Diskusi bertajuk Koordinasi Antarpaket Kegiatan National Urban Development Project (NUDP) menjadi fokus agenda keempat dari rangkaian kegiatan Implementation Support Mission (ISM) NUDP, yang dilakanakan pada 14 April 2025 secara daring. 

Sesi pagi dibuka oleh Kepala Bidang Keterpaduan Program dan Anggaran Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) Mangapul L. Nababan. Dalam sambutannya, Mangapul menekankan pentingnya sinkronisasi teknis, pemetaan kendala, serta koordinasi antarpaket kegiatan secara terpadu sebagai prasyarat keberhasilan proyek secara keseluruhan.

Untuk memastikan keberhasilan proyek secara keseluruhan, Mangapul menggarisbawahi pentingnya sinkronisasi atau penyelarasan—baik teknis maupun kendala—juga koordinasi yang efektif antarunit kerja. Sejauh ini, menurutnya, Project Management Unit (PMU)/Project Implementation Unit (PIU) NUDP di BPIW KemenPU telah membuka komunikasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Tak kalah penting, Mangapul menambahkan, koordinasi yang lebih intensif dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas) terkait pendanaan proyek. Dengan demikian, dapat dilakukan tahapan untuk mengupayakan langkah-langkah usulan teknis dan strateginya. “Aspek durasi dan kualitas juga akan dioptimalkan,” ujarnya.

Pernyataan tersebut mendapat tanggapan dari Yuko Arai, Task Team Leader NUDP dari Bank Dunia. Ia menegaskan, opsi perpanjangan kontrak menjadi alternatif paling ideal untuk menjamin kesinambungan program, meskipun opsi lain tetap dapat dikaji lebih lanjut. “Kami akan mendorong agar opsi yang paling memungkinkan dapat terwujud,” ujarnya, sambil menggarisbawahi perlunya koordinasi erat dengan Kementerian Keuangan mengingat keterkaitan erat antara isu perpanjangan kontrak dan anggaran.

Yuko menambahkan bahwa keberhasilan sinkronisasi antarpaket sangat bergantung pada efektivitas koordinasi lintas lembaga. Dengan komunikasi yang baik, proses pengambilan keputusan dapat berjalan lebih cepat dan selaras dengan arah strategis proyek.

Pada sesi siang, diskusi dilanjutkan dengan pembahasan keberlanjutan output NUDP dalam konteks implementasi National Urban Transit Project (NUTP). Dalam paparannya, Amanda Dian Widyasti Kusumawardani, Perencana Ahli Pertama BPIW KemenPU, menyampaikan bahwa NUTP ke depan akan berfokus pada kota-kota prioritas hasil identifikasi NUDP yang telah disesuaikan dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Tim Bank Dunia menyambut positif upaya integrasi ini dan mendorong pemanfaatan output NUDP secara maksimal dalam perencanaan dan pelaksanaan NUTP, sebagai bentuk kesinambungan dari kerja-kerja perencanaan strategis yang telah dilaksanakan dalam proyek NUDP.