Memuat halaman...

BPIW Sosialisasikan Permen PU Nomor 13 Tahun 2026 untuk Perkuat Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur

31 Juli 2026

167

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggelar Sosialisasi Peraturan Menteri (Permen) PU Nomor 13 Tahun 2026 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum di Ruang Rapat Lantai 2 BPIW, Jakarta, Jumat, 31 Juli 2026. Sosialisasi ini bertujuan menyamakan pemahaman seluruh unit organisasi terhadap implementasi regulasi baru yang memperkuat proses perencanaan dan pemrograman pengembangan infrastruktur secara terpadu.

Kegiatan yang dipimpin oleh Kepala BPIW, Adenan Rasyid, dihadiri juga oleh jajaran Pejabat Tinggi Pratama di BPIW dan perwakilan seluruh organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum.

Saat membuka acara, Adenan menegaskan bahwa Permen PU Nomor 13 Tahun 2026 menjadi langkah strategis untuk mengembalikan peran BPIW sebagai focal point perencanaan dan pemrograman pengembangan infrastruktur di lingkungan Kementerian PU.

"BPIW harus menjadi focal point yang memastikan setiap usulan program melalui proses pembahasan dan penelaahan terlebih dahulu. Tidak boleh lagi ada kegiatan yang langsung masuk ke sistem penganggaran tanpa melalui proses pembahasan program yang matang," tegas Adenan.

Adenan menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya menghasilkan keluaran fisik, tetapi juga harus dapat diukur kebermanfaatannya untuk mencapai sasaran utama PU 608. Oleh karena itu, BPIW mendapat amanat untuk mengoordinasikan pengukuran kebermanfaatan infrastruktur bersama Badan Pusat Statistik (BPS), unit organisasi terkait, dan akademisi. Selain itu, BPIW telah menyiapkan Rencana Aksi per provinsi sebagai acuan pembangunan lintas sektor serta terus mengembangkan Sistem Informasi Perencanaan (SIPro) sebagai single source of truth yang akan terintegrasi dengan i-eMonitoring, KRISNA, dan SAKTI.

Paparan dilanjutkan oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, yang menjelaskan bahwa Permen PU Nomor 13 Tahun 2026 disusun sebagai pengganti Permen PUPR Nomor 6 Tahun 2022 agar selaras dengan perubahan struktur organisasi Kementerian PU serta memperkuat proses perencanaan melalui RPIW dan Renstra PU, serta proses pemrograman melalui Memorandum Program dan Anggaran (MPA), Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), Konsultasi Regional (Konreg), dan penyusunan Rencana Kerja (Renja).

"Permen ini hadir untuk memperkuat proses perencanaan dan pemrograman agar lebih adaptif terhadap kebutuhan organisasi, sekaligus memberikan kepastian mekanisme dalam penyusunan RPIW, Renstra PU, MPA, Rakorbangwil, Konreg, Renja, hingga pendetailan Data dan Sistem Informasi.” jelas Zevi.

Selanjutnya, Kepala Bidang Keterpaduan Program dan Anggaran Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Alis Listalatu, memaparkan substansi teknis Permen. Salah satu perubahan utama adalah penyesuaian Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) menjadi dokumen perencanaan jangka panjang selama 20 tahun dengan rencana aksi lima tahunan. RPIW juga diperkuat sebagai masukan penyusunan teknokratik RPJMN, Teknokratik Renstra PU, dan RPJMD, dengan melibatkan Unit Organisasi Teknis, Kementerian/Lembaga, Pemda, Badan Usaha, dan Kelompok Masyarakat, ditetapkan oleh Menteri PU, serta ditinjau kembali setiap lima tahun sejak ditetapkan.

"MPA menjadi penghubung antara RPIW dan penyusunan program tahunan sehingga setiap usulan memiliki dasar perencanaan yang jelas, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri hingga proses penganggaran," ujar Alis.

Dalam sesi diskusi, berbagai unit organisasi menyampaikan masukan terhadap implementasi Permen tersebut. Direktorat Jenderal Bina Marga membahas mekanisme Rakorbangwil dan proses Inpres Jalan Daerah (IJD). Direktorat Jenderal Cipta Karya mengusulkan percepatan penyusunan pedoman teknis RPIW sekaligus evaluasi implementasi RPIW yang saat ini baru sekitar 38 persen terealisasi. Direktorat Jenderal Prasarana Strategis menekankan pentingnya pelibatan unit teknis dan kementerian/lembaga mitra sejak awal penyusunan RPIW dan Rakorbangwil.

