Berita

Data dan informasi geologi sangat diperlukan untuk perencanaan pembangunan infrastruktur terutama sektor PUPR seperti Informasi tanah dan batuan untuk merencanakan penempatan bangunan ringan dan berat, keberadaan sesar atau sejarah kegempaan dan struktur bawah permukaan, dan kondisi hidrologi diperlukan dalam rangka menghindari banjir. Oleh karena itu menurut Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono instansinya akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Badan Geologi Kementerian Sumber Daya Mineral (ESDM). Saat berbicara sebagai panelis pada diskusi melalui video cenference bertajuk “Berdampingan dengan Amblesan Tanah di Pantura Jawa Tengah: Geologi sebagai Acuan Mitigasi dan Adaptasi Dalam Penataan Ruang, 1 Desember 2020. Hadi mencontohkan pembangunan infrastruktur Pesisir Utara Semarang mendapat dukungan data geologi yakni data mengenai Geologi Teknik, Geologi Lingkungan,  Kebencanaan Geologi, dan Sumber Air Tanah. Dengan dukungan data tersebut, maka program pembangunan infrastruktur Pesisir Utara Semarang yang akan direalisasi yakni Pembangunan Harbour Toll Road (Outer Ring Road Kendal-Semarang), Tanggul Laut Kendal – Semarang, Penataan Kawasan Tambak Lorok, Pembangunan Kolam Retensi Kabupaten Demak, dan Pembangunan Rumah Susun (Rusun Pekerja). “Perlu ada intensitas penelitian yang lebih mendalam di kawasan pesisir dengan semakin banyaknya upaya penataan dan pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir Jawa,” ucap Hadi. Pada kesempatan itu ia mengusulkan adanya tim bersama lintas Kementerian/Lembaga (K/L) dalam survei terkait air tanah, geologi lingkungan dan lain-lain terutama di kawasan-kawasan yang sangat strategis. Disamping itu menurutnya keterlibatan stakeholder lain termasuk dunia usaha, masyarakat, dan akademisi perlu terus didorong untuk mitigasi terhadap kebencanaan maupun perencanaan pembangunan di kawasan pesisir. Kegiatan ini menghadirkan narasumber yang merupakan Peneliti Ahli Kementerian ESDM terkait Kegempaan dan Patahan Aktif, Supartoyo. Dikatakannya bahwa tektonik seperti kegempaan dan patahan aktif berpengaruh pada amblesan tanah. Kondisi yang sama  juga  terjadi di negara lain seperti di Mexico.  Menurutnya volume air yang banyak menyebabkan amblesan. Pakar Tanah dan Tata Lingkungan Kementerian ESDM, Budi Joko Purnomo turut memberikan paparan dalam kegiatan itu. Menurutnya pengembangan industri di Kawasan Pantura Jawa Tengah menggunakan air tanah sebagai salah satu sumber air baku. Penggunaan air tanah itu kata dia  harus disesuaikan dengan potensi air tanahnya. “Neraca air tanah untuk setiap cekunan air tanah harus dihitung secara detail, sesuai dengan urutan prioritasi penggunaan air tanah, “ungkapnya. Sedangkan Peneliti Ahli Geologi Teknik  Kementerian ESDM, Taufik Wira Buana menerangkan mengenai Kontribusi Tanah Lempung Terhadap Penurunan Tanah di Pantura Jawa Tengah. Menurut dia penurunan tanah di daerah itu, dikarenakan proses konsolidasi alamiah yang merupakan fenomena geologi yang secara natural terjadi pada tanah lempung menuju kestabilannya dalam skala umur geologi.  Peneliti Ahli Geologi Lingkungan yang juga dari Kementerian ESDM, Rustam, mengatakan amblesan tanah di daerah Pantura dari Pekalongan hingga Demak terjadi pada sebaran tanah lunak. Menurutnya pengambilan air tanah yang dilakukan industri di beberapa lokasi telah menyebabkan penurunan muka air tanah, namun penurunannya belum menyebabkan terjadinya amblesan tanah. Menurut Rustam, perlu monitoring berkelanjutan terhadap laju penurunan tanah, banjir rob, laju perubahan garis pantai, dan abrasi. (Hen/infobpiw)  

