Kementerian PU Dorong Bali Menjadi SuperHub Pariwisata Indonesia yang Berkelanjutan dan Berketahanan Pangan

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Adenan Rasyid menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Wilayah Bali yang bertempat di Gedung Wisma Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin, 20 Juli 2026. Rakor yang dihadiri oleh sejumlah Menteri dan jajaran Pemerintah Daerah tersebut berfokus pada pengembangan wilayah Bali khususnya sebagai destinasi wisata berkelas dunia melalui pembangunan yang berkelanjutan pada berbagai sektor seperti infrastruktur, pariwisata, konektivitas dan tata ruang.

 

Pada sesi pembukaan rakor, Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan bahwa sektor pariwisata Bali terus menunjukkan kinerja yang positif. Sepanjang tahun 2025, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai lebih dari 7 juta orang, sedangkan wisatawan domestik sekitar 9,3 juta orang. Dengan demikian, total kunjungan wisatawan ke Bali mencapai sekitar 16,3 juta orang atau hampir empat kali lipat dari jumlah penduduk Bali yang berkisar 4,5 juta jiwa. "Data ini menunjukkan tingginya mobilitas dan aktivitas di Bali, baik dari masyarakat lokal maupun wisatawan," ujar Koster.

 

Menurutnya, Bali menyumbang sekitar 45,8 persen dari total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Rata-rata pengeluaran wisatawan asing mencapai 1.522 dolar AS per kunjungan dengan estimasi perputaran ekonomi sektor pariwisata sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp176 triliun, atau setara sekitar 50 persen kontribusi sektor pariwisata nasional.

 

Namun di balik capaian tersebut, Koster mengingatkan bahwa tingginya aktivitas pariwisata juga menghadirkan berbagai tantangan, mulai dari alih fungsi lahan, peningkatan volume sampah, gangguan ekosistem, ancaman terhadap ketersediaan air bersih, hingga kemacetan akibat keterbatasan infrastruktur. Persoalan sosial seperti pelanggaran hukum oleh wisatawan asing, praktik usaha ilegal, dan gangguan keamanan juga menjadi perhatian pemerintah.

 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa pengembangan wilayah Bali harus segera dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan guna menjawab berbagai tantangan yang semakin kompleks.

 

"Destinasi harus terus dikembangkan tapi tidak boleh terkonsentrasi di satu dua kawasan saja karena itu yang akan menambah beban pembangunan, beban atau tekanan terhadap daya dukung yang harusnya tetap tersedia dengan jumlah yang memadai," ungkap AHY saat memberikan arahan.

 

AHY mengatakan, saat ini Bali menghadapi empat persoalan utama, yakni tekanan pariwisata akibat fenomena overtourism dan konsentrasi destinasi yang memicu tekanan terhadap daya dukung wilayah, konektivitas yang belum merata ditandai kemacetan pada koridor selatan dan akses antarwilayah yang belum optimal, penurunan kualitas lingkungan akibat meningkatnya sampah, pencemaran air, dan degradasi kawasan pesisir, serta tata ruang yang belum terkendali akibat alih fungsi lahan dan pemanfaatan ruang yang belum konsisten.

 

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mendorong empat klaster utama pengembangan Bali yang meliputi penguatan infrastruktur dan konektivitas, penataan ruang wilayah, tata kelola lingkungan hidup, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan.

 

“Bali adalah etalase Indonesia di mata dunia. Karena itu, pembangunan Bali tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pariwisata semata, tetapi juga harus menjaga kelestarian lingkungan, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta memastikan tata ruang yang tertib dan berkelanjutan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata,” ujar AHY.

 

Ia menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan Bali sebagai wilayah yang maju, berdaya saing, sekaligus tetap menjaga identitas budaya dan kelestarian alamnya untuk generasi mendatang.

 

Sementara itu, pada sesi diskusi lanjutan, Kepala BPIW, Adenan Rasyid menjelaskan bahwa saat ini aktivitas ekonomi dan pariwisata Bali masih terkonsentrasi di wilayah selatan sehingga menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari kemacetan, tekanan terhadap infrastruktur dasar, hingga ketimpangan pelayanan antarwilayah. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian dan meningkatnya tekanan terhadap lingkungan menjadi tantangan yang harus segera diantisipasi melalui pendekatan pembangunan wilayah yang lebih seimbang.

 

"Pengembangan Bali ke depan tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas infrastruktur untuk mendukung pariwisata, tetapi juga harus mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan penguatan ketahanan pangan. Oleh karena itu, pengembangan wilayah utara dan barat Bali menjadi sangat penting untuk mengurangi ketimpangan pembangunan yang selama ini terpusat di wilayah selatan," ujar Adenan.

 

Salah satu proyek strategis yang menjadi perhatian adalah rencana pembangunan Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi sepanjang 96,84 kilometer yang diharapkan mampu meningkatkan konektivitas wilayah barat dan selatan Bali. Infrastruktur tersebut dinilai akan memperkuat integrasi jaringan transportasi, mempercepat distribusi logistik, serta membuka peluang pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar kawasan pariwisata utama.

 

"Konektivitas menjadi kunci pemerataan pembangunan Bali. Infrastruktur transportasi yang terintegrasi akan membuka akses menuju kawasan-kawasan potensial, meningkatkan daya saing wilayah, sekaligus mendukung distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata bagi masyarakat," tambah Adenan.

 

Lebih lanjut, Adenan menegaskan bahwa pembangunan Bali harus dilaksanakan melalui sinergi lintas sektor dan lintas wilayah agar mampu menjawab tantangan perubahan iklim, pengelolaan sampah, kebutuhan air, serta peningkatan kualitas permukiman dan pelayanan dasar. Dengan pendekatan pembangunan kewilayahan yang terencana dan berkelanjutan, Bali diharapkan tidak hanya menjadi destinasi wisata kelas dunia, tetapi juga wilayah yang tangguh, inklusif, dan berketahanan dalam menghadapi tantangan masa depan.

 

"Bali harus menjadi contoh bagaimana pembangunan infrastruktur dapat mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan dan budaya. Inilah esensi pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan menjadi fokus Kementerian PU dalam mengawal pengembangan Bali ke depan," tutup Adenan.

 

 

Sejumlah Menteri turut hadir dalam rakor tersebut, diantaranya Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN) Ossy Dermawan, serta perwakilan sejumlah Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. (Zim/Tiara)