Memuat halaman...

Kementerian PU Dukung Program Strategis Nasional melalui Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pangan Wanam

5 Juli 2026

758

Kementerian PU Dukung Program Strategis Nasional melalui Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pangan Wanam

Ketua Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Bidang Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Adenan Rasyid menghadiri kegiatan Pencanangan Penanaman Padi dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional (PSN) di Wanam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Minggu 5 Juli 2026.

Kegiatan dibuka oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, penanaman padi tersebut merupakan bagian dari dukungan pemerintah terhadap PSN dalam mempercepat pembangunan sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Program ini melibatkan teknologi pertanian modern seperti drone dan alat mesin pertanian, serta difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan petani lokal dan generasi muda Papua. Pemerintah menargetkan peningkatan produksi dan pendapatan petani secara signifikan, bahkan hingga ratusan persen, demi mewujudkan swasembada pangan Indonesia” ujar Amran.

Dengan tema “Rawa Jadi Sawah, Wanam Jadi Masa Depan”, proyeksinya kawasan Wanam menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan produktivitas pertanian serta mewujudkan ketahanan pangan yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Program ini diharapkan mampu mendukung tercapainya swasembada pangan nasional melalui optimalisasi potensi lahan pertanian di wilayah Papua Selatan khususnya Merauke.

Dari bidang pekerjaan umum, untuk mendukung percepatan program ketahanan pangan nasional, Kementerian PU melaksanakan Pembangunan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) di Wanam sebanyak 6 paket pekerjaan pada tahun anggaran 2026, dengan rincian 4 paket sektor Sumber Daya Air (SDA) dan 2 paket sektor Bina Marga (BM).

Pada sektor SDA paket pekerjaan meliputi, Paket Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa pada KSPP Kabupaten Merauke Paket 1 dan 2, serta Paket Pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir Pada KSPP Kabupaten Merauke Paket 1 dan 2. Kemudian dari sektor BM paket pekerjaan meliputi Paket Pembangunan Jalan KSPP Wanam-Muting Segmen I dan II yang dilaksanakan secara Multi Years Contract (MYC).

Melalui sinergi lintas sektor antara Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, Kementerian PU, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan, pemerintah terus mendorong percepatan pelaksanaan Program Strategis Nasional di sektor pertanian. Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan mampu memperkuat kemandirian pangan Indonesia sekaligus memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya para petani.

Turut hadir pada kegiatan tersebut, Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PU, Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw, Direktur Jenderal Bina Marga, Roy Rizali Anwar dan jajaran Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Merauke. (Zim/Tiara)

#BPIWPU #KEPALABPIW #KEMENTERIANPU

Berita Terkait

Dorong Perlindungan Pantura Jawa, Kepala BPIW Hadiri Kick Off Meeting Infrastruktur Pesisir Terpadu

4 Mei 2026

991

Dorong Perlindungan Pantura Jawa, Kepala BPIW Hadiri Kick Off Meeting Infrastruktur Pesisir Terpadu

