Memuat halaman...

Kepala BPIW Hadiri Pencanangan Gerakan Nasional Pengembangan RTHB

13 Februari 2026

128

Kepala BPIW Hadiri Pencanangan Gerakan Nasional Pengembangan RTHB

Menko AHY dalam Pencanangan Gerakan Nasional Pengembangan RTHB

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Bob Arthur Lombogia, menghadiri kegiatan Town Hall Meeting dan pencanangan Gerakan Nasional Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Biru (GALANG RTHB) yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Plaza Selatan Tebet Eco Park pada Jumat, 13 Februari 2026.

Kegiatan ini merupakan upaya kolaboratif dalam penyediaan dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau dan Biru (RTHB). Agenda pertemuan meliputi arahan kebijakan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta dialog lintas pemangku kepentingan dalam rangka memperkuat Gerakan Nasional Pengembangan RTHB.

Dalam arahannya, Menko AHY menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari program Presiden Prabowo Subianto melalui Gerakan Indonesia Asri (Aman, Sehat, Resik, Indah).

“Semua warga Indonesia pasti ingin Indonesia semakin ASRI. Mari kita semua mengambil bagian dalam gerakan nasional pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Biru ini,” ujar AHY.

Ia menekankan urgensi pembangunan RTHB di tengah tantangan urbanisasi, perubahan iklim, kebutuhan ruang publik yang semakin mendesak, serta meningkatnya risiko hidrometeorologi. Menurutnya, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Biru (RTB) akan membentuk ekosistem kota yang lebih seimbang.

Manfaat strategis RTHB antara lain meningkatkan ketahanan iklim, menyediakan ruang publik yang sehat dan inklusif, mendukung produktivitas dan ekonomi kreatif, serta memperkuat daya tarik wisata.

Pengembangan RTHB juga sejalan dengan komitmen global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 11.7 dan New Urban Agenda yang menekankan akses universal terhadap ruang publik yang aman dan inklusif sebagai tulang punggung keberlanjutan. Selain itu, mandat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan target minimal 30 persen wilayah kota berupa ruang terbuka, dengan komposisi 20 persen ruang publik dan 10 persen ruang privat.

“Kita berupaya memenuhi amanat undang-undang tersebut dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Ke depan, kita harapkan terwujud kota kreatif berbasis ruang publik, kota pesisir yang tangguh, serta revitalisasi sungai dan danau sebagai ruang publik. Melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan media, target 30 persen RTHB dapat kita capai. Mari kita wujudkan kota yang lebih hijau dan lebih biru,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ossy Dermawan; Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono; Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Didyk Choiroel; Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Nasional BPIW, Zevi Azzaino; serta para pejabat kementerian/lembaga dan kepala daerah yang diundang. (Fir/Tiara)

#BPIW #RTHB #AHY

Berita Terkait

13 April 2026

Kepala BPIW Hadiri Rapat Koordinasi Strategi Mitigasi Dampak Musim Kemarau 2026

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Bob Arthur Lombogia, menghadiri Rapat Koordinasi Strategi Mitigasi dan Penanggulangan Dampak Musim Kemarau Panjang Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air pada Senin, 13 April 2026. Rapat ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas kementerian/lembaga guna mengantisipasi serta meminimalkan dampak musim kemarau panjang, khususnya terhadap ketahanan air dan produksi pangan nasional. Rangkaian kegiatan meliputi pemaparan terkait prediksi musim kemarau tahun 2026, strategi modifikasi cuaca, serta manajemen risiko kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan, yang dilanjutkan dengan diskusi interaktif antar peserta. Plh. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Adenan Rasyid, dalam paparannya menyampaikan potensi dampak musim kemarau panjang yang diperkuat oleh fenomena El Nino, serta menekankan pentingnya rapat koordinasi ini sebagai langkah strategis untuk memastikan kesiapan mitigasi yang terintegrasi. Dalam sesi diskusi, Kepala BPIW menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi musim kemarau panjang. “Koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi musim kemarau panjang. Sinkronisasi antara pengelolaan sumber daya air, pengelola waduk dan bendungan, serta sektor pertanian khususnya dalam penentuan waktu tanam di sentra produksi padi perlu dilakukan secara terencana agar kebutuhan air untuk produksi pangan dapat terpenuhi secara optimal,”ujar Bob. Selain itu, Kepala BPIW juga menyoroti perlunya peningkatan koordinasi dengan para pengelola waduk dan bendungan, termasuk Perum Jasa Tirta I dan II, guna memastikan pengaturan distribusi air dapat mendukung kebutuhan produksi pangan secara optimal. Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini dihadiri oleh berbagai stakeholder terkait, baik dari kementerian/lembaga maupun unit teknis di daerah, termasuk Balai Besar Wilayah Sungai dan Balai Wilayah Sungai (BBWS dan BWS). Rapat koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat langkah kolaboratif dalam menghadapi musim kemarau panjang tahun 2026, sehingga dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan dan ketahanan pangan nasional tetap terjaga. (Fir/Tiara)

