Berita

Guna menambah pengetahuan praktis, salah satu BPIW Muda pada Bagian Hukum, Kerjasama, dan Komunikasi Publik mengisi 15 minutes sharing session bertajuk "Implementasi Web Scraping Data Google Map" yang digelar secara online, akhir pekan lalu, di Jakarta. Web scraping, web harvesting, atau web data extraction adalah pengikisan data yang digunakan untuk mengekstraksi data dari situs web. Didampingi Sub Koordinator Pelaksana Tugas Data dan Informasi (Datin) BPIW, Rika, salah satu tim Datin, Nabiilatul Arifah menjelaskan langkah-langkah sederhana yang dilakukan pada proses web scraping pada World Wide Web tersebut. Dikatakannya bahwa Metode Web Scraping dapat dilakukan secara manual dan otomatis. Bila secara manual, maka pengambilan data dengan menyalin data langsung (copy paste) dari sebuah situs. Sedangkan metode otomatis dilakukan dengan menggunakan koding, aplikasi, atau extension browser.  Pada kesempatan itu juga dijelaskan mengenai beberapa extension yang dapat dimanfaatkan untuk metode tersebut, antara lain Instant Data Scraper yang merupakan extension dari browser Google Chrome untuk mengekstrak data web pages HTML dan mengekspor dalam bentuk excel maupun CSV. Salah satu implementasi penggunaannya yaitu scraping pada data sebaran lokasi di Google Maps, dimana data tersebut akan terunduh dalam format tabel. Extension lain yang dapat digunakan adalah Geocode yang berfungsi untuk mengenali alamat dan mengubahnya menjadi data koordinat Rika, berharap sharing informasi ini dapat mempermudah pelaksanaan analisis maupun pengolahan data yang berhubungan dengan pengembangan wilayah. Kegiatan ini diikuti semua generasi BPIW baik dari sekretariat maupun pusat-pusat, yakni Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (Pusnas), Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I hingga III. Semoga kedepannya kegiatan ini dapat berlanjut menjadi sesi berbagi informasi dan pengetahuan untuk mendukung output BPIW.(Ris/Hen/Tiara)

BPIW Kementerian PUPR melalui Data Informasi (Datin) Bagian Hukum Kerja Sama Komunikasi Publik (HKKOMPU) menggelar Diskusi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Optimalisasi Bank Data dalam Pengolahan Data dan Informasi Pengembangan Wilayah, di Bintaro Tangerang Selatan, Selasa, 6 Desember 2022.    Kegiatan dibuka oleh Plh. Sekretaris BPIW Bernadi Haryawan, pada kesempatan tersebut beliau menyampaikan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan  informasi mengenai implementasi SPBE di lingkungan BPIW,  memastikan aplikasi di BPIW khususnya Bank Data sesuai dengan penerapan SPBE, dan menghasilkan masukan mengenai pengolahan data dan informasi di lingkungan BPIW, serta optimalisasi aplikasi melalui penilaian evaluasi pemanfaatan Bank Data BPIW. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi inisiasi diskusi berkelanjutan terhadap pengembangan studio geo-infrastruktur BPIW.    BPIW merupakan unit organisasi yang menjadi think tank PUPR dimana output kebijakannya menjadi pedoman bagi rencana dan program pembangunan infrastruktur sektor PUPR dan lintas sektor. Itu sebabnya penggunaan data dalam skala masif mutlak diperlukan sebagai bagian tak terpisahkan dalam mendukung proses bisnis organisasi BPIW. Pemanfaatan data dan informasi dapat  menghasilkan inovasi dan meningkatkan kualitas kajian BPIW serta mendorong BPIW menjadi unit organisasi yang efektif dalam melaksanakan transformasi digital yang menjadi salah satu agenda nasional Presiden.    Bernadi mengatakan kebijakan e-Government atau yang lebih dikenal dengan SPBE merupakan instrumen yang dapat diterapkan dalam melaksanakan transformasi digital instansi pusat/daerah dalam mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Dengan implementasi Peraturan Presiden 95 Tahun 2018 diharapkan menghasilkan integrasi pada 5 aspek utama pengelolaan teknologi informasi yakni, proses bisnis, arsitektur data dan informasi, integrasi aplikasi,  penggunaan infrastruktur dan keamanan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).    