Memuat halaman...

Terima Audiensi Pemkab Belitung, BPIW Bahas Implementasi ICP dan Revitalisasi Kawasan Pariwisata

18 Mei 2026

225

Terima Audiensi Pemkab Belitung, BPIW Bahas Implementasi ICP dan Revitalisasi Kawasan Pariwisata

Kepala BPIW bersama Bupati Belitung dalam Audiensi

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Adenan Rasyid, menerima kunjungan audiensi Pemerintah Kabupaten Belitung di Kantor BPIW Kementerian PU, Jakarta, pada Senin, 18 Mei 2026. Kunjungan audiensi tersebut dipimpin oleh Bupati Belitung, Djoni Alamsyah Hidayat, didampingi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Belitung, Oskar Yulianto, beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Belitung.

Audiensi dilaksanakan dalam rangka membahas tindak lanjut implementasi dokumen Integrated City Planning (ICP) Kabupaten Belitung Tahun 2025 serta rencana revitalisasi Kawasan Pantai Tanjungpendam sebagai kawasan strategis pariwisata yang diharapkan dapat meningkatkan daya tarik wisata dan memperkuat identitas Kota Tanjungpandan sebagai pusat ekonomi pesisir berbasis pariwisata.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Belitung menyampaikan sejumlah hal strategis terkait kepastian implementasi revitalisasi kawasan, termasuk skema pendanaan, pembagian kewenangan pusat dan daerah, serta langkah konkret agar program revitalisasi dapat menjadi prioritas nasional dan segera masuk tahap implementasi.

Kepala BPIW, Adenan Rasyid, menyampaikan bahwa BPIW akan terus mengawal tindak lanjut program National Urban Development Project (NUDP) di Belitung agar dapat masuk ke tahap implementasi investasi infrastruktur secara bertahap dan terintegrasi.

“Akan ada tindak lanjut NUDP untuk Belitung yang lebih fokus pada investasi. Biasanya sumber pendanaan dapat melalui skema loan dan nantinya ditindaklanjuti melalui loan fisik,” kata Adenan.

Adenan juga menekankan pentingnya sinkronisasi hasil ICP Belitung dengan program prioritas infrastruktur agar implementasi revitalisasi kawasan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak langsung terhadap pengembangan pariwisata daerah.

Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah I BPIW, Benny Hermawan, menyampaikan bahwa pengembangan ICP Belitung telah didorong melalui skema pendanaan kolaboratif melalui program NUDP. Program tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan transformasi pembangunan perkotaan masa depan yang layak huni sekaligus meningkatkan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, serta pembiayaan pembangunan perkotaan melalui skema creative financing.

“Saat ini NUDP masih dalam proses pengajuan revisi blue book sebelum memasuki tahap pembahasan green book di Kementerian PPN/Bappenas, dengan fokus awal pada penguatan tata kelola dan kelembagaan,” ujar Benny.

Benny juga menegaskan bahwa Belitung memiliki core utama pada sektor pariwisata, khususnya kawasan Tanjung Kelayang, sehingga kualitas pelayanan dan pengembangan kawasan wisata perlu terus dijaga dan ditingkatkan.

“Belitung core-nya pariwisata, khususnya Tanjung Kelayang. Karena itu kualitas pelayanan kawasan wisatanya perlu terus dijaga,” tambahnya.

Selanjutnya, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, memaparkan hasil ICP Belitung terkait rencana program tahap I tahun 2026–2029 berupa revitalisasi dan penataan Kawasan Pariwisata Pantai Tanjungpendam. Zevi juga menyampaikan program infrastruktur PU Tahun Anggaran 2026 dan rencana program tahun 2027, salah satunya penataan koridor jalan utama Bundaran Satam–Tanjungpendam–Jalan Pattimura.

Menutup audiensi, Adenan menyampaikan bahwa BPIW akan terus mengawal delapan usulan program Kabupaten Belitung, yaitu penataan kawasan strategis destinasi geo-ekowisata Bukit Peramun, perluasan SPAM Batu Mentas, penyiapan desain pembangunan bangunan pengaman pantai Desa Juru Seberang, penyiapan dokumen teknis pengaman Pantai Tanjungpendam, rehabilitasi mayor jalan, rehabilitasi jembatan, penanggulangan banjir Kampung Amau Kota Tanjungpandan, serta perluasan jaringan distribusi SPAM Air Seruk.

