Memuat halaman...

Kementerian PUPR akan Bangun Jembatan Tano Ponggol di Kabupaten Samosir

10 Desember 2018

1212

Kementerian PUPR akan Bangun Jembatan Tano Ponggol di Kabupaten Samosir

Sebagai salah satu dari tiga Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN) yang akan mendapat bantuan dari Bank Dunia, kawasan Danau Toba merupakan kawasan yang diprioritaskan mendapat dukungan infrastruktur oleh Kementerian PUPR yang saat ini tengah direalisasikan, salah satunya di kabupaten Samosir yaitu pembangunan jembatan Tano Ponggol.

Hal tersebut terungkap saat Bupati Samosir Provinsi Sumatera Utara Rapidin Simbolon beseta jajarannya melakukan kunjungan ke Kantor Badan Pengembangan Infratruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kamis (6/12) lalu.

Rapidin berharap Kementerian PUPR melalui BPIW dapat mempercepat program pembangunan infrastruktur di daerahnya, mengingat Danau Toba merupakan salah satu destinasi wisata super prioritas di Indonesia. Apalagi dengan dibukanya akses langsung penerbangan dari Kuala Lumpur dan Singapura ke Bandara Internasional Silangit, maka wisatawan dapat langsung menuju kawasan wisata tersebut.

“Kami ingin pembangunan infrastruktur sektor PUPR dapat cepat selesai dibangun, sehingga para wisatawan mancanegara betah berkunjung ke Danau Toba dan dapat menceritakan kepada masyarakat di negaranya mengenai kondisi Danau Toba dan sekitarnya yang kini sudah berbenah,” ungkapnya.

Beberapa infrastruktur yang diharapkan segera terealisasi yakni pembangunan jembatan di Tano Ponggol yang menghubungkan daratan dengan Pulau Samosir. Pembangunan rumah sakit untuk para wisatawan juga diharapkan dapat terealisasi. Ia juga berharap dilakukan penataan infrastruktur di sekitar obyek wisata dan penataan pantai untuk menghilangkan kawasna kumuh. “Kami berharap BPIW dapat membantu melalui program pembangunan infrastruktur sektor PUPR. APBD kita terbatas, namun kita siap bersinergi untuk masalah pendanaanya ,” ucapnya.

Menanggapi hal itu, Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono menyatakan instansinya akan memprogramkan pembangunan infrastruktur di kawasan itu, terutama pembangunan jembatan di Tano Ponggol yang akan menjadi ikon di kabupaten tersebut.

“Danau Toba merupakan kawasan wisata prioritas, jadi kita akan dukung sepenuhnya,” tegas Hadi yang didampingi Kepala Bidang Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis Maulidya Indah Junica. Pertemuan yang berlangsung akrab itu diakhiri dengan foto bersama. (Hen/infobpiw)

