Kawasan Perkotaan Jadi Tantangan Tersendiri dalam Mengembangkan Infrastruktur Terpadu
Kawasan perkotaan di Indonesia berkembang dengan pesat, di mana sejak 2010, lebih dari setengah dari
populasi penduduk di Indonesia tinggal di perkotaan. Pertumbuhan populasi tinggi di wilayah
perkotaan menjadi tantangan tersendiri dalam mengembangkan infrastruktur terpadu. Kepala BPIW Hadi
Sucahyono menyampaikan hal itu saat memberi kata sambutan mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono
di acara The 55th International Society of City and Regional Planners (ISOCARP) World Planning
Congress, di Bogor (9/9). Acara ini berlangsung 9 sampai 13 September mendatang.
Melasanakan integrasi program pengembangan perkotaan antar pemangku kepentingan menurut Hadi juga
menjadi tantangan dalam melaksanakan infrastruktur terpadu tersebut. “Masalah lain yang menjadi
tantangan kita adalah terkait tanah, air, dan terbatasnya energi serta terbatasnya akses untuk
alternatif pembiayaan,” tutur Hadi.
Sehubungan dengan hal itu Kementerian PUPR telah melaksanakan berbagai pembangunan infrastruktur di
seluruh Indonesia. Hasilnya sepanjang 2015-2018 telah dibangun banyak infrastruktur antara lain
pembangunan 55 bendungan, penataan 23.407 ha perkampungan kumuh perkotaan, jalan tol sepanjang 782,8
km, jalan nasional sepanjang 3.387 km, sebanyak 41.063 jembatan, dan sebanyak 43.158 unit rumah
susun telah terbangun.
Didepan ratusan peserta dari berbagai negara yang hadir saat itu, Hadi juga menyampaikan dukungan
infrastruktur PUPR dalam konteks pembangunan infrasruktur terintegrasi. Menurut Hadi Kementerian
PUPR mendukung beberapa program nasional seperti pembangunan Kota Metropolitan seperti Jabodetabek
(Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo)
serta Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar di Sulawesi Selatan).
Kementerian PUPR juga mendukung pembangunan empat Kawasan Strategis Pariwisata Nasional super
prioritas, kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional, kawasan
perbatasan, konektivitas multimoda seperti pelabuhan Bitung dan bandara Kualanamu serta mendukung
provinsi penghasil pangan seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Saat membuka acara tersebut Menteri PPN/ Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan mengenai visi
2045 Pembangunan Kota Berkelanjutan. Terkait hal itu menurut Bambang saat ini sedang dilakukan
proses pengembangan dengan membuat Peraturan Pemerintah tentang Urbanisasi, di mana kebijakan
perkotaan nasional adalah salah satu yang dibahas dalam peraturan tersebut.
Kegiatan yang juga dihadiri Wali Kota Bogor Bima Arya ini juga diisi dengan pidato beberapa
narasumber seperti Presiden Ikatan Ahli Perencana (IAP) Bernardus Djonoputro, Board Member, Congress
Director, ISOCARP Slawomir Ledwon dan President Of ISOCARP 2018-2021 and Director ISOCARP Institute
Centre For Urban Excellence ISOCARP Martin Dubbeling. (Hen/Ind/infobpiw)