Memuat halaman...

BPIW Himpun Masukan Untuk Penyempurnaan Akhir dan Tindak Lanjut Pengembangan KPPN

9 November 2017

955

BPIW Himpun Masukan Untuk Penyempurnaan Akhir dan Tindak Lanjut Pengembangan KPPN

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan menggelar diskusi untuk mendapatkan masukan penyempurnaan akhir dan juga untuk menetapkan langkah-langkah tindak lanjut pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN). Seminar Akhir Penyusunan Masterplan KPPN di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Sumbawa tersebut dilakukan belum lama ini di Jakarta.

Saat memberikan arahan dan kata sambutan, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW, Kementerian PUPR, Agusta Ersada Sinulingga menyatakan bahwa pengembangan kawasan perdesaan, dilandasi oleh Nawacita poin ke-3 yang menggariskan pembangunan Indonesia dimulai dari pinggiran, dimana dilakukan perkuatan daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengembangan kawasan perdesaan akan difokuskan pada 40 pusat-pusat pertumbuhan baru dengan kawasan perdesaan pada 60 kabupaten sebagai hinterlandnya yang dalam perkembangannya disebut sebagai KPPN.

Sebagai pijakan awal dalam pengembangan KPPN menurut Agusta, dibutuhkan masterplan yang berfungsi sebagai dokumen kesepakatan dan acuan bersama para pemangku kepentingan hingga 10 tahun ke depan. “Masterplan ini akan memuat visi dan misi pengembangan kawasan perdesaan dan juga strategi perwujudannya yang dijabarkan dalam matriks program tahunan,” ungkap Agusta.

Dikatakannya bahwa pengembangan KPPN, Kementerian PUPR berkomitmen menunjang infrastruktur pada sektor-sektor strategis, seperti sentra produksi, pengolahan hasil, pemasaran produk dan pengembangan permukiman perdesaan. Sedangkan BPIW kata Agusta, memiliki tanggung jawab untuk menterpadukan pembangunan infrastruktur tersebut.

Pada tahun ini, BPIW membuat masterplan di 10 KPPN yakni KPPN di Kabupaten Pakpak Bharat, Toba Samosir, Empat Lawang, Mempawah, Banjar, Dompu, Berau, Sidenreng Rappang, Luwu Timur dan Morowali. KPPN tersebut memiliki karakteristik dan potensi yang perlu dikembangkan, antara lain KPPN di Kab. Pakpak Bharat dengan potensi gambir dan jeruk, KPPN di Kab.Toba Samosir dengan potensi kopi dan jagung, KPPN di Kab. Empat Lawang dengan potensi kopi dan lada, KPPN di Kab. Mempawah dengan potensi karet dan padi, KPPN di Kab. Banjar dengan potensi dengan potensi ikan patin dan padi syiam, KPPN di Kab. Berau dengan potensi bandeng dan udang, KPPN di Kab. Dompu dengan potensi jagung, KPPN di Kab. Sidrap dengan potensi padi dan telur ayam, KPPN di Kab. Luwu Timur dengan potensi lada, serta KPPN di Kab. Morowali dengan potensi cakalang, roa dan teri.

Masterplan yang disusun juga memuat pembagian peran yang tergambarkan dalam tanggung jawab pendanaan baik melalui APBN, APBD provinsi dan APBN kabupaten. Selain itu dalam masterplan tergambarkan juga kontribusi swasta dengan mekanisme Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). “Untuk itu, sangat penting adanya komitmen Pemerintah Kabupaten dalam memastikan bahwa program-program yang akan dilaksanakan dapat terimplementasi dengan baik,” tegas Agusta.

Kegiatan yang digelar Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW ini dibuka oleh Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Perdesaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Awal Subandar.

Adapun yang menjadi narasumber utama pada seminar akhir ini adalah para Kepala Bappeda dari 10 kabupaten yang mendapatkan bantuan penyusunan Masterplan KPPN oleh Kementerian PUPR-BPIW. Hal ini dimaksudkan agar muncul rasa memiliki oleh Kabupaten terhadap masterplan yang disusun, juga untuk memperkuat komitmen dukungan pemerintah Kabupaten yang dapat diwujudkan dalam bentuk penyiapan readiness criteria, seperti penyediaan lahan yang clean and clear dan dokumen perencanaan (DED, dokumen lingkungan, dan Studi Pra-Kelayakan)

Acara itu juga dihadiri oleh berbagai kalangan seperti Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan, Bappenas, Sumedi Andono Mulyo dan Direktur Penataan Kawasan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Sutanto.

