Berita

Indonesia masih menghadapi banyak “pekerjaan rumah” dalam sektor perkotaan.  Salah satu permasalahan utama perkotaan adalah urbanisasi yang semakin pesat. Dalam 4 dekade terakhir penduduk perkotaan di Indonesia meningkat hingga 6 kali lipat dari 20 juta jiwa menjadi 120 juta jiwa atau sekitar 53% dari total populasi. “Prinsipnya urbanisasi tidak perlu dihindari, bahkan perlu dikelola dan dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat seluruh Indonesia,” ungkap Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rido Matari Ichwan yang membacakatan sambutan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono pada “Malam Penghargaan Gerakan Menuju 100 Smart City 2017” di Jakarta, Rabu malam (15/11). Menurut Rido, kota sebagai pusat konsentrasi penduduk, interaksi sosial budaya, serta kegiatan ekonomi memang dituntut dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur, pelayanan dasar, kecukupan air, pangan, energi, perumahan layak huni, kesehatan, pekerjaan yang layak, ruang terbuka hijau, aman dari banjir, macet, bencana lain, serta masalah sosial kemasyarakatan. Dengan begitu, lanjut Rido, kondisi tersebut menuntut hadirnya kapasitas manajemen perkotaan yang inovatif dan smart, guna memberikan layanan perkotaan yang lebih handal, sekaligus untuk merespon tantangan pembangunan perkotaan yang semakin kompleks. “Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang begitu pesat. Sejatinya membuka peluang munculnya solusi-solusi yang inovatif dan kreatif di berbagai sektor kehidupan serta mengurangi disparitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi,” jelas Rido. Menurutnya, saat ini beragam upaya telah dilakukan untuk membangun kota-kota di Indonesia menjadi kawasan perkotaan yang lebih berkualitas. “Kota-kota Indonesia masa depan kita arahkan sejalan dengan Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan  Perkotaan  2015–2045,  yaitu  kota berkelanjutan dan berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat,” terangnya. Ia berharap, pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan di masing-masing wilayahnya dapat mengakomodir unsur-unsur, antara lain kehidupan cerdas berkelanjutan (smart living), ekonomi dan mobilitas cerdas berkelanjutan (smart economy & mobility), lingkungan ekologi cerdas berkelanjutan (smart ecological environment) serta tata kelola dan komunitas cerdas berkelanjutan (smart governance & community). Kota yang cerdas akan sangat mengandalkan ICT/teknologi, fasilitas, dan infrastruktur fisik kota yg canggih, namun akan lebih berguna jika masyarakatnya juga memiliki budaya yang baik, seperti: tidak merusak lingkungan, tidak boros energi, pola konsumsi yg sesuai, dan sebagainya. Menurut Rido, Kementerian PUPR sangat mendukung terwujudnya smart city di Indonesia, yakni melalui pengembangan infrastruktur cerdas (smart infrastructure) yang menerapkan unsur-unsur teknologi sehingga dapat termonitor secara actual.  “Sebagai contoh instalasi early warning system untuk peringatan banjir di koridor Kanal Banjir Timur, smart tunnel Kali Ciliwung, pengolahan waste to energy di TPA Bantargebang dan TPA Benowo Surabaya yang mampu memproduksi listrik hingga 10 MW melalui pemanfaatan gas landfill  dan lain sebagainya,” terang Rido. Selain itu, ungkapnya, Kementerian PUPR juga memberikan dukungan dalam bentuk program-program pembinaan pengembangan kawasan perkotaan, termasuk pada beberapa kota/kabupaten yang berpartisipasi dalam Gerakan Menuju 100 Smart City. “Misalnya Kota Semarang dan Kota Bandung yang turut berpartisipasi aktif dalam program Ecodistrict yang merupakan kerjasama Kementerian PUPR dengan Pemerintah Perancis dalam rangka mewujudkan kota berkelanjutan sejak tahun 2014,”  ungkap Rido.  Rido melanjutkan, pihaknya meyakini kegiatan tersebut akan memacu dan memotivasi seluruh stakeholders, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat untuk sama-sama berkontribusi dalam membangun kota- kota yang inovatif, produktif, dan berdaya saing. “Semoga ajang penghargaan ini mampu menjadi bara yang membakar semangat untuk menjadikan kota-kota kita menjadi lebih layak huni, berkelanjutan, berketahanan, dan cerdas,” pungkasnya. Seperti diketahui, “Malam Penghargaan Gerakan Menuju 100 Smart City 2017” ini digelar Kementerian Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Republik Indonesia dalam rangka mendorong kota-kota di Indonesia mampu mengubah cara berpikir dan cara melayani masyarakat untuk lebih cerdas, efektif dan efisien.  Ada 24 kota dan kabupaten yang mendapatkan penghargaan Smart City. Malam penganugerahan ini dihadiri oleh jajaran pemerintahan, staf Kepresidenan dan perwakilan dari Kompas Gramedia Group of Magazine Magazine.(ris/infoBPIW)

Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama pemangku kepentingan berupaya merumuskan kebijakan, strategi dan rencana aksi bersama untuk pengembangan wilayah dan perkotaan di Indonesia sesuai perkembangan global dan regional. Hal tersebut diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matahi Ichwan mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat menjadi keynote speech pada acara “Diseminasi Implementasi Agenda Baru Global dan Nasional dalam Pengembangan Wilayah dan Perkotaan di Indonesia” yang digelar di Bali, akhir pekan lalu. Menurut Rido, saat ini pengembangan wilayah dan perkotaan di dunia, terutama di negara berkembang berlangsung dinamis. Untuk isu perkotaan di Indonesia yang kerap muncul antara lain, persoalan banjir, genangan air, kawasan kumuh, kemacetan, sampah, serta akses air minum layak bagi masyarakat. “Terhadap Isu-isu tersebut, tentunya perlu penyelesaian saat ini dan masa depan,” papar Rido. Dalam merumuskan penyelesaian tersebut, lanjutnya, dibutuhkan tata kelola perkotaan dan wilayah yang progresif, adaptif dan inovatif, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan sebagai entitas perkotaan dan wilayah. Rido menjelaskan, agenda pembangunan global 2030 yang memuat Sustainnable Development Goals (SDGs) menekankan peran perkotaan dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang berkelanjutan. “Khususnya terkait tantangan dan peluang dari Urbanisasi. Pada konferensi Habitat III juga menegaskan komitmen negara-negara di dunia dalam pembangunan perkotaan layak huni dan berkelanjutan melalui Agenda Baru Perkotaan atau New Urban Agenda yang membawa tema sustainable development (pembangunan berkelanjutan,-red),” papar Rido. Ia menjelaskan, berbagai kendala dan tantangan seperti kapasitas kelembagaan pemerintah, pendanaan pemerintah, maupun minimnya jejaring investasi dapat menjadi penghambat pengembangan perkotaan dan kewilayahan di Indonesia. “Untuk itu, sudah seyogyanya mengidentifikasi berbagai peluang sumber daya serta berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di setiap tingkat, guna terwujud pengembangan perkotaan dan wilayah yang berkelanjutan di Indonesia,” papar Rido. Kementerian PUPR melalui BPIW, lanjutnya, bersama pemangku kepentingan perlu merumuskan langkah agar dapat mengimplementasikan agenda baru perkotaan dan wilayah di Indonesia dengan pendekatan baru sesuai perkembangan global. “Untuk itu peran aktif para pemangku kepentingan sangat diharapkan,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW, Hadi Sucahyono menegaskan, agenda perkotaan baru merupakan instrument strategis untuk mewujudkan pembangunan perkotaan berkelanjutan. “Setiap negara memiliki isu strategis, karakteristik dan pendekatan tersendiri dalam mengimplementasikan agenda perkotaan baru,” terangnya. Dengan begitu, lanjutnya, dibutuhkan rencana aksi bersama yang dapat menerpadukan peran setiap pihak untuk mencapai cita-cita bersama berupa terwujudnya permukiman, perkotaan dan wilayah yang memberikan kehidupan lebih baik untuk generasi yang akan datang. Hadir menjadi pembicara dalam acara tersebut, Menteri Pekerjaan Umum 2004-2014, Djoko Kirmanto, Perwakilan UN Habitat Fukuoka, Bruno Dercon, Salah seorang penulis buku Internasional Guidelines on Urban and Territorial Planning, Imam S Ernawi, Ketua Dewan Eksekutif Kemitraan Habitat, Wicaksono Sarosa serta Lead Municipal Engineer World Bank Indonesia, George Soraya. Selain itu, hadir juga para peserta mulai dari perwakilan unit organisasi di Kementerian PUPR, perwakilan kementerian dan lembaga terkait, sejumlah walikota dan bupati, Bappeda provinsi dan kabupaten/kota, kalangan akademis, swasta, asosiasi serta perwakilan  Non-Governmental Organization (NGO). (ris/ind/infoBPIW)