Agenda ketiga dalam rangkaian kegiatan Implementation Support Mission (ISM) untuk National Urban Development Project (NUDP) dilaksanakan pada 11 April 2025 melalui pertemuan bilateral antara Project Management Unit (PMU)/Project Implementation Unit (PIU) NUDP di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Tm Bank Dunia. Pertemuan ini secara khusus menyoroti perkembangan kegiatan di bawah koordinasi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) selaku Executing Agency proyek.

Topik utama dalam pertemuan ini mencakup pelaksanaan paket Integrated City Planning (ICP), Project Management Support (PMS), serta National Urban Development Strategy (NUDS). Selain mengevaluasi output yang telah dicapai, sesi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan implementasi dan merumuskan strategi percepatan agar tujuan proyek dapat tercapai secara tepat waktu dan berkelanjutan.

Kepala Bidang Keterpaduan Program dan Anggaran BPIW Kementerian PU Mangapul L. Nababan menjelaskan, lima isu utama menjadi perhatian dalam pelaksanaan NUDP, dua di antaranya adalah pelaksanaan paket ICP dan sinkronisasi antar komponen dalam ICP maupun antarpaket kegiatan NUDP secara keseluruhan.

Paket ICP sendiri mencakup penyusunan Concept Design, kegiatan Rapid Planning and Assessment for Smart Living Cities, serta pelaksanaan di tiga regional yang akan mencakup 13 kota sasaran. “Penyusunan ICP Concept Design ditargetkan selesai pada Agustus 2025 dan diharapkan dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ICP di wilayah masing-masing,” ujar Mangapul.

Lebih lanjut, beliau menyampaikan, dokumen akhir dari paket NUDS telah diselesaikan dan telah diunggah melalui laman resmi proyek di bpiw.pu.go.id/nudp. Sementara itu, PMS terus memberikan dukungan teknis kepada CPMU dan PMU/PIU, khususnya dalam penyusunan Project Completion Report (PCR) sebagai bagian dari persiapan akhir proyek.

Dalam sesi diskusi, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I sekaligus Ketua Tim Sekretariat CPMU NUDP Boby Ali Azhari menggarisbawahi pentingnya keterhubungan antara paket ICP dan City Positioning and Economic Development Study (CPS) yang dilaksanakan oleh PMU NUDP di Kementerian Dalam Negeri. Hal ini diperkuat oleh Ketua CPMU NUDP Firman Hatorangan Napitupulu yang menjelaskan keterkaitan antara kedua paket tersebut bersifat saling melengkapi.

“CPS mengidentifikasi potensi ekonomi spesifik di tiap kota, sedangkan ICP menyusun alternatif pembiayaan, baik dari sektor pemerintah maupun swasta,” jelas Firman. Ia menambahkan bahwa Concept Design dari ICP dapat diselaraskan dengan Basic Design dan harus didiskusikan lebih lanjut bersama para pemangku kepentingan untuk menyepakati hasilnya dan menyampaikannya secara resmi kepada Bank Dunia.

Menanggapi hal tersebut, Bapak Jeremia Sir Nindyo Mamola selaku Co-Task Team Leader NUDP dan Urban Specialist dari Bank Dunia, menekankan pentingnya menjaga kesinambungan pelaksanaan proyek dan memastikan penyerapan anggaran yang optimal. Ia mengingatkan, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada efektivitas komunikasi dan koordinasi antar tingkatan pemerintahan untuk menghindari hambatan birokrasi yang dapat memperlambat proyek.