Sementara itu, Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri (PAKLN) menyoroti perlunya dokumen resmi yang menghubungkan berbagai direktif pemerintah dengan Renstra untuk memudahkan proses pemeriksaan. Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) menyatakan kesiapan menyediakan data DAK Fisik sebagai bahan pemutakhiran MPA, sedangkan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menyampaikan masukan mengenai mekanisme pemutakhiran Renja, usulan yang belum terbahas dalam Konreg, serta proses reviu kegiatan committed.

Menutup kegiatan, BPIW menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan pedoman teknis RPIW, MPA, Rakorbangwil, dan Konreg, memperkuat integrasi SIPro dengan e-Monitoring, KRISNA, dan SAKTI, serta melanjutkan sosialisasi Permen hingga tingkat balai, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah sebagai bagian dari implementasi regulasi di lingkungan Kementerian PU.

Melalui sosialisasi ini, BPIW berharap implementasi Permen PU Nomor 13 Tahun 2026 dapat memperkuat sinergi antar unit organisasi, meningkatkan kualitas perencanaan dan pemrograman infrastruktur, serta mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada manfaat bagi masyarakat. (Tasya/Tiara)

#BPIW #KEMENTERIANPU #INFRASTRUKTUR #PEMBANGUNAN

Berita Terkait

13 Agustus 2026

BPIW Finalisasi SE Pedoman Pengumpulan dan Analisis Data Ketahanan Pangan untuk Seragamkan Penyusunan RPIW

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaksanakan pembahasan finalisasi Rancangan Surat Edaran (SE) Kepala BPIW tentang Pedoman Pengumpulan dan Analisis Data Ketahanan Pangan dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW), di Ruang Rapat Gedung G BPIW, Jakarta, pada Kamis 13 Agustus 2026. Membuka pembahasan, Sekretaris BPIW Riska Rahmadia menyampaikan bahwa penyusunan pedoman telah melalui proses pembahasan hingga memasuki tahap finalisasi. Sebelumnya, laporan pendahuluan telah disusun, sementara substansi pedoman telah dibahas secara teknokratis dan melalui uji publik sebagai bagian dari proses penyempurnaan. Penyusunan pedoman tersebut merupakan tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPIW dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang telah dilaksanakan sejak 2025. Salah satu lingkup kerja sama tersebut adalah dukungan terhadap perwujudan ketahanan pangan. Kerja sama tersebut kemudian menghasilkan materi teknis yang ditindaklanjuti dalam penyusunan Rancangan SE Kepala BPIW tentang Pedoman Pengumpulan dan Analisis Data Ketahanan Pangan dalam Penyusunan RPIW. “Pembahasan finalisasi ini merupakan tahapan penting untuk memastikan rancangan yang telah disusun dapat disempurnakan dan disepakati bersama sebelum diproses lebih lanjut penetapannya,” ujar Riska. Finalisasi SE ini ditujukan untuk menjadi acuan legal bersama dalam pelaksanaan pengumpulan dan analisis data ketahanan pangan. Dengan adanya acuan yang sama, pelaksanaan di seluruh Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Puswil) dapat berjalan secara seragam sehingga menghasilkan keluaran dengan standar yang sama. Lebih lanjut, acuan tersebut akan menjadi panduan bagi tim teknis penyusunan RPIW tematik ketahanan pangan dalam mengawal pelaksanaan pekerjaan oleh tim konsultan. Dengan demikian, proses pengumpulan hingga analisis data dapat dilaksanakan berdasarkan standar dan tata kelola yang sama. Riska menjelaskan, secara teknokratis materi pedoman telah disusun melalui rangkaian pembahasan sebelumnya dan diharapkan telah layak menjadi acuan. Tahap finalisasi internal ini diperlukan untuk memperoleh kesepakatan dari seluruh Puswil sekaligus memastikan substansi yang akan ditetapkan melalui SE dapat diterapkan secara operasional. “Mohon dukungan untuk segera merumuskan finalisasi dan menyepakati, sehingga pedoman ini dapat segera dilegalkan dan digunakan sebagai acuan bersama,” kata Riska. Sementara itu, Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, Komunikasi Publik, dan Data dan Informasi, Ande Akhmad Sanusi, menyampaikan bahwa pembahasan pedoman telah dilakukan beberapa kali dan saat ini telah disiapkan format SE yang berlaku di lingkungan Kementerian PU. Dalam rapat tersebut, Ande juga menyampaikan draf isi pedoman yang akan diproses untuk penetapan sebagai SE Kepala BPIW. Ande menjelaskan, rancangan SE tersebut disusun dengan sistematika yang mengikuti standar produk hukum di lingkungan Kementerian PU, mulai dari latar belakang hingga bagian penutup dan penandatanganan oleh Kepala BPIW. Selanjutnya, Ande memaparkan substansi pedoman dan meminta peserta mencermati satu per satu seluruh kebutuhan data yang tercantum dalam rancangan tersebut. Pedoman tersebut disusun untuk memastikan data ketahanan pangan yang digunakan dalam penyusunan RPIW seragam, valid, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menghasilkan berbagai muatan RPIW, mulai dari arah kebijakan, profil wilayah dan potensi daerah, permasalahan dan isu strategis, skenario pengembangan wilayah, analisis kebutuhan infrastruktur, hingga tahapan dan rencana aksi pengembangan infrastruktur. Melalui finalisasi Rancangan SE ini, BPIW terus memperkuat kualitas perencanaan berbasis data agar penyusunan RPIW dapat dilakukan secara lebih terukur dan konsisten antarwilayah, serta menghasilkan rekomendasi program infrastruktur yang tepat lokasi, tepat kebutuhan, dan tepat kewenangan dalam mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan. Rapat tersebut dihadiri perwakilan dari Sekretariat BPIW, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah I, II, dan III. (Fir/Tiara)

