Berita

Seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan Kementerian PUPR  termasuk Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengikuti Vaksinasi Corona Virus Disease (Covid-19) Gelombang 1 Dosis 2, pada 9-10 Maret 2021.  Sebelumnya telah dilakukan Vaksinasi Gelombang 1 Dosis 1 pada 23-24 Februari 2021.  Sebanyak 224 pegawai dan pejabat di BPIW termasuk Kepala BPIW Hadi Sucahyono beserta jajarannya telah mengikuti vaksinasi pada Selasa, 9 Maret 2021 di halaman Sapta Taruna Kementerian PUPR.  Menurut Hadi vaksinasi ini merupakan bagian dari penanggulangan Pandemi Covid-19.    Pelaksanaan vaksinasi didasari pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi. Saat melaksanakan vaksinasi Hadi didampingi Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama dan Komunikasi Publik Hari Suharto Dhiyaksa serta para staf. Sebelumnya, beberapa kepala pusat juga melakukan vaksinasi diantaranya Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I Tris Raditian dan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III Manggas Rudy Siahaan.    Sebelum disuntik vaksin, seluruh pejabat dan pegawai di BPIW terlebih dahulu didata dan melakukan Rapid Test Antigen di halaman depan Gedung G. Selain BPIW, vaksinasi dilakukan oleh unit organisasi lainnya di lingkungan Kementerian PUPR seperti Sekretariat Jenderal, yang mana diikuti  sekitar 749 orang, Ditjen Bina Konstruksi diikuti sekitar 412 orang, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sekitar 187 orang dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur sekitar 281 orang.  Selain itu diikuti Ditjen Sumber Daya Air (SDA) sebanyak 902 orang, Inspektorat Jenderal sebanyak 202 orang, Ditjen Cipta Karya sebanyak 756 orang dan Ditjen Perumahan sebanyak 515 orang. Secara keseluruhan yang mengikuti vaksinasi di lingkungan Kementerian PUPR mencapai 5.192 orang. (Hen/infobpiw)  

Indonesia masih dihadapkan pada pandemi COVID-19 yang menimbulkan banyak kerugian. Jumlahnya pun sampai saat ini masih tinggi. Beberapa kegiatan usaha dan perkantoran  sempat tutup. Hal ini menimbulkan dampak berupa terganggunya roda perekonomian nasional. Untuk itu pemerintah mengambil kebijakan membuka kembali kegiatan usaha dan perkantoran, dengan menerapkan adaptasi dengan kebiasaan baru yakni dengan mengedepankan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran wabah tersebut. Sehubungan dengan hal itu,  Kementerian PUPR telah menerbitkan Instruksi Menteri No.02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada 27 Maret 2020. Dalam Instruksi Menteri PUPR itu disebutkan langkah-langkah yang akan dilakukan diantaranya membentuk satuan tugas (satgas) pencegahan COVID-19, mengidentifikasi potensi bahaya Covid-19 di lapangan, menyediakan fasilitas pencegahan Covid-19, dan pelaksanaan pencegahan Covid-19 di lapangan. Kemudian,  penyedia jasa pekerjaan konstruksi juga melakukan kerja sama penanganan suspect Covid-19 dengan Rumah Sakit dan Puskesmas setempat dan menghentikan sementara pekerjaan, jika terindikasi ada tenaga kerja yang terpapar Covid-19. Instruksi Menteri PUPR tersebut juga menyebutkan mengenai penyelenggaraan jasa konstruksi dapat diberhentikan sementara akibat keadaan kahar atau keadaan memaksa, jika teridentifikasi memiliki risiko tinggi akibat lokasi proyek berada di pusat sebaran, telah ditemukan pekerja yang positif dan/atau berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) atau pimpinan Kementerian/Lembaga/Instansi/Kepala Daerah telah mengeluarkan peraturan untuk menghentikan kegiatan sementara akibat keadaan kahar. “Hal ini merupakan kebiasaan baru yang harus diterapkan untuk menjaga kondisi agar tetap sehat dan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” ujar Kepala BPIW Hadi Sucahyono saat menjadi menjadi pembicara pada Webinar Kesiapan Infrastruktur Dalam Menjalankan Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal), Rabu, 19 Agustus lalu.   Wabah Covid -19 ini telah menimbulkan dampak berupa meningkatnya pengangguran. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan pada Februari 2020  jumlah pengangguran mencapai 6,88 juta orang. Hingga Desember 2020 diperkirakan jumlah pengangguran meningkat menjadi 10,88 juta hingga 12,38 juta orang. Dukungan program infrastruktur sektor PUPR untuk membantu penanganan masalah dari dampak wabah tersebut, menurut Hadi salah satunya adalah program Padat Karya. Program ini diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran akibat Covid-19. Program Padat Karya diprioritaskan pada beberapa daerah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain, kondisi kemiskinan penduduk, tingkat pengangguran, sebaran pandemi, dan kondisi Infrastruktur. Pada kesempatan itu, Hadi juga menyampaikan bahwa perencanaan dan program pembangunan Infrastruktur PUPR ke depan dilakukan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur dan pemenuhan target pembangunan jangka menengah sesuai Rencana Strategis Kementerian PUPR. Perencanaan dan program dikaitkan juga dengan pencapaian Program Strategis Nasional, termasuk dukungan untuk Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Kegiatan yang digagas Universitas Mercu Buana ini juga menghadirkan narasumber dari Kementerian PPN/ Bappenas yakni Budi Hidayat, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, dan Muhammad Fajri dari Praktisi Kesehatan. (Hen/infobpiw)

