Berita

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini sedang menyiapkan rencana detail relokasi hunian penduduk pasca gempa di Palu-Donggala, yang terjadi beberapa waktu lalu. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono menjelaskan BPIW telah diberi amanat oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono  untuk menyiapkan rencana detail relokasi hunian penduduk tersebut.  Hadi dan tim BPIW bersama Dirjen Tata Ruang dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN),  Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan pemda setempat, langsung bergerak melakukan survei beberapa lokasi yang akan dijadikan relokasi hunian, beberapa hari yang lalu.    “Ada dua konsep hunian, yakni hunian sementara dan hunian tetap,” ujar Hadi di Palu, Jumat (12/10). Untuk itu terdapat beberapa lokasi yang layak menjadi tempat relokasi hunian, seperti di kawasan Duyu, Tondo, dan Pembeda. namun saat ini masih menunggu hasil penelitian lebih detail kondisi tanah dan kondisi geologi oleh badan geologi. Hadi menyatakan relokasi hunian tetap direncanakan untuk masyarakat terdampak gempa dan tsunami agar diarahkan sesuai zona aman dari gempa. Mengingat bahwa sebagian besar permukiman tersebut terjadi gerakan di bawah permukaan tanah yang menyebabkan pergeseran atau disebut likuifaksi tanah. Dalam kunjungan Sekjen PBB yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla di Palu hari Jumat tersebut, Hadi memberikan informasi terkait relokasi hunian. Saat itu, Hadi didampingi Ketua Satgas Penanggulangan Bencana Sulawesi Tengah Kementerian PUPR, Arie Setiadi. Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan rehabilitasi dan rekontruksi di palu tidak hanya membangun rumah yang rusak pada area terdampak gempa. Kami merencanakan membangun kembali kota Palu yang tangguh terhadap bencana. Masterplan atau rencana induk, termasuk rencana relokasi permukiman, tengah disusun oleh BPIW Kementerian PUPR bersama Kemen ATR/BPN, Bappenas, BMKG, dan pemerintah setempat. "Pendekatannya adalah build back better. Jadi tidak sekadar rebuild. Oleh karenanya diperlukan bantuan teknis untuk membangun Palu yang baru berdasarkan masterplan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi," kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu. (Hen/infobpiw)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan bantuan tanggap darurat untuk korban bencana tsunami Palu dan Donggala di Jakarta, Selasa (10/2).  Kepala Sub Bagian Umum, Bagian Keuangan dan Umum, Eko Susanto mengatakan, bantuan tanggap darurat untuk korban tsunami Palu dan Donggala digalang dari para pegawai dan pejabat di lingkungan BPIW Kementerian PUPR.  "Saat ini masih ada yang akan menyampaikan bantuannya. Untuk penyaluran bantuannya akan dilakukan secara terkoordinasi oleh Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR," terang Eko. Kepedulian pegawai dan pejabat di BPIW, harap Eko, dapat banyak membantu para korban bencana di Palu dan Donggala.(ris/infoBPIW)