Berita

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menilai perlu adanya penguatan kelembagaan dan tata kelola setelah pembangunan infrastruktur di 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Hal tersebut diperlukan guna menjamin bahawa infrastruktur terbangun dapat secepatnya memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu BPIW menyelenggarakan "Rapat Persiapan Penyusunan Konsep Kelembagaan dan Tata Kelola Terpadu Infrastruktur pada KSPN” yang digelar di Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024. Kepala BPIW, Yudha Mediawan saat membuka rapat mengatakan, Presiden telah menginstruksikan pengembangan di 10 KSPN prioritas, yakni KSPN Danau Toba, KSPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (BYP), KSPN Lombok-Mandalika, KSPN Labuan Bajo, KSPN Bromo-Tengger-Semeru (BTS), KSPN Wakatobi, KSPN Manado-Likupang, KSPN Bangka-Belitung, KSPN Morotai, dan KSPN Raja Ampat. "Arahan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan Integrated Tourism Masterplan (ITMP) yang selanjutnya disahkan menjadi Perpres RIDPN (Peraturan Presiden Rencana  Induk Destinasi Pariwisata Nasional,-red)," terang Yudha. Beliau mengatakan, dari 10 ITMP sebanyak 6 ITMP merupakan penugasan di Kementerian PUPR, serta 4 lainnya menjadi tugas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. "Saat ini 3 RIDPN telah disahkan menjadi Perpres, yaitu Lombok-Mandalika, Bangka-Belitung, dan Manado-Likupang, sementara 7 RIDPN masih dalam proses pembahasan," terangnya. RIDPN memuat rencana terpadu antarsektor dan antarstakeholder yang menjadi dasar pengembangan dan pembangunan KSPN dalam 20 tahun ke depan. "Sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, dukungan pembangunan Infrastruktur PUPR di 10 KSPN telah mencapai Rp 12,4 Triliun. Pembangunan tersebut mencakup jalan dan jembatan, akses sanitasi, air minum, drainase lingkungan, penataan kawasan dan lainnya," terang Yudha. Permasalahan yang dihadapi, dalam pengembangan KSPN diantaranya kelembagaan dan tata kelola, ekonomi dan tenaga kerja, lingkungan, perizinan, serta penyediaan infrastruktur. Terkait kelembagaan dan tata kelola, terdapat beberapa isu yang terjadi di hampir setiap KSPN, yakni belum dilakukan serah terima aset terbangun, seperti pada penataan kawasan di KSPN Danau Toba, pembangunan gerbang di KSPN BYP, dan peningkatan kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA) Pengengat di KSPN Lombok-Mandalika. Keterlambatan serah terima aset sebagian besar disebabkan oleh ketidaksiapan lembaga penerima aset itu sendiri. "Kemudian, belum ada anggaran dan rencana OP (Operasional dan Pemeliharaan,-red) dari Pemda. Hal itu terjadi pada beberapa infrastruktur seperti pembangunan Jalan Aek Natolu-Ajibarang di KSPN Danau Toba, penataan kawasan permukiman KSPN Borobudur, dan SPAM Kraton Liya KSPN Wakatobi," paparnya. Yudha menambahkan, pada beberapa lokasi meskipun telah dilakukan OP oleh Pemda, namun masih belum optimal sehingga infrastruktur terbangun menjadi rusak padahal belum lama digunakan. "Seperti terjadi pada toilet-toilet umum yang telah rusak di lokasi Penataan KSPN Labuan Bajo," terangnya. Selain itu, beberapa infrastruktur belum beroperasi secara optimum atau masih memiliki kapasitas idle. Sebagai contoh di TPA Warloka yang merupakan TPST dengan sistem incenerator yang seharusnya memiliki kapasitas operasi 24 jam, akan tetapi saat ini hanya beroperasi 8 jam/hari dikarenakan kenaikan harga solar. Ada juga kapasitas idle akibat aset yang belum dioperasikan oleh Pemda seperti pada Pembangunan TPST Gili Trawangan. Permasalahan lainnya adalah pemanfaatan infrastruktur terbangun yang tidak sesuai dengan peruntukan awal, “Seperti pengembangan rumah swadaya di KSPN Lombok-Mandalika yang seharusnya diperuntukkan bagi wisatawan malah justru digunakan warga sebagai hunian sewa bagi pekerja lokal”. Oleh karena itu, lanjut Yudha, pada rapat ini terdapat beberapa poin penting yang perlu didiskusikan. "Mulai dari isu dan permasalahan terkait tata kelola KSPN dan pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun," terangnya. Selain itu perlu didiskusikan