Selain itu juga dihadiri Unit Organisasi dan Satker terkait di Lingkungan Kementerian PUPR, perwakilan Kementerian dan Lembaga terkait, Perwakilan Bappeda Provinsi dan Bappeda Kabupaten yang termasuk kedalam lokasi KPPN. Shindie/Hen/infobpiw

##kementerianPUPR ##Humas ##BPIW ##Perkotaan ##KPPN

Berita Terkait

Jadi Narasumber Orientasi PPPK, Kepala BPIW Sampaikan Target Pembangunan Infrastruktur PUPR Jangka Panjang

26 April 2024

808

Jadi Narasumber Orientasi PPPK, Kepala BPIW Sampaikan Target Pembangunan Infrastruktur PUPR Jangka Panjang

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Yudha Mediawan menjadi salah satu narasumber dalam pelaksanaan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian PUPR Tahun 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 19 Maret s.d 26 Juli 2024. Kepala BPIW berkesempatan menyampaikan materi isu strategis, target, dan kinerja pembangunan infrastruktur bidang PUPR yang diselenggarakan secara distance learning pada Jumat, 26 April 2024. Pelaksanaan Orientasi PPPK Kementerian PUPR bertujuan untuk membekali pemahaman dan penyediaan informasi berupa orientasi terkait nilai-nilai dasar, etika, tugas, dan fungsi ASN bagi PPPK di Kementerian PUPR agar dapat memahami dan melaksanakan tugasnya sebagai ASN sesuai kebutuhan yang berlaku. Orientasi PPPK diselenggarakan bersama oleh 9 balai penyelenggara yakni Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, Makasar, dan Jayapura. Kepala BPIW, dalam kesempatan tersebut menjadi narasumber pada Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah V Yogyakarta dengan jumlah 312 peserta yang hadir. Yudha Mediawan sebagai pengajar menyampaikan rencana pengembangan infrastruktur PUPR untuk jangka panjang. Target utama infrastruktur jangka panjang 2045 disebutkan meliputi kapasitas tampungan air, proporsi kerugian ekonomi akibat bencana (terhadap PDB), biaya logistik (terhadap PDB), rumah tangga dengan akses sanitasi aman, timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah, akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan, serta rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Disampaikan pula oleh Yudha Mediawan alur perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR berdasarkan Permen PUPR No 6 Tahun 2022. Kondisi umum distribusi volume tampungan air nasional dengan total 19,4 miliar m3 terdiri dari 61,72% danau; 36,97 % bendungan; 1,03 % embung; dan 0,29 % situ. Namun, distribusi bangunan penampung air belum merata di setiap kepulauan Indonesia dengan mayoritas pada Pulau Jawa sebesar 63% berkebalikan dengan Pulau Papua yang belum memiliki tampungan air terbangun. “Kondisi umum kapasitas tampung air nasional sampai dengan saat ini masih terbilang rendah dibandingkan dengan negara lain di Asia. Oleh karenanya peningkatan 50 miliar m3 dari 19 miliar m3 saat ini –hampir 160 persen dan sekitar 250 m3 per kapita- dapat menghilangkan dampak negatif penyimpanan air bahkan dengan skenario perubahan iklim kering,” ujar Kepala BPIW tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPIW turut mengucapkan selamat kepada peserta orientasi dan berharap PPPK mampu memberikan warna baru bagi Kementerian PUPR. “Selamat bekerja dan mengemban tugas sebagai PPPK di Kementerian PUPR! Semoga PPPK Kementerian PUPR mampu berkontribusi dan memberikan manfaat dimanapun kalian ditempatkan,” ujar Kepala BPIW. (Fir/Tiara)

Baca Selengkapnya

Menko PMK Kunjungi Kawasan Medan Belawan Bahari, BPIW Paparkan Pembangunan Infrastruktur PUPR

