Berita

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (Kapusnas) BPIW Kementerian PUPR, Zevi Azzaino menjadi salah satu pembicara pada International Webinar On Smart Cities: Toward Indonesia Smart 2045 The Second National Urban Forum, Kamis, 21 September 2023. Dalam webinar internasional terkait kota cerdas ini, ia memaparkan mengenai Perencanaan Kota Cerdas dan Implementasi Menuju Indonesia Emas 2045.   Pada kesempatan tersebut Zevi menjelaskan bahwa Kementerian PUPR tengah melakukan pembangunan infrastruktur berkelanjutan menuju smart cities. Tentunya dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.     Ia juga memberikan contoh Infrastruktur berkelanjutan yang telah dibangun Kementerian PUPR seperti restorasi sungai di Teras Cikapundung Kota Bandung, Jalan Tol Hijau, Bangunan Hijau Kantor Kementerian PUPR Jakarta Selatan, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu  (TPST) dengan konsep waste to energy, green material, serta pembangunan infrastruktur PUPR  di Ibu Kota Negara (IKN). Hal ini menurutnya sejalan dengan Visi Indonesia 2045 untuk mewujudkan smart cities.   Pada tahun 2045 ada  target-target yang infrastruktur PUPR yang perlu dicapai seperti 100% rumah tangga di perkotaan mendapatkan akses air minum perpipaan dan 60% rumah tangga memiliki akses sanitasi aman.    Dikatakannya juga bahwa Kementerian PUPR melalui BPIW bekerja sama dengan kementerian PPN/Bappenas dan Kemendagri juga sedang melaksanakan kegiatan National Urban Development Project (NUDP) sebagai platform kolaborasi dalam pengembangan perkotaan terpadu. “NUDP menghasilkan skenario dan strategi kota-kota di masa depan yang sesuai dengan standar global dan melaksanakan pembangunan infrastruktur perkotaan terpadu di kota-kota pilot yang berorientasi smart city,” ujarnya.    Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bappeda Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono  menjelaskan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mewujudkan smart city, antara lain melibatkan masyarakat atau smart people dalam smart city, yakni dengan program UMKM Go Digital dan Sobat Kami Digital yang berkolaborasi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang inspiratif yang berhasil memanfaatkan IT untuk mengembangkan bisnis.    Hal ini juga ditekankan oleh Chief of the Knowledge and Innovation Branch, UN Habitat, Edlam Yemeru. Dijelaskannya bahwa program smart city  yang berpusat pada masyarakat mencakup advokasi global, peningkatan kapasitas bagi pemerintah, layanan konsultasi untuk pemerintah, dan pembiayaan digital yang merupakan inovasi masyarakat di perkotaan.     Kegiatan yang dimoderatori Chief Executive Officer ASECH, Erike Brigitha Malonda ini menghadirkan narasumber lainnya yakni Ketua Tim Program dan Pengembangan Kota Cerdas Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dwi Elfrida Martina, dan Asistant Professor, Universitas  Silpakorn, Thana Chirapiwat.  (Hen/Tiara)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyusun perencanaan yang mengadopsi mitigasi pengurangan risiko bencana di Kementerian PUPR. Demikian terungkap dalam Diskusi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur PUPR dan Mitigasi Bencana di Kantor BPIW, Jakarta, Rabu (6/2). Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW Bobby Prabowo saat memberikan arahan mengatakan, perencaanaan dan program Kementerian PUPR perlu memuat hal yang tanggap risiko bencana, agar dapat melakukan pengurangan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu. Kerugian tersebut, ungkapnya, dapat berupa kerusakan aset infrastruktur PUPR, kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. "Untuk mencapai hal tersebut, tentunya diperlukan strategi dalam penyelenggaran kegiatan sektor PUPR yang terpadu dan sinkron," ungkap Bobby. Ia menambahkan, konsep strategi tersebut perlu tertuang dalam perencanaan jangka panjang dan jangka menengah yang berbentuk rencana pengembangan infrastruktur terpadu antarsektor, antartingkat pemerintah dan antarpulau. Apalagi, Bobby meyakini, Indonesia sebagai kawasan yang termasuk rawan bencana. Di tempat yang sama, Pemerhati Kebencanaan, Gegar Prasetya menyetujui pendapat Bobby. Ia memaparkan, posisi Indonesia berada kepungan tiga lempeng tektonik dunia yakni Lempeng Indo-Australian, Eurasia dan Lempeng Pasific. "Apabila ketiga lempeng tektonik itu bertemu, dapat menghasilkan tumpukan energi yang memiliki ambang batas tertentu. Hal tersebut memicu terjadinya gempa bumi, tsunami dan gerakan tanah," terangnya.  Selain itu, lanjutnya, posisi Indonesia juga berada pada Pasific Ring Of Fire atau cincin api, yakni jalur rangkaian gunung api paling aktif di dunia. "Zona ini memberikan kontribusi hampir 90 persen dari kejadian gempa di bumi dan hampir semuanya merupakan gempa besar di dunia," jelas Gegar. Kondisi tersebut, lanjutnya, menyebabkan Indonesia merupakan wilayah rawan bencana karena ancaman bencana cukup tinggi. Di tempat yang sama, Arief Sabaruddin, Kepala Puslitbang Perumahan dan Permukiman, Kementerian PUPR mengatakan, saat ini komitmen pengembang atau masyarakat untuk mematuhi standar persyaratan ketahanan bangunan gedung terhadap bencana gempa masih relatif rendah. Arief menyatakan, sebenarnya pemerintah telah menyediakan setidaknya 200 standar pembangunan setiap gedung agar aman. "Namun belum banyak yang berkomitmen untuk menggunakan semua standar tersebut pada praktik di lapangan," ungkapnya. Artinya, lanjut Arief, ada kecenderungan energi pemerintah habis terkuras untuk menciptakan pedoman dan regulasi, namun pedoman dan regulasi yang sudah ada tidak dijalankan. "Jadi sebenarnya mitigasi bencana dari regulasi sudah ada. Tepatnya, dalam standar persyaratan ketahanan bangunan gedung terhadap bencana,” ujar Arief. Arief mengatakan setidaknya terdapat empat standar yang menjadi prioritas yang berkaitan dengan ketahanan gempa. Keempat standar itu adalah SNI 1726: 2012, SNI 1726:2013, SNI 1729: 2015, dan SNI 2827:2013. Dari sisi regulasi, pengembang harus mematuhi regulasi yang berkaitan dengan strategi perencanaan pembangunan, yaitu Permen PU 29/PRT/M/2016 dan PU 26/PRT/M/2008.(ris/infoBPIW)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mematangkan usulan New Initiative (inisiatif baru,-red) tahun 2019. Hal tersebut dilakukan untuk optimalisasi capaian kinerja BPIW pada tahun-tahun mendatang.    Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPIW Kementerian PUPR, Lana Winayanti mengatakan, inisiatif baru BPIW tersebut merupakan bagian dari perencanaan dan program Kementerian PUPR. "New Initiative BPIW ini akan segera disampaikan kepada Bapak Menteri PUPR. Sebab, bersifat penting dalam mempersiapkan program kerja baru di tahun mendatang," ungkap Lana saat menyampaikan Arahan Kebijakan BPIW dalam “Pembahasan Usulan New Initiative Program, Kegiatan dan Anggaran BPIW Tahun 2019" di Jakarta, akhir pekan lalu.   Ia juga menjelaskan, selama ini banyak harapan yang dititipkan kepada BPIW dari Kementerian PUPR. Sehingga, BPIW harus bekerja keras dan bekerja kolektif dalam memenuhi harapan tersebut, guna merealisasikan keterpaduan dan sinkronisasi program PUPR yang berdampak pada pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan pembangunan. Dengan begitu, lanjutnya, BPIW perlu mengambil peran lebih dalam menjamin keterpaduan perencanaan dan program Kementerian PUPR. "Salah satunya seperti membuat policy brief (arahan kebijakan,-red) hasil kajian komprehensif yang dilakukan BPIW, untuk memudahkan pimpinan Kementerian PUPR dalam mengambil kebijakan," terangnya. Terlebih, Instruksi Presiden pada era saat ini berlangsung sangat