pula konsep keberlanjutan dalam  pengembangan KSPN, dan konsep pengaturan pembagian kewenangan serta tanggung jawab dikarenakan pengembangan KSPN dilakukan secara multi-stakeholder dan multi-sektoral. Sebelum menutup rapat tersebut, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, BPIW, Melva Eryani Marpaung menyampaikan, sebagai tindak lanjut akan dilakukan serangkaian workshop tematik dan kunjungan lapangan untuk membahas lebih detail isu permasalahan tata kelola dan kelembagaan pariwisata. Narasumber yang diundang akan menyesuaikan tematik dari setiap workshop, seperti narasumber Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terutama terkait model kerja sama kawasan lindung, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan terkait pengelolaan aset, dan Kementerian Dalam Negeri terkait pengkoordinasian Pemerintah Daerah. “Hasil dari serangkaian workshop akan dirangkum menjadi rancangan rekomendasi tata kelola dan kelembagaan pemerintah,” terang Melva. Rapat kali ini menghadirkan narasumber ahli, Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dikenal aktif memajukan Pariwisata dan Kebudayaan Indonesia, Prof. Ir. Wiendu Nuryanti, M. Arch., Ph.D, Akademisi Universitas Indonesia (UI) yang juga Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP), Dr. Andy Simarmata, Akademisi Universitas Tarumanegara, Soerjono Herlambang, perwakilan Direktorat Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas, perwakilan Direktorat Manajemen Strategis, Kemenparekraf/Bapekraf, perwakilan Direktorat Pengembangan Destinasi Regional I, Kemenparekraf/Bapekraf, perwakilan Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan, Kementerian Investasi/BKPM,  Selain itu hadir juga, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II A, Puswil II BPIW, Entatarina Simanjuntak, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II B, Puswil II BPIW, Allien Dyah Lestary, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II C, Erwin Adhi Setyadhi, Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik, BPIW, Setyo Purnomo serta jajaran subkor dan staf di lingkungan Puswil BPIW.(Ris/Tiara)  

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong adanya percepatan pengembangan infrastruktur PUPR di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (BYP), Kota Surakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), dan Kawasan Metropolitan Kedungsepur. “Infrastruktur PUPR merupakan salah satu motor penggerak pengembangan kawasan perkotaan Kedungsepur dan Solo, serta kawasan pariwisata BYP,” ungkap Kepala BPIW Kementerian PUPR, Yudha Mediawan saat memimpin Tim BPIW melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Monitoring Pelaksanaan Infrastruktur PUPR di  Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta, Senin-Rabu 5-7 Februari 2024. Ia mengakui, kegiatan Kunker dilakukan Tim BPIW Kementerian PUPR untuk memastikan progres keterlaksanaan program infrastruktur prioritas di Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta dan mengkonfirmasi kebutuhan dukungan program lanjutan sesuai Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW). Kementerian PUPR mendukung program pengembangan pariwisata di KSPN BYP dilaksanakan Pemerintah Pusat secara terintegrasi melalui program Integrated Tourism Development Plan (ITDP). ITDP merupakan kegiatan kerja sama program pengembangan pariwisata Indonesia dengan Bank Dunia. Tim BPIW mengawali kunjungan lapangan di proyek pembangunan underpass Simpang Joglo, Kota Solo, Jawa Tengah. Pembangunan tersebut merupakan sinergi dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Solo dalam upaya meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas di Simpang Joglo. Pembangunan tersebut diharapkan selesai pada November 2024. Kemudian, Kunker berlanjut ke lokasi pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo. Jalan Tol tersebut merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang konstruksinya terus berjalan dan memberikan peningkatan progres. Keberadaan jalan tol tersebut diharapkan  akan meningkatkan perekonomian dan konektivitas wilayah segitiga emas