Berita

BPIW Kementerian PUPR melaksanakan Internalisasi Anti Korupsi, Penanganan Benturan Kepentingan, dan Pengendalian Gratifikasi, secara daring, Senin, 18 September 2023. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala BPIW, para pejabat pimpinan tinggi pratama, para pejabat administrator dan pengawas, dan sebagian besar staf di lingkungan BPIW. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh para vendor atau pihak ketiga yang berkeja sama dengan BPIW dalam melaksanakan berbagai kegiatan lain. Saat membuka kegiatan tersebut Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, mengatakan bahwa BPIW telah memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Terbaru, unit ini ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala BPIW Nomor 20/KPTS/KW/2022. Dalam SK itu berlaku sebagai Pembina adalah Kepala BPIW, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional sebagai Ketua, dan Kepala Bidang Kepatuhan Intern sebagai Sekretaris.  Tidak hanya itu, dalam rangka pengendalian gratifikasi ini BPIW telah menyusun dua Standar Operasional Prosedur (SOP) yakni SOP Pengendalian Gratifikasi dan Pelaporan Penerimaan/Penolakan Gratifikasi. BPIW juga telah melakukan sosialisasi gratifikasi melalui konten di media sosial secara berkala maupun melalui jaringan internal kepada seluruh pejabat dan pegawai di internal BPIW.  Kegiatan internalisasi anti korupsi, penanganan benturan kepentingan, dan pengendalian gratifikasi ini akan terus dilakukan setiap tahunnya, sebagai pengingat agar menjauhi prilaku koruptif dan penyalahgunaan wewenang sebagai aparatur sipil negara. Kegiatan internalisasi ini dilengkapi dengan penerbitan buku saku kepatuhan intern, yang termasuk di dalamnya mengulas tentang whistle blowing system untuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungan BPIW. Dengan diselenggarakannya internalisasi ini, Zevi berharap akan diikuti dengan peningkatan nilai Indeks Integritas yang didapatkan melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia juga berharap, dengan menghadirkan narasumber dari KPK, para peserta internalisasi dapat memahami dengan lebih mendalam mengenai tindakan yang termasuk dalam kategori korupsi dan jenis-jenis gratifikasi yang perlu dilaporkan.  Saat menjadi pembicara pada kegiatan tersebut, Kasatgas Pengendalian Gratifikasi, Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Mutiara Carina Rizky Artha yang didampingi oleh Afildawina Fakhriah menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi korupsi yakni sosial budaya masyarakat, perangkat hukum dan birokrasi yang tidak memadai, dan rendahnya kontrol masyarakat. Dengan melihat faktor-faktor tersebut maka KPK menerapkan tiga strategi pemeberantasan korupsi yakni membangun nilai, perbaikan sistem, dan efek jera. Narasumber dari KPK juga menjelaskan tentang jenis-jenis gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan, contohnya seperti seminar kit yang terdapat logo organisasi; cinderamata/ suvenir; hadiah/door prize; fasilitas penginapan; konsumsi/hidangan/sajian berupa makanan dan minuman, yang mana seluruhnya berlaku umum.  Pada kegiatan ini dilakukan pre-test dan post-test kepada seluruh peserta. Nilai rata-rata sebelum mengikuti kegiatan internalisasi ini sebesar 72,59, dan terdapat peningkatan menjadi 85,82 setelah mengikuti kegiatan ini.(Hen/Tiara)  

BPIW Kementerian PUPR melakukan rapat melalui video conference (vicon) terkait Monitoring Implementasi Rencana Aksi Kajian Perencanaan dan Pembangunan bersama Deputi  Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Didik Mulyanto dan tim, Selasa, 12 Mei 2020. Pada saat itu Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono menjelaskan bahwa BPIW terus bekerja untuk menuntaskan empat rekomendasi yang disampaikan KPK beberapa waktu yang lalu.  Menurut Hadi BPIW tengah menunggu disahkannya struktur organisasi BPIW yang baru melalui Peraturan Menteri PUPR. Didalam struktur organisasi BPIW nantinya ada  bidang kepatuhan internal setara eselon 3. Bidang ini akan selalu memonitor perkembangan-perkembangan yang ada di BPIW khususnya terkait pelaksanaan rencana aksi BPIW yang mengacu pada empat rekomendasi KPK tersebut.  “Struktur BPIW nantinya akan mengacu pada kewilayahan. Nantinya kami akan ada pusat-pusat yang menangani wilayah, wilayah 1 untuk Indonesia bagian barat, wilayah 2 Indonesia bagian tengah, dan bagian 3 wilayah bagian timur,” ucap Hadi. Pelaksanaan kegiatan didetilkan per wilayah tersebut.  Pada kegiatan itu Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Infrastruktur PUPR Iwan Nurwanto menjelaskan dari empat rekomendasi KPK. Rekomendasi pertama adalah Penyusunan Regulasi yang Mengatur Proses Perencanaan Pemograman dan Penganggaran. Kedua, Mendorong Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Penyusunan Program Tahunan.   Rekomendasi KPK yang ketiga adalah Penyusunan Masterplan Pembangunan Infrastruktur PUPR Berbasis Pengembangan Wilayah. Rekomendasi yang keempat adalah Perkuatan Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Efektifitas Tata Kelola Organisasi. Dari empat rekomendasi itu, BPIW telah membuat beberapa rencana aksi yang sudah dilaksanakan dan yang masih dilaksanakan sampai saat ini. Menurut Iwan beberapa rencana aksi yang sudah dilaksanakan seperti Perkuatan Mekanisme dan Hasil Konsultasi Regional (Konreg) serta Penajaman Program Hasil Konreg,  Perkuatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Tata Kelola Organisasi BPIW. Rencana aksi yang sudah dilakukan yakni Penguatan Kelembagaan BPIW.  Sedangkan rencana aksi yang masih dikerjakan seperti Penyiapan Pedoman Standarisasi Penyusunan Masterplan Pembangunan Infrastruktur PUPR Berbasis Wilayah.  Rencana aksi lain yang masih dilakukan yakni Melakukan Review atas Dua Dokumen Masterplan Pengembangan Wilayah di Kota Tanjung  Selor dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong dan Menyusun Dua  Dokumen Masterplan Pengembangan Wilayah di  Kota Jayapura dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Lombok.   Selain itu menurut Iwan BPIW tengah menyelesaikan rencana aksi Perkuatan Sistem Informasi Pemrograman (SIPro) Untuk Mendukung Proses Perencanaan dan Pemrograman serta penyelesaian rencana aksi Penyusunan dan Legalisasi Pedoman Perencanaan dan Pemograman Infrastruktur PUPR.   Pada diskusi itu,  Didik Mulyanto dari KPK menyatakan perencanaan mempunyai peran yang penting untuk mencegah terjadinya korupsi sejak dari awal perencanaan.  Reorganisasi yang dilakukan BPIW diharapkannya dapat memberi dampak positif, terutama dengan hadirnya Bidang Kepatuhan Internal.  Vicon ini juga diikuti Staf Khusus Menteri PUPR Binsar Simanjuntak. Binsar meniai peran BPIW strategis, untuk itu ia meminta agar BPIW dapat mempertahankan kualitasnya. “Unit baru BPIW merupakan wujud nyata perhatian Pak Menteri terhadap unor-unor di Kementerian PUPR,” ucapnya.  Pada kegiatan tersebut masing-masing pusat dan sekretariat memaparkan detail rencana aksi yang sudah dan sedang dilakukan. Kegiatan ini dihadiri seluruh kepala pusat dan Sekretaris BPIW beserta jajarannya. (Hen/infobpiw)