Berita

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kunci keberhasilan pengembangan sektor pariwisata. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan perencanaan serta pemrograman dukungan pengembangan infrastuktur akses menuju dan lokasi kawasan wisata. Di antaranya melakukan pengembangan sektor jalan, sektor perumahan, sektor sumber daya air dan cipta karya. Demikian terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) yang bertema “Koordinasi Percepatan Pengembangan Kawasan Wisata” yang digelar Kementerian Pariwisata di Jakarta, Kamis (15/9). FGD yang dipimpin Tim Percepatan Pariwisata, Firmansyah Rahim ini menghadirkan narasumber, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW Kementerian PUPR, Rezeki Peranginangin, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Iwan Kurniawan, Direktur Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, Kementrian Kelautan dan Perikanan, Rido Miduk. Rezeki menjelaskan, total kebutuhan anggaran infrastuktur sesuai Rencana Strategis (Renstra) PUPR 2015-2019 mencapai  Rp 931,50 triliun. Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis PUPR, lanjutnya, Kementerian PUPR saat ini telah melakukan sejumlah perencanaan, pemrograman, dan pembangunan infrastruktur PUPR melalui pendekatan wilayah atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). “Seluruh wilayah di Indonesia masuk dalam 35 WPS. Dalam WPS itu terdapat kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, kawasan perkotaan, kawasan wisata dan lainnya. Salah satu kawasan wisata yang berada di pulau kecil terluar adalah Kepulauan Anambas,” papar Rezeki. Menurutnya, kawasan wisata Kepulauan Anambas berpotensi sebagai destinasi pariwisata internasional. “Pada program tahun 2017 nanti, Kementerian PUPR akan ada penambahan pembangunan dan peningkatan kualitas permukiman di Payalaman, termasuk pembangunan rumah susun untuk pegawai di Kabupaten Kepulauan Anambas,” terangnya.   Rezeki menerangkan, agar tercipta percepatan pengembangan infrastruktur pada suatu kawasan perlu keterlibatan peran banyak pihak, seperti pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, badan usaha daerah, swasta serta masyarakat. “Dengan kondisi kapasitas keuangan negara yang belum mencukupi dalam pengembangan infrastuktur, peran swasta atau investor akan sangat membantu dalam percepatan mengembangkan kawasan wisata, agar target pemerintah terkait kunjungan 20 juta turis asing pada 2019 dapat tercapai,” jelasnya.(indi/infoBPIW)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) kembali melakukan koordinasi dengan World Bank terkait pengembangan tiga kawasan wisata, yakni  Tanjung Lesung di Provinsi Banten, Danau Toba di Sumatera Utara dan Mandalika di Lombok. Rapat koordinasi yang dilakukan di ruang pertemuan BPIW, Selasa (16/2), dipimpin langsung Kepala BPIW Hermanto Dardak.   Dardak menjelaskan tiga kawasan wisata tersebut merupakan bagian dari 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang akan dijadikan sebagai “10 New Bali”.  Selain itu pengembangan kawasan wisata tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mencapai target jumlah wisatawan mancanegara sebesar 20 juta orang  pada  tahun 2019 mendatang.   Dalam rapat koordinasi yang dihadiri eselon II dan III BPIW serta tim dari World Bank tersebut, Dardak menjelaskan upaya yang akan dilakukan dalam mencapai target itu adalah mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah, membangun kapasitas sumber daya pariwisata, pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM), pembangunan infrastruktur dan pengembangan kelembagaan di kawasan pariwisata tersebut.   “Pengembangan kawasan pariwisata tentu saja memiliki beberapa tantangan, seperti bagaimana mengintegrasikan dan meningkatkan infrastruktur yang dapat mengembangkan potensi daerah,” tutur Dardak. Pembangunan infrastruktur pada 10 KSPN tersebut menurutnya perlu mempersiapkan bebeberapa hal, seperti kriteria terkait investasi untuk pembangunan infrastruktur pariwisata, penyusunan studi kelayakan, Enviromental Impact Assesment (EIA), Detail Engineering Design (DED) dan pembebasan lahan.   Selain itu perlu disiapkan pembiayaan untuk pembangunan fisik serta kemitraan dengan pihak swasta, termasuk perusahaan milik negara seperti BUMN  dan BUMD. Khusus kawasan wisata Danau Toba dan Mandalika yang merupakan juga bagian dari Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), akan dilakukan kesepakatan diantara pemangku kepentingan di tingkat pusat,  provinsi dan kota, termasuk juga pihak swasta dan juga masyarakat. Kesepakatan itu untuk menentukan beberapa hal seperti obyek yang diprioritaskan serta identifikasi kebutuhan infrastruktur. Identifikasi ini terutama terkait bandara, jalan, air, sanitasi, drainase, listrik, ruang terbuka hijau dan anjungan cerdas.   Tim leader dari The World Bank, Bertien menambahkan dalam pengembangan KSPN ini perlu dilakukan koordinasi dan integrasi antar kementerian terkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Pariwisata, Bappenas, Kementerian Perhubungan, Kemenko Maritim dan Sumber Daya, dan Kemenko Perekonomian.     Dalam rencana pengembangan kawasan Danau Toba, Tanjung Lesung dan Mandalika, menurut Bertien, dalam waktu dekat World Bank akan meninjau langsung tiga kawasan wisata tersebut. Setelah dilakukan kunjungan tersebut, Wolrd Bank akan melakukan technical meeting dengan beberapa Kementerian terkait, seperti Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, dan Bappenas. (ini)