Berita

Kementerian PUPR melalui BPIW berkomitmen mendukung percepatan pengembangan wilayah Metropolitan Denpasar melalui perencanaan dan pemrograman. Hal itu diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono saat menyampaikan arahan secara virtual dari Jakarta pada Rapat Pembahasan Rencana dan Program Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah Metropolitan Denpasar yang digelar di Denpasar, Senin 14 Desember 2020. Dalam menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada 3 Juli 2020 tentang pengembangan 10 kawasan metropolitan di Indonesia, ungkap Hadi, saat ini BPIW tengah menyusun rencana dan program pengembangan infrastruktur di wilayah Metropolitan Denpasar.   Ia mengatakan, pengembangan Metropolitan Denpasar  bertujuan mewujudkan kawasan perkotaan yang nyaman, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan sebagai kegiatan ekonomi nasional berbasis pariwisata kelas dunia. "Termasuk membangun kota yang tetap berjati diri budaya Bali dengan berlandaskan Tri Hita Karana," jelasnya. Lebih lanjut, Hadi menjelaskan, untuk isu strategis di wilayah Metropolitan Denpasar antara lain, lahan yang sangat terbatas, konektivitas dengan beban berat, aksesibilitas antar pusat pelayanan, defisit air baku dan keterbatasan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarbagita yang diperkirakan akan penuh kurang dari satu tahun.   Untuk itu, pengembangan infrastruktur di wilayah Metropolitan Denpasar diarahkan untuk dapat menjamin konektivitas atau keterhubungan antar pusat kegiatan ekonomi, terciptanya pelayanan kawasan perkotaan yang baik.   Dengan banyaknya permasalahan kawasan perkotaan yang akan berpengaruh besar pada perencanaan rencana induk infrastruktur PUPR khususnya di Metropolitan Bali, menurut Hadi BPIW melalui tim dari Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II B, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah II, telah menyusun Konsep Rencana dan Program Pengembangan infrastruktur PUPR Wiayah Metropolitan Denpasar.    Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II B BPIW Allien Dyah Lestary menambahkan, ada beberapa usulan Program infrastruktur PUPR Tahun 2022 di kawasan tersebut seperti Pembangunan Penyediaan Air Baku Longstorage Melangit dan pembangunan Penyediaan Air Baku Longstorage Balian.   Selain itu Penggantian Jembatan ruas  Jl. Gatot Subroto Timur, Pembangunan PS Air Limbah untuk Kawasan Tidak terlayani DSDP di Kuta Selatan, Badung,  Pengembangan SPAM Regional Yeh Empas, Pembangunan SPAM Regional Ayung 1, dan Peningkatan kapasitas TPA Suwung (Pembangunan PLTSa Suwung). Kemudian ada usulan program Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya tersebar di  Sarbagita.    Kegiatan di pulau Dewata ini menghadirkan Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra. Selain itu dihadiri perwakilan dari Bappeda Kota Denpasar, Bappeda Kabupaten Badung, Bappelitbangda Kabupaten Gianyar, dan Bappelitbangda Kabupaten Tabanan. Kemudian juga dihadiri Dinas PU Kabupaten/Kota Sarbagita (Denpasar – Badung – Gianyar – Tabanan). (Hen/infobpiw)

  Dalam rangka menyiapkan rencana pengembangan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana di Provinsi Bali, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PUPR) melakukan peninjauan langsung ke kawasan Gunung Agung, Minggu (30/10). Peninjauan ini dipimpin langsung Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan yang didamping Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama dan Layanan Informasi, P. Yudhantoro, Kepala Balai Wilayah Sungai Bali Penida, I Ketut Jayada serta jajaran staf BPIW dan staf Balai Wilayah Sungai Bali Penida. Rombongan dari Kementerian PUPR ini mengawali peninjauannya ke Pos Pemantau Gunung Agung, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Usai mengunjungi pos pemantauan Gunung Agung, rombongan bergeser untuk memantau kesediaan air bersih dan tempat mandi cuci kakus di lokasi pengungsian Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Rido menjelaskan, kunjungan ke Pos Pemantau Gunung Agung, PVMBG dilakukan untuk menyerap berbagai informasi mengenai potensi ancaman yang akan ditimbulkan dari letusan Gunung Agung. “Data dan informasi dari Pos Pemantau Gunung Agung akan sangat bermanfaat bagi rencana pengembangan infrastruktur PUPR ke depan. Sebab, kita (BPIW,-red) akan mengetahui secara utuh potensi ancaman Gunung Agung,” terang Rido di areal Pos Pemantau Gunung Agung. Dengan begitu, lanjutnya, rencana pengembangan infrastruktur PUPR ke depan dapat menyesuaikan dengan potensi dan kondisi yang ada. “Hal apa saja yang perlu diprioritaskan, hal yang perlu ditunda, serta pembangunan menghindari zona berbahaya dan lainnya. Hal-hal itu dilakukan agar pengembangan infrastruktur berjalan efetiktif dan lebih efisien,” jelasnya. Selain itu, Rido mengatakan, pihaknya juga ingin memastikan agar warga yang mengungsi akibat Gunung Agung yang aktif dapat terlayani dengan baik air bersih, serta mandi, cuci kakusnya. “Saat ini air bersih, mandi, cuci dan kakus untuk warga yang mengungsi telah tersedia dengan baik. Terlebih, sebagian warga sudah ada yang kembali ke rumahnya masing-masing,” terangnya. Kementerian PUPR melalui BPIW komitmen mendorong pengembangan infrastruktur PUPR di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Kawasan Karangasem masuk dalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 15, yakni Gilimanuk-Denpasar-Padangbay.(ris/indi/infoBPIW)