Memuat halaman...

Kepala BPIW Paparkan Program dan Kebutuhan Anggaran Tahun 2027 dalam RDP Komisi V DPR RI

29 Juni 2026

Kepala BPIW dalam RDP bersama Komisi V DPR RI

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Adenan Rasyid, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin, 29 Juni 2026. Rapat tersebut dilaksanakan dalam rangka pendalaman pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027 bagi masing-masing Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

Mengawali rapat, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Pekerjaan Umum yang telah menghadiri RDP tersebut. Pada kesempatan itu, Lasarus menjelaskan bahwa Komisi V DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2027. Selanjutnya, masing-masing Unit Organisasi Eselon I, termasuk BPIW, memaparkan rincian pagu indikatif, kebutuhan anggaran, serta program yang diusulkan dalam RKA-K/L Tahun Anggaran 2027.

Dalam paparannya, Kepala BPIW, Adenan Rasyid, menyampaikan tugas dan fungsi BPIW dalam mendukung perencanaan pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah. BPIW berperan dalam penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan infrastruktur pekerjaan umum, penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW), sinkronisasi program dan anggaran, penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), serta pemantauan dan evaluasi keberfungsian dan kebermanfaatan infrastruktur sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Adenan menjelaskan kegiatan utama BPIW yang meliputi penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW), penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), sinkronisasi program dan anggaran infrastruktur pekerjaan umum, penyusunan kebijakan dan strategi keterpaduan infrastruktur, pemantauan dan evaluasi keberfungsian serta kebermanfaatan infrastruktur, serta pelaksanaan Program Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan.

Adenan juga menyampaikan bahwa usulan program BPIW pada Tahun Anggaran 2027 terdiri atas dua program, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan. Selanjutnya, ia memaparkan pagu indikatif dan kebutuhan anggaran BPIW Tahun Anggaran 2027. BPIW memperoleh pagu indikatif sebesar Rp70.911.663.000, sementara kebutuhan anggaran mencapai Rp233.067.111.000, sehingga masih terdapat kebutuhan anggaran yang belum tertampung sebesar Rp162.155.448.000. Kebutuhan tersebut terdiri atas belanja barang operasional, belanja barang nonoperasional, serta dukungan terhadap Program Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan.

Selain itu, Adenan juga memaparkan target output BPIW Tahun Anggaran 2027 sesuai Surat Pemanfaatan Pagu Indikatif. Target output tersebut meliputi penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur wilayah, penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW), sinkronisasi program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi keberfungsian serta kebermanfaatan infrastruktur, serta pelaksanaan Program Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan sebagai bagian dari dukungan terhadap tema RKP Tahun 2027, yaitu Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri.

Menutup paparannya, Adenan Rasyid berharap pagu indikatif BPIW Tahun Anggaran 2027 dapat menjadi bahan pendalaman pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2027 bersama Komisi V DPR RI.

"Kami mohon arahan dan masukan dari pimpinan serta anggota Komisi V DPR RI dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum yang terintegrasi serta bermanfaat bagi masyarakat," ujar Adenan.

Dalam kesimpulan rapat, Komisi V DPR RI menyampaikan akan mendalami lebih lanjut penjelasan mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan oleh BPIW, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, BPSDM Kementerian PU. Selain itu, Komisi V DPR RI meminta agar penyusunan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2027 pada masing-masing Unit Organisasi Eselon I memprioritaskan saran dan masukan Komisi V DPR RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Fir/Tiara)

#Komisi V DPR RI #RDP #Kepala BPIW

Berita Terkait

Kementerian PU dan Komisi V DPR RI Bahas Kebutuhan Anggaran Kementerian PU Tahun 2027

11 Juni 2026

421

Kementerian PU dan Komisi V DPR RI Bahas Kebutuhan Anggaran Kementerian PU Tahun 2027

