Berita

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II BPIW, Melva Eryani Marpaung, bersama tim melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mendukung pelaksanaan program Integrated City Planning (ICP) Purwokerto–Banyumas. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Joko Kaiman, Kantor Bupati Banyumas, dan dihadiri oleh Bupati Banyumas beserta para kepala OPD terkait.   Dalam paparannya, Melva Eryani Marpaung menjelaskan bahwa program ICP PUrwokerto-Banyumas bertujuan mewujudkan Purwokerto–Banyumas sebagai kota layak huni, hijau, dan cerdas berstandar global, dengan tema “Perkotaan Baru di Selatan Jawa sebagai Kota Pendidikan dan Tujuan Wisata.”   Tiga kawasan prioritas telah diidentifikasi, yaitu Kawasan Pendidikan, Pusat Pemerintahan Kota Baru, dan Kota Lama Banyumas (wisata-heritage). Selanjutnya, akan disusun proposal bisnis untuk menarik investasi swasta sekaligus mengurangi ketergantungan pada APBN dan APBD. “Rencana investasi ini akan dikemas dalam bentuk business proposal berbasis pendekatan kawasan beserta tata kelola pengelolaannya untuk menarik minat investor,” jelas Melva.   Melva menjelaskan rencana pengembangan kawasan Purwokerto–Banyumas juga mempertimbangkan keberadaan exit Tol Pejagan–Cilacap di Kecamatan Ajibarang, yang diproyeksikan menjadi penggerak ekonomi baru melalui skema land value capture untuk memaksimalkan nilai lahan seiring pembangunan infrastruktur. Bupati Banyumas menyatakan, “Skema kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” dan menyambut positif strategi land value capture di Ajibarang sebagai katalis pertumbuhan wilayah yang signifikan.   Sebagai tindak lanjut, Bapak Bupati Banyumas menyatakan dukungan penuh untuk mengintegrasikan hasil ICP ke dalam dokumen perencanaan yaitu RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMD Kabupaten Banyumas 2025–2029. Ia berharap skema kerja sama ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mempercepat pembangunan daerah.   Melva menekankan bahwa pembangunan kawasan tidak boleh berhenti pada pembangunan infrastruktur semata. “Partisipasi masyarakat, pelestarian lingkungan, serta tata kelola yang inovatif dan kolaboratif harus menjadi fondasi utama. Hanya dengan cara ini, kota masa depan yang kita impikan bisa benar-benar terwujud,” tutupnya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah (BPIW) mendukung pengembangan infrastruktur PUPR di Kawasan Pariwisata Strategis Nasional (KSPN) Morotai. “Pengembangan infrastuktur PUPR di KSPN Morotai diperlukan untuk dapat meningkatkan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara,” ungkap Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan didampingi jajarannya saat melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Morotai, Provinsi Maluku Utara, beberapa hari lalu. Dalam rombongan Kunker ini hadir juga Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga beserta jajarannya. Pada Kunker ke Morotai ini, rombongan menyempatkan meninjau beberapa lokasi destinasi, seperti Pulau Dodola, Pulau Zumzum serta Musieum Perang Dunia II untuk mendapat gambaran guna pengembangan destinasi wisata di KSPN Morotai. Ia mengatakan, saat terwujud tumbuhnya kunjungan wisatawan ke destinasi wisata di Morotai, diharapkan dapat mendukung tercapainya target pariwisata nasional berupa jumlah kunjungan turis asing 20 juta di tahun 2019.  Dalam mendukung pengembangan KSPN Morotai, ungkap Rido, BPIW telah melakukan penyusunan Master Plan dan Development Plan (MPDP) yang memuat program 10 tahunan, 5 tahunan, yang kemudian didetailkan ke dalam program jangka pendek dan tahunan. “Untuk selanjutnya perlu dilakukan pembangunan fisik oleh unit organisasi teknis di Kementerian PUPR,” ungkapnya. Lebih lanjut, Rido memaparkan, saat ini setidaknya terdapat 13 Daya Tarik Wisata (DTW) di KSPN Morotai.  “Adapun DTW utama, antara lain Pulau Dodola sebagai DTW unggulan, Batu Kopi dan Tanjung Dehegila,” katanya. Ia menambahkan, ketiga DTW tersebut saat ini telah ditunjang fasilitas akomodasi dan pariwisata, namun fasilitas yang ada perlu ditingkatkan lagi, agar tingkat kunjungan turut meningkat. Di samping itu, Rido juga menilai, untuk percepatan pengembangan KSPN Morotai ada beberapa program pengembangan infrastruktur PUPR yang digulirkan, antara lain pemeliharaan dan pengembangan Bendung Aha di Kecamatan Morotai Selatan. Kemudian, lanjutnya, pengembangan dan pengelolaan Cekungan Air Tanah (CAT) Daruba-Berebere di Kecamatan Morotai Jaya, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Timur, Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Selatan Barat di Kabupaten Pulau Morotai Rido juga mengatakan, untuk jaringan jalan adalah pengembangan jalan primer Daruba-Daeo-Berebere. “Program ini merupakan program prioritas juga, guna meningkatkan akses transportasi menuju kawasan wisata Pulau Morotai,” terangnya. Di samping itu ada juga pengembangan jalan strategis nasional Berebere – Sopi –Wayabula – Daruba. Program