Baca Selengkapnya

7 April 2026

Kepala BPIW Dampingi Menteri PU dalam Raker Komisi V DPR RI Evaluasi Infrastruktur Pasca Lebaran

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Bob Arthur Lombogia, mendampingi Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo dan Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Selasa, 7 April 2026. Raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR RI, Lassarus, membahas evaluasi pelaksanaan infrastruktur pasca Lebaran 2026. Dalam rapat tersebut, Komisi V DPR RI bersama Kementerian PU membahas berbagai aspek pelaksanaan infrastruktur selama periode Lebaran, termasuk kesiapan dan pelayanan infrastruktur dalam mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik. Ketua Komisi V DPR RI, dalam arahannya menyampaikan bahwa evaluasi ini penting sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan infrastruktur ke depan. Lassarus juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PU atas kinerjanya dengan keterbatasan anggaran yang ada namun tidak ditemukan kejadian yang menonjol dalam pelaksanaan infrastruktur selama Lebaran Tahun 2026. Ia menegaskan kerusakan jalan merupakan dampak dari lemahnya pembiayaan pada sektor preservasi jalan. “Hendaknya menjadi perhatian serius dari Kementerian Pekerjaan Umum, setidaknya kalau kita tidak bisa membangun baru, kita mampu merawat yang lama. Hal ini merupakan pemenuhan standar pelayanan minimum untuk seluruh jalan yang ada di Indonesia.” ujarnya. Berdasarkan hasil pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi V DPR RI, terdapat sejumlah isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian yaitu, optimalisasi kemantapan infrastruktur jalan dan jembatan untuk memastikan ruas-ruas seluruh jalan nasional berada dalam kondisi prima untuk menghadapi lonjakan volume kendaraan, peningkatan kualitas sarana prasarana pendukung rest area, termasuk manajemen alur kendaraan dan penyediaan air bersih, serta penguatan koordinasi dan integrasi lintas sektoral. Menanggapi hal tersebut, Dody Hanggodo menyampaikan bahwa Kementerian PU terus berupaya meningkatkan kualitas layanan infrastruktur, khususnya pada momen strategis seperti Lebaran. Dalam pemaparannya, Dody menyampaikan pagu anggaran Kementerian PU sebesar RP118,89 triliun, dengan alokasi Rp34,74 tiliun untuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Rp45,59 triliun untuk Direktorat Jenderal Bina Marga, Rp12,04 triliun untuk Direktorat Jenderal Cipta Karya, Rp25,11 triliun untuk Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, serta Rp2,01 triliun untuk Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, BPSDM, BPIW, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU. “Realisasi keuangan pada tanggal 5 April 2026 mencapai Rp15 triliun atau sebesar 12,67 persen dan realisasi fisik sebesar 14,60 persen. Kami sedang melakukan konsolidasi untuk tetap mengalokasikan anggaran pada infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) agar target tetap berjalan dengan baik dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga langkah dan target pembangunan dapat berjalan lebih efisien,” ujar Dody. Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI tersebut juga menghasilkan sejumlah penegasan kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Komisi V DPR RI mewajibkan Kementerian PU untuk melanjutkan percepatan pemulihan infrastruktur di daerah terdampak bencana guna menjamin pemulihan konektivitas dan aktivitas masyarakat. Selain itu, Komisi V DPR RI juga menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi dalam pelaksanaan Instruksi Presiden terkait jaringan irigasi, agar pelaksanaannya tidak diserahkan kepada penyedia jasa tertentu dan tetap terbuka bagi masyarakat. Turut hadir dalam rapat ini, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, Kepala Badan, serta Staf Ahli Menteri di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. (Fir/Tiara)