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Adenan Rasyid, mendampingi Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, 11 Juni 2026. Raker yang dipimpin Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian PU Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, Lasarus menyampaikan sejumlah catatan strategis, antara lain penguatan konektivitas nasional, optimalisasi pemanfaatan bendungan melalui pembangunan jaringan irigasi, keberlanjutan program Instruksi Jalan Daerah (IJD), dukungan terhadap ketahanan pangan, serta penguatan Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM). Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran Kementerian PU Tahun 2027 mencapai Rp219,81 triliun. Namun, berdasarkan pagu indikatif yang ditetapkan pemerintah melalui surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Kementerian PU memperoleh alokasi sebesar Rp98,47 triliun sehingga masih terdapat kebutuhan anggaran yang belum tertampung sebesar Rp121,34 triliun. Menurut Dody, tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk mendukung pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, jalan dan jembatan, layanan air minum dan sanitasi, penanganan bencana, serta berbagai program infrastruktur yang mendukung pelayanan dasar masyarakat. Dody juga menegaskan pentingnya Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM). Pada Tahun 2027, kebutuhan anggaran IBM mencapai Rp6,32 triliun untuk 16.026 lokasi, sementara pagu yang tersedia baru mampu mengakomodasi sekitar 4.127 lokasi. Program yang mencakup P3-TGAI, Pamsimas, Sanimas, dan pembangunan jembatan gantung tersebut dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal. Komisi V DPR RI memberikan perhatian khusus terhadap keberlanjutan IBM dan mendorong agar program tersebut menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran Kementerian PU Tahun 2027. DPR juga menyoroti kebutuhan pendanaan penanganan pascabencana di Sumatera sebesar Rp10,47 triliun atau sekitar 11 persen dari pagu indikatif Kementerian PU, serta mendorong optimalisasi program IJD, pembangunan jaringan irigasi, dan pelibatan kontraktor daerah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Selain itu, Komisi V DPR RI mengingatkan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal, khususnya di Papua yang mencakup 26 dari 30 daerah tertinggal prioritas nasional. Pada akhir rapat, Komisi V DPR RI menerima pagu indikatif Kementerian PU Tahun 2027 sebesar Rp98,47 triliun serta menyatakan dukungan terhadap upaya Kementerian PU memperjuangkan tambahan anggaran guna memenuhi kebutuhan pendanaan sebesar Rp121,34 triliun untuk mendukung pencapaian target pembangunan infrastruktur Tahun 2027. Turut hadir mendampingi Menteri PU dalam raker tersebut Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, serta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian PU. (Tasya)

Baca Selengkapnya

Raker Komisi V DPR dan Kementerian PU Bahas Evaluasi APBN Tahun 2026 serta Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2025

2 Juni 2026

235

Raker Komisi V DPR dan Kementerian PU Bahas Evaluasi APBN Tahun 2026 serta Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2025

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Adenan Rasyid, mendampingi Menteri PU, Dody Hanggodo, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa, 2 Juni 2026. Raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2026 (hingga Mei 2026) serta Pembahasan Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) I dan II BPK RI Tahun 2025. Dalam pembukaan rapat tersebut, Lasarus mengapresiasi komitmen jajaran Kementerian PU yang aktif memonitor langsung proyek di lapangan. Namun, legislatif juga memberikan catatan kritis mengenai pentingnya perbaikan perencanaan dan tata kelola penganggaran ke depan. Beberapa isu strategis yang menjadi sorotan antara lain mitigasi dampak dinamika fiskal global terhadap harga material konstruksi, keberlanjutan program Instruksi Jalan Daerah (IJD) dengan skema Multi-Years Contract (MYC), optimalisasi bendungan agar segera terkoneksi dengan jaringan irigasi dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), serta penertiban tata kelola pembayaran dari BUMN konstruksi kepada subkontraktor lokal. Menanggapi hal tersebut, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa Kementerian PU terus melakukan akselerasi program melalui penguatan pengendalian mutu (quality assurance/quality control) dan penajaman prioritas secara akuntabel. Dody memaparkan, akibat kebijakan penajaman belanja oleh Kementerian Keuangan untuk mengantisipasi situasi geopolitik dan kurs, Pagu DIPA Kementerian PU TA 2026 disesuaikan dari semula Rp118,50 triliun menjadi Rp106,71 triliun. “Hingga 31 Mei 2026, realisasi keuangan Kementerian PU telah mencapai Rp33,49 triliun atau 31,39 persen, dengan realisasi fisik sebesar 35,71 persen. Kami berkomitmen mengawal proyek strategis yang ditargetkan dapat selesai pada Juli 2026 serta program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ujar Dody. Terkait hasil pemeriksaan BPK RI, Kementerian PU berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan TA 2024. Adapun terhadap 327 rekomendasi BPK RI pada Hapsem I dan II Tahun 2025, Kementerian PU menegaskan seluruhnya telah ditindaklanjuti secara penuh (100%) dan saat ini sedang dalam proses verifikasi akhir oleh BPK dan Inspektorat Jenderal. Turut hadir mendampingi Menteri PU dalam raker tersebut Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti dan jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian PU.(Tasya/Zim)