Yogyakarta, Solo, dan Semarang (Joglosemar), termasuk, akses ke KSPN BYP. Monitoring hari pertama ditutup dengan kunjungan ke pembangunan Sistem Pengadaan Air Minum (SPAM) Wosusokas. SPAM yang menggunakan air baku dari Bendungan Serbaguna di Wonogiri, yakni Waduk Gajah Mungkur ini rencananya akan melayani 4 Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kab. Wonogiri, Kab. Sukoharjo, Kota Surakarta, dan Kab. Karanganyar. Target layanan SPAM ini mencakup 60 ribu sambungan rumah. Yudha berharap, pembangunan SPAM Wosusokas dapat meningkatkan akses aman air minum di wilayah Solo dan sekitarnya. Selanjutnya Tim BPIW melakukan monitoring ke beberapa infrastruktur yang termasuk ke dalam program ITDP BYP di Yogyakarta dan Magelang. Kunjungan pertama dilakukan ke SPAM Berbah di Kabupaten Sleman, yang menggunakan sumber air baku dari Sungai Opak. Pembangunan air baku dan SPAM Berbah telah selesai dan saat ini pada masa commissioning. Namun, proyek ini masih menyisakan persoalan pembangunan sambungan rumah (SR). Yudha berharap bahwa pembangunan SPAM Berbah ini segera dilanjutkan dengan pembangunan sambungan rumah. Monitoring juga dilakukan pada pengembangan sarana hunian pariwisata (Sarhunta) di kawasan Wanurejo, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Konsep desain Sarhunta KSPN Borobudur menggunakan elemen-elemen budaya dan  menciptakan suasana khas. Berdasarkan wawancara dengan salah seorang pemilik, Sarhunta di daerah Magelang akan penuh ketika ada event di Borobudur. Tim BPIW juga mengunjungi pembangunan lapangan seni Borobudur di Kujon. Lapangan Kujon rencananya akan menjadi area relokasi eks pedagang dan area parkir dari zona 2 Kawasan Borobudur. Meskipun konstruksi lapangan Kujon berprogres baik, namun terdapat kekhawatiran bahwa para pedagang enggan dan tidak bersedia pindah dari zona 2. Pada hari terakhir, Tim BPIW melakukan kunjungan lapangan ke Proyek Pengendalian Banjir Rob Tambak Lorok dan Pembangunan Tanggul Laut Semarang-Demak. Proyek pengendalian banjir rob Tambak Lorok mencakup pembangunan tanggul laut dan merupakan kelanjutan pembangunan tanggul tahap 1 yang dilakukan pada tahun 2017. Ditargetkan bahwa tanggul laut Tambak Lorok akan selesai dibangun pada Oktober 2024. Untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, Yudha mengatakan bahwa pembangunan tanggul Tambak Lorok ini harus diterpadukan dengan pembangunan infrastruktur permukiman, termasuk penyediaan SPAM dan sistem sanitasi. Aliran buangan permukiman nelayan yang tidak lagi dibuang langsung ke laut karena adanya tanggul akan menimbulkan masalah lingkungan yang serius. Selanjutnya, Pembangunan Tanggul Laut Semarang-Demak telah menunjukkan progress yang menggembirakan karena persoalan pembebasan tanah musnah sudah mencapai lebih dari 70%. Meski menyisakan masalah lahan ini, konstruksi telah mulai dilakukan dan ditargetkan selesai seluruhnya pada Februari 2027. Kegiatan monitoring Tim BPIW ini diikuti juga Sekretaris BPIW, Benny Hermawan, Kepala Pusat Pengembangan Infrastrukur PUPR Wilayah I BPIW, Boby Ali Azhari, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur II.A, Puswil II BPIW, Entatarina Simanjuntak beserta jajaran staf di lingkungan BPIW. Termasuk, perwakilan Unit Pelaksana Teknis/Balai Kementerian PUPR di Jawa Tengah dan Yogyakarta.(Ris/Tiara)    

Rapat Tingkat Menteri (RTM) merupakan tahap akhir dari penyusunan RIDPN sebelum proses pengajuan dan pembahasan Raperpres RIDPN yang dipimpin oleh Kementerian Hukum dan HAM.  Perpres RIDPN akan menjadi dasar dalam pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional dalam 20 tahun ke depan. Pelaksanaan RTM 3 KSPN (Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, dan Morotai) pada tanggal 21 November 2023, bertempat di Ruang Rapat DH 1-4 Kementerian PPN/Bappenas dipimpin oleh Menteri Bappenas, serta dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri ATR/BPN, Deputi Ekonomi Bappenas, Deputi Kebijakan Strategis Kemenparekraf, Dirjen Cipta Karya, Kepala BPIW, serta perwakilan 14 kementerian/Lembaga.  