Rapat strategis Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional (TKSPPN) kembali digelar pada Jumat, 13 Desember 2024, di Hotel Mercure Jakarta Sabang. Dengan mengusung tema besar pembangunan perkotaan, acara ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan rancangan kebijakan menuju visi besar Indonesia Emas 2045.

Direktur Pembangunan Daerah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas) Togu Santoso Pardede membuka rapat dengan menyoroti pentingnya inovasi dalam pengelolaan perkotaan. "Untuk menghadapi tantangan perkotaan di masa depan, kita membutuhkan pendekatan yang lebih cerdas dan terintegrasi," ujar Togu, seraya menekankan relevansi konsep kota cerdas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Pemetaan Tantangan dan Solusi Perkotaan

Diskusi yang berlangsung menghadirkan berbagai gagasan dari para ahli dan praktisi perkotaan Indonesia. Isu tata ruang menjadi sorotan utama, terutama perannya sebagai analisis dampak lingkungan (AMDAL) regional dan sinkronisasinya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Kemal Taruc, anggota Executive Board Persatuan Insinyur Indonesia (PII), menggarisbawahi pentingnya pemetaan strategis dan intervensi tepat sasaran untuk mempersempit kesenjangan antarkota.

Sementara itu, Kartika Listriana, Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan Kemenko Perekonomian, menyoroti pentingnya penanganan kota perbatasan dan pesisir, khususnya dalam menghadapi dampak perubahan iklim. "Kategorisasi kota sangat penting untuk memastikan program prioritas, seperti swasembada pangan dan air. Sehingga program yang kita susun dapat dirasakan masyarakat secara langsung," ungkap Kartika.

Membangun Kota sebagai Mesin Pertumbuhan

Dalam pertemuan ini, Zevi Azzaino, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW KemenPU, selaku Ketua PMU Kegiatan NUDP, menyampaikan usulan strategis untuk menetapkan 57 kota prioritas hasil kajian National Urban Development Strategy (NUDS) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi perkotaan di Indonesia. 

Kota-kota ini diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan sekaligus memberikan dampak besar pada peningkatan perekonomian nasional. Di sisi lain, isu kelembagaan juga mendapat perhatian khusus. Peserta rapat menekankan pentingnya pembentukan institusi nasional yang fokus pada pembangunan perkotaan, guna memastikan koordinasi yang lebih kuat dan efektif antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.

Rencana Besar dan Kolaborasi Lintas Sektor

Diskusi turut membahas peluang integrasi kebijakan melalui RUU Perkotaan. RUU ini diharapkan mampu menjadi payung hukum yang solid dalam mengatur pembangunan perkotaan di Indonesia, termasuk melalui pembentukan sekretariat TKSPPN sebagai motor penggerak implementasi kebijakan. 

Firman H. Napitupulu, selaku Ketua CPMU Kegiatan NUDP, menambahkan, “Kita perlu memikirkan dan menyiapkan satu pedoman tata laksana—bagaimana integrasi tentang perkotaan ini di dalam forum-forum TKSPPN. Kita sama-sama merumuskan pilihan kota-kota, dan kita berharap ini bisa masuk di dalam RPJMN.”

Dalam penutupan rapat, Togu menekankan, keberhasilan pembangunan perkotaan bergantung pada kolaborasi lintas sektor. "Dengan pendekatan inovatif dan kerja sama semua pihak, kita dapat mewujudkan trisula pembangunan: target pertumbuhan ekonomi 8%, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas SDM yang berkelanjutan," kata Togu, memungkas acara.

Acara ini menjadi pijakan awal yang kuat untuk membangun kota-kota Indonesia yang inklusif, berkelanjutan, dan kompetitif di panggung global, demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.