20 Februari 2024

1864

Menko PMK Kunjungi Kawasan Medan Belawan Bahari, BPIW Paparkan Pembangunan Infrastruktur PUPR

Sehubungan dengan pelaksanaan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melakukan peninjauan lapangan penanganan kantong kemiskinan di Kawasan Belawan Bahari, 17 Februari 2024. Pada kesempatan itu Muhadjir berharap dengan adanya penataan pembangunan Kawasan Belawan Bahari dapat mengentaskan kemiskinan ekstrem yang ada di Sumatera Utara. Menurutnya, selain dengan skema mengurangi beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan, maka penanganan pada kantong-kantong kemiskinan khususnya di wilayah ekosistem pesisir ini juga menjadi cara untuk menangani kemiskinan ekstrem. Di depan Menko PMK, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I BPIW Kementerian PUPR, Boby Ali Azhari memaparkan mengenai pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan Kementerian PUPR. Dijelaskannya bahwa Kementerian PUPR telah merealisasikan program pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut antara lain Pengendalian Banjir Rob Belawan, Penataan Kawasan Belawan Bahari, dan Penanganan Perumahan. Terkait Pengendalian Banjir Rob Belawan dibagi zona A, B, dan C yang meliputi Kelurahan Belawan I, Belawan II, Belawan Bahagia, dan Belawan Bahari. Di Kelurahan Belawan Bahari, penanganan berupa pembangunan pintu air 3 yang sangat penting untuk mencegah banjir rob di Lingkungan VIII Belawan Bahari. Progres pembangunan pintu air 3 mencapai 22,78% yakni saat ini tengah dilakukan konstruksi tanggul penutup air. Sementara terkait Penataan Kawasan Belawan Bahari progresnya mencapai 86,82%. Pekerjaan yang dilakukan Kementerian PUPR antara lain pembangunan Reservoar, jaringan air bersih, Rumah Pompa, pembangunan jalan lingkungan, Ruang Terbuka Hijau, pembangunan drainase, tempat penjemuran ikan, pekerjaan lampu jalan, pembersihan kanal, dan vegetasi. Penataan Kawasan Belawan Bahari akan dilanjutkan TA 2024 berupa pekerjaan TPS3R, pekerjaan air limbah, Jalan dan drainase lorong, gapura, hidran kebakaran, genset, pembersihan sampah lorong, dan penataan Kawasan Bagan Deli. Sedangkan terkait Penanganan Perumahan ia memaparkan mengenai Peta Penanganan Perumahan dan Rencana Desain Lansekap Rusun Belawan Bahari. Terdapat 353 rumah dengan kondisi RTLH Rusak Sedang sebanyak 82 unit, RTLH Rusak Ringan sebanyak 55 unit, RTLH dengan Rusak Berat sebanyak 13 unit, dan rumah di sempadan rel dan sungai sebanyak 101 unit. Telah dilakukan pembangunan 15 BSPS pada tahun 2023 dan 3 rumah khusus pada tahun 2022. Tahun 2024 akan dilanjutkan penanganan berupa 67 unit BSPS, 55 unit BPPS, Rumah Khusus, dan Rumah Susun. Dalam kesempatan kunjungannya itu, hadir Penjabat Gubernur Sumut Hassanudin, Wali Kota Medan Bobby Nasution, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jendral Cipa Karya Johannes Wahju Kusumo Susanto, Direktur Rumah Swadaya M. Salahudin Rasyidi, Kasubdit PKP Ditjen Cipta Karya Airyn Harahap, Kepala BWS Sumatera II Mohammad Firman, Kepala BPPW Sumut Deva Kurniawan Rahmadi, Kepala BP2P Iswanto, dan perwakilan dari PT. Pertamina, PT. SMF, dan Pelindo. (Cid/Tiara)