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Adenan Rasyid, menghadiri rapat koordinasi Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu di Gedung Mina Bahari III, Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pada Senin, 4 Mei 2026. Rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, tersebut membahas percepatan pembangunan dan penanganan infrastruktur perlindungan pesisir secara terpadu di wilayah Pantura Jawa, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2025 tentang Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Dalam arahannya, Menteri Koordinator menyampaikan bahwa Pantura Jawa merupakan kawasan strategis ekonomi nasional yang memiliki potensi besar, namun juga kerentanan tinggi terhadap berbagai risiko lingkungan. Ia memaparkan kondisi pesisir di sejumlah wilayah seperti Cengkareng, Tangerang, Karawang, Citarum, Cirebon, hingga Surabaya yang menghadapi tekanan serius. “Kita harus melindungi Pantura dari berbagai disrupsi. Jika tidak dilakukan langkah-langkah taktis, kondisi ini akan terus memburuk dan berpotensi menimbulkan kerugian jangka panjang,” ujar Agus Harimurti Yudhoyono. Ia menambahkan bahwa penurunan muka tanah yang mencapai 1–20 cm per tahun serta kenaikan muka air laut sekitar 0,8–1,2 cm per tahun telah meningkatkan risiko banjir rob di kawasan pesisir. “Pantura Jawa memiliki potensi besar, tetapi juga sangat rentan. Oleh karena itu, kita membutuhkan infrastruktur perlindungan pesisir yang kuat, terintegrasi, dan berkelanjutan,” ujarnya. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pembangunan tanggul laut Pantura Jawa merupakan langkah strategis yang tidak dapat ditunda. “Pembangunan giant sea wall merupakan program prioritas nasional yang harus segera kita wujudkan bersama, dengan dukungan penuh dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,” tegasnya. Ia juga menekankan bahwa seluruh kebijakan dan keputusan teknis harus didasarkan pada data yang valid serta kajian ilmiah yang terintegrasi. Selain itu, sinergi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Kehadiran Kepala BPIW dalam rapat ini merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan sinergi perencanaan dan pembangunan infrastruktur kewilayahan yang terintegrasi dan berkelanjutan di kawasan Pantura Jawa. Turut hadir Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah II, Airlangga Mardjono, serta perwakilan kementerian/lembaga terkait, antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta pemerintah daerah di wilayah Pantura Jawa. (Fir/Tiara)

Baca Selengkapnya

Penguatan Tata Kelola, BPIW Bahas Komitmen Manajemen Risiko TA 2026

10 Maret 2026

661

Penguatan Tata Kelola, BPIW Bahas Komitmen Manajemen Risiko TA 2026

Dalam rangka penguatan tata kelola organisasi melalui penerapan manajemen risiko, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menggelar rapat pembahasan komitmen manajemen risiko serta identifikasi risiko strategis Unit Pemilik Risiko (UPR) tingkat organisasi (T-1) Tahun Anggaran 2026 pada 10 Maret 2026 di Jakarta. Rapat ini bertujuan untuk menyepakati sekaligus memvalidasi profil risiko yang wajib disusun oleh setiap UPR, mulai dari tingkat organisasi hingga unit kerja. Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia, saat membuka rapat menegaskan bahwa penyusunan profil risiko merupakan bagian penting dari penguatan tata kelola (governance) khususnya dalam menerapkan audit berbasis risiko. Menurutnya, profil risiko harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap pelaksanaan tugas di lingkungan BPIW. “Profil risiko ini harus menyertai semua pelaksanaan tugas BPIW sebagai bentuk integritas sesuai dengan amanat Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR,” ujar Riska. Pada kesempatan tersebut, Kepala Bidang Kepatuhan Intern, Sosilawati, menjelaskan bahwa Sekretariat BPIW bersama dengan Unit Kepatuhan Intern telah memetakan 5 Indikator Kinerja Program (IKP) pada tingkat organisasi BPIW. Kelima indikator tersebut meliputi persentase kinerja keselarasan perencanaan infrastruktur PU, persentase kinerja kesinkronan program infrastruktur PU, persentase kinerja evaluasi kebermanfaatan infrastruktur PU, tingkat kualitas dukungan manajemen kementerian PU dan tugas teknis lainnya di BPIW, dan tingkat keterpaduan pemrogramandan kebermanfaatan pembangunan perkotaan berkelanjutan. Selain itu, Sosilawati juga menyampaikan bahwa dalam penyusunan profil risiko turut memperhatikan berbagai program prioritas yang mendukung kebijakan tematik nasional di wilayah, termasuk program Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) serta arahan khusus terkait peningkatan kebermanfaatan infrastruktur. Menutup kegiatan, Riska berharap seluruh unit kerja di lingkungan BPIW dapat bekerja sama dalam menyusun profil risiko UPR tingkat organisasi dengan baik, sehingga dapat segera divalidasi dan disampaikan kepada Biro Keuangan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko Kementerian (e-PURISK) paling lambat 13 Maret 2026 guna mendukung pencapaian target output organisasi. Rapat ini turut dihadiri oleh Kepala Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, Entatarina Simanjuntak, Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Evaluasi Kinerja, Mangapul Nababan, Kepala Bidang Keterpaduan Program dan Anggaran, Alis Listalatu, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.A, Bernadi Haryawan, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B, Erwin Adhi Setyadhi, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B, Fransisco, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C, Zaldy Sastra, serta Ketua Tim dan Pegawai di lingkungan BPIW. (Mut/MBA/Tiara)

