Rangkaian kegiatan Implementation Support Mission (ISM) untuk National Urban Development Project (NUDP) berlanjut pada 10 April 2025 dengan pelaksanaan dua pertemuan bilateral. Pada sesi pagi, dilaksanakan pertemuan antara Project Management Unit (PMU)/Project Implementation Unit (PIU) NUDP di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas) dan Bank Dunia. Selanjutnya, pada sesi siang, giliran PMU/PIU NUDP di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berdiskusi dengan tim Bank Dunia secara daring. Sesuai tujuan ISM NUDP, pertemuan daring ini antara lain meninjau kemajuan proyek, termasuk output yang dihasilkan oleh PMU/PIU NUDP di KemenPPN/Bappenas dan Kemendagri.
Dalam pertemuan pertama, Koordinator Bidang Perkotaan Direktorat Pembangunan Daerah Bappenas Agung Dorodjatoen menyampaikan, seluruh kegiatan NUDP yang dikelola oleh Bappenas pada tahun ini telah terlaksana sesuai rencana. “Seluruh output telah diselesaikan, termasuk pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional [TKSPPN] melalui Keputusan Menteri PPN, serta pelaksanaan pelatihan pelatih [Training of Trainers] sesuai indikator yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Atas capaian tersebut, Co-Task Team Leader NUDP dari Bank Dunia Jeremia Sir Nindyo Mamola menyampaikan apresiasi dan pengakuan. “Dalam indikator yang kami pantau, TKSPPN telah dinyatakan tercapai,” ungkapnya. Meskipun demikian, Agung menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan peran TKSPPN sebagai forum koordinasi lintas kementerian yang strategis, sebagaimana disampaikan pula oleh Ketua Central Project Management Unit (CPMU) NUDP Firman Hatorangan Napitupulu.
Selanjutnya, pada sesi siang, Bank Dunia melanjutkan dialog bilateral bersama PMU/PIU NUDP di Kemendagri, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD). Pada kesempatan tersebut, dibahas capaian dari tiga paket kegiatan utama, yakni City Positioning and Economic Development Study (CPS), City Development Planning and Project Management Capacity Development (CDP-PMCD), serta System Development (Sysdev).
“Ketiga paket kegiatan ini merupakan upaya penguatan arah pembangunan perkotaan jangka panjang berbasis pendekatan spasial dan investasi yang mengacu pada standar global,” jelas Bagus Agung Herbowo, Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Wilayah I, Ditjen Bangda. Melalui kegiatan CPS, telah dihasilkan berbagai dokumen strategis, antara lain City Profile, Competitive Assessment, Economic Spatial Strategy, Regional Development Plan, serta rekomendasi substansi untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam penjelasannya, Herbowo juga menyampaikan, CPS diarahkan pada identifikasi potensi pengembangan ekonomi wilayah serta penentuan niche sectors yang dapat memperkuat daya saing kota.
Sementara itu, Khoriyah, Perencana Ahli Pertama Subdirektorat Partisipasi Masyarakat dan Informasi Pembangunan Daerah, menambahkan, CDP-PMCD telah menghasilkan instrumen evaluasi berbasis Public Investment Management Assessment (PIMA) dan Municipal Finance Self-Assessment (MFSA), serta rekomendasi strategis untuk penguatan integrasi ke dalam dokumen RPJMD tahun 2025–2029. Untuk paket Sysdev, telah dikembangkan platform digital berbasis dashboard yang menyajikan analisis keselarasan antara dokumen spasial dan aspasial. Platform ini juga berfungsi sebagai data warehouse nasional yang mengintegrasikan input dari berbagai komponen NUDP, termasuk CIP dan CDP.
Walaupun berbagai capaian teknis telah diperoleh, tantangan terkait efisiensi anggaran tetap menjadi perhatian. Dalam hal ini, Herbowo menyatakan komitmennya untuk terus melakukan penguatan koordinasi internal di lingkup Kemendagri. “Kegiatan CPS perlu tetap berjalan seiring dengan pengembangan ICP [Integrated City Planning],” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Jeremia menyampaikan, Bank Dunia akan mengagendakan pertemuan Steering Committee untuk memperkuat sinergi antara komponen NUDP, khususnya dalam memperjelas kontribusi ICP terhadap output proyek secara keseluruhan. Hal ini diamini oleh Firman, “ICP perlu diperkaya dengan hasil dari CPS. ICP akan menjadi tahap finalisasi dari seluruh instrumen perencanaan NUDP.”