Berita

Badan Pengembangan Infrastrukur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen mendukung terus pengembangan pariwisata agar tingkat kunjungan wisatan domestik dan mancanegara ke Provinsi Bali terus meningkat. Hal itu diketahui dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Tim BPIW yang dipimpin langsung Kepala BPIW, Yudha Mediawan ke sejumlah infrastruktur pendukung pariwisata di Provinsi Bali, Kamis-Jumat, 2-3 November 2023. Kunker Tim BPIW ini diikuti juga Kepala Pusat Pengembangan Infrastrukur Wilayah Nasional (Kapusnas), Zevi Azzaino serta perwakilan Unit Pelaksana Teknis/Balai Kementerian PUPR di Provinsi Bali. Tim BPIW mengawali kunker dengan mendatangi Bendung Gerak Tukad Mati yang berada di perbatasan Kota Denpasar-Kabupaten Badung. Bendung ini merupakan prasarana pengendali banjir.  Bendung itu memberi manfaat dalam mengurangi risiko bencana banjir di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, yakni area Kuta, Seminyak, dan Legian yang menjadi pusat kegiatan pariwisata internasional.  Tukad Mati merupakan aliran sungai yang tidak memiliki pusat mata air. Tukad Mati memiliki fungsi utama sebagai drainase wilayah perkotaan. Tukad Mati membelah sebagian Kota Denpasar dan Kabupaten Badung dengan luas Daerah Aliran Sungai (DAS) 39,43 km2 dan panjang sungai utama 22,49 km. Kemudian, Tim BPIW mengunjungi Jembatan Merah di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali. Saat ini Kawasan Pusat Kebudayaan Bali ditata menjadi tiga zona, yakni Zona Inti dengan luas 43 hektare untuk membangun 15 fasilitas pentas seni dan 12 museum tematik. Zona Penunjang dengan luas 128 hektare untuk membangun berbagai fasilitas komersial, antara lain hotel, restoran, Auditorium Bung Karno dan lainnya. Selanjutnya Zona Penyangga dengan luas 166 hektare untuk membangun Jalan, Kanal Tukad Unda, Embung Unda, Pelabuhan, Marina, ruang terbuka hijau dan lainnya. Tak hanya itu, Kunker Tim BPIW juga mengunjungi pembangunan prasarana pengendali banjir Tukad Unda di Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, Bali. Program penataan dan normalisasi sungai tersebut untuk memberi manfaat dalam mengurangi risiko bencana banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Tukad Unda yang menjadi salah satu pusat kegiatan pariwisata internasional di Provinsi Bali. Pembangunan yang dilaksanakan antara lain, pembangunan tanggul, checkdam, jetty dan ground sill. Tanggul di bagian hilir dibangun sistem tanggul ganda dengan kapasitas debit banjir 50 tahun.  Selain itu, kunker berlanjut ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kesiman Kertalangu, di Kota Denpasar, Provinsi Bali. Sistem pengolahan di TPST Kesiman Kertalangu memproses sampah menjadi bahan bakar melalui teknologi Refuse Derived Fuel (RDF). Dalam prosesnya, sampah dikeringkan untuk menurunkan kadar airnya. Kemudian, dikeringkan menjadi bahan bakar. Terakhir, Tim BPIW mengunjungi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Kota Denpasar, Provinsi Bali. Keberadaan IPAL Suwung tersebut diharapkan menciptakan kawasan pesisir terbebas dari bakteri ecoli (Escherichia coli) dan limbah domestik. Air limbah yang diproses di IPAL Suwung berasal dari domestik rumah tangga, restauran dan hotel di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Kepala BPIW, Yuda Mediawan di sela-sela kunker berharap, pengelolaan Bendung Gerak Tukad Mati dapat terus dilakukan updating, agar pusat kegiatan pariwisata internasional selalu terbebas banjir. Termasuk TPST Kesiman Kertalangu dan IPAL Suwung, lanjutnya, infrastruktur tersebut perlu selalu dikawal, agar dapat terus beroperasi, sehingga memberi dampak positif pada sektor pariwisata di Provinsi Bali.(Ris/Tiara)

