Berita

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Bob Arthur Lombogia didampingi Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Zevi Azzaino menghadiri Rapat Kerja Bersama Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI membahas Program Kerja Kementerian PU Tahun 2025 di Senayan, Jakarta, Senin 24 Februari 2025. Ketua Komite II DPD RI, Badikenita menyebutkan bahwa efisiensi anggaran menimbulkan pertanyaan di masyarakat terkait keberlanjutan program strategis infrastruktur PU mendukung pengembangan daerah seperti bendungan, irigasi, jalan tol, serta infrastruktur vital lainnya mendukung perekonomian negara. “Diharapkan ada langkah-langkah konkrit untuk memastikan rencana strategis dan target yang telah disusun Kementerian PU,” ucap Badikenita. Ia juga menambahkan bahwa isu yang akan disampaikan oleh para ketua DPD dapat menjadi masukan optimalisasi kinerja PU ke depannya, sehingga dengan adanya rapat kerja ini komite II DPD RI dapat mendengar langsung program strategis dan prioritas Kementerian PU yang akan berlangsung di tahun anggaran 2025. Menanggapi hal tersebut, Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa Kementerian PU mendukung kebijakan terkait swasembada pangan, air dan energi, pengembangan infrastruktur, pembangunan SDM dan sarana prasarana pendidikan, hilirisasi industri dan pembangunan dari desa. Untuk memperkuat peran ini, Kementerian PU menekankan strategi PU 608 sebagai enabler pertumbuhan ekonomi dengan 3 sasaran utama, yakni efisiensi investasi (ICOR kurang dari 6), pengentasan kemiskinan menuju 0%, dan pendorong pertumbuhan ekonomi dengan target 8%/tahun. “Strategi efisiensi investasi untuk mendukung ICOR kurang dari 6 dijabarkan melalui optimalisasi biaya, optimalisasi aset, dan kemudahan investasi. Untuk pengentasan kemiskinan dilaksanakan percepatan penyediaan akses infrastruktur dasar dan penyerapan tenaga kerja, sedangkan pendorong pertumbuhan ekonomi untuk mencapai ekonomi 8% per tahun dicapai melalui penguatan dukungan kawasan prioritas, perwujudan swasembada pangan, dan peningkatan konektivitas," ucap Menteri Dody. Dengan ditetapkannya pagu akhir setelah efisiensi tahun anggaran 2025 sebesar Rp50,48 triliun,  Kementerian PU menetapkan beberapa rencana kegiatan prioritas. Adapun rincian rencana kegiatan pada bidang Sumber Daya Air meliputi pembangunan irigasi serta Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) guna mendukung ketahanan pangan. Selanjutnya, bidang jalan dan jembatan antara lain preservasi jalan, rehabilitasi jembatan, penggantian jembatan dengan nilai kondisi 4, dan jembatan gantung Multi Years Contract (MYC) lanjutan. Kemudian bidang Cipta Karya antara lain melanjutkan pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) serta Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR). Adapun bidang Prasarana Strategis diantaranya pembangunan madrasah dan  lanjutan pembangunan pasar, stadion, gedung universitas yang dilaksanakan dengan skema MYC. Menteri PU menyatakan meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran belanja Kementerian PU, pembangunan infrastruktur akan tetap dilaksakan secara optimal untuk melayani masyarakat.  Turut hadir mendampingi Menteri Dody, Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian PU. (Mut/Tiara)    

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian DPDTT) sepakat untuk melakukan percepatan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Kawasan Transmigrasi. Hal itu terungkap saat Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan dan Dirjen P2MKT Kementerian DPPDT, M Nurdi melakukan audiensi percepatan pengembangan KTM Kawasan Transmigrasi di Jakarta, Kamis (20/7). Rido mengatakan, Kementerian PUPR dalam upaya mewujudkan pembangunan infrastruktur menerapkan metode yang berbasis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Ia menjelaskan, seluruh wilayah yang ada di Indonesia semuanya terkelompokan dalam 35 WPS. "Melalui penerapan WPS diharapkan pengembangan infrastruktur dapat dilakukan dengan tepat, serta memberi efek berantai pada pengembangan di wilayah-wilayah sekitarnya," paparnya.  Lebih lanjut dikatakannya, dalam setiap WPS tersebut terdapat tema kawasan-kawasan pengembangan, seperti Kawasan Industri (KI), Kota Terpadu Mandiri (KTM), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan lainnya.    