“Program-program ini perlu terus dikawal bersama agar pengembangan kawasan strategis Belitung dapat berjalan sesuai arah pengembangan yang telah disusun,” tutup Adenan. (Fir)

#BPIW #Audiensi #Bupati Belitung #Kepala BPIW

Berita Terkait

11 Juni 2026

Kementerian PU dan Komisi V DPR RI Bahas Kebutuhan Anggaran Kementerian PU Tahun 2027

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Adenan Rasyid, mendampingi Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, 11 Juni 2026. Raker yang dipimpin Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian PU Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, Lasarus menyampaikan sejumlah catatan strategis, antara lain penguatan konektivitas nasional, optimalisasi pemanfaatan bendungan melalui pembangunan jaringan irigasi, keberlanjutan program Instruksi Jalan Daerah (IJD), dukungan terhadap ketahanan pangan, serta penguatan Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM). Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran Kementerian PU Tahun 2027 mencapai Rp219,81 triliun. Namun, berdasarkan pagu indikatif yang ditetapkan pemerintah melalui surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Kementerian PU memperoleh alokasi sebesar Rp98,47 triliun sehingga masih terdapat kebutuhan anggaran yang belum tertampung sebesar Rp121,34 triliun. Menurut Dody, tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk mendukung pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, jalan dan jembatan, layanan air minum dan sanitasi, penanganan bencana, serta berbagai program infrastruktur yang mendukung pelayanan dasar masyarakat. Dody juga menegaskan pentingnya Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM). Pada Tahun 2027, kebutuhan anggaran IBM mencapai Rp6,32 triliun untuk 16.026 lokasi, sementara pagu yang tersedia baru mampu mengakomodasi sekitar 4.127 lokasi. Program yang mencakup P3-TGAI, Pamsimas, Sanimas, dan pembangunan jembatan gantung tersebut dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal. Komisi V DPR RI memberikan perhatian khusus terhadap keberlanjutan IBM dan mendorong agar program tersebut menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran Kementerian PU Tahun 2027. DPR juga menyoroti kebutuhan pendanaan penanganan pascabencana di Sumatera sebesar Rp10,47 triliun atau sekitar 11 persen dari pagu indikatif Kementerian PU, serta mendorong optimalisasi program IJD, pembangunan jaringan irigasi, dan pelibatan kontraktor daerah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Selain itu, Komisi V DPR RI mengingatkan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal, khususnya di Papua yang mencakup 26 dari 30 daerah tertinggal prioritas nasional. Pada akhir rapat, Komisi V DPR RI menerima pagu indikatif Kementerian PU Tahun 2027 sebesar Rp98,47 triliun serta menyatakan dukungan terhadap upaya Kementerian PU memperjuangkan tambahan anggaran guna memenuhi kebutuhan pendanaan sebesar Rp121,34 triliun untuk mendukung pencapaian target pembangunan infrastruktur Tahun 2027. Turut hadir mendampingi Menteri PU dalam raker tersebut Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, serta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian PU. (Tasya)

Baca Selengkapnya

7 Juni 2026

Kepala BPIW Tinjau Infrastruktur Pendukung Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional di Merauke

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum, Dr. Adenan Rasyid, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, pada 7–8 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka monitoring pelaksanaan kegiatan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Papua Selatan yang menjadi salah satu program strategis nasional dalam mendukung ketahanan pangan Indonesia. Sebagaimana telah diarahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 dan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025, Provinsi Papua Selatan ditetapkan sebagai KSPEAN, khususnya pada Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Kabupaten Merauke yang berlokasi di Kampung Wanam, Distrik Ilwayab. Dalam kunjungan tersebut, Kepala BPIW meninjau sejumlah pembangunan infrastruktur Kementerian PU Tahun Anggaran 2026 yang mendukung pengembangan kawasan pangan, antara lain pembangunan jaringan irigasi rawa pada KSPP Kabupaten Merauke, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, serta pembangunan jalan dan drainase KSPP Ruas Wanam–Muting Segmen 1. Adenan menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur Kementerian PU di Kabupaten Merauke merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional. Keberhasilan pengembangan kawasan pangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan lahan, tetapi juga dukungan infrastruktur yang terintegrasi. “Program infrastruktur Kementerian PU di Kabupaten Merauke merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Infrastruktur yang dibangun harus mampu mendukung rantai produksi pertanian secara optimal,” ujar Adenan. Lebih lanjut, Adenan menekankan pentingnya keterpaduan pembangunan antarsektor di lingkungan Kementerian PU, khususnya antara bidang Sumber Daya Air dan Bina Marga. Menurutnya, sinergi antarsektor menjadi faktor penting untuk memastikan efektivitas pembangunan kawasan sentra produksi pangan. Jaringan irigasi yang dibangun di kawasan tersebut diharapkan mampu menjamin ketersediaan dan distribusi air bagi area persawahan sehingga mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Sementara itu, pembangunan jalan dan drainase berperan penting dalam meningkatkan konektivitas antar kampung di Kabupaten Merauke sekaligus memperlancar distribusi hasil pertanian menuju pusat-pusat pengolahan maupun pemasaran. “Jaringan irigasi diperlukan untuk memastikan kebutuhan dukungan pengairan pada area sawah dapat terpenuhi secara optimal. Di sisi lain, jaringan jalan menjadi infrastruktur penting untuk mendukung konektivitas antartitik perkampungan serta memperlancar distribusi hasil pertanian,” tambahnya. Dalam kunjungan ini, Kepala BPIW didampingi oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III, Pranoto, beserta jajaran. Hadir pula pejabat yang membersamai yaitu Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Arnold A. P. Ritiauw; Plt. Direktur Sungai dan Pantai; Plt. Direktur Irigasi dan Rawa; Kepala Subdirektorat Wilayah IV, Direktorat Sungai dan Pantai; Kepala Balai Wilayah Sungai Papua Marauke; dan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke. Melalui kegiatan monitoring ini, BPIW berupaya memastikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pendukung KSPEAN Papua Selatan berjalan sesuai dengan rencana dan mendukung pengembangan wilayah berbasis potensi unggulan daerah. Infrastruktur yang terintegrasi diharapkan dapat memperkuat peran Kabupaten Merauke sebagai salah satu lumbung pangan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Papua Selatan.

Baca Selengkapnya

Kepala BPIW Tinjau Infrastruktur Strategis dan Layanan Dasar di Tapanuli Utara

3 Juni 2026

131

Kepala BPIW Tinjau Infrastruktur Strategis dan Layanan Dasar di Tapanuli Utara

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Adenan Rasyid, didampingi oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah I Benny Hermawan serta jajaran Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II dan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Utara melakukan kunjungan kerja ke sejumlah infrastruktur strategis di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, pada Rabu, 3 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi infrastruktur dalam rangka tindak lanjut hasil Konsultasi Regional (Konreg) Tahun 2026 yang mendukung pelayanan dasar air minum perkotaan dan penanganan pascabencana di Tapanuli Utara. Peninjauan diawali pada lokasi Pembangunan Prasarana Pengendali Dasar Sungai Aek Sigeaon. Sungai Aek Sigeaon merupakan salah satu sungai yang terdampak bencana di Sumatera Utara yang melintasi Kecamatan Tarutung ibukota Tapanuli Utara. Usulan penanganannya berupa bangunan pengendali dasar Sungai atau groundsill untuk menahan erosi sungai yang diusulkan melalui Forum Konreg untuk dilaksanakan pada Tahun 2027. Pada kesempatan tersebut, Adenan meninjau kondisi sungai serta kebutuhan penanganan yang diperlukan guna meningkatkan perlindungan kawasan dan masyarakat di sekitarnya. Menurutnya, pembangunan infrastruktur sumber daya air memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan wilayah, menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan, serta mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kunjungan kerja kemudian dilanjutkan ke lokasi peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sipoholon di Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Tarutung. Infrastruktur tersebut menjadi salah satu sarana penting dalam penyediaan layanan air minum bagi masyarakat di wilayah Tarutung dan sekitarnya. Program tersebut merupakan bagian dari dukungan Kementerian PU dalam Rencana Aksi (Renaksi) Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Utara yang juga merupakan program Konsultasi Regional (Konreg) Tahun 2026. Peningkatan kapasitas IPA Sipoholon dari 50 l/dtk menjadi 100 l/dtk dilakukan untuk memperkuat keandalan layanan air minum setelah 9 mata air rusak dan jalur pipa intake sumber air baku terdampak bencana, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kontinuitas pelayanan bagi masyarakat. Adenan menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada penyediaan sarana fisik, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pengembangan wilayah secara berkelanjutan. “Infrastruktur harus mampu memberikan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, baik melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar, penguatan ketahanan wilayah, maupun dukungannya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Adenan. Peninjauan sejumlah infrastruktur tersebut sejalan dengan upaya Kementerian PU dalam mendukung Asta Cita melalui penyediaan layanan dasar yang berkualitas, penguatan ketahanan air, serta pembangunan infrastruktur yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat terus diperkuat guna memastikan pembangunan infrastruktur berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. (Fir)

Baca Selengkapnya