Berita

ASEAN +3 Macroeconomic Research Office (AMRO) melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), guna menjajaki peluang kerjasama pada bidang infrastruktur di Indonesia. Tim AMRO yang dipimpin Financial Specialist AMRO, Enrico Tanuwidjaja diterima langsung Kepala Pusat Perencanaan Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW, Hadi Sucahyono didampingi jajaran pejabat BPIW lainnya di Gedung BPIW, Senin (17/10). Hadi mengatakan, kendati tahun 2016 ada keterbatasan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, namun Kementerian PUPR tetap bertekad memenuhi outcome prioritas dari program-program yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR. Menurutnya, total kebutuhan Kementerian PUPR berdasarkan Renstra Kementerian PUPR tahun 2015–2019 mencapai Rp 931,5 triliun. “Saat ini APBN yang diterima oleh Kementerian PUPR pada tahun 2015-2017 sebesar Rp 320,8 triliun, sehingga masih ada gap (kekurangan,-red) pembiayaan pembangunan infrastruktur sebesar Rp 610,7 triliun untuk tahun 2018-2019,” papar Hadi. Dengan begitu, lanjutnya, salah satu cara untuk mengatasinya dengan melakukan kerjasama antara Pemerintah dengan badan usaha maupun swasta. “Seperti skema Public Private Partnership (PPP) dengan menggunakan Viability Gap Funding (VGF),” tutur Hadi. Selain itu, BPIW juga telah melakukan penyesuaian program-program yang sifatnya nonfisik dilakukan pada awal tahun.  Hadi juga menjelaskan, tantangan pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak hanya sebatas keterbatasan anggaran, namun juga luasnya rentang wilayah Indonesia, sehingga dibutuhkan kepemimpinan yang baik dari masing-masing daerah dalam membuat maupun memutuskan kebijakan pembangunan infrastruktur di daerah. Sementara itu, Financial Specialist AMRO, Enrico Tanuwidjaja mengakui, kedatangannya ke BPIW Kementerian PUPR untuk menjajaki peluang investasi di Indonesia. “Di antaranya untuk mengetahui skema Public Private Partnership yang diterapkan Kementerian PUPR,” jelasnya. Enrico menjelaskan, saat ini pertumbuhan ekonomi global tengah melambat, namun ada negara yang berhasil keluar dari pengaruh kondisi global tersebut. “Seperti baru-baru ini, Malaysia dapat membangun terowongan serba guna atau Stormwater Management dan Road Tunnel (SMART), pembangunan itu untuk mengatasi permasalahan banjir di Kuala Lumpur,” jelas Enrico. Ia juga berharap, Indonesia dapat terus memacu pembangunan infrastrukturnya. Seperti diketahui, AMRO merupakan badan yang dibentuk dari implementasi inisiatif forum kerjasama ASEAN +3 (ASEAN, Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan) Macroeconomic Research Office untuk bidang keuangan.   AMRO juga berperan dalam proses pengambilan keputusan untuk aktivasi Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) sebagai bentuk fasilitas jaring pengaman stabilitas keuangan di tingkat kawasan Asia Pasifik. (INI/InfoBPIW)