Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri Iwan Kurniawan secara resmi membuka kegiatan Pembahasan Hasil Program Pembangunan Perkotaan melalui National Urban Development Project (NUDP) di Orchardz Hotel Industri, Gunung Sahari, Jakarta, pada 9 Desember 2025.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka asistensi dan supervisi perencanaan terpadu di perkotaan ini dihadiri oleh Tim Project Implementation Unit (PIU) NUDP lintas sektor di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum, serta Sekretariat Dewan Pengurus Apeksi dan Tim Konsultan.

“Kita memiliki satu pemahaman terkait pengembangan perkotaan yang lebih baik, berkelanjutan, dan terintegrasi. Untuk itu, kita berkolaborasi dan bersinergi dalam melaksanakan program NUDP, mulai dari perencanaan, penataan, dan kelembagaan,” kata Iwan seraya menyebut NUDP sebagai role model penting yang menjadi wadah bagi pemerintah pusat berinteraksi dengan pemerintah daerah.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Evaluasi Kinerja BPIW Mangapul L. Nababan, selaku salah satu pembicara. Menurutnya, tanpa ada komitmen dan semangat kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten/kota, juga antara kementerian dan lembaga terkait, maka tujuan transformasi perkotaan tidak akan tercapai. “Kerja sama inilah yang akan menjadi highlight kita,” kata Mangapul.

“Intinya,” ia menambahkan, “kita terus berkolaborasi memberikan kontribusi yang signifikan untuk target-target pengembangan perkotaan, juga pertumbuhan ekonominya.” Sejauh ini, hasil NUDP berkontribusi dalam penyusunan kebijakan pengembangan perkotaan berkelanjutan, di antaranya Kebijakan Perkotaan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Program Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan.

Hasil NUDP, sebagaimana dikatakan Iwan, juga menyokong pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara memanfaatkan creative financing. “Saat berbicara tentang pembangunan perkotaan, kami sepakat, ini bukan semata-mata berbicara tentang infrastruktur, melainkan juga inovasi dan kreativitas untuk menentukan skala prioritas sehingga pelaksanaan pembangunan perkotaan bisa berkelanjutan.”

Topik mengenai pembiayaan alternatif menjadi subjek pembahasan pada hari kedua, 10 Desember 2025, yang menghadirkan Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR) Kementerian Keuangan Heri Setiawan dan Direktur Pembiayaan dan Investasi Sylvi J.Gani, selaku pembicara, serta Kasubdit Perencanaan dan Evaluasi Wilayah I Bagus Agung Herbowo, selaku moderator.

Lalu, di sesi berikutnya, Sekretaris Dewan Pengurus Apeksi berbagi pengalaman kerja sama pembangunan dan pelaksanaan layanan pemerintah antardaerah dan swasta/pihak ketiga. Setelahnya, sesi diskusi diestafet dengan pembahasan mengenai Strategi Green City dan Urban Resilience dalam Pembangunan Perkotaan Modern sebagai upaya untuk mendorong kota hijau nan tangguh yang disampaikan oleh konsultan Green Building Council Indonesia.

Sesi diskusi di hari kedua juga mengagendakan penyampaian Hasil dan Exit Strategy Kajian/Pekerjaan (Subkomponen) CPS, CIP, CDP dan Sysdev oleh masing-masing Tim Konsultan, yang diawali penjabaran tentang Penguatan Tata Kelola dan Manajemen Perkotaan oleh Direktur Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN/Bappenas Dody Virgo Christopher Ricardo Sinaga.

Berikutnya, pada hari ke-tiga, pembahasan Hasil Program Pembangunan Perkotaan melalui NUDP akan dirangkum guna mendapatkan Arah Tindak Lanjut NUDP yang komprehensif. Keberlanjutan NUDP akan menjadi pedoman yang lebih terarah bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan program pembangunan perkotaan agar memberikan dampak positif bagi kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.