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jembrana Bali, I Wayan Suardika melakukan kunjungan kerja (kunker) ke kantor Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta Selatan, Rabu, 10 Mei 2023. I Wayan menjelaskan kedatangannya untuk berkoordinasi terkait mekanisme serah terima Anjungan Cerdas Rambut Siwi Jembrana. Sebagai warga yang tinggal di kawasan Rambut Siwi itu, I Wayan merasa bangga, karena daerahnya menjadi perhatian pemerintah pusat. Selain itu ia berharap proses serah terima aset dari Kementerian PUPR ke Pemerintah Kabupaten Jembrana dapat segera dilakukan, agar anjungan cerdas tersebut dapat berfungsi dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. “Kami sangat bersemangat dengan adanya anjungan cerdas ini, sampai-sampai kalau ada kegiatan DPRD, kami arahkan ke sana,” ungkapnya.  Dikatakannya juga bahwa keberadaan anjungan cerdas dapat menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi dan budaya di Kabupaten Jembrana. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, Melva Eryani Marpaung yang menerima langsung kunker Wakil Ketua DPRD Jembrana tersebut mengatakan tim BPIW dan Ditjen Cipta Karya sudah melakukan pertemuan dan  survei lapangan minggu lalu. Menurutnya beberapa poin dari hasil pertemuan dan survei lapangan itu sudah dirangkum dan ditindaklanjuti. Terkait hal itu Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat BPIW, Eko Susanto menerangkan selain dengan Ditjen Cipta Karya,  tim BPIW juga telah melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk membahas teknis pelaksanaan serah terima. Sebelum serah terima dilakukan, Kementerian PUPR melakukan Ditjen Cipta Karya melakukan perbaikan anjungan cerdas dengan mekanisme yang menjadi arahan Menteri PUPR yakni Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR). Ia berharap sebelum serah terima dari Kementerian PUPR ke Pemerintah Kabupaten Jembrana, sudah ada lembaga pengelola anjungan cerdas. Dengan adanya pengelola, diharapkan anjungan cerdas yang diserahkan oleh Kementerian PUPR dapat diperasionalkan dengan baik. (Hen/Tiara)  

Kementerian PUPR melalui BPIW mendorong percepatan pengembangan infrastruktur di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Ubud dan sekitarnya. Dukungan infrastruktur tersebut dalam rangka menunjang pengembangan sektor pariwisata Ubud dan sekitarnya di Provinsi Bali. Hal itu dipaparkan Kepala BPIW, Rachman Arief Dienaputra dalam “Webinar Nasional Penyusunan Rencana Induk Terpadu Pengembangan Pariwisata Ulapan (Ubud, Tegallalang, dan Payangan), Provinsi Bali” yang digelar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, Rabu 15 Desember 2021. Menurut Rachman, isu strategis kewilayahan di KSPN Ubud, antara lain potensi pariwisata dan pertanian. “Ubud menjadi daerah dengan kontribusi terbesar bagi Kabupaten Gianyar yaitu sebesar 70%. Sektor dominannya pariwisata dan pertanian,” terangnya. Untuk pariwisata terdapat 80 Daya Tarik Wisata (DTW) di seluruh kawasan Ulapan dengan beberapa lokasi wisata utama seperti Monkey Forest, Bukit Campuhan, Goa Gajah, dan Pura Tirta Empul Tapaksiring. Potensi pertanian di KSPN Ubud diperkuat dengan adanya hamparan sawah dengan sistem irigasi Subak salah satunya di Tegalalang.  Secara geografis, lanjutnya, KSPN Ubud strategis karena terletak di Bali bagian tengah diantara kawasan Bali Utara sebagai Koridor Pemerataan dan Bali Selatan sebagai Koridor Pertumbuhan. “Berdasarkan sistem jaringan jalan, untuk menuju ke wilayah Bali Utara dari Bali Selatan harus melalui KSPN Ubud,” paparnya.  Rachman menegaskan, arah pengembangan wilayah Ubud perlu menitikberatkan untuk menjaga Cultural Lanscape Heritage dan meminimalisasi alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan terbangun. “Kecamatan Ubud juga sebagai pusat pelayanan kegiatan dan inti pengembangan KSPN Ubud dan sekitarnya,” tegasnya. Kemudian, ungkap Rachman, mendorong pengembangan sektor ekonomi utama yaitu sektor pariwisata berbasis budaya, mulai dari pelestarian pura, subak, bentang alam, kuliner, kerajinan lokal dan lainnya. “Sektor pertanian dengan revitalisasi budaya pertanian Bali seperti desa adat, lahan persawahan, pasar desa dan lainnya,” papar Rachman. Terkait infrastruktur PUPR, perlu dilakukan pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ayung sebagai sumber air baku dan mengendalikan potensi banjir, sedimentasi dan longsor. “Memperbaiki jalan kabupaten (konektivitas,-red) dengan mengembangkan atau memperbaiki jalur penghubung sisi barat ke sisi timur yang memiliki kontur alam bergelombang,” ungkapnya.  