#danau toba #jembatan tano ponngol #KSPN

Berita Terkait

Kementerian PUPR Fokus pada Aksesibilitas Menuju Kawasan Wisata Danau Toba

1 Agustus 2019

1274

Kementerian PUPR Fokus pada Aksesibilitas Menuju Kawasan Wisata Danau Toba

Danau Toba di Sumatera Utara merupakan salah satu obyek wisata super prioritas yang dikembangkan pemerintah. Terkait hal itu Kementerian PUPR memfokuskan pada dukungan aksesibilitas menuju destinasi wisata tersebut. “Kita memperbanyak aksesibilitas, karena wisatawan itu harus punya banyak pilihan, baik dari udara, laut, maupun darat,” ujar Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hadi Sucahyono disela-sela kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Tano Ponggol Kabupaten Samosir, Rabu (31/7). Dibangunnya ketiga akses itu bertujuan memberikan keleluasaan bagi wisatawan yang hendak melakukan perjalanan mengelilingi kawasan wisata. "Walaupun ini akan menjadi suatu kompetisi tapi disitu ekonomi akan tumbuh. Jadi bisa pilihan pesawat terbang, mobil lewat jalan tol, dan saya kira ini potensinya besar sekali nanti," kata Hadi. Pengembangan kawasan wisata Danau Toba menurut Hadi dilakukan dengan keterpaduan tiga sektor yakni Bina Marga, Sumber Daya Air (SDA) dan Cipta Karya. Perwujudan keterpaduan ini, salah satunya melalui pembangunan waterfront city di Tano Ponggol. “Namun bisa saja ditambah keterlibatan sektor Perumahan dengan program-programnya seperti rumah swadaya,” tutur Hadi. Di kawasan tersebut Kementerian PUPR melakukan beberapa pembangunan seperti Rencana Pembangunan Jembatan Tano Ponggol dan Pelebaran Alur Tano Ponggol, Preservasi dan Pelebaran Jalan Lingkar Samosir sepanjang 149,5 kilometer. Dari jumlah tersebut masih ada 21 kilometer yang belum rampung yaitu mulai dari Nainggolan-Onan Runggu sampai ke Pangururan. Selain itu juga dibangun Jalan Tol Ruas Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat sepanjang 143,5 kilometer. Menurut rencana, jalan tol ini ditargetkan dapat beroperasi secara bertahap pada 2020. Namun, dari enam seksi, yang saat ini sedang digarap baru Seksi 1 Tebing Tinggi-Inderapura sepanjang 20,4 kilometer dan Seksi 4 Serbelawan-Pematang Siantar sepanjang 28 kilometer. Selain itu juga dilakukan penataan kawasan seperti di Parapat Kabupaten Simalungun berupa Penataan Ruang Terbuka Publik. Kemudian juga ada Penataan Kawasan Kabupaten Samosir dan Toba Samosir. Saat meninjau Tano Ponggol Presiden Jokowi memastikan akan mulai promosi besar-besaran, setelah selesainya pembangunan kawasan wisata dan infrastruktur di wilayah Danau Toba. Tak hanya di dalam negeri, promosi juga akan dilakukan ke luar negeri agar semakin menarik wisatawan asing bertandang ke Indonesia, khususnya ke Danau Toba. Promosi yang akan dilakukan itu menyangkut semua kekayaan alam dan budaya yang dimiliki masyarakat. Misalnya, kampung adat Huta Raja di Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan, Kecamatan Pangaruruan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Upaya yang dilakukan itu untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara di kawasan tersebut. (Hen/infobpiw)

