Memuat halaman...

Mentawai Luncurkan City Branding “Surf and Soul”, Dorong Pariwisata Berbasis Alam dan Budaya

8 Mei 2026

298

Mentawai Luncurkan City Branding “Surf and Soul”, Dorong Pariwisata Berbasis Alam dan Budaya

Sekretaris BPIW Riska Rahmadia bersama dengan Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana pada saat menghadiri Jakarta Marketing Week 2026 di Jakarta (7/5)

Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Riska Rahmadia menghadiri acara Jakarta Marketing Week 2026 di Jakarta, Rabu 7 Mei 2026. Dalam rangkaian agenda acara tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai secara resmi meluncurkan city branding bertajuk Mentawai: Surf and Soul yang menjadi langkah strategis dalam memperkuat positioning Kepulauan Mentawai sebagai destinasi pariwisata unggulan berbasis kekayaan alam dan budaya lokal.

Kegiatan diawali dengan pemaparan mengenai konsep branding Mentawai: Surf and Soul oleh tokoh pemasaran nasional, Hermawan Kartajaya. Menurut Hermawan, branding Surf and Soul merepresentasikan kekuatan utama Kepulauan Mentawai yang tidak hanya dikenal melalui potensi wisata selancar kelas dunia, tetapi juga kekayaan tradisi dan budaya masyarakat adat Mentawai. Dalam konsep progression of economic value, Mentawai dinilai telah berada pada level Stage Experience melalui pengalaman wisata selancar (surfing experience), serta mencapai level Guide Transformation melalui peran Sikerei sebagai tabib sekaligus tokoh adat masyarakat Mentawai yang merepresentasikan nilai spiritual dan kearifan lokal.

“Mentawai memiliki kekuatan yang sangat autentik. Surfing bukan hanya atraksi wisata, tetapi pengalaman yang membentuk identitas destinasi, sementara keberadaan Sikerei menjadi simbol transformasi dan jiwa budaya Mentawai. Inilah yang kami rangkum dalam konsep Surf and Soul,” ujar Hermawan. Dalam paparannya, Hermawan menjelaskan bahwa tema tersebut juga akan diangkat dalam ajang International Tourism Marketing Week (ITMW) 2026 yang akan berlangsung di Bali pada 14–18 Oktober 2026 dengan mengusung tema Reimagining Tourism: in Fragmented World.

Peluncuran resmi city branding tersebut ditandai dengan penandatanganan simbolis oleh Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana bersama Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Jacop Saguruk, Anggota DPD RI Irman Gusman, Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Ni Made Ayu Marthini, Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Barat Lila Yanwar, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Ibrani Sababalat, Kapolres Kepulauan Mentawai, Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai, serta perwakilan Persatuan Selancar Ombak Indonesia Al Fathir Muchtar.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kepulauan Mentawai menyampaikan bahwa selain memperkuat promosi potensi alam dan budaya daerah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga masih menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur guna mendukung pengembangan sektor pariwisata secara optimal. Infrastruktur yang memadai dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan konektivitas dan kenyamanan wisatawan menuju kawasan destinasi unggulan di Kepulauan Mentawai.

“Kami berharap branding Mentawai: Surf and Soul dapat semakin memperkenalkan Mentawai ke dunia internasional. Namun demikian, pengembangan pariwisata juga perlu didukung oleh infrastruktur yang memadai agar aksesibilitas dan pelayanan bagi wisatawan dapat terus meningkat,” ujar Rinto Wardana.

Rangkaian acara kemudian ditutup dengan prosesi tato tradisional Mentawai serta penampilan tarian adat oleh para Sikerei yang semakin mempertegas identitas budaya lokal sebagai bagian integral dari branding Mentawai: Surf and Soul.(Zim/Tiara)

#BPIW #Kepulauan Mentawai

Berita Terkait

7 Juni 2026

Kepala BPIW Tinjau Infrastruktur Pendukung Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional di Merauke

