Memuat halaman...

BPIW Sosialisasikan Permen PU Nomor 13 Tahun 2026, Tegaskan Peran sebagai Focal Point Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran Infrastruktur

24 Juli 2026

356

BPIW Sosialisasikan Permen PU Nomor 13 Tahun 2026, Tegaskan Peran sebagai Focal Point Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran Infrastruktur

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Menteri PU Nomor 13 Tahun 2026 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum pada Jumat (24/7/) di Ruang Rapat Lantai 2, Gedung BPIW, Jakarta. Kegiatan ini bertujuan menyamakan pemahaman seluruh unit kerja terkait alur dan substansi perencanaan serta pemrograman pengembangan infrastruktur pekerjaan umum.

Sosialisasi dipimpin oleh Kepala BPIW, Adenan Rasyid yang dalam arahannya, menegaskan bahwa Peraturan Menteri PU Nomor 13 Tahun 2026 merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran BPIW dalam mengawal keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum berbasis pendekatan pengembangan wilayah, mulai dari perencanaan, pemrograman, hingga penganggaran.

“Melalui Permen PU Nomor 13 Tahun 2026, BPIW berperan sebagai focal point atau palang pintu perencanaan, pemrograman, dan penganggaran infrastruktur pekerjaan umum. Peran ini penting untuk memastikan setiap pembangunan infrastruktur saling terintegrasi dan memberikan manfaat optimal bagi pengembangan wilayah,” ujar Adenan.

Adenan menjelaskan, Permen PU Nomor 13 Tahun 2026 yang telah disahkan pada 1 Juli 2026 terdiri atas 6 bab dan 44 pasal. Regulasi ini menggantikan Permen PUPR Nomor 6 Tahun 2022 yang dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi Kementerian PU saat ini.

Lebih lanjut, Permen 13/2026 juga mengatur penguatan tata kelola data dan informasi melalui Sistem Informasi Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PU (SIPro) yang terhubung dengan sistem informasi sejenis di masing-masing unit organisasi teknis. Sistem ini diharapkan mampu mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan berbasis data.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (Puswilnas), Zevi Azzaino menyampaikan salah satu penguatan utama dalam Permen ini adalah penegasan peran BPIW dalam mengawal proses pembangunan secara menyeluruh, mulai dari penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW), Memorandum Program dan Anggaran (MPA), pelaksanaan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), Konsultasi Regional (Konreg), hingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan penganggaran melalui DIPA.

"Perubahan regulasi ini tidak sekadar menggantikan Permen PUPR Nomor 6 Tahun 2022, tetapi juga menghadirkan penguatan peran kelembagaan, mekanisme kerja, dan tata kelola pengembangan infrastruktur yang lebih komprehensif."

Ia menambahkan, bahwa Permen 13/2026 menjadi instrumen penting untuk memastikan kesinambungan antara perencanaan jangka panjang, target pembangunan nasional, dan implementasi program tahunan. RPIW yang sebelumnya berlaku selama 10 tahun kini diperpanjang menjadi 20 tahun dan menjadi masukan dalam penyusunan teknokratik RPJMN, Renstra PU, serta RPJMD.

Selain itu, penyusunan MPA untuk periode lima tahunan dengan pemutakhiran setiap tahun akan menjadi instrumen utama dalam menjaga konsistensi pelaksanaan program dan penganggaran infrastruktur.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh jajaran BPIW memiliki pemahaman yang sama terhadap substansi Permen PU Nomor 13 Tahun 2026 sehingga implementasinya dapat berjalan efektif dan mendukung terwujudnya pembangunan infrastruktur yang terpadu, berkelanjutan, dan berorientasi pada pengembangan wilayah.

Turut hadir pada rapat ini, Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I, Benny Hermawan, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II, Airlangga Mardjono, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III, Pranoto, serta seluruh Pejabat Administrator dan perwakilan seluruh unit kerja di BPIW.(Zim/Tiara)

#BPIW #RPIW #PERATURAN MENTERI

Berita Terkait

10 Agustus 2026

Kepala BPIW Wakili Menteri PU Bahas Dukungan Percepatan Pembangunan K-SIGN Rote Ndao