tersebut merupakan program peningkatan aksesibilitas jalan yang sempat terputus akibat banjir. Lebih lanjut Rido mengatakan, ada juga pembangunan drainase lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. “Untuk hunian, ada seperti Rusunawa di KEK Morotai serta pembangunan rumah khusus nelayan,” terangnya. Sementara itu, Danis Sumadilaga mengatakan, Balitbang Kementerian PUPR mendukung program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan memberikan bantuan teknologi yang dikemas Litbang untuk pengembangan Morotai sebagai KSPN dan KEK. “Teknologi tersebut seperti pengelohan air limbah, sampah dan infrastruktur terkait lainnya,” papar Danis. Di tempat sama, Bupati Morotai, Benny Laos menyatakan, Morotai sebagai salah satu KSPN perlu dikembangkan dan dimajukan dari sisi heritage. Sebab, sejarah penting yang terjadi saat masa perang dunia II di Pulau Moratai adalah heritagenya. “Bukan dari sisi keindahan alam pantainya. Sehingga, diharapkan tekanan pengembangan destinasi lebih untuk pembangunan heritage,” ujar Benny.(ing/infoBPIW)

Indonesia memiliki banyak kota tua atau kota yang memiliki bangunan-bangunan tua yang merupakan heritage atau cagar budaya. Untuk menjaga dan melestarikan kota tua yang juga berfungsi sebagai tempat kunjungan wisata ini, maka penataannya perlu dibuat modern dan tanpa menghilangkan keaslian dan keunikan bangunan-bangunan yang ada tersebut. Untuk itu diperlukan masterplan untuk seluruh kota tua di Indonesia. Sebagai ‘Bappenasnya’ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) diharapkan  dapat membantu penyusunan masterplan kota-kota yang memiliki bangunan-bangunan tua. Demikian disampaikan Ketua Presidium Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) yang juga Wali Kota Banda Aceh, Illiza Saaduddin, saat berkunjung ke BPIW, Rabu (20/4). Lebih lanjut Illiza menjelaskan anggota dari JKPI berjumlah 54 anggota, yang terdiri dari kota-kota yang memiliki kota tua. Dari jumlah tersebut sebagian belum memiliki  masterplan. “Kita minta rencana masterplan kota tua, karena belum semua kota tua mempunyai masterplan. Ha itu yang kita minta dukungan BPIW. Dengan masterplan semuan sudah jelas, siapa dan bagaimana mengelola kota tua tersebut,” tutur Illiza. Selain itu menurutnya dibutuhkan para ahli yang mengerti bagaimana merancang bangunan yang punya nilai historis itu. “Kota tua butuh material lokal dan kualitas bangunan yang sesuai. Sehingga kota tuanya terasa, tapi tetap bagus,” ungkapnya lagi. Sementara itu Kepala BPIW Hermanto Dardak menyatakan instansinya siap memberi dukungan terkait penyusunan masterplan tersebut. Lebih lanjut Dardak mengutarakan bahwa Kementerian PUPR mendukung pengembangan kawasan heritage  sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. Beberapa satuan administrasi pangkalan atau satminkal dapat berperan seperti Ditjen Cipta Karya terkait penyediaan air dan Ditjen Penyediaan Perumahan dapat mengembangkan penyediaan perumahan di kawasan tersebut. “Kita harus merancang pengembangan kota tua dan kita kordinasikan dengan stakeholder, ini kita lakukan, karena pembangunan infrastruktur saat ini  berbasis pengembangan wilayah,” tutur Dardak. Saat itu Dardak juga menjelaskan mengenai pelaksanaan Konsultasi Regional atau Konreg yang telah dilaksanakan Kementerian PUPR melalui BPIW, beberapa hari yang lalu. Sebelum pelaksanaan Konreg, dilakukan Pra Konreg di empat kota, yakni Medan, Yogyakarta, Bali, dan Makassar. Dalam kegiatan itu, PUPR mensinkronkan rencana pembangunan di tahun 2017 mendatang.    Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW Kementerian PUPR, Kuswardono menambahkan masalah kota tua tersebut sudah dikoordinasikan Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Dari koordinasi itu disepakati bahwa pengembangan kota tua didorong untuk pengembangan wisata. Selain itu disepakati dibentuknya tim kota pusaka di Indonesia.   “Tim ini yang bekerja mengkoordinasikan kota pusaka. Kami minta Kemenko PMK agar ada pandungan pengembangan pustaka sesuai kaidah yang diberikan Unesco (United Nations Educational Scientific Cultural Organization,red). Mudah-mudahan jadi langka awal mendorong kota pusaka di Indonesia. Kita siap mendukung,” tegasnya. Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana mengatakan dengan adanya masterplan, maka akan mendukung satminkal lain seperti Ditjen Cipta Karya dalam melaksanakan pembangunan fisik terkait kota tua tersebut. Pada kesempatan itu tim dari JKPI,  salah satunya  Walikota Bau-Bau Sulawesi Tenggara,  A.S. Tamrin yang juga sebagai Ketua JKPI menerangkan bahwa pada 7 Mei mendatang akan dilaksanakan rapat kerja nasional atau Rakernas JKPI di Banda Aceh. Setelah rakernas tersebut, tepatnya pada 10 Mei akan dilaksanakan seminar internasional. Dalam kesempatan itu akan dibahas mengenai beberapa hal, salah satunya terkait pengembangan heritage. Pada kesempatan itu, Kepala BPIW diminta sebagai pembicara dalam seminar nasional tersebut. Hen/infobpw