Baca Selengkapnya

Konreg Program Kementerian PU TA 2027 Resmi Dibuka, Fokus pada Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas

2 April 2026

206

Konreg Program Kementerian PU TA 2027 Resmi Dibuka, Fokus pada Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas

Kementerian Pekerjaan Umum secara resmi memulai rangkaian kegiatan Konsultasi Regional (Konreg) sebagai bagian dari proses perencanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2027. Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid, baik daring maupun luring, pada Kamis, 2 April 2026, bertempat di Auditorium Kementerian PU. Adapun tema yang diangkat pada Konreg tahun 2026 adalah “Pembangunan Infrastruktur PU dalam Rangka Akselerasi Pertumbuhan yang Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri.” Menteri PU Dody Hanggodo dalam sambutannya menekankan untuk melaksanakan agenda konreg ini dengan baik karena hasil konreg akan menjadi masukan dalam Musrenbangnas dan menjadi dasar penyusunan pagu indikatif anggaran 2027. “Seluruh proses perencanaan dan pemrograman ini diarahkan untuk mendukung Asta Cita Presiden, di mana peran Kementerian PU adalah menyediakan infrastruktur dasar yang menopang aktivitas ekonomi dan pelayanan publik” ujarnya. “Dalam penyelenggaraan infrastruktur tahun 2027 agar dipedomani 3 strategi ini, yaitu melanjutkan dukungan infrastruktur dalam sektor swasembada pangan, energi dan air; efisien dalam pembelanjaan infrastruktur dan mendorong pembiayaan yang inovatif; serta memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah” terangnya. Hadir dalam pertemuan ini mewakili Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), yaitu Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Muhammad Rachmat Kaimudin. Dalam paparannya, beliau menyampaikan perlunya mempertimbangkan resiliensi terhadap berbagai tantangan geopolitik. Selain itu beliau menyampaikan bahwa Kemenko IPK senantiasa mengawasi orientasi utama pembangunan pada outcome dan impact, yaitu bagaimana manfaat pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. “Kami juga bersama Kementerian Teknis berupaya mengintegrasikan pembangunan infrastruktur antar sektor, antarpusat dan daerah, serta dari hulu ke hilir. Tantangan utama kita dalam Kementerian Teknis ini tentu adalah bagaimana target-target kita sejalan dan sepaham agar arahnya menjadi selaras” Paparnya. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Bob Arthur Lombogia, dalam laporannya mengatakan bahwa Konsultasi Regional diselenggarakan untuk memastikan keselarasan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur PU dan prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029. “Forum ini akan membahas program dan kegiatan hasil rakorbangwil, rakortekrenbang, serta usulan kegiatan baru dari Pemprov yang selaras dengan prioritas utama bidang PU dalam RPJMN.” Lanjutnya. “Beberapa hal yang perlu dipastikan dalam Konreg ini antara lain Pemenuhan readiness criteria (RC) untuk kegiatan infrastruktur PU, dan komitmen Pemda seperti penyiapan lahan agar konstruksi siap dilaksanakan pada 2027 mendatang” jelasnya. Pembukaan Konreg 2026 dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi penggunaan aplikasi sistem informasi pemrograman (SIPro) guna memastikan pelaksanaan proses input usulan Pemerintah Daerah yang dilakukan pada tanggal 2-7 April 2026. Rangkaian forum ini akan dilanjutkan dengan sesi desk provinsi pada tanggal 13-16 April 2026. Acara ini dihadiri oleh Menteri PU, Wakil Menteri PU, Pejabat Pimpintan Tinggi Madya, Pratama dan Administrator dari Kementerian PU, perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dan Kementerian PPN/ Bappenas. Forum ini juga dihadiri secara daring oleh Bappeda, Bapperida, Bappelitbangda, dan Pemerintah Provinsi dan Kepala Dinas yang membidangi urusan Pekerjaan Umum Provinsi. Selain itu hadir pula jajaran Kepala Balai di Lingkungan Kementerian PU di seluruh Indonesia. (MBA/Tiara)

Baca Selengkapnya