Kegiatan National Urban Development Project (NUDP) selayaknya dilaksanakan secara terbuka—dari perencanaan, pelaksanaan, hingga perpanjangan atau keberlanjutannya. Di sisi lain, juga dilakukan pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat dapat menyampaikan informasi, pertanyaan, kritik, saran, serta laporan (jika ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan) melalui saluran Penanganan Pengaduan Masyarakat (PPM), salah satunya bpiw.go.id/nudp.

Guna mensosialisasikan saluran tersebut, Tim PPM Project Management Support (PMS) National Urban Development Project (NUDP) mengadakan pertemuan—diskusi dan koordinasi—dengan Kelompok Kerja (Pokja) di kota-kota lokasi kegiatan NUDP. Sebagai langkah awal, diadakan kegiatan Sosialisasi, Uji Sistem, dan Mekanisme PPM dalam lingkup NUDP di kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada 28-29 November 2024.

Sejauh ini, sudah ada tiga Pokja NUDP Kota Bandar Lampung, yaitu Pokja Perencanaan Pembangunan Perkotaan Terpadu, Pokja Capital Invesment Planning (CIP), dan Pokja Pengembangan Kapasitas. Pada pertemuan hari pertama (28/11), Tim Pokja menyampaikan saran dan masukan untuk pengembangan dan pengelolaan PPM kepada Juariah, Complaint Handling Specialist dari PMS NUDP, antara lain pemberdayaan personel Pokja yang sudah ada serta rencana pelatihan bagi Tim Pokja sebagai Tim PPM.

Selanjutnya, pada pertemuan hari kedua (29/11), Tim Pokja Kota Bandar Lampung mengirim petugas operator kantor masing-masing—yang sehari-hari bertugas mengelola aplikasi dan komputerisasi—untuk mengikuti uji coba sistem PPM berbasis website. Kemudian petugas operator akan diberi peningkatan kapasitas sebagai Tim Pengampu yang membantu Tim Pokja dalam mengelola aplikasi PPM. Tim Pengampu melaksanakan kegiatannya—sesuai arahan dan saran Pokja—sebagai Penanggap pengaduan yang masuk ke wilayah kerjanya.

“Uji coba berjalan lancar: petugas operator dapat mengirim pengaduan melalui aplikasi PPM berbasis website NUDP,” Juariah menyampaikan dalam laporannya. Selain itu, menurut Juariah, uji coba dengan mengirim pengaduan melalui e-mail juga berjalan lancar. Juariah menegaskan, “Partisipasi masyarakat dalam menyampaikan informasi, pertanyaan, kritik, saran, serta laporan, dapat dijadikan salah satu alat pengendalian yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai tolok ukur evaluasi keberhasilan NUDP.”