Sejalan dengan perkembangan Society 5.0, lembaga strategis yang bekerja dengan data harus lebih adaptif dengan tren dan inovasi pengembangan teknologi yang terjadi. Tantangan tersebut dijawab oleh BPIW dengan dimulainya penerapan data driven organization, dimana pengambilan keputusan didasarkan kepada data dan fakta serta didukung dengan pengembangan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dalam analisis, visualisasi dan interpretasi data dan informasi.    “Kedepan, untuk BPIW terus berkembang dalam pengolahan data dan informasi serta mendorong akselerasi transformasi digital, disusun roadmap pengembangan data dan informasi BPIW jangka menengah hingga tahun 2025. Tujuan utama dalam peta jalan TIK BPIW ini untuk mendorong Integrasi Data dan Integrasi Aplikasi serta serta Implementasi Big Data untuk pengembangan infrastruktur wilayah. Dengan pemanfaatan data yang sedemikian besar dan kebutuhan sinkronisasi perencanaan dan pemrograman antar sektor dan lintas K/L yang tinggi, interoperabilitas mutlak diperlukan.  Termasuk peningkatan pengetahuan dan keahlian dalam pengolahan data bagi penyusun kebijakan pengembang wilayah.    Dari perspektif penguatan kebijakan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat memberikan koridor terhadap progres implementasi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dalam menerapkan SPBE, selayaknya yang disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama dan Komunikasi Publik, Setyo Purnomo.    Dalam diskusi tersebut telah dihadirkan beberapa narasumber seperti Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), Sigit Supriyanto. Kemudian, dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian PUPR yakni Yohanes Richwanto dan terakhir dari CEO Sadasa Academy, Krisostomus Nova Rahmanto.     Sigit Supriyanto menyampaikan sosialisasi mengenai Peraturan Menteri (Permen) PANRB No. 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi SPBE. Menurutnya SPBE menjadi pondasi dalam pelaksanaan transformasi digital dan memastikan tata kelola pemerintah sejalan dengan perkembangan teknologi.    Sejalan dengan hal tersebut, Yohanes Richwanto menerangkan mengenai Penerapan SPBE di Lingkungan Kementerian PUPR. Menurutnya, tugas Kementerian PUPR salah satunya melakukan penyusunan Arsitektur SPBE Kementerian dengan merujuk pada Arsitektur SPBE Nasional yang sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian. Sejak tahun 2020, Permen PUPR No.27 tahun 2020 tentang Penerapan SPBE telah ditetapkan, hal ini menjadi dasar pengelolaan data dan informasi di lingkungan PUPR. “Peraturan Menteri ini digunakan sebagai pedoman dalam penerapan SPBE pada unit organisasi, unit kerja, dan unit pelaksana teknis. Peraturan Menteri ini mengatur penataan dan pengelolaan SPBE secara terpadu,” ungkapnya.    K. Nova Rahmanto menambahkan, sebagai data scientist yang banyak berkerja dengan data, termasuk data geospasial menyampaikan mengenai Strategi Akuisisi Data Geospasial Open Source. Menurutnya private enterprise melakukan efisiensi teknologi informasi dan komunikasi dengan cara merumuskan enterprise architecture. “Aplikasi untuk mengoleksi data harus tunggal, untuk mendapatkan single source of truth.    Metode yang digunakan melalui penyusunan vision plan yang kerap disebut strategic plan, yang akrabnya disebut dokumen Rencana Strategis pada lembaga pemerintah, kemudian diturunkan menjadi Bussines Plan yang merupakan penjabaran dari proses bisnis organisasi yang selanjutnya didetailkan menjadi arsitektur data dan informasi yang dapat menjadi rancangan rencana induk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pada organisasi.  