cepat dan dinamis, sehingga dari sisi perencanaan dan pemprograman perlu ikut menyesuaikan. Dengan begitu, BPIW juga dituntut mampu menyesuaikan dan mampu mengejar target–target yang dicanangkan Presiden  Lana menuturkan, hal-hal yang perlu mendapat perhatian BPIW antara lain, Kawasan Perbatasan Negara, Kawasan Transmigrasi, isu Perubahan Iklim dan lainnya. “Artinya tantangan yang dihadapi BPIW saat ini, perlu mendapat dukungan dari seluruh staf BPIW. Termasuk, pedoman dan KAK (Kerangka Acuan Kerja,-red) dalam menjalankannya. Sehingga, diharapkan dalam mengerjakannya terbentuk irama yang sama dan bersifat kolaboratif,” pesan Lana.  Hal senada diungkapkan Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Firman H Napitupulu. Menurut Firman, New Initiative BPIW merupakan langkah BPIW menyampaikan masukan guna menjadi arahan, kebijakan dan strategi Kementerian PUPR dalam pembangunan infrastruktur PUPR. Termasuk, dalam penanganan isu-isu strategis nasional. Firman menjelaskan, untuk new initiative BPIW dapat melakukan Collaborative Management Infrastruktur Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Hal tersebut sebagai penunjang penanganan DAS Citarum yang kini menjadi isu nasional. “Kemudian mendukung wadah kerjasama internasional seperti Kerjasama Sijori (Singapura, Johor dan Riau), yakni  pada kegiatan Collaborative Management Infrastruktur Selat Malaka,” terangnya.  Selain itu, lanjutnya, Collaborative Management Infrastruktur untuk mendukung jalur logistik dan destinasi wisata dunia, yakni untuk ASEAN Highway Network dan One Belt and One Road Initiative (Obor). (ris/infoBPIW)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung percepatan Pengembangan Kawasan Industri (KI) Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah ditetapkan pemerintah pusat. “Salah satunya Kementerian PUPR telah melakukan penyusunan Master Plan dan Development Plan (MPDP,-red) Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) di lokasi KI Konawe berada,” ungkap Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan dalam Rapat "Evaluasi Pembangunan Kawasan Industri Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara," di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Kamis (6/7). Kemudian, lanjutnya, akan ada percepatan pengembangan infrastruktur PUPR mulai dari dukungan jalan, sumber daya air, perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan penataan lingkungan permukiman di kawasan tersebut. Ia juga menerangkan, terdapat juga jaringan irigasi yang akan dimanfaatkan untuk pengembangan KI Konawe. Dalam rapat yang dipimpin langsung Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Luhut Panjaitan tersebut, Pemerintah pusat memastikan KI Konawe, Sulawesi Tenggara sudah tidak ada kendala administrasi dan perizinan. Sehingga, saat ini tinggal percepatan eksekusi di lapangan. Hadir dalam rapat tersebut, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan, Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) Kementerian Perindustrian, Imam Haryono serta perwakilan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta perwakilan pemerintah daerah dan pihak industri swasta. Menurutnya, permasalahan lahan persawahan dan irigasi yang bersinggungan dengan lahan KI Konawe sudah diselesaikan oleh kementerian terkait. Luhut mengaku, merasa lega saat ini segala kendala sudah dapat teratasi, sehingga ke depannya diharapakan dapat segera melakukan percepatan pembangunannya. Di tempat sama, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menerangkan, ada sekitar 500 hektare (ha) lahan sawah dan irigasi yang bersinggungan dengan lahan KI Konawe. "Lahan itu akan dipakai oleh kawasan industri dan sebagai gantinya pemerintah sudah menyiapkan lahan pengganti," ungkap Amran. Ia menerangkan, Kementerian Pertanian langsung berkordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk mempersiapkan lahan pengganti tersebut. Selain itu, Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) Kementerian Perindustrian, Imam Haryono menyatakan, untuk membangun KI Konawe yang bergerak di industri nikel memerlukan lahan sekitar 5.500 ha. "Pembangunan industri sempat terkendala karena lahan yang dipakai bersinggungan dengan lahan tambak, rawa dan irigasi yang dipergunakan untuk pertanian," ujar Imam. Namun, lanjutnya, saat ini permasalahan lahan tersebut sudah selesai ketika pihak Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR mendukung penggunaan lahan tersebut untuk keperluan industri. “Hal ini kemajuan yang menggembirakan, karena kawasan industri ini akan sangat banyak menyerap tenaga kerja,” tegasnya.(ris/infobpiw)

Untuk merespon penguatan konektivitas dan sektor maritim di Provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siapkan dukungan infrastruktur PUPR tahun 2015-2019 di Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar (Mamminasata), sehingga diharapkan mampu merespon tantangan-tantangan pembangunan nasional baik secara global maupun regional. Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono pada Seminar Maritim yang mengangkat tema “Negara Membangun Konektivitas Logisitik Nasional Menuju Terbentuknya Komitmen Strategis Kedaulatan Maritim Nasional” yang digelar Universitas Hasanuddin di Makassar, Senin (19/12). Rido juga menjelaskan, dalam pembangunan di Mamminasata serta mendukung rencana pembangunan Makassar New Port, pada tahun ini dilakukan pembangunan jembatan dan jalan bypass Mamminasata. “Pada tahun 2017 akan dibangun bypass Simpang Mandai dan pada tahun 2018 akan dimulai pembangunan Jalan Tol Reformasi penghubung Jalan Andi Pangerang Pettarani dengan Pell. Soekarno Hatta,” jelasnya. Pada kesempatan itu, Rido juga mengakan, pendekatan pengembangan infrastruktur berbasis Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang diusung Kementerian PUPR, diharapkan dapat memperkuat keterpaduan dan konektivitas antar kawasan-kawasan strategis nasional, seperti kawasan industri, kawasan startegis pariwisata nasional, kawasan ekonomi khusus, kawasan perbatasan dan lainya. Dikatakannya ada empat dari sembilan Nawacita yang berkaitan langsung dengan pembangunan infrastuktur PUPR. “Pertama, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daaerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,” paparnya. Kedua, lanjut Rido, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Ketiga, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Keempat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lebih lanjut Rido mengatakan, pada Nawacita pertama berupa membangun Indonesia dari pinggiran termasuk mengurangi disparitas. “Untuk amanah tersebut Kementerian PUPR membangun infrastruktur di beberapa kawasan perbatasan dan membangun permukiman di daerah tertinggal,” terangnya. Dalam mendukung Nawacita meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, ungkap Rido, Kementerian PUPR membangun jalan raya dan jalan tol untuk meningkatkan aksesbilitas sistem logistik nasional. “Ketiga, dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, Kementerian PUPR mendukung secara langsung pengembangan pertanian lahan basah atau pangan dengan menyediakan bendungan, jalur irigasi dan pengendalian banjir,” paparnya. Terkait Nawacita meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Ia mengatakan, Kementerian PUPR terus mengupayakan meningkatkan kualitas permukiman mulai dari sektor sanitasi, higienitas dan memfasilitasi perumahan swadaya. Di sisi lain, Rido menyatakan, masalah utama arus logisitik di Indonesia adalah waktu tempuh yang terlalu rendah dikarenakan beban jalan yang terlalu tinggi akibat dominasi pengguna jalan. “Menurut survey Indonesia