Baca Selengkapnya

Dukung Percepatan Pengembangan Danau Toba, DPRD Sumut Kunjungi BPIW

14 Maret 2019

772

Dukung Percepatan Pengembangan Danau Toba, DPRD Sumut Kunjungi BPIW

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung percepatan pengembangan infrastruktur PUPR di wilayah Danau Toba. Pasalnya, wilayah tersebut merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) nomor satu di Tanah Air. Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengatakan, secara nasional ada 12 KSPN yang menjadi prioritas untuk dikembangkan. “Dari 12 KSPN itu ada tiga yang menjadi super prioritas, yakni, KSPN Danau toba, Borobudur dan Lombok,” ungkap Hadi saat menerima kunjungan DPRD Sumatera Utara di Kantor BPIW, Jakarta, Rabu (13/3). Hadi mengatakan, BPIW mengupayakan pengembangan dari perencanaan hingga evaluasi pelaksanaan di lapangan. “Untuk penanganan KSPN Danau Toba, sudah kami rencanakan pada dua tahun terakhir,” jelas Hadi. Ia mengatakan, Kementerian PUPR juga melibatkan bantuan dari Bank Dunia untuk melakukan percepatan pengembangan Danau Toba. Hadi menerangkan, BPIW dalam pengembangan KSPN memiliki tugas untuk membuat perencanaannya. “Adapun pelaksanaan pembangunan fisik, dilakukan empat Direktorat Jenderal (Ditjen) teknis di lingkungan Kementerian PUPR, yakni Bina Marga untuk sektor jalan, Cipta Karya untuk sektor penataan lingkungan, sanitasi dan lainnya, Sumber Daya Air untuk sektor perairan, dan Penyediaan Perumahan untuk perumahannya,” paparnya. Hadi menerangkan, ke depan di sekitar KSPN Danau Toba akan ada pembangunan jalan tol dari Toba hingga Parapat. Kemudian, perbaikan kawasan kumuh, membangun rumah susun dan pembangunan lainnya yang dilaksanakan sektor-sektor teknis terkait. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terpadu, efektif dan efisien, lanjut Hadi, BPIW sejak awal perencanaan senantiasa melakukan koordinasi dengan empat ditjen teknis tersebut. “Termasuk koordinasi antar kementerian terkait dan pemerintah daerah,” ungkapnya. Ia melanjutkan, BPIW juga selalu membuka kesempatan apabila ada usulan pembangunan untuk dibahas bersama. Di tempat sama, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Wagirin Arman mengatakan, kunjungan rombongan DPRD Sumut ke BPIW didampingi juga dinas-dinas terkait di lingkungan Pemprov Sumut sebagai bentuk upaya percepatan pengembangan KSPN Danau Toba. Wagirin mengatakan, saat ini pembangunan jalan nasional lingkar dalam sudah mantap, namun lingkar luar jalan provinsi dan kabupaten masih belum terkoneksi secara utuh. “Untuk itu, kami mengusulkan ada program penyusunan studi kelayakan dan DED untuk menghubungkan jalan lingkar luar provinsi dan kabupaten,” terang Wagimin. Selain itu, lanjut Wagirin, pihaknya juga mengusulkan ada penyusunan studi kelayakan dan DED untuk jalan layang Berastagi-Medan, mengingat kemacetan yang kerap terjadi di kawasan tersebut. “Kemudian, penambahan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah,-red) di beberapa titik kawasan Danau Toba, mengingat adanya pencemaran air,” terangnya. (aje/infoBPIW)