Hal ini mempunyai tingkat keberhasilan yang tinggi jika didukung dengan metode top down approach, pimpinan project sebagai pengambil keputusan harus merupakan pimpinan tertinggi,” ucapnya. Selain itu, waktu yang diperlukan dalam melakukan transformasi digital sebuah organisasi tidaklah sebentar, sebagai contoh Hewlet Packard, perusahaan internasional yang berkecimpung dalam bisnis peralatan teknologi informasi memerlukan waktu sekitar 20 tahun untuk transformasi berhasil.    Pada sesi akhir diskusi dibahas juga mengenai Evaluasi Pemanfaatan Bank Data BPIW, Bank Data BPIW merupakan Data Warehouse yang  berfungsi sebagai data repository pengembangan infrastruktur wilayah, dari mulai aturan kebijakan, kajian perencanaan wilayah, program pembangunan infrastruktur PUPR sampai dengan penyajian peta tematik yang dibutuhkan dalam menyusun kajian-kajian pengembangan wilayah. Sebagai satu-satunya unit organisasi di Kementerian PUPR yang memiliki Data Warehouse, diharapkan data warehouse dapat menjadi hulu pengolahan dan pemanfaatan data dan informasi di BPIW dengan mendorong insan BPIW untuk mengakses dan melakukan pencarian data dan informasi pada kanal tersebut.    Selain itu, untuk menunjang olah pikir perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur kedepannya dilakukan diskusi terbuka dengan para partisipan, diskusi pengembangan Studio Geo-Infrastruktur berjalan hangat dengan adanya partisipasi aktif dari seluruh peserta yang memberikan usulan, masukan dan saran agar Studio Geo-Infrastruktur dapat berkembang lebih maju. (Hen/Tiara)    

Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yang terdapat di kabupatennya masing-masing. Hal ini ditunjukkan dengan penandatangan Kesepakatan Bersama Komitmen Pengembangan KPPN, pada acara Sarasehan Nasional KPPN yang diselenggarakan November lalu di  Bali beberapa waktu. Penandatangan tersebut juga sekaligus menandai langkah awal implementasi dari Masterplan dan Pra Desain KPPN yang telah disusun oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah sepanjang tahun 2017 di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Bappenas. Kesepuluh Bupati yang melakukan penandatanganan tersebut yaitu: Bupati Pakpak Bharat Prov. Sumatera Utara Remigo Yolando Berutu,  Bupati Toba Samosir Prov. Sumatera Utara Darwin Siagian yang diwakili oleh Wakil Bupati Toba Samosir, Bupati Empat Lawang Prov. Sumatera Selatan Syahril Hanafiah,  Bupati Banjar Prov. Kalimantan Selatan KH Khalilurrahman, Bupati Mempawah Prov. Kalimantan Barat Ria Norsan yang diwakili oleh Wakil Bupati Mempawah, Bupati Berau Prov. Kalimantan Timur Muharram yang diwakili oleh Wakil Bupati Berau. Selain itu ada   Bupati Morowali Prov. Sulawesi Tengah H.Anwar Hafid,  Bupati Luwu Timur Prov. Sulawesi Selatan Thorig Husler, Bupati Sidenreng Rappang Prov. Sulawesi Selatan Rusdi Masse yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, dan Bupati Dompu Prov. NTB Bambang M. Yasin yang diwakili oleh Asisten II. Salah satu poin penting yang disepakati dalam Kesepakatan Bersama adalah Pemerintah Kabupaten berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran pembangunan di daerah yang memadai khususnya untuk memenuhi readiness criteria yang dibutuhkan dalam pembangunan program-program prioritas meliputi, pertama, penyusunan Detail Engineering Design (DED). Kedua, penyiapan lahan. Ketiga, penyusunan dokumen lingkungan, dan keempat pembangunan bidang/sektor yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten. Saat memimpin kegiatan tersebut, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Rido Matari Ichwan mengatakan pengembangan perdesaan dilakukan salah satunya dengan pendekatan pengembangan KPPN yang menangani beberapa desa dari total 72.000 desa di Indonesia.  “Isu pengembangan kawasan perdesaan salah satunya adalah masalah keterkaitan antara desa dengan kota. Untuk itu perencanaan yang sudah dan akan disusun diharapkan dapat memperlihatkan adanya kebutuhan linkage antara kawasan perdesaan dengan pusat-pusat perekonomian di kota,” tutur Rido. Menurut Rido, dukungan Kementerian PUPR pada pengembangan KPPN cukup signifikan, antara lain berupa: pembangunan jalan poros desa, pembangunan jembatan, penyediaan jaringan irigasi pada lahan pertanian, penyediaan sistem jaringan air baku baik untuk mendukung pertanian maupun permukiman,  penyediaan sistem persampahan, dan revitalisasi rumah tidak layak huni. Ia berharap dengan dengan adanya perencanaan KPPN, maka kedepan, desa-desa yang masuk dalam KPPN akan berkembang ke arah desa mandiri. Adapun rata-rata besar kebutuhan dukungan Infrastruktur PUPR pada KPPN di tahun pertama adalah sebesar 72,35 M. Pada Sarasehan Nasional tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pember­dayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan yang diwakili oleh Asisten Deputi (Asdep) Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan, Awal Subandar dalam sambutannya sekaligus membuka acara tersebut mengatakan, kabinet kerja saat ini yang di pimpin oleh presiden Joko Widodo mendorong daerah untuk menjadi pengge­rak utama dalam pembangunan nasional. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Daerah untuk membangun wilayahnya sesuai aspirasi dan partisipasi masyarakat. “Selain dana desa juga ditambah dengan anggaran kementerian/lembaga tahun 2017 yang diarahkan ke daerah. Kita terus berupaya agar dana yang ke daerah dapat efektif dan tepat sasaran serta memberikan multiplier efek yang luas,” tegasnya. Keberpihakan pemerintah kepada desa sangat besar. Hal tersebut dibuktikan dengan terus meningkatnya alokasi dana desa yang digelontorkan pemerintah langsung pada desa. Tahun 2015 alokasi DD sebesar Rp20,76 triliun, tahun 2016 sebanyak Rp 46, 98 triliun, dan tahun 2017 sebesar Rp60 triliun. Namun demikian, pembangunan desa, tambahnya, tidak hanya memikirkan kemajuan desa secara individu, tetapi harus mampu bekerja sama dengan desa-desa lain. Sarasehan yang diselenggarakan oleh Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW ini merupakan kerjasama antar 5 kementerian, yaitu: Kemenko PMK, KPN/Bappenas, Kemen­terian PUPR, Kementerian Desa PDTT, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini Kemenko PMK berencana untuk mengundang kementerian maupun lembaga di tingkat pusat dalam rangka menggalang komitmen kontribusi nyata dalam mendukung KPPN pada tahun 2018 – 2019. Shindie/Shahnaz/Hen/infobpiw    

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memegang peranan yang penting dalam mendukung kegiatan, operasional, visi, dan misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Untuk mencapai hal itu diperlukan sebuah transformasi untuk membentuk TIK. Salah satu penggunaan TIK dapat diterapkan pada penyusunan database untuk BPIW. Demikian yang disampaikan Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR saat membuka Workshop Database BPIW yang diselenggarakan Bagian Program dan Evaluasi, Sekretaritat BPIW, di Batam, Senin (15/8). Penyusunan database dianggap penting karena dapat memberikan kontribusi bagi perencanaan dan penyusunan pemrograman infrastruktur PUPR, serta meningkatkan kualitas infrastruktur yang dibangun untuk masyarakat. “Sistem komunikasi dan informasi penting untuk dibentuk dalam mencegah arus informasi yang keluar dan masuk dari suatu instansi, khususnya BPIW,” tutur Dadang. Lebih lanjut Dadang menjelaskan, BPIW membutuhkan suatu unit khusus yang menangani data primer dan sekunder untuk menyusun rencana program infrastruktur PUPR yang terpadu. Salah satu database yang dibutuhkan adalah output yang dihasilkan BPIW, seperti hasil studi, paparan Kepala BPIW, keynote speech, peraturan perundang-undangan, dan seluruh data lainnya yang dihasilkan oleh BPIW dengan basis website. “Dalam hal keterbukaan infromasi publik, BPIW harus memiliki platform yang sama, sehingga dapat ditentukan mana saja data yang bisa