Baca Selengkapnya

Evaluasi Pelaksanaan Penghitungan ICOR Tahun 2025 dan Pembahasan Rencana Perjanjian Kerja Sama PU-BPS Tahun 2026

24 Februari 2026

1660

Evaluasi Pelaksanaan Penghitungan ICOR Tahun 2025 dan Pembahasan Rencana Perjanjian Kerja Sama PU-BPS Tahun 2026

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar rapat Evaluasi Pelaksanaan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) 2025 sekaligus pembahasan persiapan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tahun 2026. Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat pemanfaatan data sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan infrastruktur yang lebih efektif dan terukur. Rapat tersebut membahas hasil penghitungan ICOR tahun 2025 serta arah pengembangan ke depan, baik dari sisi lingkup, metodologi, maupun pemanfaatannya dalam mendukung kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Selain itu, forum ini juga menjadi langkah awal dalam mematangkan rencana kerja sama antara Kementerian PU dan BPS untuk tahun 2026. Rapat dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, yang menegaskan pentingnya penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas pembangunan infrastruktur guna menjaga capaian target ICOR di bawah 6 sebagaimana telah terealisasi pada PKS 2025, serta perlunya pemanfaatan hasil perhitungan ICOR yang dirilis BPS secara periodik sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan pada tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur. “Hal ini sejalan dengan arahan Menteri PU bahwa ICOR menjadi instrumen penting untuk menilai efektivitas investasi infrastruktur yang dilakukan. Hasil analisis ICOR menunjukkan bahwa investasi di bidang Pekerjaan Umum telah berjalan relatif efisien dalam mendorong output dan menciptakan nilai tambah,” ucap Zevi. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Statistik Harga, Windhiarso Ponco Adi, mengatakan bahwa penghitungan ICOR tidak berhenti pada angka semata, melainkan harus mampu menjawab arah kebijakan ke depan. Hasil penghitungan diharapkan dapat diturunkan menjadi rekomendasi yang lebih tajam, seperti identifikasi sektor infrastruktur yang perlu dipercepat, sektor yang membutuhkan inovasi, hingga sektor dengan kontribusi yang relatif terbatas terhadap pertumbuhan ekonomi. “Kami memandang perlu adanya diskusi lebih lanjut terkait aspek-aspek yang menjadi dasar penghitungan ICOR. Saat ini kami juga tengah melakukan pendalaman kajian, sehingga apabila terdapat kebutuhan data yang lebih rinci, baik dari hasil survei maupun FGD dengan para pelaku usaha yang merasakan langsung manfaat infrastruktur, kami harap dapat diinformasikan untuk memperkaya analisis kami,” ucap Windhi. Diskusi juga menekankan bahwa penghitungan ICOR tidak berhenti pada angka semata, melainkan harus mampu menjawab pertanyaan strategis “what next”. Artinya, hasil penghitungan perlu diturunkan menjadi rekomendasi kebijakan yang lebih tajam, seperti identifikasi sektor infrastruktur yang perlu diakselerasi, sektor yang memerlukan inovasi, hingga sektor yang kontribusinya relatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks kelembagaan, disampaikan pula bahwa perluasan lingkup hingga level nasional lintas sektor akan memerlukan dukungan koordinasi yang lebih kuat, termasuk kemungkinan keterlibatan kementerian koordinator. Hal ini penting agar hasil penghitungan tidak hanya bersifat analitis, tetapi juga memiliki daya ungkit dalam implementasi kebijakan lintas sektor. Sebagai penutup, Zevi Azzaino menyampaikan pentingnya penguatan sinergi kelembagaan antara Kementerian PU dan BPS dalam mendukung penyusunan data dan analisis yang semakin komprehensif, melalui diskusi teknis yang lebih mendalam kedepannya serta melibatkan Kementerian dan Lembaga lain agar cakupan penghitungan ICOR dapat lebih meluas. (Mut/Tiara)

Baca Selengkapnya