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum, Dr. Adenan Rasyid, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, pada 7–8 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka monitoring pelaksanaan kegiatan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Papua Selatan yang menjadi salah satu program strategis nasional dalam mendukung ketahanan pangan Indonesia. Sebagaimana telah diarahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 dan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025, Provinsi Papua Selatan ditetapkan sebagai KSPEAN, khususnya pada Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Kabupaten Merauke yang berlokasi di Kampung Wanam, Distrik Ilwayab. Dalam kunjungan tersebut, Kepala BPIW meninjau sejumlah pembangunan infrastruktur Kementerian PU Tahun Anggaran 2026 yang mendukung pengembangan kawasan pangan, antara lain pembangunan jaringan irigasi rawa pada KSPP Kabupaten Merauke, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, serta pembangunan jalan dan drainase KSPP Ruas Wanam–Muting Segmen 1. Adenan menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur Kementerian PU di Kabupaten Merauke merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional. Keberhasilan pengembangan kawasan pangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan lahan, tetapi juga dukungan infrastruktur yang terintegrasi. “Program infrastruktur Kementerian PU di Kabupaten Merauke merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Infrastruktur yang dibangun harus mampu mendukung rantai produksi pertanian secara optimal,” ujar Adenan. Lebih lanjut, Adenan menekankan pentingnya keterpaduan pembangunan antarsektor di lingkungan Kementerian PU, khususnya antara bidang Sumber Daya Air dan Bina Marga. Menurutnya, sinergi antarsektor menjadi faktor penting untuk memastikan efektivitas pembangunan kawasan sentra produksi pangan. Jaringan irigasi yang dibangun di kawasan tersebut diharapkan mampu menjamin ketersediaan dan distribusi air bagi area persawahan sehingga mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Sementara itu, pembangunan jalan dan drainase berperan penting dalam meningkatkan konektivitas antar kampung di Kabupaten Merauke sekaligus memperlancar distribusi hasil pertanian menuju pusat-pusat pengolahan maupun pemasaran. “Jaringan irigasi diperlukan untuk memastikan kebutuhan dukungan pengairan pada area sawah dapat terpenuhi secara optimal. Di sisi lain, jaringan jalan menjadi infrastruktur penting untuk mendukung konektivitas antartitik perkampungan serta memperlancar distribusi hasil pertanian,” tambahnya. Dalam kunjungan ini, Kepala BPIW didampingi oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III, Pranoto, beserta jajaran. Hadir pula pejabat yang membersamai yaitu Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Arnold A. P. Ritiauw; Plt. Direktur Sungai dan Pantai; Plt. Direktur Irigasi dan Rawa; Kepala Subdirektorat Wilayah IV, Direktorat Sungai dan Pantai; Kepala Balai Wilayah Sungai Papua Marauke; dan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke. Melalui kegiatan monitoring ini, BPIW berupaya memastikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pendukung KSPEAN Papua Selatan berjalan sesuai dengan rencana dan mendukung pengembangan wilayah berbasis potensi unggulan daerah. Infrastruktur yang terintegrasi diharapkan dapat memperkuat peran Kabupaten Merauke sebagai salah satu lumbung pangan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Papua Selatan.

Baca Selengkapnya

3 Juni 2026

Kepala BPIW Tinjau Infrastruktur Strategis dan Layanan Dasar di Tapanuli Utara

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Adenan Rasyid, didampingi oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah I Benny Hermawan serta jajaran Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II dan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Utara melakukan kunjungan kerja ke sejumlah infrastruktur strategis di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, pada Rabu, 3 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi infrastruktur dalam rangka tindak lanjut hasil Konsultasi Regional (Konreg) Tahun 2026 yang mendukung pelayanan dasar air minum perkotaan dan penanganan pascabencana di Tapanuli Utara. Peninjauan diawali pada lokasi Pembangunan Prasarana Pengendali Dasar Sungai Aek Sigeaon. Sungai Aek Sigeaon merupakan salah satu sungai yang terdampak bencana di Sumatera Utara yang melintasi Kecamatan Tarutung ibukota Tapanuli Utara. Usulan penanganannya berupa bangunan pengendali dasar Sungai atau groundsill untuk menahan erosi sungai yang diusulkan melalui Forum Konreg untuk dilaksanakan pada Tahun 2027. Pada kesempatan tersebut, Adenan meninjau kondisi sungai serta kebutuhan penanganan yang diperlukan guna meningkatkan perlindungan kawasan dan masyarakat di sekitarnya. Menurutnya, pembangunan infrastruktur sumber daya air memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan wilayah, menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan, serta mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kunjungan kerja kemudian dilanjutkan ke lokasi peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sipoholon di Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Tarutung. Infrastruktur tersebut menjadi salah satu sarana penting dalam penyediaan layanan air minum bagi masyarakat di wilayah Tarutung dan sekitarnya. Program tersebut merupakan bagian dari dukungan Kementerian PU dalam Rencana Aksi (Renaksi) Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Utara yang juga merupakan program Konsultasi Regional (Konreg) Tahun 2026. Peningkatan kapasitas IPA Sipoholon dari 50 l/dtk menjadi 100 l/dtk dilakukan untuk memperkuat keandalan layanan air minum setelah 9 mata air rusak dan jalur pipa intake sumber air baku terdampak bencana, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kontinuitas pelayanan bagi masyarakat. Adenan menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada penyediaan sarana fisik, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pengembangan wilayah secara berkelanjutan. “Infrastruktur harus mampu memberikan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, baik melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar, penguatan ketahanan wilayah, maupun dukungannya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Adenan. Peninjauan sejumlah infrastruktur tersebut sejalan dengan upaya Kementerian PU dalam mendukung Asta Cita melalui penyediaan layanan dasar yang berkualitas, penguatan ketahanan air, serta pembangunan infrastruktur yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat terus diperkuat guna memastikan pembangunan infrastruktur berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. (Fir)

