Berita

Beberapa PNS di lingkungan BPIW Kementerian PUPR telah mendapatkan kesempatan penugasan dan capacity building ke luar negeri. Dalam rangka sharing experience dan knowledge yang didapatkan ketika penugasan di luar negeri, digelar coffee morning dan sharing knowledge, di Ruang Rapat Lantai 2 BPIW, Rabu, 4 Oktober 2023.   Sekretaris BPIW Benny Hermawan menjelaskan, pada kesempatan pertama diundang tiga generasi muda yang mendapatkan kesempatan penugasan ke luar negeri, yaitu: Alis Listalatu, mengikuti Knowledge Exchange Program on Smart Cities di Korea Selatan, Citra Fadhilah Utami salah satu panelis Indonesian Dynamics And Socio-Environtmental Challenges-Multidisciplinary Study’s Perspective di Kyoto, Jepang, dan Tommy Aramanda dalam Indonesia-Korea Road Conference di Korea Selatan. Benny mengatakan coffee morning ini diharapkan terus berlanjut untuk sharing knowledge karya-karya pegawai BPIW terutama genmud. Saat memberikan arahan Kepala BPIW, Yudha Mediawan mengatakan bahwa kegiatan ini sengaja digelar supaya ada transfer knowledge dan pengalaman ketika pegawai BPIW mendapatkan kesempatan tugas belajar ataupun penugasan di luar negeri. Sehingga apa yang didapat, baik itu dalam proses konferensi atau seminar atau pelatihan di luar negeri, pegawai yang ada di BPIW mendapat pengetahuan atau inovasi-inovasi yang sedang berkembang di luar negeri. “Tentu kegiatan seperti ini kita rutinkan supaya menambah wawasan kita semua,” ucapnya.  Kegiatan yang dipandu moderator dari genmud BPIW, Amanda ini diawali presentasi oleh Tommy Aramanda, salah satu Sub Koordinator di Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I. Paparannya diberi judul “Sharing Experinces Acara Indonesia-Korea Road Conference”. Menurutnya acara conference ini telah berlangsung sejak tahun 2002 yang bertujuan untuk mengetahui isu-isu terkini dan perkembangan pembangunan jalan, jembatan dan infrastruktur lain dan penggunaan teknologi terbaru.  Materi pertama yang disampaikan adalah Structural Health Monitoring System (SHMS) pada Jembatan. SHMS sangat penting untuk jembatan dengan ke-khususan, karena dapat membantu untuk mendeteksi perilaku abnormal, menganalisis penyebabnya, dan mengevaluasi keamanan jembatan. (Struktur Fleksibel dan Rumit). Materi berikutnya Intelligent Transportation System (ITS).  Ibu Kota Baru Korea Selatan (Sejong) juga menjadi pembahasannya, terutama dari sisi Administrasi dan Sistem Transportasi. Ia juga menyampaikan Rencana Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Bawah Tanah Korea untuk mengatasi kemacetan, dengan menyampaikan konsep dan teknologi yang digunakan.  Paparan selanjutnya disampaikan Alis Listalatu, Pejabat Fungsional Perencana dari Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional. Ia mengambil tema Exchange Knowledge Program On Smart and Sustainable Cities.  Exchange Knowledge Program merupakan platform berbagi praktik pembangunan perkotaan berkelanjutan di Korea Selatan dan internasional, yang mengintegrasikan sesi workshop, seminar, kunjungan lapangan, diskusi, serta penyusunan dan pemaparan action plan. Dari program yang dilaksanakan pada bulan September lalu itu menurutnya dapat dipelajari beberapa hal, diantaranya Kota dan Perubahan Iklim, Penataaan Kota dan Pelibatan Komunitas, Program Perumahan Sejahtera, Solusi Teritorial Cerdas dan Ramah Lingkungan untuk Kota Berkelanjutan, dan Mobilitas Cerdas dan Perencanaan Transportasi Metropolitan. Menurutnya ada beberapa lesson learned yang dipelajari di Korea antara lain Perkembangan Wilayah dan Kota Baru yang Seimbang, dengan contoh Pangyo Techno, Transformasi Pusat Kota Seoul: Cheonggyecheon River, penataan perkotaan dengan contoh Godaeap Village. Disampaikan juga pemaparan action plan menuju smart city, berdasar hal-hal yang telah dipelajari dalam kerangka jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.  Sedangkan Citra Fadhilah Utami yang merupakan Jafung dari Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional menyampaikan pengalaman dalam mengikuti Indonesian Dynamics And Socio-Environtmental Challenges-Multidisciplinary Study’s Perspective. Hal ini terkait penugasan untuk seminar dan simposium di Kyoto Jepang, pada bulan Juli 2023 lalu.  