Baca Selengkapnya

Kepala BPIW Wakili Menteri PU Bahas Dukungan Percepatan Pembangunan K-SIGN Rote Ndao

10 Agustus 2026

106

Kepala BPIW Wakili Menteri PU Bahas Dukungan Percepatan Pembangunan K-SIGN Rote Ndao

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Adenan Rasyid, mewakili Menteri PU menghadiri Rapat Koordinasi Rencana Aksi Dukungan Kementerian/Lembaga dalam Percepatan Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta pada Senin, 10 Agustus 2026. Rapat yang diselenggarakan tersebut merupakan bagian dari rangkaian pengawalan program prioritas pangan nasional untuk mendukung swasembada garam sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Popy Rufaidah, menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut merupakan rakor pertama dalam rangkaian pengawalan pembangunan K-SIGN. Sebelumnya, KSP telah melakukan kunjungan lapangan untuk melihat kesiapan kawasan sentra industri garam serta rapat koordinasi di Kupang. “Rakor ini merupakan langkah awal untuk melihat kesiapan kementerian/lembaga yang terlibat dalam pengembangan kawasan swasembada tersebut. Kami berharap program ini dapat berjalan dengan cepat, termasuk penetapan lokasi tahap satu dan tahap dua agar segera dapat dilaksanakan,” ujar Popy. Dalam paparannya, Adenan menyampaikan bahwa Provinsi NTT memiliki potensi strategis sebagai salah satu pilar produksi garam nasional. Namun, pengembangan industri garam masih menghadapi kendala infrastruktur yang berdampak pada produktivitas dan kelancaran distribusi. Disebutkan oleh Adenan, Kementerian PU telah memberikan dukungan melalui pembangunan bangunan bawah Jembatan Gantung Pulau Usu. Kementerian PU juga melakukan preservasi Jalan Papela–Simpang Olafulihaa–Pantebaru dan Simpang Olafulihaa–Baa sepanjang 13,87 kilometer. Selain itu, terdapat usulan penanganan Ruas Jalan Kenamoen–Maoe sepanjang 4 kilometer melalui skema IJD pada 2027. Sementara dari sisi sumber daya air, di sekitar kawasan K-SIGN telah tersedia sejumlah infrastruktur eksisting, antara lain satu bendungan, tiga bendung, satu mata air, 25 embung, dan 53 sumur bor. Namun, dukungan SDA Kementerian PU pada 2026–2029 belum secara khusus diarahkan untuk K-SIGN karena intervensi masih mengikuti fokus kawasan dalam RPJMN dan RPIW. Adenan menekankan perlunya sinkronisasi perencanaan antara Kementerian PU dan kementerian/lembaga terkait agar dukungan infrastruktur dapat diarahkan secara tepat sesuai kebutuhan K-SIGN. “Diperlukan sinergi dan sinkronisasi, khususnya dalam penyelarasan dokumen perencanaan dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendukung. Kementerian PU pada prinsipnya siap mendukung sesuai dengan kewenangan dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan,” jelas Adenan. Rapat koordinasi tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam memperjelas peran, mengidentifikasi hambatan, serta menyepakati rencana aksi dan target waktu percepatan pembangunan K-SIGN. Rapat turut dihadiri perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, PLN, Pemerintah Provinsi NTT, serta Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. (Fir/Tiara)

