Kajian strategis National Urban Development Strategy (NUDS) terus disempurnakan dan diselaraskan dengan kebijakan pembangunan perkotaan yang cerdas, inklusif dan berkelanjutan. Setelah sesi finalisasi—dengan menjaring masukan dari segenap pihak terkait, pada pertengahan Januari 2025 lalu, selanjutnya dilaksanakan sesi penyampaian Hasil Kajian NUDS Volume 1-7, secara daring dan luring di ruang rapat lantai 4 Gedung G Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), pada 30 Januari 2025.

“Hasil Kajian NUDS adalah living document yang diharapkan dapat disinergikan dengan RPJMN [Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional], sekaligus mendukung Indonesia Emas 2045,” kata Kepala Bidang Keterpaduan Infrastruktur BPIW KemenPU Mangapul L. Nababan, saat membuka sesi penyampaian Hasil Kajian NUDS. Sinergi tersebut, ditegaskan oleh Mangapul, tak sebatas pada lintas kementerian/lembaga, melainkan juga level kota/provinsi. “Dengan mendukung sektor perkotaan, harapannya dapat memberikan pertumbuhan ekonomi yang signifikan,” Mangapul menambahkan.

Hasil Kajian NUDS meliputi Volume 1: Profil dan Trend Perkembangan Kota-kota Wilayah Nasional, Volume 2: Konsep Sistem Permukiman Kota-kota Nasional dalam Cluster dan Tipologi, Volume 3: Usulan Perubahan Sistem Kota-kota Nasional sebagai Dampak Kebijakan Pembangunan Kota Baru IKN, Volume 4: Rumusan Skenario dan Strategi Pengembangan Permukiman Kota-kota Nasional, Volume 5: Rumusan Rencana Program Jangka Panjang Pembangunan Perkotaan, Volume 6: Rumusan NSPM dan KPI untuk Kualitas Perkotaan yang Lebih Baik dengan Standar Baru, dan Volume 7: Konsep Kelembagaan dan Pembiayaan Kebijakan.

Terkait pemanfaatan kajian strategis NUDS dan pelaksanaan RPJMN, Ketua CPMU NUDP Firman Hatorangan Napitupulu menegaskan pentingnya sinkronisasi, kerja sama, dan keterlibatan kementerian/lembaga terkait di bawah payung Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional (TKSPPN) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN)/Bappenas. “Yang disiapkan oleh Tim Tenaga Ahli dan Tim Teknis NUDS sudah bagus, namun untuk dapat melangkah lebih jauh, perlu kesepakatan dan kerja sama antarkementerian/lembaga terkait,” kata Firman.

Selain sinkronisasi hasil kajian NUDS dengan RPJMN, Direktur Pembangunan Daerah KemenPPN/Bappenas Togu Pardede juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana KemenPPN/Bappenas Sumedi Andono Mulyo menegaskan, “Goal-nya adalah bagaimana strategi ini dapat dipahami dan dilaksanakan oleh para stakeholder sehingga dokumen NUDS ini akan berarti.”