Selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian target penghapusan kemiskinan ekstrem yang per Maret 2024 telah di angka 0,83%. “Kita optimis target ini bisa tercapai mengingat tingkat kemiskinan ekstrem yang semula 1,12% pada Maret tahun lalu, sudah turun hingga 0,83% pada Maret tahun ini,” ucap Wapres pada Rapat Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Penyerahan Dana Insentif Fiskal Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jl. Kebon Sirih No. 14, Jakarta Pusat, Rabu (18/09/2024). Untuk itu, Wapres pun mengapresiasi peran seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, yang telah melaksanakan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 dengan baik, sehingga target penghapusan kemiskinan ekstrem hampir tercapai.

Wapres mengingatkan bahwa program penanggulangan kemiskinan di berbagai tingkatan pemerintahan hendaknya bersifat inklusif, sinergis, dan tepat sasaran. Untuk itu, ia menginstruksikan pemanfaatan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) perlu terus dioptimalkan demi meningkatkan pensasaran program.

“Data ini telah digunakan lebih dari 26 kementerian/lembaga dan sudah lebih dari 93% pemerintah daerah memanfaatkan untuk basis data pensasaran program. Ke depan, sistem pensasaran yang berlaku nasional dan terintegrasi perlu dikembangkan agar berbagai data yang ada di kementerian/lembaga terhubung satu sama lain,” pintanya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melaporkan bahwa sejak 2023, Kemenko PMK berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Sekretariat TNP2K untuk menyediakan insentif bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki kinerja baik dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem tahun berjalan.

Hadir dalam rapat tersebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres Suprayoga Hadi, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR Yudha Mediawan, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryantoro, serta para gubernur, bupati, dan wali kota penerima penghargaan.

Sebagai informasi, sebanyak 130 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 22 kota, dan 99 kabupaten menerima Insentif Fiskal Bidang Kemiskinan Ekstrem Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah total dana mencapai Rp.775 miliar dimana masing-masing daerah akan memperoleh insentif fiskal kesejahteraan masyarakat sebesar Rp5 – 7,2 miliar. Adapun 9 provinsi yang mendapat penghargaan adalah Sumatera Barat, Aceh, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur.