Berita

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung pengembangan Waterfront City atau kota tepi laut di Indonesia, sebagai salah satu upaya mewujudkan Kota Cerdas Berkelanjutan. Salah satu daerah yang dianggap berpotensi mengembangkan Kota Tepi Laut tersebut adalah Tangerang Selatan. Kota tersebut memiliki sembilan situ dan lima sungai, menjadi potensi dalam mewujudkan konsep tersebut.   Demikian disampaikan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Agusta Ersada dalam acara Tangerang Selatan Global Innovation Forum (TGIF) – World Technopolis Association (WTA) di GWB Puspiptek, Tangerang Selatan, (20/9). Saat itu Agusta menjadi salah satu pembicara pada salah satu sesi  perbincangan yang bertemakan Konferensi Internasional Mewujudkan Kota Tepi Air di Kota Tangerang Selatan.   Pada kesempatan tersebut Agusta menyatakan bahwa dalam mengembangkan Kota Tepi Air ini ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu perencanaan yang mempertimbangkan citra, identitas dan nilai-nilai serta budaya lokal. Prinsip lainnya adalah pengembangan kawasan dengan mempertimbangkan nilai manusia, sosial dan ekonomi, serta pengendalian pembangunan kawasan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan ekologisnya.   Lebih lanjut Agusta menyebutkan saat ini Kementerian PUPR melakukan perencanaan dan desain dari National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) sebagai tata kelola dan komunitas cerdas berkelanjutan. Selain NCICD, Kementerian PUPR juga turut mengembangkan konsep dan program pembangunan Rusunawa di Sungai Ciliwung.   “Salah satu contoh aplikasi kehidupan cerdas berkelanjutan yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR saat ini adalah pemanfaatan Kanal Banjir Timur atau KBT sebagai showcase koridor infrastruktur hijau,” tutur Agusta. Selain sebagai pengendalian banjir, KBT dapat berfungsi sebagai konservasi air, koridor Ruang Terbuka Hijau (RTH), transportasi air dan dermaga, pariwisata, kawasan perniagaan, dan pelabuhan.   Konsep Kota Tepi Laut juga akan diterapkan di Kota Seribu Sungai yaitu Banjarmasin. Konsep ini dilakukan dengan tujuan memaksimalkan potensi sungai sebagai jalur transportasi, objek wisata, dan melestarikan budaya masyarakat Pasar Terapung di Sungai Barito.   Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas Tata Kota dan Pemukiman Tangerang Selatan, Mukoddas Syuhada berharap dengan berbasis komunitas, maka dengan konsep tersebut, dalam lima tahun, Kota Masa Depan Tangerang Selatan, akan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat dengan berbagai kreativitas dan nilai-nilai sosialnya. Diharapkan nantinya visi dan misi Kota Tangerang Selatan akan terwujud. (INI/InfoBPIW)