disebarluaskan ke publik, bisa diakses oleh staf PUPR, dan data apa saja yang hanya untuk internal BPIW. Dalam mengatur hal itu butuh sistem manajemen yang baik,” jelas Dadang. Salah satu bagian perkembangan TIK yang harus diikuti adalah penggunaan teknologi berbasis Technology Intellegence (TI). Ia berharap sistem website BPIW dapat terkoneksi dengan pemikiran-pemikiran mutakhir di dalam maupun luar negeri, atau bahkan bisa menjadi salah satu kontributor. Dengan penyusunan database ini dapat membantu dan mempercepat pengambilan keputusan. Selain itu data-data yang dimiliki oleh BPIW, dapat tersinkronisasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian PUPR. Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Program dan Evaluasi BPIW, M. Salahudin Rasyidi mengatakan saat ini Bank Data BPIW sudah melakukan pengumpulan dan pengelolaan file bahan paparan, program kegiatan dan kebijakan pimpinan yang dihimpun dari masing-masing admin dari setiap Unit Kerja Eselon II.   Salah satu keynote speaker, Kepala Bidang Integrasi Data dan Layanan Teknologi Informasi Pusdatin PUPR, Dwi Utami, menambahkan pemanfaatan data dan informasi harus berkoordinasi dengan Pusdatin, sedangkan untuk keperluan eksternal Kementerian harus berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian PUPR. (INI/InfoBPIW)

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono melakukan Penandatangan Kesepakatan Bersama Pengembangan Kota Baru Publik Maja, bertempat di Kementerian PUPR, Senin (27/6).  Penandatangan juga melibatkan pemerintah daerah, yakni  Gubernur Jawa Barat yang diwakili Sekda Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Wawan Ridwan,  Gubernur Banten yang diwakili Sekda Provinsi Banten, Ranta Soeharta, Bupati Bogor yang diwakili Kepala Bappeda Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiyah, Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, Bupati Tangerang,  Ahmed Zaki Iskandar, dan Wakil Walikota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie. Para pengembang juga turut melakukan penandatangan yakni Perum Perumnas, PT Agung Podomoro Land Tbk, PT Nusa Graha Perkasa, dan PT Hanson International Tbk. Penandatangan tersebut merupakan langkah percepatan dan juga merupakan awal dimulainya kembali pembangunan Kota Baru Publik Maja, yang sempat tersendat  pada tahun 1994 lalu. Basuki berharap semua pihak yang melakukan penandatangan ini, dapat berkomitmen membangun Kota Baru Publik Maja hingga berakhirnya kesepakatan yakni pada tahun 2019 mendatang. “Ini merupakan bentuk komitmen kami dalam percepatan pengembangan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Sesuai juga dengan pesan Nawacita dan Amanat RPJMN 2015-2019 yakni pembangunan 10 Kota Baru Publik, dimana Maja menjadi salah satu lokasi yang diprioritaskan di bagian Barat Kawasan Metropolitan Jabodetabek,” tutur Basuki. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR,  Hermanto Dardak menambahkan pengembangan Jabodetabek dilakukan sisi barat dan timur, dikarenakan pesatnya pertumbuhan berbagai kegiatan industri yang membawa implikasi pada meningkatnya kebutuhan perumahan [http://properti.kompas.com/tag/perumahan?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd] dan kawasan permukiman, terutama bagi karyawan dan buruh. Oleh sebab itu, pengembangan Maja akan menggunakan konsep yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. "Pengembangan Maja sebagai Kota Baru Publik dengan konsep pertumbuhan berupa Kota Satelit Mandiri yang mengupayakan tersedianya sistem permukiman perkotaan berimbang dengan komposisi 1:2:3," kata Dardak. Lebih lanjut dikatakannya bahwa saat ini sedang disusun  master plan dan development plan pengembangan Maja. Dalam  master plan dan development plan memuat beberapa hal, diantaranya jalan akses menuju Maja dari Pamulang ke Rangkasbitung sepanjang 58,35 kilometer sebagai akses utama yang linier dengan rencana Jalan Tol Serpong [http://properti.kompas.com/tag/Serpong?