur untuk membantu memulihkan ekonomi masyarakat akibat Covid-19 diorientasikan pada kawasan dengan kepadatan tinggi. Kegiatan  ini diikuti beberapa jajaran pimpinan BPIW seperti Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I Tris Raditian dan beberapa staf lainnya.  (Hen/infobpiw)          

BPIW Kementerian PUPR kembali menggelar Rapat Penyiapan Konsep Pengembangan Infrastruktur di Metropolitan Kedungsepur ( Kendal, Demak, Ungaran ( Kab . Semarang ) , Semarang, Salatiga, dan Purwodadi (Kab. Grobogan ) . Rapat yang dilakukan pada hari Rabu, 29 Juli ini, dimaksudkan sebagai para pakar Dibidang pengembangan wilayah, guna mempertajam konsep pengembangan kawasan tersebut. Para pakar yang hadir adalah Hermanto Dardak, Sugiyantoro , Wicaksono Sarosa, dan Andi Siswanto. Dalam pertemuan tersebut Kepala BPIW Hadi Sucahyono menyatakan bahwa pengembangan infrastruktur yang disiapkan merupakan keterpaduan empat sektor PUPR yang ada yakni Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan dan juga sektor lainnya seperti infrastruktur bandara dan pelabuhan.       Berdasarkan survei yang dilakukan beberapa waktu lalu, menurut Hadi ada beberapa infrastruktur yang perlu disiapkan untuk mendukung kawasan-kawasan strategis di Kedungsepur. “Masjid Demak berpotensi menjadi kawasan pariwisata religi. Pengunjungnya sudah banyak yakni mencapai 1,1 juta wisatawan Demak,” tutur Hadi. Selain itu menurutnya program penanganan drainase perlu diusulkan, terutama di daerah Sayung. Hadi menargetkan konsep pengembangan terrsebut sudah selesai dibuat awal Agustus mendatang. Hermanto Dardak memberikan beberapa pemikirannya. Menurutnya untuk pengembangan infrastruktur di Metropolitan itu, perlu ditentukan tema apa yang akan dibangun. Dari survei lapangan menurut Dardak yang paling menonjol ada kultur, industri, dan perdagangan. Selain itu perlu juga ditentukan  kota inti dan kota satelitnya.  Ia sepakat bila Semarang dijadikan kota inti dan perlu disepakati mana saja yang menjadi kota satelit dan kota sub satelit. “Kota satelitnya harus mandiri, salah satunya terkait penyediaan lapangan kerja. Kemudian ada sub-sub kota satelit,” ucap Dardak. Namun, Ia menilai infrastruktur utama yang perlu dibangun adalah jaringan jalan, karena masing-masing daerah di kawasan tersebut memerlukan jaringan jalan untuk menyalurkan hasil produksinya.   Sedangkan pakar dari ITB Sugiyantoro menyatakan bahwa maksud dan tujuan dari percepatan pengembangan Kedungsepur harus benar-benar jelas yakni agar ada implikasi ekonomi yang signifikan untuk berkontribusi secara nasional. Selain juga perlu dijelaskan permasalahan yang ada di lapangan seperti banjir, likuifaksi, maupun rob dan cara-cara yang perlu dilakukan dalam mempercepat pengembangan Kedungsepur.  Dalam kesempatan itu, pakar lainya, Wicaksono Sarosa mengatakan perlu juga mencari studi terkait demand dari  industri yang dibangun dan kompetisinya di negara-negara di Asia. Bila hal itu diperjelas, maka menurutnya akan mempengaruhi kebutuhan infrastruktur yang harus disiapkan. “Hal ini penting bahwa industri yang didukung infrastruktur yang akan dibangun ada demand nya dari negara-negara yang ada di Asia,” ungkapnya. Ia juga mengingatkan bahwa pertumbuhan penduduk metropolitan itu dapat dikendalikan sehingga tidak menimbulkan urban sprawl atau pertumbuhan perkotaan yang tidak terencana dengan baik. Praktisi development Wilayah Andi Siswanto menjelaskan bahwa Pengembangan strategi Utama development Kedungsepur   Adalah Mengatasi resesi Akibat Covid -1 9 seperti creates Lapangan kerja, Memberdayakan activities industri, Ekonomi, Dan sosial budaya. “Kemudian Pengembangan strategi Utama   lainnya Adalah creates Landasan penge m bangan metropolitan y ang Berkelanjutan Dan memprioritaskan Kawasan DENGAN kepadatan Penduduk Tinggi Dan fungsi fungsi Campuran ,” ungkapnya. ( Hen / infobpiw )  