Infrastructure Initative, saat ini infrastruktur jalan yang tersedia mencapai 84% sedangkan beban jalan yang harus ditampung adalah sekitar 90%,” terangnya. Dengan demikian, lanjutnya, kemacetan di pusat pertumbuhan dan perkotaan sulit dihindari. “Kemacetan juga turut disebabkan oleh kurangnya pengendalian lalu lintas,” terang Rido. Hadir dalam acara tersebut, Asdep Kemenko Maritim, Rusli Rahim mewakili Menteri Kemenko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo dan Ketua Balitbang Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Firda yang mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo serta pemangku kepentingan lainnya di kawasan Mam­mina­sata. (INI/InfoBPIW)      

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mendukung pusat pertumbuhan wilayah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong yang membentuk segitiga pertumbuhan potensial di Papua. Segitiga potensial tersebut yaitu Sorong sebagai basis kawasan minyak bumi, Manokwari sebagai basis untuk peternakan, dan Bintuni sebagai basis untuk kawasan industri di Papua.   Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan KEK Sorong dan Persiapan Rencana Kunjungan Presiden, di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta,  Selasa (13/9).   Dalam rapat yang dipimpin Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana Prasarana Perhubungan, Pontas Tambunan tersebut, Dardak menjelaskan bahwa ujung tombak dari pengembangan KEK Sorong dibagi menjadi empat wilayah pertumbuhan di Papua, yaitu Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Sorong – Manokwari, WPS Biak – Manokwari – Bintuni, WPS Nabire – Enarotali – Wamena dan WPS Jayapura – Merauke. “Kawasan pertumbuhan itu meliputi kawasan perkotaan dan perdesan, konektivitas dan pengembangan kawasannya harus on purpose dan on design,” tutur Dardak.   Saat ini sudah terbangun akses jalan nasional dari Jayapura menuju Wamena sepanjang sekitar 580 km. Kota Sorong sudah ada jalan nasional sepanjang 18 meter dengan kondisi yang baik. Jalan tersebut memiliki konsep 2:7:2, yaitu 2 meter bahu kanan maupun kiri jalan, dan 7 meter ditengahnya.     Terkait dukungan pengembangan Pelabuhan Arar sebagai pelabuhan barang, Dardak mengatakan bahwa untuk 2017 telah diprogramkan pembangunan Jalan Lingkar Sorong – Pelabuhan Arar sepanjang 32 kilometer. Sedangkan pembangunan Jembatan Arar saat ini sedang dalam proses konstruksi. “Jalan lingkar tersebut nantinya sebagai jalan bypass untuk akses truk barang menuju Pelabuhan Arar. Jadi tidak mengganggu aktivitas jalan di Kota Sorong,” jelas Dardak.   Lebih lanjut Dardak menjelaskan bahwa dukungan infrastruktur lainnya di KEK Sorong saat ini adalah pembangunan jaringan air baku Warsamson (SPAM Regional) dan pembangunan secara bertahap rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 80 unit.   Sebelumnya, Pontas Tambunan mengatakan bahwa persiapan yang dilakukan tidak hanya akses menuju Pelabuhan Arar, namun juga sarana dan prasarana pelabuhan tersebut.  “Tiga hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan KEK ini adalah kesiapan infrastruktur di kawasan, sumber daya manusia dan kesiapan perangkat pengendali administrasinya,” tutur Pontas.   Pada kesempatan yang sama, Bupati Sorong, Stevanus Malak, mengatakan dalam jangka panjang KEK Sorong akan dijadikan sebagai sumber pengolahan sumber daya alam di Papua untuk diekspor. “Pelabuhan Arar akan dijadikan pelabuhan barang, sedangkan Pelabuhan Sorong akan dijadikan sebagai pelabuhan penumpang,” jelas Stevanus.   Dukungan infrastruktur yang dibutuhkan lainnya dalam pengembangan KEK Sorong adalah dukungan infrastruktur untuk wilayah peternakan sapi seluas 20 hektar di Wamena. Selain itu rencana pembangunan Kota Baru di bagian timur Aimas yang membutuhkan lahan sekitar 70 hektar. (INI/InformasBPIW)