Diterangkannya bahwa teknologi sistem pembuangan air limbah Kota Osaka dengan metode CSO (combined sewer overflow) memungkinkan area dan kapasitas yang dilayani oleh Sistem Sewer Gabungan menjadi lebih besar, terutama ketika datang hujan dimana gabungan aliran air limbah dan air hujan melebihi kapasitas sistem saluran pembuangan selama cuaca basah.  Perbaikan sistem ini telah dimulai sejak tahun 1950 dan saat ini sistem pelayanan limbah Kota Osaka telah mencapai 100% wilayah. Sebagai bentuk pembelajaran pada masyarakat, Pemerintah Jepang mendirikan museum pengolahan air limbah yang gratis dengan tujuan mendidik masyarakatnya sejak dini tentang pengolahan limbah.  Ia juga menyampaikan lesson learned mengenai perencanaan infrastruktur yang sustainable dapat menerapkan infrastruktur hijau, dan pembiayaan infrastruktur hijau. Tindak lanjut dari hal itu menurutnya dapat dilakukan melalui kerja sama penelitian dalam bidang lingkungan, dan penanggulangan bencana. Selain itu juga melalui penyusunan buku mengenai perencanaan tata ruang dan infrastruktur di Indonesia. Kegiatan ini diikuti pejabat eselon II, III, dan pegawai di lingkungan BPIW. (Hen/Tiara)  

BPIW Kementerian PUPR melakukan rapat internalisasi penguatan Core Values Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Berorientasi pada Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Serpong, pada 30 Agustus 2022 dan dibuka Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Eko Susanto mewakili Sekretaris BPIW.  Disampaikannya bahwa BPIW, salah satu unit organisasi (unor) di Kementerian PUPR yang melakukan sosialisasi BerAKHLAK tersebut. Ia berharap dengan kegiatan ini dapat memberikan pemahaman BerAKHLAK kepada pegawai di lingkungan BPIW, sehingga dapat lebih optimal berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur PUPR. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Indra Gunawan. Ia menjelaskan salah satu percepatan transformasi ASN yang telah dilakukan adalah dengan diluncurkannya core values ASN BerAKHLAK dan employer branding yakni “Bangga Melayani Bangsa” oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2021 lalu.  Dengan diluncurkannya program tersebut menurutnya ASN dituntut untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada publik yang berorientasi pada BerAKHLAK, sehingga dapat menjadi ASN yang berkelas dunia.  Selain internalisasi penguatan Core Values, di tempat yang sama dilaksanakan Sosialisasi Pelayanan Prima, pada 31 Agustus 2022. Saat mewakili Sekretaris BPIW membuka kegiatan tersebut Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama dan Komunikasi Publik, Setyo Purnomo menjelaskan, pelayanan prima adalah pelayanan yang sangat baik atau pelayanan yang terbaik, sesuai dengan standar yang berlaku atau dimiliki oleh instansi yang memberi pelayanan sehingga mampu memuaskan pihak yang dilayani (pelanggan).  Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Prima ini menurutnya merupakan sebuah agenda yang sengaja dirancang sebagai upaya peningkatan kualitas layanan publik BPIW. Berdasarkan SK Kepala BPIW nomor 13 tahun 2020 tentang Penetapan Unit Pelayanan Publik BPIW, layanan publik di unit organisasi ini ada tiga layanan, pertama, layanan konsultasi pengembangan infrastruktur PUPR berbasis pengembangan wilayah, yaitu berupa layanan konsultasi perencanaan dan pemrograman untuk unit organisasi teknis di Kementerian PUPR, pemerintah daerah, dan stakeholder BPIW yang lain.   Kedua, layanan data dan informasi pengembangan infrastruktur PUPR berbasis pengembangan wilayah, yaitu layanan permohonan data dan informasi terkait pengembangan wilayah. Layanan ini ditujukan kepada siapa saja yang mengajukan permohonan data dan informasi sesuai persyaratan.    Layanan ketiga yakni layanan pengaduan, yaitu layanan yang menerima saran, masukan, dan aduan terkait kinerja BPIW dalam rangka menyusun kebijakan teknis perencanaan dan sinkronisasi pemrograman berbasis pengembangan wilayah. Ia berharap dari kegiatan ini diperoleh masukan mengenai optimalisasi layanan publik, bimbingan terkait layanan prima, sehingga menjadi dasar untuk dilakukannya evaluasi layanan publik BPIW. Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari Kedeputian Bidang Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jauhar Faisal Rahman. Ia menjelaskan materi terkait kebijakan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik (Pelayanan Prima).  Selain itu ada narasumber dari Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Naufal Andra Gumelar dan Adintya Tabita menerangkan mengenai pengelolaan layanan informasi publik dan pengaduan masyarakat di Kementerian PUPR. Kegiatan diikuti perwakilan masing-masing unit kerja di BPIW. (Hen/infobpiw)  

Tahun 2022 merupakan momentum untuk merefleksikan capaian paruh waktu periode pemerintahan 2020-2024.  Kepala BPIW Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra mengatakan pada sisa tahun RPJMN 2020-2024, Kementerian PUPR akan mengejar target-target prioritas nasional sekaligus melaksanakan kebijakan Bapak Menteri terkait OPOR (Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, Rehabilitasi). “Untuk itu, diperlukan kolaborasi dan sinergi dari kita semua untuk mengawal pelaksanaan tugas tersebut,” tutur Arief saat menjadi inspektur upacara, pada apel pagi Kementerian PUPR yang dilaksanakan secara online, 4 April 2022. Terkait hal itu ia menjelaskan pada tahun ini, akan dilaksanakan midterm review untuk melihat capaian pembangunan dalam RPJMN dan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024. Lebih lanjut dikatakannya bahwa hasil reviu ini tentunya diharapkan dapat menjadi input bagi Kementerian PUPR untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam mempercepat target pembangunan, termasuk menyelesaikan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan. “Bulan puasa yang penuh berkah ini merupakan momentum bagi kita bersama, untuk terus semangat berkontribusi dalam mempercepat pencapaian target-target pembangunan di tengah pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid-19,” ucapnya. Arief juga menekankan perlunya strategi percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur PUPR untuk memperkuat konektivitas antar wilayah, meningkatkan ketahanan air dan pangan, serta meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan. Strategi ini diperlukan untuk meningkatkan capaian Kementerian PUPR yang saat ini mencapai 12,21 persen. (Hen/infobpiw)

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar Workshop Peningkatan Kapasitas Auditor Internal Sistem Manajemen Mutu (SMM) di Lingkungan BPIW di Bandung, pekan lalu. Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, BPIW Kementerian PUPR, Hasna Widiastuti mengatakan, workshop ini digelar bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para auditor, calon auditor, maupun seluruh individu yang terlibat dalam implementasi SMM di lingkungan BPIW, sehingga diharapkan penerapan SMM di BPIW akan berjalan dengan berkelanjutan dan tidak hanya bergantung kepada auditor saja. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/PRT/M/2009 Tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen Pekerjaan Umum, Manajemen Mutu merupakan sistem formal yang mendokumentasikan proses, prosedur dan tanggung jawab untuk mencapai kebijakan mutu dan sasaran mutu. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan pengukuran kinerja terhadap penerapan SMM melalui audit internal dan audit SMM.  Audit dilaksanakan terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan penyedia barang/jasa di lingkungan Kementerian PUPR. Dalam acara yang dihadiri tim auditor internal Sekretariat BPIW dan perwakilan dari masing-masing Bagian Anggaran dan Umum tiap Pusat di lingkungan BPIW, peserta diberikan pemahaman mengenai audit, tujuan audit, kriteria audit, audited, auditor dan cara untuk  untuk melakukan audit internal SMM di lingkungan BPIW. Sementara itu, Soeprihadi KS, narasumber dalam workshop tersebut, menerangkan, audit merupakan proses sehingga keberhasilan audit ditentukan oleh mutu, masukan, personil, aktivitas  dan output. “Dalam pelaksanaannya audit harus sistematis, bersifat independen dan terdokumentasi” tutur Soeprihadi. Hal yang dilakukan auditor selama audit yaitu mencari bukti audit, mengevaluasi bukti audit secara seimbang, jujur dan adil dan menentukan tingkat kesesuaian bukti-bukti terhadap persyaratan yang berlaku. Satu program audit  bisa berisi beberapa jadwal audit, biasanya program audit disusun untuk jangka waktu satu tahun dan disebut sebagai program audit tahunan.   