BPIW Kementerian PUPR secara kontinyu  melakukan pembahasan rencana penataan kawasan Metropolitan Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran (Kab. Semarang), Semarang, Salatiga, dan Purwodadi (Kab. Grobogan). Pembahasan yang dilakukan Jumat sore, 24 Juli lalu, dilakukan para pejabat di lingkungan BPIW yang dipimpin Kepala BPIW Hadi Sucahyono. Menurut Hadi, BPIW ditargetkan menyelesaikan konsep pengembangan Kedungsepur tersebut pada awal Agustus mendatang. “Setelah pembahasan secara internal ini, kita akan meminta masukan dari para ahli di bidang pengembangan wilayah. Kemudian kita akan gelar pertemuan melalui video conference dengan pemerintah daerah dan balai-balai di Kementerian PUPR yang berada di Kawasan  Kedungsepur,” tuturnya. Dengan pembahasan dari berbagai narasumber dan dilengkapi bahan yang didapat dari hasil survei yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu, Hadi berharap hasilnya akan lebih maksimal. “Nanti kita akan lengkapi dengan pembuatan video yang memvisualkan kondisi disana,” ucapnya. Hadi juga menyebutkan bahwa konsep pengembangan Kedungsepur ini dilakukan dengan dukungan sumber daya manusia BPIW dari berbagai disiplin ilmu seperti geologi, arsitektur, planologi, teknik lingkungan, dan geografi. Rapat yang dilakukan hingga malam itu, diisi dengan paparan dari Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wlayah II.A., Eko Budi Kurniawan. Dalam paparannya Eko menjelaskan bahwa Kedungsepur memilii luas wilayah yang mencapai 4,198 km2. Menurut Eko, kawasan yang memiliki jumlah penduduk mencapai sekitar enam juta jiwa ini memiliki beberapa permasalahan seperti pemenuhan air baku dan rumah susun pekerja untuk Kawasan Industri Kendal, penataan kawasan Tambak Lorok, serta penanganan sedimentasi dan penanganan enceng gondok di Rawa Pening. Saat itu, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Firman Hatorangan Napitupulu menyatakan pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PUPR harus bermanfaat bagi masyarakat dan sektor lain seperti sektor industri dan perhubungan. Untuk itu, menurut Firman keputusan yang diambil terkait pengembangan tersebut, harus menghasilkan keputusan yang terbaik yang mendukung berbagai sektor terkait. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I Tris Raditian yang juga hadir dalam rapat itu mengatakan pengembangan Kedungsepur perlu dilakukan secara terintegrasi, baik melibatkan pemerintah daerah dan juga instansi lain. Bagi Tris bila pembangunan dilakukan dengan terintegrasi, maka hasilnya akan lebih komprehensif. Kegiatan ini juga dihadiri Sekretaris BPIW Iwan Nurwanto, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III Manggas Rudy Siahaan, dan para pejabat fungsional.  (Hen/infobpiw)

Kepala BPIW Hadi Sucahyono beserta rombongan melakukan survei ke Kota Semarang dan sekitarnya. kawasan tersebut menjadi bagian dari Metropolitan Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang dan Purwodadi, serta Kabupaten Grobogan). Menurut Hadi survei dilakukan tim-nya untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dan membuat konsep solusi permasalahan. Survei dilakukan dua hari ini, yakni pada 10-11 Juli. Survei pada 10 Juli dilakukan dengan melihat beberapa kawasan di bagian barat dan tengah Semarang, dengan menghimpun data di lapangan. Selain itu Hadi juga mengunjungi Kendal Industrial Park (KIP). Disini Hadi bertemu langsung dengan Presiden Direktur dan CEO  Stanley Ang dan Executive Director  Didik Purbadi. Pada saat itu Hadi menggali informasi terkait kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Selain itu diperbincangkan mengenai ekonomi daerah dengan adanya industri tersebut. Dalam kawasan industri ini terdapat beberapa perusahaan dari luar negeri seperti dari Taiwan, Tiongkok, dan Singapura. “Secara regional mereka membutuhkan dukungan kita, seperti air baku, akses ke pelabuhan, perumahan untuk pekerja, dan penanganan persampahan,” jelas Hadi. Konsep keterpaduan moda kereta api, pelabuhan, dan jalan bagi truk kendaraan darat juga menjadi perhatian BPIW. Menurutnya keterpaduan tiga moda itu harus direalisasikan lebih optimal. Dengan demikian penanganan infrastruktur dilakukan dengan keterpaduan antar sektor PUPR dan juga dengan infrastruktur lainnya seperti bandara dan pelabuhan. Dalam tinjuan tersebut, perhatian Hadi dan tim juga tertuju pada Kampung Tambak Lorok di wilayah Tanjungmas Semarang. Kawasan ini mengalami banjir akibat rob atau air laut pasang. Dengan kondisi seperti ini, maka kampung tersebut perlu penanganan secara masif. “Kita perlu penanganan yang lebih masif untuk penanganan rob, misalnya dengan membuat tanggul di tepi pantai, kemudian menggeser permukiman, agar jangan terlalu deket di bibir pantai. Selain itu perlu  mendisiplinkan masyarakat agar tidak membuang sampah di saluran drainase," ungkap Hadi.   Penanganan infrastruktur Metropolitan Kedungsepur  tersebut menurut Hadi tetap dilakukan dengan keterpaduan antar sektor PUPR. Tim BPIW juga mendokumentasikan kondisi kawasan tersebut dengan menggunakan drone. Survei pada 12 Juli dilakukan di Sayung, Demak, Ungaran, dan Salatiga. Dengan demikian hampir semua kawasan Metropolitan Kedungsepur  di survei telah diidentifikasi permasalahannya. (hen/ris/infobpiw)