Dalam upaya pencegahan penyebaran Virus Corona Disease (Covid-19) pada masa new normal di lingkungan BPIW Kementerian PUPR, seluruh pegawai dan pimpinan BPIW menjalani rapid test di kantor BPIW, Jakarta, Jumat (12/6).    Kepala BPIW, Hadi Sucahyono didampingi Sekretaris BPIW, Iwan Nurwanto mengatakan, rapid tes perlu diikuti seluruh jajaran BPIW. "Semoga semuanya negatif (bebas Covid-19,-red)," harap Hadi sebelum melakukan pemeriksaan diri.  Pantauan di lapangan, rapid tes untuk seluruh jajaran BPIW terbagi pada dua ruangan besar, yang berada di lantai III dan lantai IV kantor BPIW. Pelaksanaan rapid tes yang dilaksanakan tenaga medis salah satu rumah sakit di Jakarta ini, berlangsung mulai pukul 10.00 hingga selesai.(ris)

Guna persiapan menjelang era new normal dan menanggulangi penularan Covid-19 di lingkungan kantor Kementerian PUPR, jajaran Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah (BPIW) melakukan kerja bakti, penataan, kebersihan ruangan dan lingkungan kerja, Jumat (29/5). Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengatakan, kegiatan serentak yang dilakukan jajaran BPIW ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR No. UM 0203-sj/416 tentang Kerja Bakti di Ruang Kerja Unit Organisasi Kementerian.  Termasuk, Surat Edaran Menteri PUPR No. 04/SE/M/2020 tentang Penanganan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kementeria PUPR. Ia berharap, saat berkerja dalam new normal nanti jajaran BPIW dapat selalu mentaati protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak fisik sosial, serta rajin cuci tangan. "Intinya saya mengajak semua jajaran di  BPIW dapat senantiasa menjaga kesehatan diri, keluarga dan lingkungan," terangnya. Sementara itu pantauan di lapangan menunjukan, seluruh pegawai bahu membahu melakukan kerja bakti, mulai dari merapikan berkas, membersihkan ka ca, lantai dan lainnya.(ris)