Pengembangan kawasan inti perkotaan Ubud dilakukan dengan mengurangi pergerakan kendaraan dan mengurangi ruang parkir di badan jalan, sekaligus mengembangkan bufer kawasan perkotaan Ubud melalui pengembangan gedung parkir yang terintegrasi dengan jaringan pejalan kaki, dan sistem transportasi umum  antar-objek wisata di dalam KSPN Ubud.  Selain itu, mendorong pembangunan ruang atau bangunan publik yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi meliputi ruang terbuka, pusat informasi, promosi wilayah, pasar, ruang parkir atau halte, dan tempat evakuasi. Termasuk, pemenuhan pelayanan dasar perkotaan/permukiman dan penataan kawasan desa adat. Rachman menyatakan, pengembangan Ulapan diarahkan untuk mendorong pengembangan Pariwisata Kawasan Ulapan sebagai Healing Paradise. “Menciptakan kawasan ramah lingkungan dengan mendorong integrasi sistem jaringan pejalan kaki dengan sistem transportasi antar moda. Hal ini dilakukan dengan penyediaan jalur pejalan kaki, lahan parkir dan pembatasan parkir kendaraan di badan jalan,” terangnya. Kemudian, mendorong pembangunan Green Infrastructure untuk mengurangi emisi karbon dan menciptakan micro atmosphere  yang dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan selama di Ubud.(ris/infoBPIW)         

Kementerian PUPR melalui BPIW komitmen mendukung pengembangan infrastruktur di Kawasan Metropolitan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Koridor Utara Bali. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah II, BPIW Kementerian PUPR, Kuswardono menyampaikan, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Provinsi Bali memiliki dua kawasan prioritas.  "Yaitu koridor pertumbuhan di Metropolitan Sarbagita dan koridor pemerataan di Bali Utara," terang Kuswardono saat membuka Discussion Series Pembahasan Rencana Pengembangan Infrastruktur Metropolitan Sarbagita dan KSPN di Koridor Utara Bali secara Zoom meeting, Kamis 10 September 2021. Menurutnya, kegiatan tersebut diharapkan dapat menjaring banyak data dan informasi dari para pemangku kepentingan di Bali. Data dan informasi itu sebagai masukan untuk rencana pengembangan infrastruktur Metropolitan Sarbagita dan KSPN di Koridor Utara Bali yang sedang disusun tim BPIW.  Saat ini dalam perkembangannya, ungkap Kuswardono, wilayah Sarbagita menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Bali dengan perkembangan perkotaan dan daerah tujuan wisata berskala internasional. Perkembangan ini memberikan tekanan terhadap pelayanan perkotaan dan menimbulkan keterbatasan air baku, pengelolaan sampah, kemacetan dan alih fungsi lahan. “Sehingga perlu disusun perencanaan yang komprehensif untuk mengendalikan pertumbuhan dan meningkatkan daya," terang Kuswardono. Selain itu, lanjutnya, untuk menjaga pertumbuhan wilayah Sarbagita menjadikan pengembangan koridor pemerataan di Bali utara sangat penting. Hal itu untuk menyeimbangkan perkembangan Bali secara utuh. "Koridor Bali Utara memiliki potensi perikanan, pertanian dan pariwisata yang dapat menjadi pendorong utama kegiatan ekonomi," jelas Kuswardono.  Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B, Puswil II BPIW, Allien Dyah Lestary mengatakan, kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada Kamis 9 September 2021 s/d Selasa 14 September 2021. Menurutnya, penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur di Metropolitan Sarbagita dan KSPN di Koridor Utara Bali dilakukan juga menterpadukan berbagai kebijakan spasial dan sektoral tingkat nasional maupun daerah.   "Untuk itu, kami memang memerlukan informasi, saran, dan masukan dari para stakeholder terkait baseline, seperti arah kebijakan, profil wilayah, profil infrastruktur, ataupun isu strategis di kawasan Metropolitan dan KSPN di Bali bagian utara," terang Allien. Sebelum ada pandemi Covid-19, jelas Allien, tim BPIW selalu turun langsung ke lapangan, namun saat ini masih belum memungkinkan mencari data langsung ke lapangan, sehingga forum ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data untuk penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur di Metropolitan Sarbagita dan KSPN di Koridor Utara Bali.  