Baca Selengkapnya

3 Juni 2026

Mewakili Menteri PU, Kepala BPIW Dorong Pembangunan Tapanuli Utara Berbasis Potensi Wilayah dan Keterpaduan Infrastruktur

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Adenan Rasyid, mewakili Menteri PU menghadiri sekaligus menjadi keynote speaker pada Forum Group Discussion (FGD) Rencana Induk Pembangunan Daerah (RIPD) Kabupaten Tapanuli Utara yang diselenggarakan di Kantor Bupati Tapanuli Utara, Sumatera Utara, pada Rabu, 3 Juni 2026. FGD yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tersebut merupakan bagian dari proses penyusunan RIPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2027–2045 yang akan menjadi pedoman pembangunan jangka panjang daerah. Kegiatan dibuka oleh Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Pasaoran Hutabarat. Dalam sambutannya, Jonius menyampaikan bahwa FGD ini bertujuan menghimpun berbagai masukan, data, dan informasi yang valid dari seluruh pemangku kepentingan guna menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif dan implementatif. Menurutnya, Kabupaten Tapanuli Utara memiliki berbagai potensi unggulan yang dapat menjadi peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, melalui penyusunan RIPD, pembangunan daerah diarahkan pada tiga fokus utama, yakni penguatan Tapanuli Utara sebagai sentra pertanian modern, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, serta pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Dalam kesempatan tersebut, Adenan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang telah mengambil langkah strategis dalam menyusun RPID Terpadu sebagai arah pembangunan wilayah di masa mendatang. Menurut Adenan, pembangunan daerah tidak dapat lagi dilakukan secara parsial dan sektoral, melainkan harus direncanakan secara terpadu dengan mempertimbangkan keterkaitan antarsektor serta meningkatkan ekonomi dan daya saing wilayah. “Tidak bisa lagi membangun jalan tanpa melihat kawasan yang dilayani, tidak bisa membangun pariwisata tanpa air minum, sanitasi dan lingkungan yang baik, tidak bisa membangun ekonomi tanpa memperhatikan daya dukung wilayah. Inilah pentingnya pendekatan terpadu,” ujar Adenan. Lebih lanjut, Adenan menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan salah satu instrumen utama dalam mendukung pencapaian Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air, memperkuat konektivitas wilayah, mengurangi kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Adenan juga menegaskan bahwa Kementerian PU memiliki peran sebagai enabler pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk meningkatkan efisiensi investasi pada sektor-sektor produktif sehingga mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam paparannya mengenai arah pengembangan Sumatera Utara dan Tapanuli Utara, Adenan menjelaskan bahwa Kabupaten Tapanuli Utara termasuk kawasan strategis sebagai bagian dari Kawasan Swasembada Pangan-Energi-Air Bukit Barisan Utara sekaligus penyangga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba. “Tapanuli Utara memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai pusat pertumbuhan wilayah melalui penguatan sektor pertanian, pariwisata, energi, serta dukungan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan,” ungkapnya. Adenan juga mengingatkan bahwa pembangunan daerah harus berjalan seiring dengan upaya pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pembangunan infrastruktur perlu diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan dasar, serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang dimiliki daerah. Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi V DPR RI, Musa Rajekshah, menyampaikan dukungannya terhadap penyusunan RIPD sebagai acuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Tapanuli Utara. Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI, Sabam Rajagukguk, memaparkan dukungan pemerintah pusat melalui 22 program prioritas yang diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara. FGD juga menghadirkan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Staf Khusus Bidang Keamanan dan Hukum dari Kementerian Dalam Negeri serta akademisi Prof. Dr. Ir. Manlian Ronald A. Simanjuntak yang memberikan masukan terkait dengan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional melalui penetapan RIPD menjadi peraturan agar dapat menjadi pedoman sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan. Turut hadir mendampingi Kepala BPIW, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah I Benny Hermawan, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II, dan Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sumatera Utara. (Fir)

Baca Selengkapnya