Data dan informasi geologi sangat bermanfaat dalam menyiapkan perencanaan pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah. Salah satu data geologi adalah menyediakan informasi potensi bencana geologi dalam pengembangan kawasan perkotaan sebagai upaya pengurangan resiko bencana (disaster risk reduction) seperti gempa bumi, gelombang tsunami, gerakan tanah, likuefaksi, dan kebencanaan lainnya.    Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Hadi Sucahyono menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara kunci pada Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Metode Seismik Pasif untuk Karakterisasi Sedimen Permukaan dan Estimasi Penguatan Gelombang Gempabumi di Beberapa Kota Besar di Indonesia. Kegiatan ini digelar Badan Geologi Kementerian ESDM secara langsung di Cirebon dan juga melalui video conference (vicon), Kamis 22 Oktober 2020.    Lebih lanjut Hadi menyatakan bahwa pemanfaatan data dan informasi geologi dalam perencanaan pembangunan infrastruktur diharapkan mampu menghasilkan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana terutama bencana geologi yang sulit untuk diprediksi waktu kejadiannya. Ketahanan terhadap bencana akan sangat bermanfaat untuk meminimalisir kerugian materi maupun immateri.   Pada kesempatan itu Hadi mencontohkan pemanfaatan data/informasi geologi  untuk analisa daya dukung lingkungan di kawasan Metropolitan Kedungsepur (Kab. Kendal, Kab. Demak, Ungaran Kab. Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Purwodadi Kab. Grogiban, Kota Semarang) yang telah dikaji BPIW.   Hadi menjelaskan Kawasan Kedungsepur Bagian Utara (Kab. Kendal, Kab. Demak, dan Kota Semarang bagian Utara) memiliki tingkat kerawanan bencana geologi rendah.  Sedangkan  Kawasan Kedungsepur Bagian Selatan (Kab. Semarang) memilki tingkat kerawanan bencana gerakan tanah menengah-tinggi. “Sebagian besar Kawasan Kedungsepur memiliki tingkat kerawanan gempa bumi rendah,” jelasnya. Dari sisi banjir Rob  berada di wilayah Pantai Utara Jawa Tengah  (Kab. Kendal hingga Kab. Demak) dan daerah banjir akibat endapan lumpur di sungai utama dan curah hujan yang tinggi.     Kebutuhan data geologi dalam pengembangan kawasan perkotaan diantaranya mencakup kondisi tanah dan batuan, aktivitas tektonik, hidrologeologi, geodinamika, dan sumber daya geologi . Informasi tanah dan batuan sangat diperlukan untuk merencanakan penempatan bangunan dengan kondisi struktur yang memadai termasuk kebutuhan untuk penyediaan bangunan vertikal yang semakin tumbuh di kawasan perkotaan di masa depan.    Informasi tektonik seperti struktur geologi bawah permukaan sangat diperlukan dalam mendukung pembangunan sarana dan prasarana bawah permukaan, contohnya  pembangunan sarana transportasi bawah permukaan maupun pembangunan prasarana dan sarana permukiman di perkotaan (bendungan, instalasi air bersih, jaringan jalan dan infrastruktur pendukung kota lainnya).   Kondisi hidrogeologi juga dibutuhkan dalam menemukan sumber-sumber air tanah untuk air baku, cekungan air tanah, dan kondisi daerah-daerah cekungan maupun pedataran yang perlu dikelola drainase perkotaannya sehingga dapat mengurangi ataupun  menghindari potensi banjir.    Hadi juga menekankan kebutuhan informasi geodinamika, seperti pola arus, arah dan besarnya gelombang laut, pola transportasi pasir, pembentukan bukit pasir (sand dunes), pola sedimentasi dan erosi, serta proses-proses lainnya. Data dan informasi ini sangat diperlukan dalam rangka penyiapan reklamasi pantai yang akan mendorong kecenderungan untuk menambah daratan di kota-kota yang terletak di pantai seperti Jakarta dan Semarang.   Webinar tersebut juga menghadirkan narasumber lain seperti dari Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, dan Pusat Survey Geologi. Fokus pembahan berkaitan dengan kebutuhan mitigasi bencana, isu-isu geologi tata lingkungan di kota-kota besar, dan upaya penyediaan data geologi untuk mendukung perencanaan kota. (Hendra-iml/infobpiw)    