RIDPN Labuan Bajo memfokuskan pada pelestarian keanekaragaman satwa endemik dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. RIDPN Bromo-Tengger-Semeru menekankan pada fungsi konservasi Taman Nasional serta pelestarian Masyarakat suku Tengger sebagai penduduk asli. Sementara itu RIDPN Morotai mengedepankan pengalaman wisata Bahari dan wisata sejarah Perang Dunia II sebagai daya tarik pariwisata. Kementerian PUPR menyampaikan bahwa pada tahun 2020-2023 dukungan infrastruktur di 3 KSPN tersebut telah mencapai Rp 2,9 triliun diantaranya meliputi penyedian air baku, pengendalian banjir, pengamanan pantai, pembangunan jalan, penataan kawasan pariwisata, pembangunan sarhunta, dan pembangunan infrastruktur dasar.  Diperlukan komitmen Pemerintah Daerah untuk menerima aset infrastruktur yang telah dibangun untuk dapat segera dipelihara. Disampaikan juga bahwa dalam melaksanakan rencana aksi ITMP/RIDPN dukungan kemudahan perizinan, kepastian ketersediaan lahan, regulasi penataan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah menjadi hal yang perlu diperhatikan agar pembangunan di 3 KSPN ini dapat terlaksana dengan baik. Pada akhir rapat, Menteri PPN/Bappenas menyampaikan bahwa pengembangan destinasi pariwisata ini diharapkan mampu mendukung transformasi ekonomi Indonesia, khususnya pada penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. (Hen/Tiara)  

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) terus mematangkan draft Integrated Tourism Master Plan (ITMP) atau Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Bromo-Tengger-Semeru (BTS). Saat ini ITMP/RIDPN BTS sudah pada tahapan Pembahasan Tingkat Eselon I Steering Committee ITDP yang terdiri dari Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Parekraf dan Kementerian Investasi/BKPM. Kepala BPIW, Yudha Mediawan mengatakan, Perpres RIDPN BTS ditargetkan akan ditetapkan pada tahun 2024. “Tahapannya, setelah rapat pembahasan tingkat Eselon I ini, akan dilakukan Rapat Tingkat Menteri (RTM) bersama dengan steering committee yang direncanakan pada 22 November 2023. Kemudian pada Januari 2024 dapat diajukan untuk proses pembahasan dan penetapan Perpres,” papar Yudha saat membuka Rapat Pembahasan Tingkat Eselon I ITMP BTS di Jakarta, Senin, 6 November 2023.   “Penyelesaian draft ITMP BTS dilakukan selama 2 bulan, melibatkan tim tenaga ahli dan tim pendukung dari Puswil II BPIW,” terangnya. "Draft ini kemudian sudah berkali-kali dibahas dengan Pokja Daerah (Provinsi Jawa Timur dan 5 kabupaten/kota) di Kawasan BTS, dengan steering committee, dan juga telah dibahas dengan seluruh instansi Pusat dan Daerah yang merupakan penanggung jawab program/kegiatan dalam draft Rencana Aksi", lanjutnya. Paling tidak sudah dilakukan 5 kali rapat bersama Steering Committee dan 4 kali rapat koordinasi dengan Pokja Daerah. Lebih lanjut Yudha menjelaskan, tujuan dilaksanakan Rapat Pembahasan Tingkat Eselon I ITMP BTS adalah untuk mendapat masukan dan penyepakatan kelengkapan substansi ITMP BTS, penyepakatan target waktu dan mekanisme pelaksanaan Rapat Tingkat Menteri (RTM), dan penyepakatan target waktu dan mekanisme RIDPN BTS. Di tempat yang sama, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II BPIW, Melva Eryani Marpaung menyampaikan, visi pengembangan pariwisata BTS adalah pariwisata alam dan budaya yang berkelanjutan serta berdaya saing guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara kolaboratif. Sedangkan misinya adalah menjaga fungsi konservasi Kawasan Taman Nasional BTS, mewujudkan destinasi wisata berkualitas dan berdaya saing, menciptakan perekonomian lokal, mewujudkan pengelolaan pariwisata kolaboratif dan profesional, serta mewujudkan kawasan pariwisata yang tangguh bencana. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi percetapan kegiatan dibawah komando Kepala BPIW, sehingga bisa diselesaikan BPIW dalam waktu kurang lebih dua bulan. Lebih lanjut Amalia menyatakan, saat ini Bappenas sedang melakukan finalisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 untuk mewujudkan Indonesia emas 2045. “Terdapat 8 agenda, salah satunya transformasi ekonomi yang didorong oleh sektor pariwiata. Harus didukung oleh SDM (Sumber Daya Manusia,-red) unggul, transfromasi tata kelola, serta lingkungan yang kondusif di daerah menjadi kunci pariwiata,” paparnya. Menurutnya, pemberdayaan SDM lokal harus menjadi salah satu fokus penting ITMP BTS; bukan hanya SDM pariwisata tapi juga masyarakat lokal. Sehingga, perlu ada edukasi masyakarat lokal. Hal yang sama disampaikan oleh Deputi Bidang Kebijakan Strategis, Kemenparekraf/Baparekraf, Dessy Ruhati. Ia mengatakan, major project Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mendorong pariwisata menjadi leading sector dan quality tourism untuk devisa dan nilai tambah pariwisata.  Untuk itu, lanjutnya, kapasitas SDM sangat penting. “ITMP BTS dapat mengusulkan program-program pembangunan dan pengembangan sekolah-sekolah kepariwisataan, termasuk Politeknik Pariwisata", terangnya. ITMP BTS sebagai dokumen perencanaan hampir mencapai tahap akhir. ITMP ini akan memberikan arah pengembangan sekaligus tetap memperhatikan daya dukung pada kawasan Taman Nasional BTS. Rapat ini dihadiri juga perwakilan Kementerian Investasi/BKPM, Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota, Ahli Pariwisata, dan jajaran Staf Penanggung Jawab ITMP BTS di Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II BPIW.(Ris/Tiara)

Jajaran Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah II, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Puswil II BPIW) terus bekerja keras menyelesaikan draft Integrated Tourism Master Plan (ITMP) atau Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Bromo-Tengger-Semeru (BTS). Kepala Puswil II BPIW, Melva Eryani Marpaung mengatakan, progres penyusunan Draft Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) RIDPN BTS yang dilaksanakan Tim Kerja Penyelesaian ITMP Puswil II BPIW sudah memasuki tahapan penyelesaian akhir. “Saat ini dalam penyusunan batang tubuh Raperpres RIDPN BTS sudah 100%, serta penyusunan lampiran Raperpres RIDPN BTS  mencapai 40%,” papar Melva saat membuka Rapat Koordinasi Pembahasan Task G dan Task H dengan Steering Committee ITMP BTS di Jakarta, Rabu 20 September 2023. Melva mengatakan, Rakor tersebut digelar  bertujuan melakukan pembahasan proses percepatan penyusunan Raperpres RIDPN BTS. Termasuk, pembahasan masukan terhadap Task G dan Task H ITMP atau RIDPN BTS. Saat ini, ujar Melva, pihaknya telah melakukan perbaikan penyelesaian ITMP dengan mempertajam Task G, Task H, dan Task I. Ditargetkan ITMP Bromo-Tengger-Semeru selesai pada akhir bulan September 2023. Ketiga task tersebut digunakan untuk penyelesaian substansi Draft Raperpres RIDPN BTS. “Target penyelesaian dokumen ITMP BTS pada akhir September 2023. Kemudian dilakukan Rapat Pembahasan Tingkat Eselon II dan Eselon I pada Oktober 2023 dan Tingkat Menteri pada awal November 2023. Dengan demikian, pada awal Januari 2024, Naskah Akademis Rancangan Perpres RIDPN Bromo-Tengger-Semeru dapat diajukan ke Setneg. Ditargetkan bahwa Perpres RIDPN Bromo-Tengger-Semeru dapat ditetapkan pada tahun 2024. Di tempat yang sama, Direktur Regulasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Sabartua Tampubolon menyampaikan, dengan pertimbangan waktu penyelesaian penyusunan Raperpres RIDPN BTS, maka proses penyusunan Raperpres diawali dengan pengajuan izin prakarsa kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Kemudian dilakukan penetapan Tim Panitia Antar Kementerian (PAK) melalui Keputusan Menparekraf/Kepala Baparekraf. Setelah itu rapat penyusunan Raperpres bersama Tim PAK. Berikutnya  permohonan harmonisasi ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Tahapan selanjutnya, rapat harmonisasi Raperpres bersama Tim Harmonisasi Kemenkumham, serta permohonan penetapan Raperpres menjadi Perpres kepada Presiden melalui Kemensetneg.” Sabartua berharap, Mei 2024 Raperpres RIDPN BTS dapat ditetapan sebagai Perpres oleh Kemensetneg. Di tempat sama, Direktur Manajemen Strategis, Kemenparekaf, Ika Permana menekankan perlunya percepatan penyelesaian Perpres RIDPN 10 DPSP (Destinasi Pariwisata Super Prioritas) sebelum berakhirnya masa jabatan pemerintahan saat ini, sehingga tidak meninggalkan pekerjaan rumah bagi pemerintahan