Penyusunan Daftar peristilahan Pengembangan Wilayah, BPIW Libatkan Akademisi dan Praktisi
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR) melibatkan kalangan akademisi dan praktisi pengembangan wilayah dalam penyusunan Daftar
peristilahan/Kamus Pengembangan Wilayah. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh
istilah-istilah pengembangan wilayah yang lebih luas dan lengkap.
Demikian terungkap dalam “Focus Group Discussion (FGD) Peristilahan Pengembangan Wilayah dari
Perspektif Perencanaan Wilayah dan Kota” yang dibuka, Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Dadang
Rukmana di Gedung Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung, Rabu
(7/9).
Saat menyampaikan sambutannya, Dadang mengatakan, saat ini perlu adanya pendokumentasian
konsep-konsep terkait pengembangan wilayah yang berkembang di Indonesia. “Pendokumentasian tersebut
salah satunya melalui Penyusunan Kamus Pengembangan Wilayah, agar ke depan dapat berfungsi sebagai
referensi terminologi bagi stakeholder pembangunan di Indonesia,” terangnya.
Selama ini, ungkap Dadang, perbedaan pemahaman terhadap istilah-istilah pengembangan wilayah masih
sering terjadi, misalnya antar satu kementerian dengan kementerian/lembaga lainnya. “Sementara BPIW
terus mengeluarkan istilah-istilah baru terkait pengembangan wilayah yang digunakan di lingkungan
Kementerian PUPR,” jelasnya.
Dengan begitu, lanjut Dadang, BPIW ingin mengumpulkan istilah-istilah yang dikelompokan ke dalam
istilah baku, istilah lokal atau daerah, istilah terbaru, sehingga BPIW memiliki kamus
istilah-istilah terkait dengan pengembangan wilayah.
Dadang menyatakan, FGD tersebut diharapkan akan membantu pengumpulaan pengetahuan terkini, mulai
dari teori, praktik di lapangan serta kebijakannya. “Selain itu, diharapkan dapat teridentifikasi
istilah dan terminologi yang sering digunakan,” ungkapnya.
Dadang menyatakan, Kamus Pengembangan Wilayah yang tengah disusun BPIW diharapkan dapat soft
launching bersamaan dengan Hari Jadi Kementerian PUPR yang jatuh pada tanggal 3 Desember.
Hadir dalam FGD tersebut dari kalangan akademisi Prof, Tomy Firman, Prof, Roos Akbar, Ridwan
Sutriadi, PHD serta akademisi perencanaan wilayah dan kota.
Ibnu Syabri, dari kelompok Keahlian Sistem Infrastruktur Wilayah dan Kota mengatakan, penyusunan
kamus yang bertujuan untuk membangun perbendaharaan istilah pengembangan wilayah yang menggabungkan
teori, praktik dan kebijakan merupakan hal yang diperlukan.(rovina/infoBPIW)