Hingga saat ini ribuan orang di Indonesia terjangkit virus corona atau covid-19. Guna melakukan pencegahan terhadap bahaya virus tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) salah satunya Badan Pengembangan Infastruktur Wilayah (BPIW) melakukan penyuntikan Vitamin C dan vaksin Pneumonia. Tujuan pemberian vaksin ini salah satunya untuk meningkatkan daya tahan tubuh para pegawai, sehingga bisa bekerja dengan optimal ditengah pandemi corona. Kegiatan yang dilakukan Kamis, 23 April tersebut melibatkan seluruh pejabat dan pegawai BPIW. Penyuntikan dilakukan tim dokter yang menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dan dilaksanakan di lantai dua, tiga, dan empat gedung BPIW.  Setiap lantai tersebut dipergunakan untuk pimpinan dan pegawai masing-masing pusat di lingkungan BPIW. Kegiatan berlangsung dari pagi hingga sore hari. (Hen/infobpiw)

Ditengah-tengah wabah corona yang melanda seluruh Indonesia, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tetap berupaya meningkatkan kinerja jajarannya. Salah satunya dengan menghadirkan Prof. Rhenald Kasali, Ph.D., saat video conference (vicon) dengan seluruh eselon I, Jumat (3/4).   Prof. Rhenald merupakan dosen Universitas Indonesia dan juga sebagai motivator dari Rumah Perubahan. Selain bertujuan meningkatkan kinerja jajaran Kementerian PUPR, kegiatan itu juga bertujuan agar pejabat eselon I yang baru dilantik beberapa waktu yang lalu, dapat bisa bekerja dengan cepat.  Kepala BPIW Hadi Sucahyono yang turut mengikuti kegiatan itu  juga mendapat masukan dari Menteri. Saat itu Menteri Basuki meminta agar seluruh pejabat bekerja dengan orientasi untuk kepentingan organisasi bukan egoisme pribadi.  “Menteri menekankan bahwa produk yang dihasilkan Kementerian PUPR merupakan hasil kerja tim, bukan hasil kerja orang per orang,” tuturnya. Selain itu juga ditekankannya bahwa tidak ada visi dan misi, kecuali visi dan misi Presiden yang harus dijabarkan dalam bentuk kerja pelaksanaan oleh Menteri maupun bawahannya.  “Dalam pelaksanaan pekerjaan, Menteri minta kebersatuan tim mementingkan beberapa hal seperti loyalitas, kreativitas, dan integritas,” ucap Hadi. Dalam paparan Prof. Rhenald disebutkan untuk meningkatkan kinerja tim harus memenuhi Prasyarat berupa manajemen waktu, mengetahui  mana yang menjadi prioritas, integritas, kreativitas pemecahan masalah, dan mitigasi risiko.   Dalam vicon itu Prof. Ryenald mengutip beberapa pendapat para ahli, bahwa makin besar harapan untuk mendapat dampak yang besar dari pekerjaan yang dilakukan, harus membutuhkan usaha lebih besar lagi.    Dicontohkannya eselon 1 sebagai pimpinan,  dapat memimpin ke atas artinya mengetahui arahan pimpinan , memimpin kesamping artinya bisa saling bekerja sama dengan baik, dan memimpin ke bawah yakni bisa mendelegasikan tugas-tugas untuk bisa dilaksanakan para stafnya.  Prof. Ryenald juga menyebutkan bahwa dalam Alignment atau penyelarasan manajemen terdapat istilah yang disebut Spooring and balancing. Spooring diartikan sebagai menempatkan “kedudukan” sesuai dengan perannya dan balancing sama dengan menjaga keseimbangan.  Hal ini mengandung arti bahwa eselon I sebagai pengendali sebuah unit organisasi  harus mengendalikan dan menjaga agar semua jajaran pimpinan dan seluruh staf dapat seiring sejalan  untuk melaksanakan segala tugas yang dibebankan.  Bila ada yang sedikit menyimpang dari yang ditentukan, maka menjadi tugas eselon I untuk “meluruskannya” kembali agar tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik. “Menteri meminta agar seluruh staf di Kementerian PUPR bisa juga melangkah bersama baik staf yunior maupun senior untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Staf yang lebih muda diminta untuk lebih fokus dalam bekerja,” kata Hadi. Ia juga memastikan akan mensosialisasikan hasil pertemuan via vicon tersebut kepada seluruh jajaran pimpinan hingga staf sebagaimana yang diamanatkan Menteri Basuki.  (Hen/infobpiw)