Perkotaan di Indonesia, juga di dunia, menghadapi persoalan multidimensi yang kian diperparah dengan adanya ancaman Triple Planetary Crisis, yakni perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. Untuk itu, dibutuhkan acuan yang dapat memecahkan persoalan perkotaan dan selaras Asta Cita, delapan misi yang ingin diwujudkan oleh pemerintahan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Acuan itu terangkum dalam dokumen Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) 2045 yang diluncurkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, di Jakarta, pada 15 September 2025. “Untuk menyelesaikan persoalan perkotaan, maka implementasi KPN 2045 harus dipercepat,” kata Rachmat Pambudy, Menteri PPN/Kepala Bappenas seraya menambahkan, “National Urban Development Project atau NUDP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan nasional kita.”

Peluncuran KPN 2045 ini, sebagaimana dikatakan oleh Medrilzam, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, merupakan awal dari komitmen yang lebih besar. “KPN 2045 adalah dokumen bersama, hasil nyata pendekatan Whole of Government dan Whole of Society yang menjadi acuan penting dalam memandu pembangunan perkotaan Indonesia agar semakin seimbang, berkeadilan, layak huni, inklusif, berbudaya, maju dan berdaya saing, hijau, tangguh, cerdas, dan berkelanjutan,” kata Medrilzam.

Medrilzam berharap, KPN 2045 menjadi rujukan dan kerangka kerja bersama dalam menata kota masa depan. “Tidak hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah, mitra pembangunan, dunia usaha, akademisi, maupun organisasi, komunitas dan nonpemerintah yang bergerak di bidang perkotaan,” katanya. Semangat yang sama pun digelorakan oleh Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, “Marilah kita bersama-sama berkomitmen untuk mengawal pembangunan infrastruktur perkotaan.”

Usai penyampaian pidato oleh Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri Safrizal, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, serta Direktur Tata Ruang Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN/Bappenas Dody Virgo Sinaga; selanjutnya digelar sesi bincang-bincang (talkshow) bertajuk Mewujudkan Kota Berkelanjutan yang dipandu oleh Tysa Novenny selaku moderator.

Hadir sebagai narasumber talkshow, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Zevi Azzaino menerangkan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) selaku koordinator program prioritas Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan menerjemahkan KPN 2045 dalam Renstra Kementerian PU 2025-2029 melalui misi ketujuh, yaitu “Mewujudkan Infrastruktur Perkotaan yang Berketahanan dan Berkelanjutan.” Selain itu, Kementerian PU juga mengadopsi Framework Standar Kota Cerdas sesuai PP No.59 Tahun 2022.

Lebih lanjut, Zevi, yang juga bertindak sebagai Wakil Ketua Central Project Management Unit (CPMU) NUDP, menekankan pentingnya komitmen bersama sebagai fondasi paling utama untuk mewujudkan kota yang bertransformasi menjadi lebih baik. “Komitmen ini bukan hanya pada saat pembangunan perkotaan,” kata Zevi, “melainkan terus diestafet hingga pemeliharaannya agar tetap bermanfaat bagi masyarakat.” Inilah tantangan pasca implementasi yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama.