Memuat halaman...

Rakor Tingkat Menteri Tata Kelola Kebandarudaraan, Kementerian PU Siapkan Aksi Penanganan Infrastruktur Terpadu

26 Juni 2026

181

Rakor Tingkat Menteri Tata Kelola Kebandarudaraan, Kementerian PU Siapkan Aksi Penanganan Infrastruktur Terpadu

Pemerintah terus memperkuat Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan Nasional guna meningkatkan daya saing layanan transportasi udara sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Kamis (25/6).

Rapat dihadiri oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) serta Pemerintah Daerah terkait untuk menyusun langkah terpadu dalam penguatan tata kelola kebandarudaraan, khususnya mendukung transformasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai gerbang utama Indonesia menuju target menjadi 10 bandara terbaik di dunia pada 2029, sekaligus meningkatkan kualitas layanan bandar udara nasional.

Dalam arahannya, AHY menekankan bahwa keberhasilan pengembangan ekosistem kebandarudaraan tidak hanya ditentukan oleh pengelolaan bandara, tetapi juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang kuat.

"Penguatan tata kelola ekosistem kebandarudaraan harus dilakukan melalui kolaborasi yang lebih solid antarpemangku kepentingan. Kita ingin menghadirkan layanan bandar udara yang semakin berkualitas, meningkatkan daya saing nasional, sekaligus memperkuat konektivitas sebagai pengungkit pertumbuhan dan pemerataan ekonomi," ujar AHY.

AHY juga menegaskan perlunya percepatan penyusunan landasan hukum, transformasi digital, serta rencana aksi bersama sebagai dasar penguatan tata kelola kebandarudaraan nasional. Salah satu target yang ingin dicapai adalah menjadikan Bandara Soekarno-Hatta masuk dalam jajaran 10 bandara terbaik dunia dengan standar pelayanan bintang lima.

Pada sesi paparan mewakili Menteri Pekerjaan Umum (PU), Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Adenan Rasyid menyampaikan dukungan terhadap penguatan ekosistem kebandarudaraan melalui penyediaan infrastruktur yang terintegrasi, baik dari aspek konektivitas maupun pengendalian banjir di kawasan Bandara Soekarno-Hatta.

Berdasarkan hasil identifikasi lapangan, Kementerian PU telah memetakan titik prioritas pengendalian banjir pada akses Tol Sedyatmo KM 31 menuju Bandara Soekarno-Hatta. Penanganan hulu dilakukan secara terpadu melalui normalisasi Anak Kali Dadap/Perancis dengan panjang 450 meter dan lebar 2,5 meter. Untuk penanganan hilir, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane melakukan normalisasi sepanjang 660 meter dan lebar 2,5 meter. Selain itu, Kementerian PU juga mendukung pembangunan Pengaman Pantai Pesisir Teluk Jakarta Tahap 7 Paket 3 di kawasan Kali Dadap/Perancis yang saat ini dalam proses lelang dan ditargetkan mulai berjalan pada Juli 2026.

Selain penanganan banjir, Kementerian PU bersama BPJT dan PT Jasa Marga juga menyiapkan langkah mitigasi kemacetan di akses menuju bandara melalui peningkatan kapasitas crossing Jalan Tol Prof. Dr. Sedyatmo, penambahan box culvert, optimalisasi sistem rumah pompa, serta penyempurnaan drainase jalan. Beberapa pekerjaan yang telah dilaksanakan meliputi peninggian tanggul rumah pompa, penambahan unit pompa, pembangunan rumah pompa di kawasan Taman Tol Sedyatmo dan Outlet Anak Kali Prancis, serta pemasangan backflow valve pada setiap inlet drain tanggul. Sementara itu, penambahan kapasitas crossing gorong-gorong berupa 3 lajur box culvert berukuran 1,5 × 1,2 meter saat ini masih dalam tahap perencanaan.

"Kementerian PU mendukung penguatan ekosistem kebandarudaraan melalui penyediaan infrastruktur yang terintegrasi, mulai dari peningkatan aksesibilitas, pengendalian banjir, hingga pengembangan kawasan berbasis bandara. Infrastruktur yang andal akan memperkuat fungsi bandara sebagai simpul konektivitas nasional sekaligus penggerak pertumbuhan wilayah," ujar Adenan.

Lebih lanjut, Kementerian PU memandang bandara sebagai simpul strategis dalam sistem perkotaan nasional yang harus terintegrasi dengan jaringan jalan, kawasan industri, logistik, pariwisata, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Pendekatan tersebut sejalan dengan arah kebijakan Renstra Kementerian PU 2025–2029 yang mendorong pengembangan kawasan berbasis bandara (airport-oriented development) melalui penyediaan infrastruktur dasar, penguatan konektivitas, serta sinergi lintas sektor dan lintas wilayah.

Melalui sinergi antar kementerian, pemerintah berharap tata kelola ekosistem kebandarudaraan nasional semakin kuat sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan, memperlancar konektivitas nasional, memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Turut hadir dalam rapat Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, dan delegasi K/L terkait dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR BPN, Sekretariat Negara, BUMN, Pemerintah Kota dan Kabupaten Tangerang serta PT. Angkasa Pura. (Zim/Tiara)

#BPIW #Kemenko IPK #AHY #Bandar Udara

Berita Terkait

17 Juli 2026

BPIW Perkuat Koordinasi Percepatan Pembangunan KSPEAN Papua Selatan

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat koordinasi lintas unit kerja dalam mendukung percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Papua Selatan melalui Rapat II Tim Satuan Tugas Percepatan Pembangunan KSPEAN Bidang Pekerjaan Umum. Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung G, BPIW, Kementerian PU, Jakarta, Jumat, 17 Juli 2026. Rapat dipimpin oleh Kepala BPIW sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Pembangunan KSPEAN Bidang PU, Adenan Rasyid. Dalam arahannya, Adenan menyampaikan bahwa terbitnya Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 1 Tahun 2026 memberikan payung hukum yang jelas dalam pelaksanaan dukungan Kementerian PU untuk pembangunan KSPEAN Papua Selatan. “Salah satu acuan hukum untuk pelaksanaan kegiatan dukungan Kementerian PU di KSPEAN Papua Selatan sudah diterbitkan. Dengan terbitnya Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2026 ini, kita semua memiliki payung hukum yang jelas untuk melaksanakan kegiatan. Oleh karena itu, saya berharap teman-teman dapat segera bekerja dan terus semangat dalam mendukung percepatan pembangunan KSPEAN Papua Selatan,” ujar Adenan. Adenan menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan KSPEAN menjadi perhatian dan terus dimonitor oleh Menteri Pekerjaan Umum. Untuk itu, seluruh pihak diminta dapat merespons berbagai perkembangan yang terjadi serta memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. “Kegiatan ini dimonitor oleh Bapak Menteri. Saya berharap kita semua dapat merespons seluruh perkembangan KSPEAN ini dengan baik. Target kita adalah seluruh kegiatan dapat selesai sesuai timeline. Karena itu, saya harapkan teman-teman dapat secara detail menyampaikan apa saja yang akan diadakan sesuai dengan esai yang telah disusun, sehingga kita dapat mengetahui dengan jelas kebutuhan, tahapan, serta target pelaksanaan masing-masing kegiatan,” jelasnya. Lebih lanjut, Adenan meminta seluruh pihak untuk segera memperhatikan aspek pendelegasian kewenangan dan menyusun timeline pelaksanaan kegiatan secara lebih rinci. Timeline tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pada rapat-rapat berikutnya. “Kita harus segera memperhatikan terkait pendelegasian dan dalam waktu dekat menyusun timeline. Dengan demikian, pada rapat-rapat selanjutnya kita dapat terus memonitor seluruh pelaksanaan kegiatan tersebut. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman Biro Komunikasi yang telah ikut mengawal proses ini. Mudah-mudahan seluruh target yang sudah ditetapkan dapat kita selesaikan sesuai timeline,” pungkasnya. Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Indro Pantja Pramodo, menyampaikan bahwa Kementerian PU tengah menyusun ketentuan operasional sebagai tindak lanjut Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2026 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan untuk barang jadi dan/atau barang setengah jadi hasil pekerjaan yang sudah tersedia. “Untuk operasionalnya, kita sedang menyusun ketentuan di lingkungan Kementerian PU. Saat ini progresnya sudah berada di Biro Hukum dan setelah prosesnya selesai akan segera disampaikan kepada Bapak Menteri. Proses ini memang merupakan perjalanan yang panjang dan berliku karena kita harus memastikan amanat yang diberikan dapat diterjemahkan menjadi pedoman yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh seluruh pihak,” ungkap Indro. Indro menambahkan, diperlukan kesepakatan bersama terhadap sejumlah aspek teknis untuk memastikan pelaksanaan pengadaan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. “Ke depan, masih ada beberapa hal yang urgen untuk kita sepakati bersama, termasuk bagaimana mekanisme Letter of Order (LO) akan dilaksanakan, apakah dilakukan secara bersamaan atau tidak, serta bagaimana sistem dan mekanisme pelaksanaannya. Hal-hal ini perlu kita pastikan bersama agar apa yang kita lakukan ke depan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi kita semua,” ujarnya. Rapat juga membahas tindak lanjut Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2026 sebagai pedoman operasional pengadaan barang jadi dan/atau barang setengah jadi hasil pekerjaan yang sudah tersedia. Pedoman tersebut diharapkan dapat memperjelas konsep dan mekanisme operasional pengadaan dalam mendukung pembangunan KSPEAN Papua Selatan. Selain itu, rapat membahas perkembangan penyusunan Rencana Induk Pengembangan KSPEAN Papua Selatan yang akan menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan dukungan pembangunan kawasan. Rencana Induk tersebut akan diedarkan kepada Kementerian/Lembaga untuk mendapatkan masukan sebagai bahan penyempurnaan dan finalisasi. Seluruh pihak juga diharapkan dapat menyampaikan masukan terkait kebutuhan dukungan infrastruktur Pekerjaan Umum yang diperlukan dalam pengembangan KSPEAN Papua Selatan. Masukan tersebut akan menjadi bagian dari proses penyusunan Rencana Induk Pengembangan KSPEAN Papua Selatan. Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II, Airlangga Mardjono, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto, serta para pejabat dan anggota Tim Satuan Tugas Percepatan Pembangunan KSPEAN Bidang PU. (Fir/Tiara)

Baca Selengkapnya

15 Juli 2026

BPIW Susun Model Penghitungan Kontribusi Infrastruktur untuk Dukung Sasaran Utama PU608

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggelar koordinasi awal pengukuran sasaran utama PU608 yang diselenggarakan di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung G Kementerian PU, Jakarta, pada Rabu, 15 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal penyusunan model penghitungan kontribusi infrastruktur PU sebagai dasar untuk mengukur kebermanfaatan pembangunan infrastruktur dalam mendukung pencapaian Sasaran Utama PU608. Dalam sambutannya, Kepala BPIW Adenan Rasyid menyampaikan bahwa Kementerian PU memiliki Sasaran Utama PU608, yaitu penurunan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) menjadi kurang dari 6, pengentasan kemiskinan menuju 0 persen, serta pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen. Menurutnya, sasaran tersebut menempatkan pembangunan infrastruktur tidak hanya sebagai output pembangunan, tetapi juga sebagai instrumen yang memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Adenan menjelaskan bahwa penyusunan model penghitungan kontribusi infrastruktur berangkat dari hasil evaluasi penghitungan ICOR Bidang PU. Evaluasi tersebut menjadi dasar untuk merumuskan pendekatan yang mampu mengukur kebermanfaatan pembangunan infrastruktur secara lebih komprehensif. "Tantangan kita saat ini bukan lagi hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menunjukkan sejauh mana infrastruktur yang telah dibangun benar-benar memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk itu, kita memerlukan cara pengukuran yang dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai manfaat pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum," ujar Adenan. Lebih lanjut, Adenan menegaskan bahwa penyusunan model tersebut memerlukan kolaborasi berbagai disiplin ilmu agar menghasilkan pendekatan yang kuat secara akademis sekaligus aplikatif. Ia berharap model yang disusun nantinya dapat menjadi instrumen bagi Kementerian PU dalam mengukur kebermanfaatan pembangunan infrastruktur terhadap pencapaian Sasaran Utama PU608. Sebelumnya, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, menyampaikan tujuan penyelenggaraan kegiatan sekaligus menjelaskan pentingnya penyusunan model penghitungan kontribusi infrastruktur PU dalam mendukung Sasaran Utama PU608. Ia berharap forum tersebut dapat menghasilkan berbagai masukan terkait konsep pendekatan pengukuran kontribusi infrastruktur PU serta perspektif pencapaian Sasaran Utama PU608 dalam pengembangan infrastruktur dan wilayah. Pada kesempatan tersebut, BPIW menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi, yakni Prof. Dr. Eng. Pradono, S.E., M.Ec.Dev., dan Prof. Dr. Ir. Sri Maryati, MIP., dari Institut Teknologi Bandung serta Dr. Viktor Pirmana, S.E., M.Si., Ph.D dari Universitas Padjadjaran. Prof. Pradono memaparkan kerangka pikir, metodologi, dan model pengukuran kebermanfaatan infrastruktur PU sebagai landasan penyusunan model penghitungan. Selanjutnya, Prof. Sri Maryati menyampaikan strategi pencapaian Sasaran Utama PU608 dalam perspektif akademis, sementara Dr. Viktor Pirmana memaparkan kajian mengenai pengukuran kebermanfaatan infrastruktur PU terhadap pencapaian Sasaran Utama PU608. Berbagai paparan tersebut menjadi bahan diskusi dalam menyusun pendekatan pengukuran yang komprehensif, terukur, dan aplikatif. Diskusi juga menyoroti pentingnya penggunaan pendekatan berbasis spasial dalam pengembangan model agar mampu menggambarkan kondisi eksisting sekaligus kondisi yang ingin dicapai melalui intervensi pembangunan infrastruktur. Selain itu, peserta rapat membahas berbagai skenario pengukuran yang dapat digunakan untuk menilai kontribusi pembangunan infrastruktur terhadap pencapaian Sasaran Utama PU608 secara lebih menyeluruh. Menutup kegiatan, Adenan Rasyid menyampaikan bahwa diskusi yang berlangsung menghasilkan berbagai masukan yang konstruktif sebagai fondasi penyusunan model penghitungan kontribusi infrastruktur PU. Sebagai tindak lanjut, BPIW bersama tim narasumber akan membentuk tim kecil untuk memformulasikan hasil diskusi, menyusun skema kerja sama hingga tahap evaluasi, serta merumuskan variabel dan tahapan kerja penyusunan model. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Tenaga Ahli Menteri Bidang Investasi Infrastruktur dan Lingkungan, Yudha Permana Jayadikarta; Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II, Airlangga Mardjono; Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto; Plh. Kepala Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan, Christine Mayavani; serta jajaran pejabat di lingkungan BPIW. (Fir/Tiara)

Baca Selengkapnya

14 Juli 2026

BPIW Kementerian PU Terima Audiensi Kementerian Pariwisata Bahas Penyusunan Awal RIPPARNAS 2027–2045

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum menerima audiensi Kementerian Pariwisata untuk membahas penyusunan awal Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) 2027–2045, Selasa 14 juli 2026, di Kantor BPIW Kementerian PU, Jakarta. Audiensi ini merupakan tindak lanjut penyusunan RIPPARNAS sesuai amanat UndangUndang Nomor 18 Tahun 2025 dan RPJPN 2025–2045. Melalui pertemuan tersebut, Kementerian Pariwisata meminta masukan strategis BPIW terhadap rancangan kerangka berpikir RIPPARNAS guna memastikan keselarasan perencanaan pembangunan kepariwisataan dengan pembangunan wilayah dan infrastruktur nasional. Pertemuan ini dipimpin oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW, Zevi Azzaino, dan dihadiri Kepala Bidang Keterpaduan Program dan Anggaran BPIW, Alis Listalatu, perwakilan unit kerja BPIW serta jajaran Kementerian Pariwisata. Dalam diskusi, Kementerian Pariwisata menyampaikan bahwa RIPPARNAS diarahkan sebagai dokumen induk yang bersifat strategis, sedangkan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) menjadi dokumen yang lebih operasional. Pembahasan juga mencakup penyempurnaan terminologi pembangunan dan pengembangan, mekanisme reviu dokumen, penyusunan indikasi program, sinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta penguatan pendekatan kawasan pariwisata. Menanggapi hal tersebut, Zevi menyampaikan bahwa delineasi kawasan pariwisata perlu dibedakan antara delineasi administratif dan delineasi fungsional. Menurutnya, pendekatan fungsional memungkinkan kawasan pariwisata berkembang melampaui batas administrasi sehingga lebih mencerminkan keterkaitan antarwilayah dan karakteristik kawasan. Sementara itu, Alis Listalatu menyampaikan bahwa dalam penyajiannya RIPPARNAS yang berjangka waktu 20 tahun, setidaknya terdapat kebijakan dan strategi yang diatur, arahan kawasan/lokus pariwisata yang ditangani setiap lima tahun, dan tahapan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan pariwisata agar menjadi input bagi kami di Kementerian PU untuk menentukan dukungan infrastruktur yang dibutuhkan.” jelasnya. BPIW juga menyampaikan pertimbangan kelas kawasan pariwisata, pengembangan koridor berbasis fungsi, serta penyusunan indikasi program melalui kombinasi pendekatan top-down dan bottom-up agar implementasinya lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah. Melalui audiensi ini, BPIW Kementerian PU dan Kementerian Pariwisata sepakat memperkuat sinergi dalam penyusunan RIPPARNAS 2027–2045 sehingga menghasilkan dokumen perencanaan yang terpadu, selaras dengan kebijakan sektoral dan kewilayahan, serta mampu mendukung pengembangan kepariwisataan nasional secara berkelanjutan. (Tasya/Tiara)

Baca Selengkapnya