Pada Kamis 09 September 2021, kegiatan menghadirkan nara sumber Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali. Kemudian dengan penanggap Kepala Bappeda Provinsi Bali dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Untuk Jumat 10 September 2021, menghadirkan nara sumber Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Denpasar, Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar, Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Badung, Kepala Dinas Pariwisata Kab. Badung. Pada Senin 13 September 2021 menghadirkan nara sumber Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Gianyar, Kepala Dinas Pariwisata Kab. Gianyar, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tabanan, Kepala Dinas Pariwisata Kab. Tabanan.  Kemudian hari terakhir, Selasa 14 September 2021 menghadirkan nara sumber Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Buleleng, Kepala Dinas Pariwisata Kab. Buleleng, Kepala Bappeda Litbang Kab. Jembrana. (ris/infoBPIW)            

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memacu percepatan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasonal (KSPN) Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengatakan, kawasan wisata yang berada di wilayah Indonesia Timur tersebut merupakan bagian KSPN prioritas untuk dikembangkan menjadi “Bali Baru”. Pengembangan terhadap Labuan Bajo tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik ke KSPN tersebut. "KSPN Labuan Bajo pada tahun 2019 telah ditargetkan mendapat kunjungan 500 ribu wisatawan mancanegara, kendati pada tahun 2016 Labuan Bajo baru dikunjungi 26 ribu wisatawan mancanegara," ungkap Hadi saat ditemui di Kantor BPIW Kementerian PUPR, beberapa waktu lalu. Artinya, ungkap Hadi, peningkatan prasarana dan pelayanan dasar di Labuan Bajo menjadi hal penting untuk dikembangkan. "Baik di kawasan menuju destinasi wisata maupun di kawasan dalam destinasi wisata Labuan Bajo itu sendiri," lanjutnya. Untuk mewujudkan Labuan Bajo menjadi destinasi wisata yang digandrungi banyak wisatawan mancanegara, Hadi memastikan, Kementerian PUPR terus melakukan penanganan infrastruktur, seperti pengembangan konektivitas, pengembangan infrastruktur permukiman, pengelolaan sumber daya air serta penyediaan perumahan. Ia mengungkapkan, untuk tahun 2018-2019 untuk pengembangan konektivitas ada sejumlah program, yakni pembangunan Jalan Akses Bandara Komodo Labuan Bajo, rehabilitasi minor Jalan Labuhan Bajo-Malwatar. “Selain itu ada juga program rehabilitasi minor Jalan Waemata, rehabilitasi minor Jalan Van Bekkum, rehabilitasi minor Jalan Yohanis Sahadun dan program lainnya,” terangnya. Adapun untuk pengembangan infrastruktur permukiman, lanjut Hadi, ada program pengembangan permukiman perdesaan kawasan Labuan Bajo, pembangunan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah Kota Labuan Bajo. “Kemudian ada pembangunan permukiman perdesaan prioritas nasional, pembangunan kawasan pariwisata Labuan Bajo, penataan bangunan Puncak Waringin, pembangunan jaringan perpipaan Sistem Pengadaan Air Minum (SPAM) Waemese untuk Labuan Bajo serta program lainnya,” tegas Hadi. Ia menambahkan, untuk pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) ada program pemeliharaan berkala bendung, pemeliharaan berkala sarana dan prasarana sungai, serta pemeliharaan berkala embung kecil. “Tak hanya itu, ada juga rehabilitasi DI (Daerah Irigasi,-red) Lembor, rehabilitasi DI Nggorang, pembangunan pengaman pantai Labuan Bajo serta program lainnya,” papar Hadi. Sedangkan, untuk penyediaan perumahan ada program permukiman umum nyaman untuk wilayah Manggarai Barat dan program lainnya.(ris/mond/InfoBPIW)

Menjelang peresmian Integrated Rest Area/Anjungan Cerdas Rambut Siwi di Provinsi Bali, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) memantapkan persiapan pengelolaan Anjungan Cerdas tersebut dengan menggelar “Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Business Plan Integrated Rest Area/Anjungan Cerdas Rambut Siwi" di Bali, Rabu (25/7).  Kegiatan tersebut diikuti perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana, Asosiasi Komunitas Kuliner Jembrana, Asosiasi Komunitas Kerajinan Jembrana, Asosiasi Perhotelan dan Restoran Jembrana, Asosiasi Komunitas Seni Budaya Jembrana, Akademisi dan para Kepala Desa di sekitar Anjungan Cerdas Rambut Siwi.  Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW Kementerian PUPR, Kuswardono saat menyampaikan arahan mengatakan, Kementerian PUPR melalui BPIW terus mematangkan persiapan pengelolaan Anjungan Cerdas Rambut Siwi seiring selesai proses pembangunannya. "Saat ini Anjungan Cerdas Rambut Siwi sudah jadi. Untuk itu, bagaimana memanfaatkannya, agar dapat mewujudkan cita-cita dari pembangunan Anjungan Cerdas sebagai model inkubasi pusat pertumbuhan," terang Kuswardono. Ia berharap, setelah bangunan tersebut diserahterimakan dari pihak kontraktor kepada BPIW Kementerian PUPR akan dapat langsung dikelola dan dimanfaatkan dengan optimal untuk kebaikan masyarakat luas. Menurutnya, aset bangunan tersebut akan menjadi milik pemerintah pusat. Sehingga, pemerintah pusat yang diwakili BPIW akan melakukan langkah-langkah agar Anjungan Cerdas itu segera dapat dimanfaatkan masyarakat. Seperti melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan pemerintah daerah yang akan turut memanfaatkan bangunan tersebut. "Iya pemerintah daerah dipersilahkan memanfaatkan bangunan tersebut seoptimal mungkin demi kebaikan masyarakat luas," terangnya. Di tempat sama, Kepala Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW, I Gde Wayan Samsi Gunarta menyatakan, Integrated Rest Area/Anjungan Cerdas Rambut Siwi memiliki dasar jelas sebagai infrastruktur publik dalam mendukung pengembangan di Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 15 Gilimanuk–Denpasar–Padangbay. "WPS 15 didukung dengan kawasan inkubasi, untuk memacu percepatan pengembangan wilayah melalui pengembangan pariwisata, pertanian, perikanan tangkap, agroindustri berbasis pemberdayaan masyarakat, industri sedang-kecil termasuk mendorong pengembangan wilayah Bali bagian Barat," papar Samsi. Menurutnya, Anjungan Cerdas juga memiliki fungsi lainnya, seperti tempat beristirahat pengguna jalan nasional, pengembangan usaha unggulan produk lokal, sarana edukasi, sarana pertunjukan seni lokal yang dapat menarik wisatawan dan layanan lainnya.  Lebih jauh, Ia menilai, pengelolaan Anjungan Cerdas tersebut akan membutuhkan karyawan dan manager. “Sekurang-kurangnya dibutuhkan empat manager, yakni manager pemasaran, manager program, manager IT dan HRD serta manager keuangan,” terang Samsi.  Ia menambahkan, karyawan yang bekerja juga akan dibagi menjadi 3 bagian. Sebab, Anjungan Cerdas akan beroperasi 24 jam. Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Hukum, Kerjasama dan Layanan Informasi (HKLI), Sekretariat BPIW Kementerian PUPR, P. Yudantoro mengatakan, untuk berbagai skenario pemanfaatan Anjungan Cerdas sudah dilakukan dialog dengan jajaran Pemkab Jembrana. “Kita harapkan, beberapa pekan ke depan ini penandatanganan MoU (BPIW-Pemkab Jembrana,-red) sudah dilakukan,” terangnya seraya menambahkan, terlebih serah terima Anjungan Cerdas dari kontraktor diperkirakan akan berlangsung pada awal Agustus 2018. Di tempat yang sama, Asisten Daerah III Pemkab Jembrana, Gusti Putu Mertadama mengatakan, Pemkab Jembrana sangat berharap dapat melakukan pengelolaan Anjungan Cerdas Rambut Siwi tersebut. Sebab, Pemkab Jembrana dari segi anggaran belum mampu membuat anjungan semegah itu.   Ia berharap, proses pengelolaan Anjungan Cerdas tersebut dapat segera ditindaklanjuti Kementerian PUPR, agar Pemkab Jembrana mengetahui pasti perannya nanti. “Untuk itu, mari membangun komunikasi yang lebih intens terkait pengelolaan Anjungan Cerdas ini,” harapnya.  Gusti menambahkan, pihaknya akan selalu menunggu keputusan untuk pengelolaan Anjungan Cerdas tersebut. Selain itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Jembrana, Nengah Alit menyatakan, saat ini Pemkab Jembrana sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1 miliar untuk mendukung pagelaran seni dan budaya di Anjungan Cerdas Rambut Siwi. Nengah berharap anggaran yang sudah disiapkan tersebut akan dapat terserap dengan baik.  Ia juga berjanji, pihaknya akan menggelar berbagai kegiatan seni secara teratur saat Anjungan Cerdas tersebut dapat dimanfaatkan. “Baik pertunjukan Jegog Jembrana atau pagelaran Makepung, balapan sapi khas Jembrana yang sangat disukai masyarakat,” terangnya. Ia menegaskan, Pemkab Jembrana siap untuk mendukung pemanfaatan Ajungan Cerdas secara optimal dalam rangka mengembangkan seluruh potensi yang ada di daerah.(ris/infoBPIW)