Terkait dukungan terhadap KTM, lanjutnya, Kementerian PUPR memprioritaskan terhadap KTM yang berada di area WPS serta telah memenuhi kriteria kesiapan pengembangan infrastruktur. Rido berharap, dukungan infrastruktur PUPR terhadap KTM akan mempercepat terwujudnya pengembangan KTM Kawasan Transmigrasi, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat transmigrasi. Sementara itu, Dirjen P2MKT Kemen DPDTT, M. Nurdin menyatakan, pihaknya sangat menyambut baik yang dilaksanakan Kementerian PUPR dalam mewujudkan percepatan pengembangan KTM Kawasan Transmigrasi di Tanah Air. M. Nurdin mengatakan, untuk pengembangan KTM memang membutuhkan banyak sentuhan dari instansi lintas sektor, terutama terkait infrastruktur dasar dari Kementerian PUPR. "Agar produk hasil pertanian masyarakat dapat lebih cepat didistribusikan ke pasar. Dengan distribusi hasil panen yang lebih cepat, diharapkan pendapatan masyarakat juga akan lebih baik" ujarnya. Menurutnya, KTM Kawasan Transmigrasi pada umumnya membutuhkan dukungan infrastruktur jalan, jembatan, penyediaan air bersih dan lainnya. Untuk lebih detail tim dari Kemen DPDTT akan proaktif menyampaikan usulan kepada Kementerian PUPR. M Nurdin berharap, adanya koordinasi yang baik antara Kementerian PUPR dan Kemendes PDTT akan membuat pengembangan KTM Kawasan Transmigrasi dapat cepat terwujud, agar KTM yang dikembangkan dapat berkembang sesuai harapan masyarakat transmigran.(ris/infoBPIW)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Rabu (11/5).  Dalam kunjungan tersebut dibahas mengenai masalah pembangunan di Pulau Sumatera. Saat menerima kunjungan itu, Kepala BPIW Hermanto Dardak menjelaskan fokus pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui pendekatan pengembangan wilayah yang dibagi menjadi 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Dengan pengembangan wilayah ini diharapkan dapat menggerakan ekonomi daerah. “Beberapa wilayah akan kita padukan menjadi suatu wilayah pertumbuhan, misalnya kota dan kawasan industri dikoneksikan dan outletnya di pelabuhan,” ujar Dardak. Salah satu wilayah pertumbuhan di Pulau Sumatera yang menjadi fokus pembangunan yaitu WPS Medan-Tebing Tinggi-Dumai-Pekanbaru dengan Kuala Tanjung sebagai Hub atau pelabuhan penghubung. Agar kawasan tersebut bisa tumbuh, maka dibutuhkan back bone atau tulang punggung berupa jalan tol Dumai-Pekan Baru dan akses feeder ke Prapat. Sehingga semua kawasan pertumbuhan menjadi satu kesatuan wilayah, dan masing-masing wilayah memiliki daya saing. Pembangunan bukan hanya di wilayah pertumbuhan yang sudah berkembang saja, namun menurut Dardak juga di wilayah yang sedang berkembang. Hal ini dilakukan agar mengurangi kesenjangan wilayah. Dardak juga menyatakan ada beberapa kawasan yang sudah ditetapkan menjadi kawasan khusus seperti Kawasan Strategis Nasional Medan-Binjai-Deli Serdang-Tanah Karo (Mebidangro),  Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) Sei Mangkei. Selain itu di Sumatera juga ada Hub Internasional wilayah barat Indonesia, yakni Kuala Tanjung, Pusat Pertumbuhan Ekonomi, dan ada Kota Pekanbaru sebagai kawasan wisata. “Intinya apa yang dilakukan di Pulau Sumatera merupakan upaya percepatan, dalam 5 tahun ini target pembangunan tol Sumatera dengan panjang 2700 km akan diprioritaskan untuk dibangun, karena ini merupakan ujung tombak di Pulau tersebut. Selain membangun infrastruktur, pembangunan Sumber Daya Nasional dan Usaha Kecil Menengah juga menjadi unsur penting dalam pengembangan kawasan wisata, “ tegas Dardak. Kepala Badan Pembangunan Jalan Tol (BPJT), Herry Trisaputra Zuna menambahkan untuk pembangunan Jalan tol Sumatera menjadi satu pintu masuk utama lintas timur yaitu Aceh-Bakaheuni. Kemudian skema pembangunan jalan tol menurut Herry ada dua, pertama, jalan tol Medan-Binjai dan Tebing Tinggi-Kisaran. Kedua, jalan tol Medan-Kualanamu. Jalan tol  ini direncanakan dapat beroperasi tahun depan. Dalam pertemuan tersebut Ketua Komite II DPD, Parlindungan Purba yang didampingi Tim Pokja Kawasan Strategis Danau Toba, GM. Immanuel Panggabean berharap Kementerian PUPR juga memperbaiki akses jalan di Pulau Nias. Menanggapi hal tersebut, Dardak menyampaikan akan mengajukan hal tersebut didalam penyusunan rencana pembangunan infrastruktur yang akan datang. ADN/InfoBPIW