BPIW Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung perencanaan pembangunan infrastruktur memanfaatkan data dan informasi geologi. Sehingga, akan dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur dalam rangka pengembangan wilayah. Demikian diungkapkan Kepala BPIW kementerian PUPR, Hadi Sucahyono saat melakukan pertemuan dengan jajaran Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) di Bandung, Kamis, (3/9). Pertemuan tersebut dihadiri juga jajaran pejabat kedua lembaga.  Hadi Sucahyono mengatakan, saat ini pembangunan infrastruktur di kawasan  strategis dipercepat dalam rangka pengembangan wilayah dan pemulihan ekonomi. “Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur tersebut, tentu perlu kajian mendalam termasuk diantaranya menganalisa daya dukung lingkungan yang salah satunya bersumber dari data dan informasi geologi,” papar Hadi. Menurutnya, data dan informasi geologi menjadi salah satu elemen mendasar dalam perencanaan pembangunan infrastruktur. “Untuk itu, kerjasama BPIW dan Badan Geologi perlu terus direkatkan,” harap Hadi. Kementerian PUPR, lanjut Hadi, dalam melakukan pengembangan infrastruktur menggunakan pendekatan yang berbasis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Ia menyebutkan, seluruh wilayah di Indonesia telah dikelompokan ke dalam 35 WPS. Dalam WPS itu terdapat kawasan tematik yang didukung pengembangnya, seperti Kawasan Industri, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dan lainnya. “Pendekatan WPS diharapkan dapat mendorong pengembangan infrastruktur PUPR yang terpadu, komprehensif, cepat mengatasi kesenjangan infrastruktur di kawasawan Barat dan Timur serta pembangunan berjalan sesuai daya dukung dan daya tampung,” ungkap Hadi Lebih lanjut Hadi mengatakan, Kementerian PUPR dalam mendukung pengembangan kawasan melalui beberapa beberapa sektor, yakni Sumber Daya Air (SDA) seperti, pembangunan jaringan irigasi, serta sumber air baku untuk masyarakat. "Kemudian, sektor konektivitas, seperti pembangunan jalan nasional, akses menuju bandara, akses menuju pelabuhan, pembangunan jalan akses dari lahan produksi ke pusat pengolahan dan lainnya,” terang Hadi. Untuk sektor Cipta Karya, dukungan seperti pembangunan infrastruktur permukiman, taman, sanitasi, air minum dan lainnya. Sedangkan, terakhir sektor Perumahan seperti penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.  Di tempat yang sama, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Eko Budi Lelono menyambut hangat harapan BPIW Kementerian PUPR untuk dapat memanfaatkan data dan informasi geologi untuk perencanaan pembangunan infrastruktur kawasan. Eko mengatakan, data dan informasi geologi dapat menjadi basis pengembangan infrastruktur kawasan, termasuk kawasan metropolitan.   “Hasil kajian itu nanti akan berbentuk rekomendasi geologi, sebagai masukan teknis terkait kondisi geologi,” terang Eko. Ia juga  berharap, kerjasama Badan Geologi dan BPIW Kementerian PUPR dapat semakin erat, agar dapat berkontribusi optimal pada pembangunan infrastruktur di Indonesia.(Ris/infoBPIW)