Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bangda Kemendagri), selaku salah satu Project Management Unit (PMU)/Project Implementation Unit (PIU) National Urban Development Project (NUDP), menyelenggarakan Sosialisasi Program NUDP secara luring di Ruang Rapat Praja Bhakti Utama, Gedung Ditjen Bangda, Jakarta Selatan, pada 4 Juli 2025. Acara ini dihadiri perwakilan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Restuardy Daud, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Medrilzam, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) Zevi Azzaino. Di samping itu, berbagai pemangku kepentingan daerah juga mengikuti kegiatan ini secara daring.

NUDP merupakan inisiatif lintas kementerian yang melibatkan Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian PU sebagai Executing Agency dan Central PMU (CPMU). Program ini bertujuan untuk mendorong integrasi perencanaan infrastruktur dan investasi kota-kota di Indonesia guna menciptakan kota yang layak huni, hijau, tangguh, dan cerdas, sejalan dengan standar pembangunan global.

Sekretaris Dewan Pengurus APEKSI Alwis Rustam menilai NUDP sebagai contoh nyata kolaborasi antarsektor yang mampu mempermudah pemerintah daerah melalui regulasi dan pendanaan yang jelas. “NUDP dapat menjadi role model keterpaduan program lintas sektor yang benar-benar aplikatif bagi daerah,” ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Umum APKASI sekaligus Bupati Lahat Bursah Zarnubi  menekankan pentingnya program ini untuk menjembatani ketimpangan pembangunan. “Kami sangat mengapresiasi, betapa penting program NUDP demi menunjang proses pembangunan yang cepat, dan bukan sekadar pembangunan kota, namun komprehensif dengan pembangunan desa, agar tidak terjadi kesenjangan,” ujarnya. Ia menegaskan, APKASI siap mendukung implementasi NUDP di daerah.

Acara dilanjutkan dengan penayangan video pengantar mengenai kerangka kerja NUDP sebagai solusi strategis untuk menjawab tantangan urbanisasi melalui pendekatan terintegrasi.

Dalam pemaparannya, Dirjen Bangda Kemendagri Restuardy Daud menyebut NUDP sebagai instrumen strategis bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan dan mengelola investasi infrastruktur. “Program ini dapat menjadi landasan untuk mendukung daerah mengembangkan potensi wilayahnya secara terarah,” ujarnya.

Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan KemenPPN/Bappenas Medrilzam menambahkan bahwa pembangunan perkotaan tidak bisa dilakukan secara parsial. “Tagline NUDP adalah keterpaduan—dari perencanaan, mobilitas, pengelolaan sumber daya, hingga tata kelola dan pembiayaan. Semua harus terhubung,” jelasnya. Medrilzam berharap, ketiga kementerian selaku PMU/PIU NUDP serta pemerintah daerah dapat menjadi tim terpadu demi mewujudkan tujuan NUDP.

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Kementerian PU Zevi Azzaino yang hadir mewakili Kepala BPIW Bob Arthur Lombogia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan pembangunan wilayah yang berkualitas. “NUDP mendukung Visi Indonesia Emas 2045 melalui transformasi ekonomi, penguatan wilayah, dan pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan,” tegas Zevi.

Ia juga memaparkan empat instrumen utama dalam NUDP, yaitu National Urban Policy (NUP), National Urban Development Strategy (NUDS), Integrated City Planning (ICP), dan Capital Investment Planning (CIP). Keempatnya dirancang untuk mewujudkan perencanaan dan investasi yang terpadu, berorientasi jangka panjang, dan berbasis kebutuhan lokal di kota-kota pilot. “Untuk menggapai cita-cita yang sangat besar ini, kita tidak sekadar melaksanakan rangkaian kegiatan NUDP, melainkan juga sangat membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mewujudkannya,” tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen bersama, acara ditutup dengan penandatanganan Berita Acara oleh perwakilan tiga Kementerian PMU/PIU NUDP—Restuardy Daud, Medrilzam, dan Zevi Azzaino—serta Ketua Umum APEKSI Eri Cahyadi dan Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi. Penandatanganan ini juga diikuti oleh pemerintah daerah kota-kota pilot NUDP dan perwakilan daerah lain, salah satunya Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, yang menyuarakan harapan agar NUDP dapat mengatasi kesenjangan pembangunan antarkawasan.

NUDP diharapkan menjadi motor penggerak transformasi kota-kota di Indonesia menuju tata kelola perkotaan yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.