Berita

Sebagai bagian dari percepatan pembangunan di Papua dan sekitarnya, saat ini sedang dilakukan Penyusunan Rencana Pengembangan Infratruktur Wilayah (RPIW, dahulu RPIJM) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Jayapura dan sekitarnya dalam Mendukung Kawasan Istana Negara. Sehubungan dengan hal itu dilakukan rapat pembahasan delineasi zona wilayah  perencanaan pada Selasa, 31 Agustus 2021 secara daring.    Pada saat memberikan paparannya, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III BPIW Kementerian PUPR Manggas Rudy Siahaan berharap studi yang dilakukan tersebut sebagai rencana pengembangan wilayah yang dapat menjadi acuan para stakeholder terkait serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Papua.  Prinsip perancangan pengembangan kawasan delineasi zona kawasan sekitar Istana Negara Papua menurut Rudy adalah untuk mendukung istana negara tersebut. Prinsip perancangan ini juga mendukung keberagaman fungsi ruang di kawasan sekitar istana negara seperti permukiman, pemerintahan, kawasan hutan raya, pertanian dengan konsep agropolitan, dan perdagangan jasa.   Lebih lanjut Rudy mengatakan prinsip perancangan lainnya  adalah memperhatikan jaringan konektivitas. Dikatakan bahwa dengan adanya jaringan antar wilayah berupa jalan lingkar dapat memberikan kemudahan dan mempercepat konektivitas, jaringan jalan yang teratur dan kondisi sangat baik, dengan keamanan dan keselamatan. Dengan adanya jaringan konektivitas maka dapat tersedianya moda transportasi umum yang terintegrasi.    Adaptasi citra kawasan juga menjadi prinsip perancangan tersebut. Menurutnya kawasan sekitar istana negara akan memperhatikan prinsip pertahanan keamanan, kualitas lingkungan binaan dan menciptakan kawasan yang memiliki data tarik dengan memperhatikan kearifan lokal.    Agar terwujudnya RPIW (dahulu RPIJM) PKN Jayapura dan sekitarnya dalam bentuk Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) PKN Jayapura yang mendukung kawasan istana negara yang komprehensif dan strategis, Rudy berharap unit organisasi (unor) di Kementerian PUPR dan Kementerian/Lembaga (K/L) dapat aktif dalam memberikan masukan dan data. “Dengan waktu pengerjaan yang singkat dan ditengah-tengah pandemi Covid 19, maka diperlukan langkah taktis dan tepat guna dalam penyusunan rencana infrastruktur infrastruktur jangka menengah PKN Jayapura ini,” ucap Rudy.    Ia juga menilai diperlukan komitmen dari seluruh stakeholder dan pelaksana kebijakan untuk dapat bersama-sama melaksanakan hasil dari studi ini dalam pengembangan wilayah di PKN Jayapura dan sekitarnya. Fokus pengembangan PKN Jayapura menurutnya dalam hal perdagangan dan jasa, industri, transhipment point (titik aktivitas yang berkaitan dengan pergerakan barang dan alat angkut) dan pelayanan administrasi pelintas batas negara.    Pada kesempatan itu Rudy juga menyampaikan bahwa kolaborasi bersama antar pemerintah daerah-pusat serta antar K/L merupakan kunci dalam pengembangan wilayah yang komprehensif, efisien dan efektif, sehingga pembangunan infrastruktur saling sinkron dan terintintegrasi termasuk di PKN Jayapura tersebut.  Menyinggung mengenai posisi Istana Kepresidenan di PKN Jayapura menurut Rudy Istana Kepresidenan tersebut memiliki peran strategis sebagai eksistensi negara di wilayah timur Indonesia.  Brigjen TNI Aang Suharlan dari Badan Intelejen Negara (BIN) berharap kegiatan studi ini dapat mewujudkan sinkronisasi dan tertampungnya kepentingan masing-masing K/L dalam kaitannya penyusunan RIPJM PKN Jayapura dan sekitarnya dalam Mendukung Kawasan Istana Negara.   Dijelaskannya BIN diberi amanah untuk mengurusi  Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di kawasan istana negara Papua. Saat ini menurutnya BIN telah mengajukan izin perpanjangan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Untuk pembangunan Istana Kepresidenan diperlukan 40,04 ha dan untuk jalan 12,29 ha, sehingga total seluas 52,33 ha,” ungkapnya.   Rapat yang dimoderatori Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III C BPIW Doedoeng Zenal Arifin ini menghadirkan beberapa narasumber antara lain Ketua Umum Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (APSI) Budhi Wibowo yang membawakan materi tentang dukungan sektor perikanan untuk kawasan istana negara di Papua. Narasumber lainnya adalah Direktur Bina Penataan Bangunan Ditjen CIpta Karya Kementerian PUPR Bobby Ali Azhar yang membahas mengenai penyusunan rancangan pembangunan Istana Kepresidean di Papua.    Selain dari BPIW, pembahasan  delineasi zona wilayah  perencanaan tersebut diikuti perwakilan dari Bappeda Kota Jayapura, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Papua DItjen Perumahan, dan  Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jayapura Ditjen Bina Marga. (Hen/infobpiw)  

Pemerintah berencana membangun Istana Negara di Jayapura, Papua. Pembangunan Istana Negara tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Joko Widodo pada 9 Oktober 2019 lalu dengan 61 tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama Papua. Menurut  Kepala Pusat  Pengembangan infrastruktur PUPR Wilayah III BPIW Kementerian PUPR Manggas Rudy Siahaan, pembangunan Istana Negara termasuk dalam klasifikasi bangunan khusus, sebagaimana yang tercantum dalam Permen PU No. 45/PRT/M/2007.  “Oleh karena itu diperlukan pendekatan khusus seperti pembagian zona keamanan dalam pembangunannya termasuk infrastruktur pendukung, sehingga protokol keselamatan Presiden tetap terjaga serta zona pengaruhnya ke lingkungan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Papua,” ujar Rudy saat memberikan paparan pada Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan Istana Negara di Papua, Rabu, 28 Juli 2021.    Rapat yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini dilaksanakan melalui Video Conference. Menurut Rudy pembangunan Istana Negara seluas 10 Ha tersebut merupakan pengungkit perekonomian dan kesejahteraan rakyat Papua dan  memberikan dampak sebagai icon nasional pada pengembangan kewilayahan di Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Jayapura dan sekitarnya.    Namun luas lahan 10 Ha tersebut terasa kurang dan disesuaikan dengan kebutuhan luas sesuai dengan kepentingan presiden. Sehubungan dengan hal itu,  sudah terbit SK KLHK No. 351/2020 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPK) untuk Istana Kepresidenan dengan luas 52,53 Ha.  Dijelaskannya juga bahwa perencanaan utama pada pembangunan Istana Negara meliputi tiga zona dalam Kawasan Istana Negara yaitu zona inti dengan radius sekitar tiga kilometer, zona pendukung dengan radius sekitar 10 Km dan zona pengaruh sekitar 17-20 Km. “Ketiga zona ini akan menjadi area khusus yang perlu diatur pengembangannya terutama dari segi infrastrukturnya,” ucap Rudy. Kementerian PUPR kata Rudy telah memberi dukungan infrastruktur pada lokasi di sekitar rencana pembangunan Istana Negara yakni Kawasan Perbatasan Skouw dan Kota Baru Jayapura.    Dikatakannya juga bahwa kolaborasi bersama antar Kementerian/Lembaga termasuk TNI-Polri dan pemerintah daerah menurut Rudy merupakan kunci dalam pengembangan wilayah yang komprehensif, efisien dan efektif, sehingga pembangunan infrastruktur saling sinkron dan terintegrasi pada pembangunan tersebut.  Jarak dari Istana Negara di Papua ini menuju Jembatan Youtefa sekitar 12 Km dari dan sekitar 18 Km menuju Pelabuhan Jayapura. Sedangkan jarak Istana Negara menuju Kompleks Istora Papua Bangkit sekitar 34 Km dan sekitar 34 Km menuju PLBN Skouw.     Istana Negara di Papua ini akan menjadi Istana Kepresidenan yang ketujuh. Sebelumnya Indonesia sudah memiliki enam Istana Kepresidenan yakni Istana Negara Jakarta, Istana Merdeka Jakarta, Istana Cipanas Jawa Barat, Istana Bogor Jawa Barat, Istana Yogyakarta, dan Istana Tampak Siring Bali.  Kegiatan yang dimoderatori Kolonel Sugeng dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini diikuti para pejabat dari berbagai instansi. Dari Kementerian PUPR antara lain diikuti Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti, Kepala Subdit Pengadaan Tanah Ditjen Bina Marga Sri Sadono, dan Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III C BPIW Doedoeng Zenal Arifin.    Sedangkan dari instansi lain antara lain dihadiri oleh Staf Ahli Menteri PPN/ Bappenas Bidang Pemerataan dan Kewilayahaan Oktorialdi, Direktur Pengembangan Destinasi II Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wawan Gunawan, dan Staf  Ahli  Bidang  Politik, Hukum dan Keamanan Kementerian Luar Negeri Tri Tharyat. Selain itu juga diikuti perwakilan dari Kasad TNI,  Mabes Polri, Kodam XVII Cendrawasih, dan Polda Papua. (Hen/infobpiw)