Soeprihadi menjelaskan temuan audit biasanya yaitu pekerjaan yang dikerjakan belum sesuai prosedur, sudah sesuai prosedur tapi ada prosedur yang tidak dilakukan, dan rekamannya tidak ada.(Brilyan/infoBPIW)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah (BPIW) akan segera mengirimkan surat komitmen dukungan pembangunan infrastuktur PUPR terhadap rencana pengembangan Pelabuhan Internasional Patimban. Surat dukungan tersebut akan dikirimkan kepada Kementerian Perhubungan sebagai leading sector (sektor pemimpin) proyek pengembangan Pelabuhan Internasional Panimban. Demikian terungkap dalam “Rapat Koordinasi Dukungan Insfratuktur PUPR terhadap Rencana Pengembangan Pelabuhan Patimban dan Kawasan Sekitarnya” yang digelar di ruang rapat BPIW Kementerian PUPR yang dipimpin langsung, Rezeki Peranginangin, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW Kementerian PUPR, Jumat siang (26/8). Hadir dalam rapat koordinasi tersebut perwakilan dari Direktorat Jendral (Ditjen) Bina Marga Kementerian PUPR, Ditjen Sumbar Daya Air (SDA) Kementerian PUPR, Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR  serta Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR. Rezeki mengatakan, pada perencanaan pengembangan pelabuhan internasional perlu tercipta keterpaduan pembangunan infrastruktur, agar pembangunan infrastuktur yang dilaksanakan dapat sesuai daya dukung dan daya tampung, sehingga berdampak mengangkat daya saing yang tinggi terhadap pelabuhannya sendiri. Pelabuhan Internasional Panimbang perlu terkoneksi juga dengan kawasan-kawasan di sekitarnya. Misalnya, Rezeki mencontohkan, Pelabuhan terkoneksi dengan kawasan industri, kawasan ekonomi. kawasan perkotaan, kawasan perdesaan di sekitarnya. “Dengan demikian, sekarang yang belum lengkap untuk segera direncanakan pelengkapnya, supaya berfungsi penuh dan saling sinergi untuk mendukung kawasan pelabuhan tadi,” terangnya. Untuk itu, lanjutnya, Kementerian PUPR akan mengusulkan perencanaan dukungan pembangunan infrastruktur dari Sumber Daya Air (SDA) sebagai pemasok kebutuhan air baku, permukiman, jalan, hingga jalan tol. Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Heri Tri Saputra menilai, dalam pengembangan Pelabuhan Patimban ada potensi bagus untuk membangun jalan tol yang menghubungkan Pelabuhan Patimban-jalan tol Cikopo-Palimanan (Cipali). Menurutnya, jarak jalan tol yang dapat menghubungkan itu mencapai 38 KM. Untuk pembangunan jalan tol itu perlu pembebasan lahan untuk jalan tol dengan row 60 meter. “Dalam pembebasan lahan itu nanti, apabila pemerintah daerah (Pemerintah Kabupaten Subang) tak ada kapasitas finansial, sebetulnya untuk percepatan dapat dibantu oleh pemerintah pusat,” terangnya. Heri yakin, kehadiran jalan tol akan semakin mempercepat waktu tempuh menuju Pelabuhan Internasional Patimban.    Seperti diketahui, Pemerintah pusat telah menetapkan pembangunan pelabuhan di Patimban, Subang, Jawa Barat sebagai proyek strategis nasional. Pembangunan Pelabuhan Patimban ini menggantikan proyek Pelabuhan Cilamaya di Karawang yang batal digarap karena lokasinya bersinggungan dengan jalur pipa minyak dan gas. Penetapan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penetapan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, sebagai Proyek Strategis Nasional yang ditetapkan pada 25 Mei 2016. Pemerintah Jepang juga menawarkan pinjaman lunak dengan bunga 0,1 persen untuk proyek Patimban. Pemerintah menargetkan pengerjaan proyek pelabuhan internasional, Patimban tersebut sudah bisa dimulai tahun 2017 dan selesai pada 2019.(ris/infobpiw)