Menjelang Implementation Support Mission (ISM) oleh Bank Dunia, Tim National Urban Development Project (NUDP) mempersiapkan diri untuk melaksanakan evaluasi menyeluruh atas capaian proyek yang telah berjalan. ISM—atau disebut juga Misi—tahun ini dijadwalkan berlangsung, pada 19 Maret hingga 24 April 2025, dan akan dipimpin oleh Yuko Arai, Task Team Leader NUDP sekaligus Senior Urban Specialist dari World Bank.

ISM merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan meninjau perkembangan pelaksanaan proyek NUDP. Dalam Misi ini, akan dibahas sejumlah agenda penting, di antaranya capaian target dan output, cakupan pembiayaan kegiatan sesuai komitmen, keberlanjutan program, serta persetujuan atas rencana disbursement hingga proyek selesai. Hasil temuan selama pelaksanaan ISM nantinya akan dirangkum dalam dokumen aide-memoire yang memuat rekomendasi tindak lanjut dari Tim Bank Dunia.

Sebagai langkah awal, Tim NUDP menggelar rapat pendahuluan, pada 7 Maret 2025. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari Project Management Unit (PMU) dan Project Implementation Unit (PIU) NUDP, yakni Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN)/Bappenas, serta tim dari World Bank.

“ISM menjadi wadah bersama untuk mendiskusikan isu dan mencari solusi kolektif,” ujar Jeremia Sir Nindyo Mamola, Co-Task Team Leader dari World Bank. Ia menambahkan, ISM tahun ini akan berfokus pada tindak lanjut atas perkembangan dan capaian proyek NUDP dari Misi sebelumnya pada 2024, juga mengingat 2025 merupakan tahun terakhir pelaksanaan proyek. Menurut Jeremia, penting untuk terus memantau ketercapaian hasil agar proyek berjalan sesuai target.

Senada dengan hal tersebut, Zevi Azzaino, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional sekaligus PMU NUDP di BPIW KemenPU, menuturkan, ISM kali ini merupakan kelanjutan dari Misi tahun lalu. “Dari 15 poin temuan pada ISM sebelumnya, masih ada tiga poin yang masih dalam proses penyelesaian,” kata Zevi. Ia juga menyoroti sejumlah isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan, antara lain ketersediaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk NUDP di PMU Kemendagri, serta pentingnya sinkronisasi antarpaket kegiatan NUDP.

Terkait isu DIPA, Deputy Team Leader Project Management Support NUDP Jaka Sumanta, bersama Kepala Subdirektorat Perhubungan Direktorat SUPD II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Ali Irmanda, mengusulkan pelibatan Ditjen Anggaran (DJA) dan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dari Kementerian Keuangan dalam proses penyelesaiannya. “Isu DIPA harus menjadi agenda utama dalam ISM. NUDP tidak dapat melangkah lebih jauh jika persoalan ini belum terselesaikan,” tegas Jaka.

Dengan persiapan yang semakin matang dan kolaborasi antarinstansi yang erat, diharapkan pelaksanaan ISM 2025 dapat berjalan efektif dan memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan pembangunan perkotaan melalui program NUDP.