Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bank Dunia membantu Bogor masuk kategori Kota dengan Hasil Baik dalam Finalisasi Asesmen PIMA dan MFSA.

Setelah beberapa kota lain menjadi pilot project National Urban Development Project (NUDP), kini, Kota Bogor melaksanakan Finalisasi Asesmen Public Investment Management Assessment (PIMA) dan Municipal Finance Self-Assessment (MFSA), di Hotel Salak The Heritage, Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (22/8/24).

Sebelumnya, Kota Bogor telah melaksanakan asesmen, namun dari sisi data masih ada yang perlu dilengkapi untuk mendapatkan hasil asesmen yang final. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) dan tim City Development Planning-Project Management Capacity Development (CDP-PMCD) NUDP.

Tujuan diadakan asesmen PIMA adalah menganalisis kapasitas kelembagaan daerah dalam pengelolaan pembangunan, menganalisis efektivitas pengelolaan investasi publik, dan merumuskan rekomendasi penguatan. Sedangkan tujuan diadakan asesmen MFSA adalah menganalisis kapasitas kelembagaan daerah dalam pengelolaan pembangunan, menganalisis efektivitas pengelolaan investasi public, dan merumuskan rekomendasi penguatan.

Dalam sambutannya, Nurliani, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Kapasitas NUDP, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bogor, menyampaikan terima kasih kepada Kemendagri yang telah memfasilitasi Kota Bogor untuk mengikuti NUDP Tahap 2 dalam asesmen PIMA dan MFSA. Dalam rangka memperkuat kapasitas Kota Bogor yang berkelanjutan untuk mendukung pengadaan proyek skala besar, meningkatkan manajemen proyek, mengelola sumber daya fiskal dengan lebih baik dan mengakses pembiayaan alternatif.

 “Semoga output dari asesmen ini bisa bermanfaat bagi pengembangan dan perbaikan Kota Bogor.” Demikian disampaikan Nurliani.

Di kesempatan ini, Yuko Arai selaku Task Team Leader National Urban Development Project/Tim World Bank, menyampaikan tujuan asesmen: untuk memastikan Kota Bogor mendapatkan kapasitas yang tepat, seraya berharap kerja sama antara World Bank dan Kemendagri akan terus berjalan.

Selanjutnya Rendy Jaya Laksamana, Analis Kebijakan Ahli Madya pada Substansi Partisipasi Masyarakat dan Informasi Pembangunan Daerah, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bangda Kemendagri menjelaskan, kegiatan NUDP dilakukan melalui 6 bantuan teknis, yaitu Capital Investment Planning (CIP), City Positioning Study (CPS), System Development (Sysdev), City Development Planning and Project Management Capacity Development (CDP-PMCD), Oversight Service Provider (OSP), dan Event Organizer (EO).

“City Development Planning and Project Management Capacity Development [CDP-PMCD] sebagai Komponen 3 NUDP memiliki fokus pada Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Kota, dengan tugas utama yaitu: Penilaian tingkat kota atas kapasitas keuangan dan pengelolaan proyek, dan Peningkatan kapasitas untuk mengakses sumber-sumber pembiayaan alternatif,” ujar Rendy.

Dari hasil sementara asesmen PIMA, Rendy menjelaskan, Kota Bogor masih perlu mengoptimalkan pengelolaan investasi publik terutama pada dimensi perencanaan daerah dan sektor/perencanaan teknis pada aspek perencanaan, dimensi pemilihan proyek pada aspek alokasi serta dimensi ketersediaan anggaran, pengelolaan dan pengawasan portofolio, dan manajemen pelaksanaan proyek pada aspek pelaksanaan.

Selain itu, hasil sementara asesmen MFSA menunjukkan pertumbuhan pendapatan Kota Bogor mengalami peningkatan dalam kurun waktu empat tahun, pertumbuhan belanja daerah meningkat selama periode 2020-2022. Lalu, pada 2022, terdapat defisit APBD, selisih antara jumlah pendapatan daerah dengan jumlah belanja daerah lalu. Selisih ini ditutup dengan penerimaan pembiayaan melalui SILPA, dan penerimaan pembiayaan mengalami penurunan pada 2021-2023.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan Finalisasi Asesmen PIMA maupun MFSA ini adalah hasil asesmen pengelolaan investasi publik dan pendanaan pembangunan daerah akan dibakukan dalam bentuk berita acara, perumuBsan tema dan modul yang digunakan untuk pengembangan kapasitas pemerintah kota, capacity building bagi Pemerintah Kota terkait aspek yang perlu dioptimalkan sesuai hasil asesmen serta perumusan input dan rekomendasi yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kota pada saat penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

*Edited/Sumber: https://manpro-bangda.id/beritanudp/13