berikutnya. Selain Bromo-Tengger-Semeru, terdapat 3 DPSP lain yang Raperpres RIDPN nya sedang disusun, yaitu Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai. Sementara itu, Koordinator Pariwisata, Bappenas, Istasius Angger Anindito menyampaikan kebijakan dan dukungan RIDPN BTS mengacu pembangunan destinasi pariwisata berkualitas sesuai preferensi pasar yang berkembang ke arah pariwisata berkelanjutan dan pariwisata regeneratif. Termasuk, penguatan rantai pasok pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan, penguatan tata kelola destinasi dan industri pariwisata yang terstandardisasi. Pembangunan infrastruktur hijau untuk infrastruktur dasar dan pendukung pariwisata, serta perluasan penerapan BGCE (Blue, Green dan Circular economy) dan peningkatan keterampilan SDM pariwisata. Hadir juga pada rapat tersebut Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.A, BPIW, Entatarina Simanjuntak, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B, BPIW, Allien Dyah Lestary, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C, BPIW, Erwin Adhi Setyadhi serta jajaran subkor dan pegawai Puswil II BPIW.(Ris/Tiara)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II menggelar rapat pembahasan progres Indonesia Tourism Development Project (ITDP) dan enam Integrated Tourism Master Plan (ITMP), di ruang rapat BPIW lantai 2, Jakarta Selatan, Rabu 13 Juli 2023.  Rapat yang dipimpin Kepala BPIW, Yudha Mediawan diisi dengan paparan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, Melva Eryani Marpaung. Dalam paparannya, Melva menjelaskan beberapa hal, diantaranya mengenai overview enam Integrated Tourism Master Plan ( ITMP) yakni  Danau Toba, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Lombok, Labuan Bajo, Wakatobi, dan BromoTengger-Semeru. Selain itu dijelaskan mengenai progres pelaksanaan Integrated Tourism Development Project (ITDP) .  Dijelaskannya bahwa Dokumen ITMP memuat Baseline Condition atau Kondisi Dasar, Proyeksi Pertumbuhan, Skenario Pengembangan dan Rencana Aksi sampai dengan tahun 2045 untuk Key Tourism Area (KTA) terpilih. Dikatakannya juga bahwa Rencana Aksi juga mencakup pada empat komponen utama ITDP mencakup  Kapasitas Kelembagaan dan Pariwisata Berkelanjutan, Kualitas Jalan dan Infrastruktur Dasar, Program Sumberdaya Manusia Pariwisata, dan Program Investasi dan Pemasaran.   “Tahap pertama memuat Rencana Aksi Rinci di KTA, di mana periode perencanaan menyesuaikan waktu penyusunan ITMP, misalnya ITMP Lombok Tahap I 2020-2024,” tuturnya.  Selanjutnya, berdasarkan Long List Rencana Aksi tersebut juga diidentifikasi Major Project yang memiliki dampak signifikan bagi pengembangan wilayah di masing-masing lokasi penyusunan ITMP. Selain Penyusunan ITMP menurutnya juga dilaksanakan penyusunan Market Analysis and Demand Assessment (MADA) untuk perluasan cakupan wilayah ITMP Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (BYP) dan ITMP Labuan Bajo Flores.  Cakupan Perluasan MADA BYP, meliputi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Sangiran dan sekitarnya (dsk), Gunung Sewu Global Geopark, KSPN Dieng dsk, KSPN Karimunjawa dsk, KSPN Pantai Selatan Yogya dsk, dan KSPN Merapi-Merbabu dsk.  Cakupan Perluasan MADA Flores, meliputi Kabupaten Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, dan Kabupaten Flores Timur. Terkait progres ITDP, Melva menyampaikan keseluruhan subproject ITDP akan didorong untuk dapat diselesaikan pada akhir tahun 2024 sejalan dengan berakhirnya durasi project ITDP pada Desember 2024. Hal ini memerlukan koordinasi lintas unit organisasi serta koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait, agar mampu mendorong penyelesaian sesuai dengan rencana yang telah disepakati.  Menanggapi hal itu Kepala BPIW Yudha Mediawan menyarankan terkait pengembangan pariwisata diperlukan adanya keterkaitan antar objek wisata sehingga dapat membentuk travel pattern yang memudahkan wisatawan untuk berkunjung, termasuk pengembangan wisata tematik di sekitar obyek wisata utama. Hal ini untuk mendorong peningkatan jumlah wisatawan terutama wisatawan mancanegara.   (Hen/Tiara)