It’s a wrap! Jelang pergantian tahun, pelaksanaan kegiatan National Urban Development Project (NUDP) mencapai closing date. “Dengan berakhirnya pelaksanaan NUDP ini, kita tidak hanya menutup satu siklus proyek, tetapi juga menegaskan kembali fondasi bagi penguatan kebijakan maupun perencanaan, dan investasi pembangunan perkotaan Indonesia,” kata Wakil Ketua Central Project Management Unit (CPMU) NUDP Zevi Azzaino, di Rapat Penyampaian Hasil Akhir NUDP, pada 31 Desember 2025.

Sistem serta pembelajaran yang dihasilkan selama enam tahun pelaksanaan kegiatan NUDP—sejak 2019, menurut Zevi, dapat diterapkan sebagai modal strategis yang harus terus dimanfaatkan, diintegrasikan, diinstitusionalkan, serta dikembangkan di agenda-agenda pembangunan perkotaan ke depan. “Tetap semangat! Bersama, kita melanjutkan agenda-agenda agar transformasi perkotaan bisa terwujud,” kata Zevi seraya mengucapkan terima kasih atas komitmen dan kolaborasi seluruh pihak terkait.

Selain sesi penyampaian hasil akhir pelaksanaan kegiatan dari seluruh paket NUDP di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum, rapat yang diadakan secara hybrid mulai 30 Desember 2025, ini juga mengagendakan sesi pemaparan capaian utama, lesson learned, dan rekomendasi strategis sebagai hasil akhir pelaksanaan NUDP. Ada pula hal lain yang dipaparkan, yaitu keterpaduan dan sinergi hasil kegiatan antarpaket, khususnya Integrated City Planning (ICP) dan Capital Investment Planning (CIP).

Selama dua hari rapat, Tim Project Management Unit (PMU)/Project Implementation Unit (PIU) NUDP serta para konsultan/tenaga ahli melakukan verifikasi akhir terhadap daftar deliverables, tautan output, serta hasil kegiatan seluruh paket sebelum proses pengarsipan. Selain itu, Tim NUDP juga memastikan kelengkapan penyerahan arsip deliverables teknis dan administrasi kepada CPMU, serta memfasilitasi penyampaian masukan dan pandangan dari Bank Dunia terhadap hasil akhir pelaksanaan NUDP.

“Tiba di penghujung tahun, kita bersiap untuk agenda tindak lanjut,” kata Ketua CPMU NUDP Firman H. Napitupulu. “Maka kita harus duduk bersama lagi, masuk ke dalam the coming institution, bergabung dengan Sekretariat Bersama, untuk pekerjaan besar ini: mana yang belum dilaksanakan, mana sinkronisasi yang belum berjalan, itulah yang akan kita bereskan. Bersama-sama, kita orkestrasikan kebijakan di level nasional, dimasukkan ke dalam satu instrumen berupa new platform pembangunan kota dengan standar baru.”

Sejalan dengan itu, Task Team Leader NUDP-Bank Dunia Yuko Arai memberikan arahan tindak lanjut kepada Tim NUDP lintas sektor di tiga kementerian. “Pertama, Kementerian Pekerjaan Umum perlu memastikan implementasi paket-paket ICP—yang sudah selesai dengan kualitas bagus, sehingga [pemerintah] daerah semakin memahami pentingnya integrated urban investment. Kedua, Kementerian Dalam Negri menginstitusionalkan CIP agar menjadi game changer yang penting untuk perencanaan investasi dan proses budgeting bagi daerah.”

Lalu, ketiga, Yuko menambahkan, “Bappenas, sebagai integrator, harus mengawal pekerjaan ini, karena pengembangan perkotaan itu sendiri membutuhkan kolaborasi banyak pihak, lintas kementerian dan lembaga, untuk diajak bekerja sama di forum TKSPPN [Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional].” Keberlanjutan proyek, menurut Yuko, adalah kunci sesungguhnya. Karena itu, ia menegaskan, perlu diadakan revisit di kabupaten/kota pilot agar dapat memastikan hasil NUDP tetap dikerjakan dan dikelola dengan baik.

Terkait hasil akhir NUDP, Yuko menyatakan, telah diautorisasi oleh Tim Bank Dunia. “Kami ucapkan selamat kepada seluruh Tim NUDP atas kerja kerasnya hingga momen pengakhiran pada hari ini ditandai dengan 98 persen disbursement yang menunjukkan penilaian Satisfactory,” kata Yuko. “Saya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak terkait yang telah berkontribusi dalam kesuksesan NUDP, juga tentu saja kepada para konsultan/tenaga ahli, kerja kalian sangat fundamental dalam proyek ini. Terima kasih.”

Rapat dipungkas dengan penyerahan sejumlah dokumen, salah satunya Project Completion Report (PCR) oleh Deputy Team Leader Project Management Support (PMS) NUDP Jaka Sumanta kepada Firman dan Zevi. “Secara garis besar, ada tiga hal utama yang direkomendasikan pasca proyek ini,” kata Jaka. Pertama, revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (tentatif Surat Edaran Ditjen Bina Pembangunan Daerah) agar dokumen perencanaan daerah ke depan memuat pendekatan ICP dan CIP.

Kedua, Jaka menambahkan, hasil ICP harus masuk dokumen revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar dapat diimplementasikan. Lalu, ketiga, Kementerian PPN/ Bappenas melalui TKSPPN membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) dengan tugas utama mengelola data/informasi serta menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah. Sekber menjadi jembatan atau transisi menuju proyek selanjutnya. Untuk mendukung Sekber, PMS membuat website (add-on) pasca proyek Urban Transform yang memuat hasil NUDP.

“Pengarsipan ini penting sebagai backup yang baik untuk proyek setelah NUDP,” kata Zevi. “Karena nilai utama NUDP tidak berhenti pada penutupan proyek, tetapi bersinambung melalui pemanfaatan hasil dan dampaknya bagi pembangunan perkotaan berkelanjutan. Hasil NUDP diharapkan menjadi fondasi kebijakan dan perencanaan perkotaan yang lebih terintegrasi, berbasis data, dan berkelanjutan serta siap diinstitusionalkan ke dalam program nasional dan daerah serta direplikasi ke kota-kota lain.”