Baca Selengkapnya

RDP Komisi V DPR RI: BPIW Kawal Pembangunan Infrastruktur PU ke depan agar Outcome Lebih Dirasakan Masyarakat

16 Juli 2025

1081

RDP Komisi V DPR RI: BPIW Kawal Pembangunan Infrastruktur PU ke depan agar Outcome Lebih Dirasakan Masyarakat

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan hari Rabu, 16 Juli 2025 di Jakarta, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Bob Arthur Lombogia menyampaikan rencana kerja dan kebutuhan anggaran BPIW TA 2026. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae. Ridwan Bae membuka rapat dengan menyampaikan pagu indikatif Kementerian PU yakni sebesar Rp70,86 triliun, dimana alokasi pagu indikatif BPIW Tahun 2026 adalah Rp52,87 miliar. Lebih lanjut wakil ketua Komisi V mendorong agar BPIW meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi serta monitoring dan evaluasi keterpaduan pembangunan infrastruktur PU. “BPIW perlu meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi dalam perencanaanya untuk memastikan pembangunan infrastruktur dasar seperti, jalan, jembatan, dan bendungan yang terintegrasi dengan pusat-pusat logistik dan UMKM,” tegas Ridwan Bae. Diharapkan oleh Ridwan Bae bahwa hasil pembangunan kedepannya dapat dirasakan oleh masyarakat yang tidak hanya memberi output tetapi juga memberi outcome atau mempunyai dampak luas. Pada kesempatan yang sama, Bob melaporkan bahwa berdasarkan tugas dan fungsi BPIW, terdapat 6 (enam) kegiatan BPIW yaitu pertama, menyusun Rencana Strategis Kementerian PU 5 Tahunan. Kedua, menyusun dan mereviu RPIW di 38 Provinsi dan kawasan-kawasan strategis sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN). Ketiga, penyelenggaraan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) dan Konsultasi Regional (Konreg) dalam rangka penyusunan rencana kerja tahunan Kementerian PU. Keempat, pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterpaduan pembangunan infrastruktur PU. Kelima, penyusunan laporan kebermanfaatan infrastruktur PU tahunan. Keenam, penyusunan laporan kinerja tahunan Kementerian PU. Lebih lanjut, Bob melaporkan “Kebutuhan anggaran BPIW TA 2026 adalah Rp162.93 miliar. Dengan alokasi pagu indikatif TA 2026 sebesar Rp52.87 miliar, maka masih ada kebutuhan anggaran BPIW TA 2026 yang belum tertampung. Mengingat pagu indikatif seluruhnya merupakan belanja pegawai dan belanja operasional, Bob melaporkan masih terdapat kebutuhan yang belum tertampung yakni Rp110.56 miliar. Selain untuk pemenuhan kekurangan belanja pegawai, kebutuhan ini sangat diperlukan dalam melaksanakan kegiatan utama BPIW,” ujar Bob. Kegiatan utama tersebut sangat penting untuk memenuhi arahan-arahan dari wakil ketua Komisi V DPR RI. “Kami mohon saran, arahan, dan pendapat terhadap rencana kerja BPIW TA 2026 dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur PU yang terintegrasi berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah serta bermanfaat bagi masyarakat di seluruh Indonesia,” harap Bob. Pada sesi pendalaman, Bob juga melaporkan tentang Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) di 38 Provinsi yang saat ini dalam proses finalisasi reviu seiring adanya program-program baru pada RPJMN. Ia menjelaskan bahwa RPIW disusun secara teknokratis dan melalui proses konsultasi serta konsolidasi berbagai aspirasi aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah. “Dalam RPIW, kami mengarahkan infrastruktur apa saja yang akan dibangun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah atau mengejar ketertinggalan daerah. Namun untuk ke arah detail desain, kami akan memberikan rekomendasi dengan menghubungkan unit organisasi yang menangani jika terdapat kebutuhan penyusunan detail desain oleh daerah,” jelas Bob Arthur. Rapat tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Komisi V DPR RI akan mendalami lebih lanjut dan sepakat bahwa dalam penyusunan program dan kegiatan masing-masing unit eselon I pada TA 2026 diprioritaskan antara lain dari hasil kunjungan kerja serta saran dan masukan Komisi V DPR RI. Turut mendampingi Kepala BPIW, Sekretaris BPIW, Benny Hermawan; Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino; Plt. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I, Hasna Widiastuti serta Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto (Fir/Tiara)

Baca Selengkapnya