Baca Selengkapnya

Pembangunan Zona Integritas Jadi Komitmen Bersama BPIW Tingkatkan Kualitas Tata Kelola

4 Agustus 2026

136

Pembangunan Zona Integritas Jadi Komitmen Bersama BPIW Tingkatkan Kualitas Tata Kelola

Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum menggelar Rapat Pembahasan Tahapan Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Ruang Rapat Lantai I Gedung G BPIW, Selasa (4/8). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komitmen organisasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta mendukung pencapaian target kinerja Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BPIW Tahun 2025–2029. Rapat dibuka oleh Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Riska Rahmadia, yang menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan sekadar memenuhi aspek administratif, melainkan menjadi upaya nyata dalam membangun budaya kerja yang berintegritas dan berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi. "Pembangunan Zona Integritas harus dipandang sebagai komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola organisasi. Keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi dan keterlibatan seluruh unit kerja dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan profesional," ujar Riska. Riska juga mengajak seluruh jajaran Sekretariat BPIW untuk menjadikan pembangunan Zona Integritas sebagai momentum memperkuat budaya integritas, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi secara berkelanjutan. Pada kesempatan tersebut, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, hadir sebagai narasumber turut menjelaskan urgensi pembangunan Zona Integritas, dasar hukum, mekanisme pelaksanaan, struktur kelompok kerja (Pokja), hingga pengalaman pelaksanaan Zona Integritas di lingkungan Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (Puswilnas). Zevi menjelaskan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan salah satu instrumen penting dalam reformasi birokrasi yang bertujuan mewujudkan unit kerja yang berintegritas, bebas dari korupsi, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik yang prima secara berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). "Penguatan Zona Integritas merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola organisasi melalui penguatan kepatuhan intern. Dengan demikian, pembangunan ZI menjadi instrumen strategis dalam mendukung pencapaian target Renstra BPIW." Lebih lanjut, Zevi menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas membutuhkan keterlibatan seluruh unsur organisasi melalui enam area pengungkit, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Keenam area tersebut menjadi fondasi dalam membangun budaya organisasi yang berintegritas dan berkinerja tinggi. "Zona Integritas bukan hanya menjadi tanggung jawab satu unit kerja, melainkan memerlukan komitmen kolektif seluruh pegawai agar proses pembangunan dapat berjalan secara konsisten dan memenuhi standar penilaian menuju predikat WBK maupun WBBM." Ia juga menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas harus dilaksanakan secara berkesinambungan melalui penguatan komitmen organisasi, pembentukan kelompok kerja, pendampingan, evaluasi, hingga pemenuhan seluruh indikator penilaian. Pengalaman Puswilnas menunjukkan bahwa hasil evaluasi menjadi bahan penting untuk melakukan penyempurnaan pada aspek-aspek yang masih memerlukan penguatan, khususnya penataan tata laksana dan penguatan akuntabilitas. "Pembangunan Zona Integritas merupakan proses perbaikan berkelanjutan. Hasil evaluasi harus dimanfaatkan sebagai dasar untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan setiap unit kerja semakin siap menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi." Tutup Zevi Melalui rapat ini, diharapkan seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat BPIW memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya pembangunan Zona Integritas serta mampu mengimplementasikannya secara konsisten sebagai bagian dari penguatan reformasi birokrasi. Langkah tersebut juga sejalan dengan komitmen BPIW dalam mewujudkan organisasi yang profesional, berintegritas, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik guna mendukung tercapainya target-target strategis pembangunan infrastruktur wilayah.(Zim/Tiara)

Baca Selengkapnya