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan kunjungan ke Balai Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS), di Surabaya, Jumat (9/9). Kunjungan tersebut untuk membahas Rencana Pembangunan Kawasan Kaki Jembatan Sisi Madura (KKJSM), Rencana Pembangunan Kawasan Pelabuhan dan Kawasan Khusus Madura (KKM). Pada kesempatan tersebut,  Plt. Kepala BPWS, Herman Hidayat menyampaikan rencana pembangunan KKJSM. Menurutnya untuk membangun kawasan tersebut membutuhkan tanah seluas 600 Ha. Dalam areal itu didalamnya dibagi menjadi beberapa kawasan, diantaranya kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan Central Business District (CBD) , kawasan wisata, kawasan fasilitas umum (fasum) serta kawasan rest area. Herman juga memaparkan tentang Rencana Pembangunan Kawasan Pelabuhan Tanjung Bulu pandan. dan Kawasan Khusus Madura (KKM) yang juga memerlukan lahan seluas 600 Ha. “Lahan tersebut diperuntukan bagi pembangunan kawasan pemukiman, CBD, industri dan pergudangan dan kawasan penunjang pelabuhan” ungkap Herman. Pada saat itu Hermanto Dardak mengatakan bahwa sehubungan dengan pengembangan kawasan yang diusung oleh Kementerian PUPR, peran masterplan menjadi sangat penting, sehingga BPWS perlu menajamkan kembali masterplan yang disuaikan dengan tugas yang di emban oleh BPWS. Masterplan itu menurut Dardak akan mencakup seluruh kawasan potensial yang ada di Pulau Madura, salah satunya adalah pelabuhan Tanjung  Bulu Pandan. “Sehingga dari awal, upaya untuk menggerakan potensi yang lainnya sudah mulai dicicil untuk mengikuti masterplan yang sudah disiapkan. Kami tentunya akan ikut mendukung hal itu. Kawasan pertumbuhan penting untuk kita dukung, sehingga kita mengetahui infrastruktur apa saja yang harus kita bangun,” tutur Dardak. Dardak juga menyambut baik rencana pembangunan rest area atau anjungan cerdas. Menurutnya, Kawasan rest area harus didesain seindah dan senyaman mungkin serta menyelaraskan dengan kultur Madura. Hal itu bertujuan mengedukasi masyarakat serta menjadi destinasi wisata di daerah tersebut. “Selain menjadi tempat beristirahat, rest area juga berfungsi sebagi titik pertemuan antara pemakai jembatan dan usaha kecil menengah atau UKM potensial yang ada di Madura, sehingga produk-produk yang ada di daerah ini bisa dijajakan lebih baik dan lebih menarik,”  ucap Dardak. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke lokasi yang direncanakan akan dibangun menjadi kawasan KKJSM, KKM dan, Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan. Dalam peninjauan itu, Dardak didampingi Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Agusta Ersada Sinulingga,  Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, Harris Hasudungan Batubara,  dan beberapa pejabat Eselon III di lingkungan BPIW. (ADN/IND/infobpiw)

Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap menerapkan pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu (SMM). Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW Kementerian PUPR, Agusta Ersada Sinulingga mengatakan, pihaknya saat ini telah meyiapkan pelaksanaan SMM dengan melakukan sejumlah kegiatan, salah satunya Pelatihan Audit Internal SMM. “Pelatihan Audit Internal SMM dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang tata cara mengaudit secara internal, tahapan-tahapan apa saja yang perlu dilalui dalam pengauditan internal, sehingga nantinya akan diperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 dari Lembaga Sertifikasi,” ungkap Agusta saat membuka Pelatihan Audit Internal di Jakarta, (6/9). Dia menjelaskan, tahapan-tahapan tersebut dimulai dari melaksanakan penyusunan Surat Keputusan (SK) Pengelola Sistem Manajemen Mutu, Pelatihan Sistem Manajemen Mutu, Identifikasi Kebutuhan Dokumen Sistem Manajemen Mutu, Penyusunan Dokumen Sistem Mutu, Pengesahan dan Penerapan Dokumen Sistem Mutu, Kedudukan Pedoman serta Audit Mutu Internal. Agusta menyatakan, SMM merupakan suatu kebutuhan yang mendasar dalam lembaga karena dapat membuat suatu organisasi terkendali dan dapat di monitor. SMM juga dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan dan pengdokumentasian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunan SMM, Melva Eryani, Kabag Anggaran dan Umum selaku penanggung jawab kegiatan SMM menambahkan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Nomor 4 Tahun 2009 dapat menjadi acuan. “Adapun inti penekananya adalah perlu membuat Rencana Mutu pelaksanaan (RMP) dan Rencana Mutu Kontrak (RMK) yang baik sebagai alat pengendalian mutu dalam pelaksanaan kegiatan, baik kegiatan yang dikontrakkan maupun swakelola,” jelasnya.   Sementara itu, Soeprihadi, pengisi materi pelatihan SMM menjelaskan, beberapa poin penting dalam Pelatihan Audit Internal diantaranya pelaksanaan audit untuk memastikan sejauh mana kriteria audit telah dipenuhi, internal auditor harus mengerti Prosedur Mutu Audit Internal SMM, audit dilaksanakan dengan independen. “Artinya auditor tidak boleh mengaudit bidang yang menjadi tanggung jawabnya,” terangnya pada rapat yang dihadiri oleh para pejabat dan staf di lingkungan Pusat Pengembangan Kawasan Perkotan BPIW. (Rosita Arung/InfoBPIW)