Baca Selengkapnya

Pemerintah Jaring Masukan Pemangku Kepentingan Untuk Penyusunan ITMP Danau Toba

10 September 2018

1842

Pemerintah Jaring Masukan Pemangku Kepentingan Untuk Penyusunan ITMP Danau Toba

Dalam rangka menjaring masukan untuk penyusunan Integrated Tourism Master Plan (ITMP) Danau Toba, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) bersama Kementerian dan Lembaga terkait, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut), serta delapan pemerintah kabupaten di sekitar Danau Toba menggelar "Focus Group Discussion (FGD) ITMP untuk Danau Toba" di Toba Samosir, Sumut, Kamis (6/9). Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Sumut, Hj. R. Sabrina yang dibacakan Kepala Sub Bidang (Kasubdib) Kawasan Strategis dan Kerjasama, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumut, M Yosi. Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan dari Pemprov Sumut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) di sekitar Danau Toba, yakni Pemkab Tapanuli Utara, Pemkab Simalungun, Pemkab Dairi, Pemkab Toba Samosir, Pemkab Humbang Hasundutan, Pemkab Pakpak Bharat, Pemkab Samosir, dan Pemkab Karo. Selain itu, hadir pula perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Pariwisata, serta Kementerian PUPR. Sekda Sumut menyatakan, Danau Toba merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang merupakan salah satu prioritas untuk dikembangkan pemerintah pusat. Ia berharap, kegiatan FGD ITMP Danau Toba dapat menghasilkan suatu rencana aksi yang kongkret, terpadu, dan menjadi pedoman untuk semua pihak dalam mengembangkan pariwisata Danau Toba, selain itu agar peningkatan kualitas sarana dan prasana di KSPN Danau Toba dapat segera terealisasikan. "Peningkatakan kualitas sarana dan prasarana di Danau Toba akan berdampak terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara," ungkapnya. Ia menyatakan, tingginya jumlah kunjungan wisatawan akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar Danau Toba maupun perekonomian skala nasional. Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW, Kuswardono yang diwakili oleh Kepala Bidang Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis, Maulidya Indah Junica mengatakan, kegiatan ini merupakan momentum untuk menjaring masukan dari seluruh stakeholder terhadap pengembangan Danau Toba, dalam rangka mendukung penyusunan ITMP Danau Toba yang ideal. "Saat ini merupakan waktu yang penting untuk melihat kinerja Tim Penyusun. Apakah sudah pada jalur yang seharusnya atau sebaliknya. Besar harapan saya, Bapak dan Ibu perwakilan pemda dan kementerian/lembaga dapat memberikan masukannya," terang Maulidya. Ia mengatakan, saat ini telah terpilih Tim Penyusun yang melakukan penyusunan tiga ITMP, yakni ITMP Borobudur, ITMP Danau Toba dan ITMP Lombok. “Untuk Kick Off Kegiatan ITMP Danau Toba telah dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2018 di Medan. Kegiatan FGD ini merupakan lanjutan Kegiatan Kick Off ITMP Danau Toba," jelas Maulidya. Lebih lanjut Ia menjelaskan, penyusunan ITMP merupakan kegiatan yang mendapatkan dukungan Bank Dunia dalam rangka pengembangan pariwisata di Tanah Air. Pengembangan sektor pariwisata melalui Indonesia Tourism Development Program (ITDP) meliputi empat komponen. Antara lain komponen pertama meliputi, meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pengembangan pariwisata terpadu dan berkelanjutan. Komponen kedua meliputi, meningkatkan kualitas jalan dan akses pelayanan dasar di kawasan wisata yang dipilih. “Komponen ketiga meliputi, mendorong partisipasi lokal dalam perekonomian sektor pariwisata," ujarnya. Adapun, komponen keempat meliputi meningkatkan lingkungan yang kondusif untuk masuknya investasi swasta dan usaha ke bidang pariwisata. Maulidya menekankan, untuk keberhasilan pengembangan pariwisata Danau Toba kata kuncinya adalah terpadu dan berkelanjutan. Di tempat sama, anggota Tim Penyusun ITMP Danau Toba, Myra P. Gunawan menerangkan, untuk memulai sesuatau langkah besar harus ada kesepakatan bersama dan keterpaduan. "Nah, untuk mendapatkan ITMP Danau Toba yang luar biasa juga, perlu adanya penyamaan persepsi dan keterpaduan," ujar Myra. Ia menjelaskan, pariwisata pada dasarnya memiliki multifungsi. "Kita berharap pariwisata Danau Toba lebih berperan lebih, yakni berperan sebagai pariwisata yang mendorong pertumbuhan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan usaha, peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah,-red), penciptaan nilai tambah SDA (Sumber Daya Alam,-red) maupun budaya," papar Myra. Di tempat sama, Yosi menyampaikan, Pemprov Sumut maupun Pemkab di sekitar Danau Toba diharapkan mampu menyampaikan isu terkini terkait pengembangan kawasan Danau Toba. "Adapun implementasi dari hasil diskusi kali ini juga harus tertuang dalam program-program yang ada di kabupaten/provinsi sebagai dukungan pengembangan KSPN Danau Toba," tegas Yosi. Sementara itu, Senior Private Sector Specialist Trade and Competitiveness, Bank Dunia, Bertine Kamphuis mengatakan, KSPN Danau Toba memiliki peluang untuk mendapatkan dukungan pembiayaan. "Dukungan itu ada dari APBN. Kemudian, saat ini Bank Dunia juga memberikan dukungan. Untuk itu saya ingin menyakinkan Pemprov dan Pemkab di sekitar Danau Toba untuk dapat mengalokasi APBD-nya dalam rangka mengembangkan pariwisata Danau Toba," terangnya. Ia juga berharap, perencanaan dan skema pembiayaan yang ada untuk Danau Toba tidak hanya diatas kertas, namun dapat dilaksanakan dalam kenyataannya. Sebelum mengakhiri kegiatan tersebut, para perwakilan Pemkab di sekitar Danau Toba berkomitmen menyampaikan utusan penanggungjawab untuk ditetapkan menjadi tim kelompok kerja penyusunan ITMP ini. Kemudian, berpartisipasi melakukan berbagi informasi dalam pengembangan Danau Toba, serta mengikuti pertemuan pembahasan selanjutnya. (Ico/Ris/Pongki/Kandar/infoBPIW)

Baca Selengkapnya