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd]-Balaraja, serta Rel Ganda Kereta Api Jakarta-Maja. Adapun konsep tersebut diusung dengan penerapan prinsip smart green dan inclusive city untuk menunjang Maja yang diperkirakan akan dihuni 1,5 juta penduduk pada 2035 mendatang. "Pengembangan Maja juga akan menerapkan Transit Orientation Development  atau TOD dengan basis ekonomi yang mampu mendukung kawasan industri di Balaraja, Cikupa, Jayanti, dan Cikande serta Kawasan Agro Industri," imbuh Dardak. Melalui penandatanganan kesepakatan ini, Dardak meminta agar pemerintah daerah terkait mampu mengawal koordinasi dan penetapan lokasi ruas jalan akses Maja, pembebasan lahan, perizinan, pengendalian, dan pengawasan penyediaan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan pola hunian berimbang. Para pengembang diharapkan menyediakan lahan untuk mempercepat pembangunan jalan akses ke Maja. Dengan kesepakatan bersama ini, Dardak juga berharap akan menterpadukan rencana dan mempercepat implementasi program pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan. Bupati Lebak Provinsi Banten,  Iti Octavia Jayabaya menegaskan pihaknya akan mempermudah segala proses perizinan dalam pengembangan Maja, dimana saat ini Maja merupakan kecamatan yang tergabung dalam Kabupaten Lebak.  Hen/INI/infobpiw

Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mengadakan Rapat Koordinasi dan Pemaparan hasil Assesment Website dan Bank Data BPIW, di Bandung, Kamis (16/6). Kegiatan assetment tersebut dilakukan oleh Tim Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan media informasi BPIW.   Rapat ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Konsinyasi Pengelolaan Website dan Bank Data BPIW Tahun Anggaran 2016. Beberapa hal yang didiskusikan dalam rapat tersebut diantaranya hasil uji keamanan website dan bank data BPIW, untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan  media informasi BPIW. “Hal yang perlu menjadi perhatian kita adalah tentang keamanan data yang ada dalam website kita. Data dan substansinya juga harus menjadi perhatian kita semua,” ujar Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana saat membuka acara tersebut. Dadang juga menjelaskan bahwa BPIW ingin membuat bank data yang terdiri dari tiga fase, yaitu data dasar yang berguna untuk pengembangan infrastruktur wilayah, data infrastruktur, serta data yang terkait dengan semua output yang dihasilkan BPIW. Lebih lanjut Dadang mengungkapkan website hanya merupakan satu instrumen untuk memudahkan, namun harus jelas dalam memilah mana data yang bisa dipublish.  Ia  juga menegaskan tentang pentingnya sebuah bank data, karena data merupakan sebuah keharusan. “Tanpa adanya data dan informasi, kita tidak bisa bekerja cepat,” imbuh Dadang. Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Infomasi dan Sistem Informasi, Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), Rema Suwenda yang menjadi narasumber dalam acara tersebut menyampaikan bahwa dalam membuat bank data, maka data-data serta rencana pemrograman sudah harus ada, jangan sampai bank data tersebut tidak berfungsi secara maksimal. Selain itu kontennya harus diperhatikan, serta harus diupdate secara rutin. Sehubungan dengan akan segera dikeluarkannya peraturan tentang e-government, menurut Rema kedepan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) harus mengikuti aturan tersebut. E-government merupakan bisnis manual yang dibuat secara elektronik, termasuk didalamnya pengembangan sistem dan pengembangan networking. “Nantinya pengembangan website Kementerian akan menggunakan prinsip one data, one map, one management” ucap Rema. Acara yang berlangsung selama dua hari tersebut dihadiri para staf yang merupakan masing-masing perwakilan dari empat pusat di lingkungan BPIW. (ADN/INFOBPIW)