Baca Selengkapnya

BPIW Siap Ramaikan Porseni Kementerian PUPR dalam Peringatan HUT ke-78 RI

7 Agustus 2023

4534

BPIW Siap Ramaikan Porseni Kementerian PUPR dalam Peringatan HUT ke-78 RI

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) turut meramaikan rangkaian kegiatan dalam menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023 yang bertemakan "Terus Melaju untuk Indonesia Maju". Berbagai kegiatan yang diselenggarakan antaranya Kegiatan Sosial berupa Donor Darah, perlombaan sejumlah cabang olahraga, dan seni. Saat membuka kegiatan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) dalam rangka peringatan HUT ke-78, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, rangkaian kegiatan 17 Agustus 2023 melibatkan semua pegawai untuk membangun persaudaraan antara keluarga besar Kementerian PUPR. "Dengan semangat kekeluargaan dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai bersama kegiatan peringatan 17 Agustus 2023 pada pagi ini. Ini adalah momen untuk membangun persaudaraan antara keluarga besar Kementerian PUPR," kata Menteri Basuki, Senin (7/8/2023). Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, selaku Ketua Umum Pelaksana Kegiatan Peringatan HUT ke- 78 Kemerdekaan RI Endra S. Atmawidjaja mengatakan, Perayaan HUT ke-78 Kemerdekaan RI di Kementerian PUPR tahun 2023 dilaksanakan secara meriah dengan semangat kebersamaan dan melibatkan seluruh pegawai, Dharma Wanita/paguyuban, Ikatan Pensiunan Kementerian Pekerjaan Umum (IPPU), serta mitra kerja Kementerian PUPR melalui berbagai kegiatan sosial, pertandingan olahraga, serta perlombaan seni dan budaya. “Di Bidang Sosial yaitu Kegiatan Donor Darah yang telah diselenggarakan pada tanggal 2 Agustus 2023. Bidang Olahraga diantaranya Bulutangkis, Tenis Meja, Voli, Gateball, Catur dan Basket akan diselenggarakan mulai hari ini, tanggal 7 hingga 14 Agustus 2023,” kata Endra. Selanjutnya ditambahkan Endra, juga digelar lomba Seni dan Budaya yang dilaksanakan dari tanggal 26 Juli hingga 14 Agustus 2023 terdiri dari Festival Lagu Nusantara, Lomba Karya Tulis Ilmiah bertajuk ”Memberi Nilai Tambah Infrastruktur”, Lomba Video Pendek bertajuk "Kebermanfaatan Infrastruktur", Lomba Senam KORPRI, dan Lomba Kekompakan Tim. “Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pembina Dharma Wanita Kementerian PUPR yang juga menyatakan bersedia untuk ikut tampil memainkan alat musik tradisional Angklung. Baru dua hari lalu, tim Angklung dari Kementerian PUPR ikut berpartisipasi dalam memecahkan rekor dunia untuk pergelaran angklung terbesar, di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK),” kata Endra. Selanjutnya dikatakan Endra, pada puncak rangkaian kegiatan Peringatan HUT RI ke-78, Kementerian PUPR akan mengadakan acara “Festival Merdeka” pada 15 Agustus 2023 di Taman PUPR. “Acara ini meliputi bazar kuliner, pengumuman pemenang lomba, dan dimeriahkan dengan hiburan musik. Selanjutnya dilaksanakan Upacara Bendera pada tanggal 17 Agustus 2023 di Lapangan Sapta Taruna dengan menggunakan busana nasional nusantara,” ujarnya. Endra menyatakan, selain di kantor pusat Kementerian PUPR, juga diselenggarakan kegiatan serupa di kantor-kantor Balai/UPT untuk turut menggemakan kemeriahan HUT ke-78 Kemerdekaan RI dengan menyelenggarakan kegiatan sosial, pertandingan eksibisi dan perlombaan antar balai yang serupa di Pusat yang dikoordinir oleh Koordinator Balai Provinsi. “Diharapkan kegiatan-kegiatan ini dapat menambah kekompakan, solidaritas, dan produktivitas insan PUPR baik di Pusat maupun di Daerah. Pembukaan pertandingan eksibisi Gateball pagi hari ini menjadi momen istimewa sebagai penanda dimulainya seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan RI di Kementerian PUPR,” tutup Endra. Turut hadir dalam acara tersebut para Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian PUPR, serta para Pengurus Dharma Wanita Kementerian PUPR.(Birkom/Ris/Tiara)

Baca Selengkapnya