Berita

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PU, Bob Arthur Lombogia, mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam kunjungan kerja meninjau infrastruktur di Kota Palu, Sulawesi Tengah pada Kamis, (10/7/2025). Peninjauan tersebut meliputi rekonstruksi dan penanganan tanggul Jalan Cumi-Cumi (Coast Area) serta pembangunan Jembatan Palu IV. Bob Arthur menjelaskan bahwa sejumlah paket pekerjaan infrastruktur tengah dilaksanakan di Palu, termasuk rehabilitasi ruas jalan dalam kota, rekonstruksi dan penanganan tanggul Jalan Rajamoli–Cut Mutia (Coast Area), serta tanggul Jalan Cumi-Cumi. Ia juga memaparkan capaian penanganan pascabencana di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala selama periode 2020–2025. Beberapa pekerjaan telah diselesaikan mulai dari penanganan daerah hulu sampai kepada daerah hilir melalui pembangunan 13 unit sabo dam, 29 unit konsolidasi dam, 17.267 meter tanggul sungai, 1.680 meter perkuatan tebing sungai, 2 unit jembatan, 1.500 meter tanggul pelindung, serta 12 unit groundsill. Dalam kesempatan tersebut, Bob juga menjelaskan mengenai latar belakang pembangunan kembali Jembatan Palu IV. Ia mengingatkan bahwa gempa bumi berkekuatan 7,5 SR yang terjadi pada 28 September 2018 dengan pusat gempa 80 kilometer di utara Kota Palu telah menyebabkan kerusakan besar akibat pergerakan Sesar Palu-Koro. Bencana tersebut memicu tsunami, likuifaksi, dan longsor yang melumpuhkan fungsi perkotaan di Palu, Sigi, dan Donggala. "Jembatan Palu IV akan menggantikan fungsi jembatan lama sebagai jalur logistik yang menghubungkan Palu Barat dan Palu Timur, dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian wilayah Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, sekaligus untuk menahan gelombang tsunami jika terjadi kembali dikemudian hari" ujar Bob. Menko AHY dalam kunjungannya mengenang kembali bencana besar yang menimpa Palu. Ia menyampaikan harapannya agar infrastruktur yang sedang dibangun dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Ia menambahkan bahwa tanggul di Sungai Palu yang dibangun dapat bermanfaat melindungi warga, termasuk pengerjaan hunian tetap yang kini telah dihuni masyarakat terdampak. "Terima kasih kepada Kementerian PU dan semua pihak yang telah menjalankan rekonstruksi Jembatan Palu IV dan tanggul Jalan Cumi-Cumi pascabencana tsunami. Semoga dengan pembangunan tanggul jalan yang memiliki elevasi lima meter serta penambahan breakwater atau pemecah ombak, infrastruktur yang telah dibangun dapat lebih siap menghadapi potensi bencana di masa mendatang,” ungkap AHY. Di akhir kegiatan, Menko AHY melakukan penandatanganan testimoni sebagai bentuk komitmen dan dukungan terhadap proyek pembangunan tersebut. Penandatanganan dilakukan bersama Kepala BPIW dan turut disaksikan oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto. Dalam kunjungan ini,  hadir Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III Dedi Yudha Lesmana, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah Hery Mulyanto, serta Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tengah Baskoro Elmiawan. Mereka bersama-sama meninjau progres pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari pemulihan pascabencana yang melanda wilayah tersebut. (Fir/Tiara)

Kementerian PUPR tengah siapkan program infrastruktur PUPR untuk Pulau Jawa dan Bali di tahun 2019. Menurut Sekjen Kementerian PUPR, Prof. Anita Firmanti, perencanaan di dua pulau tersebut difokuskan pada penyelesaian infrastruktur strategis, misalnya bendungan dan jalan, demikian terungkap pada pembukaan Pra Konreg di Semarang yang dilaksanakan 12-14 Februari (12/2). “Untuk infrastruktur jalan, kita menargetkan terbangunnya jalan tol hingga Surabaya. Untuk bidang perumahan fokus kita pada pembangunan rumah untuk pesantren, rumah untuk dokter daerah terpencil dan rumah swadaya,” jelas Anita. Ia berharap pembangunan infrastruktur yang sudah direncanakan PUPR bisa tercapai dengan dukungan pembiayaan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). “Dengan bantuan kerja sama pemeirntah dan badan usaha tersebut, bisa mempercepat pencapaian target sebagaimana yang tercantum dalam Renstra (Rencana Strategis.red),” ucap Anita. Kementerian PUPR setiap tahun menyelenggarakan Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg).  Kegiatan yang dilaksanakan sebelum Konreg tersebut untuk menyiapkan program pembangunan infrastruktur PUPR tahun berikutnya.  Agar lebih maksimal, menurut Anita, instansinya terus melakukan perbaikan pelaksanaan Pra Konreg tersebut, seperti terkait penyiapan materi dan juga konsep penyelenggaraanya. “Bila tahun lalu langsung dilaksanakan Pra Konreg, maka tahun ini dimulai dengan kick off Konsultasi Regional (Konreg,red).  Dalam kick off itu, ada arahan kebijakan dari Pak Menteri untuk program 2019.  Itu sangat penting,” tutur Anita saat membuka pelaksanaan Pra Konreg, Semarang, (12/2).  Terkait dukungan terhadap Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Anita meminta BPIW tidak hanya memprogramkan dukungan infrastruktur jalan tapi juga program terkait keciptakaryaan, seperti penyediaan sanitasi yang berstandar internasional dan juga pengolahan limbahnya. Hal ini menurutnya penting, karena KSPN seperti Borobudur banyak dikunjungi turis dari mancanegara. Saat memberikan paparannya, Plt. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Lana Winayanti  menjelaskan Pra Konreg memiliki tujuan untuk mengumpulkan program usulan dari pusat dan daerah. Diungkapannya bahwa untuk tahun anggaran 2019, pembangunan infrastruktur PUPR difokuskan pada pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. “Usulan program tersebut dikonsolidasikan melalui rangkaian pembahasan, sehingga kita bisa mendapatkan program prioritas untuk tahun 2019,” ungkap Lana. Dalam menyusun program 2019 tersebut menurut Lana perlu keterpaduan, koordinasi dan sinergi seluruh stakeholder terkait dari pusat dan daerah. Pembukaan Pra Konreg di Semarang ini diikuti seluruh pejabat di lingkungan Kementerian PUPR, Kepala Balai di Jawa-Bali, serta Bappeda  dan dinas Pekerjaan Umum seluruh provinsi di Jawa-Bali.  Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan di desk masing-masing provinsi di seluruh Jawa-Bali hingga 14 Februari. Pra Konreg Semarang merupakan satu dari 4 rangkaian Pra Konreg. Setelah Semarang, maka Pra Konreg kedua akan dilaksanakan di Kendari pada 21-23 Februari mendatang yang membahas program infrastruktur untuk tahun 2019 di Sulawesi, Maluku dan Papua.   Pra Konreg ketiga diselenggarakan di Banjarmasin pada 28 Februari hingga 2 Maret yang membahas program infrastruktur di Kalimantan dan Nusa Tenggara. Pra Konreg keempat atau yang terakhir dilaksanakan di Jambi pada 7-9 Maret yang membahas program infrastruktur untuk Pulau Sumatera. Hen/Ind/infobpiw