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Adenan Rasyid, mewakili Menteri PU menghadiri Rapat Koordinasi Rencana Aksi Dukungan Kementerian/Lembaga dalam Percepatan Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta pada Senin, 10 Agustus 2026. Rapat yang diselenggarakan tersebut merupakan bagian dari rangkaian pengawalan program prioritas pangan nasional untuk mendukung swasembada garam sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Popy Rufaidah, menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut merupakan rakor pertama dalam rangkaian pengawalan pembangunan K-SIGN. Sebelumnya, KSP telah melakukan kunjungan lapangan untuk melihat kesiapan kawasan sentra industri garam serta rapat koordinasi di Kupang. “Rakor ini merupakan langkah awal untuk melihat kesiapan kementerian/lembaga yang terlibat dalam pengembangan kawasan swasembada tersebut. Kami berharap program ini dapat berjalan dengan cepat, termasuk penetapan lokasi tahap satu dan tahap dua agar segera dapat dilaksanakan,” ujar Popy. Dalam paparannya, Adenan menyampaikan bahwa Provinsi NTT memiliki potensi strategis sebagai salah satu pilar produksi garam nasional. Namun, pengembangan industri garam masih menghadapi kendala infrastruktur yang berdampak pada produktivitas dan kelancaran distribusi. Disebutkan oleh Adenan, Kementerian PU telah memberikan dukungan melalui pembangunan bangunan bawah Jembatan Gantung Pulau Usu. Kementerian PU juga melakukan preservasi Jalan Papela–Simpang Olafulihaa–Pantebaru dan Simpang Olafulihaa–Baa sepanjang 13,87 kilometer. Selain itu, terdapat usulan penanganan Ruas Jalan Kenamoen–Maoe sepanjang 4 kilometer melalui skema IJD pada 2027. Sementara dari sisi sumber daya air, di sekitar kawasan K-SIGN telah tersedia sejumlah infrastruktur eksisting, antara lain satu bendungan, tiga bendung, satu mata air, 25 embung, dan 53 sumur bor. Namun, dukungan SDA Kementerian PU pada 2026–2029 belum secara khusus diarahkan untuk K-SIGN karena intervensi masih mengikuti fokus kawasan dalam RPJMN dan RPIW. Adenan menekankan perlunya sinkronisasi perencanaan antara Kementerian PU dan kementerian/lembaga terkait agar dukungan infrastruktur dapat diarahkan secara tepat sesuai kebutuhan K-SIGN. “Diperlukan sinergi dan sinkronisasi, khususnya dalam penyelarasan dokumen perencanaan dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendukung. Kementerian PU pada prinsipnya siap mendukung sesuai dengan kewenangan dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan,” jelas Adenan. Rapat koordinasi tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam memperjelas peran, mengidentifikasi hambatan, serta menyepakati rencana aksi dan target waktu percepatan pembangunan K-SIGN. Rapat turut dihadiri perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, PLN, Pemerintah Provinsi NTT, serta Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. (Fir/Tiara)

Baca Selengkapnya

Pembangunan Zona Integritas Jadi Komitmen Bersama BPIW Tingkatkan Kualitas Tata Kelola

4 Agustus 2026

127

Pembangunan Zona Integritas Jadi Komitmen Bersama BPIW Tingkatkan Kualitas Tata Kelola

Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum menggelar Rapat Pembahasan Tahapan Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Ruang Rapat Lantai I Gedung G BPIW, Selasa (4/8). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komitmen organisasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta mendukung pencapaian target kinerja Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BPIW Tahun 2025–2029. Rapat dibuka oleh Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Riska Rahmadia, yang menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan sekadar memenuhi aspek administratif, melainkan menjadi upaya nyata dalam membangun budaya kerja yang berintegritas dan berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi. "Pembangunan Zona Integritas harus dipandang sebagai komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola organisasi. Keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi dan keterlibatan seluruh unit kerja dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan profesional," ujar Riska. Riska juga mengajak seluruh jajaran Sekretariat BPIW untuk menjadikan pembangunan Zona Integritas sebagai momentum memperkuat budaya integritas, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi secara berkelanjutan. Pada kesempatan tersebut, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, hadir sebagai narasumber turut menjelaskan urgensi pembangunan Zona Integritas, dasar hukum, mekanisme pelaksanaan, struktur kelompok kerja (Pokja), hingga pengalaman pelaksanaan Zona Integritas di lingkungan Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (Puswilnas). Zevi menjelaskan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan salah satu instrumen penting dalam reformasi birokrasi yang bertujuan mewujudkan unit kerja yang berintegritas, bebas dari korupsi, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik yang prima secara berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). "Penguatan Zona Integritas merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola organisasi melalui penguatan kepatuhan intern. Dengan demikian, pembangunan ZI menjadi instrumen strategis dalam mendukung pencapaian target Renstra BPIW." Lebih lanjut, Zevi menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas membutuhkan keterlibatan seluruh unsur organisasi melalui enam area pengungkit, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Keenam area tersebut menjadi fondasi dalam membangun budaya organisasi yang berintegritas dan berkinerja tinggi. "Zona Integritas bukan hanya menjadi tanggung jawab satu unit kerja, melainkan memerlukan komitmen kolektif seluruh pegawai agar proses pembangunan dapat berjalan secara konsisten dan memenuhi standar penilaian menuju predikat WBK maupun WBBM." Ia juga menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas harus dilaksanakan secara berkesinambungan melalui penguatan komitmen organisasi, pembentukan kelompok kerja, pendampingan, evaluasi, hingga pemenuhan seluruh indikator penilaian. Pengalaman Puswilnas menunjukkan bahwa hasil evaluasi menjadi bahan penting untuk melakukan penyempurnaan pada aspek-aspek yang masih memerlukan penguatan, khususnya penataan tata laksana dan penguatan akuntabilitas. "Pembangunan Zona Integritas merupakan proses perbaikan berkelanjutan. Hasil evaluasi harus dimanfaatkan sebagai dasar untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan setiap unit kerja semakin siap menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi." Tutup Zevi Melalui rapat ini, diharapkan seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat BPIW memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya pembangunan Zona Integritas serta mampu mengimplementasikannya secara konsisten sebagai bagian dari penguatan reformasi birokrasi. Langkah tersebut juga sejalan dengan komitmen BPIW dalam mewujudkan organisasi yang profesional, berintegritas, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik guna mendukung tercapainya target-target strategis pembangunan infrastruktur wilayah.(Zim/Tiara)

Baca Selengkapnya

BPIW dan ASPI Perkuat Sinergi Pemerintah dan Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Infrastruktur Wilayah

31 Juli 2026

118

BPIW dan ASPI Perkuat Sinergi Pemerintah dan Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggelar rapat pembahasan potensi kolaborasi dengan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) dalam mendukung pengembangan infrastruktur wilayah. Pembahasan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Lantai 1 Gedung G BPIW, Jakarta, pada Jumat 31 Juli 2026. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan audiensi dan kerja sama yang disampaikan ASPI kepada BPIW sebelumnya. Permohonan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam mendukung pengembangan wilayah yang berkelanjutan, sekaligus membahas isu-isu strategis pengembangan infrastruktur wilayah dan peluang kolaborasi kedua pihak. Rapat dipimpin oleh Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia. Dalam pertemuan tersebut, Riska memperkenalkan BPIW sebagai think tank Kementerian PU yang memiliki tugas mengintegrasikan pembangunan infrastruktur PU berbasis pengembangan wilayah melalui sinkronisasi perencanaan dan pemrograman yang diperkuat dengan pelaksanaan evaluasi kebermanfaatan infrastruktur. Riska menjelaskan bahwa dinamika kebutuhan perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah turut meningkatkan kebutuhan terhadap dukungan sumberdaya termasuk sumber daya manusia. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya tersebut mendorong pentingnya kolaborasi dengan berbagai organisasi dan institusi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPIW. Sementara itu, Sekretaris ASPI, Prof. Dr-Ing. Wiwandari Handayani menyampaikan bahwa ASPI merupakan organisasi yang mewadahi program studi perencanaan wilayah dan kota serta program studi terkait di Indonesia. ASPI berperan sebagai wadah kolaborasi antarperguruan tinggi dalam pengembangan pendidikan perencanaan, peningkatan kapasitas akademik, serta penguatan jejaring dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan. Dalam kesempatan tersebut, ASPI menawarkan sejumlah peluang kolaborasi dengan BPIW, antara lain penyusunan kajian dan penelitian untuk mendukung kebijakan pengembangan infrastruktur wilayah, penyelenggaraan seminar, forum ilmiah, workshop, dan capacity building, pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang perencanaan, publikasi ilmiah, pengembangan kurikulum dan materi pembelajaran, serta pertukaran tenaga ahli, akademisi, dan praktisi. Menanggapi peluang tersebut, Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, Komunikasi Publik, dan Data dan Teknologi Informasi, Ande Akhmad Sanusi menyampaikan bahwa ruang lingkup kolaborasi perlu diselaraskan dengan tugas dan fungsi BPIW. Kerja sama diarahkan pada kegiatan yang secara langsung mendukung pengembangan infrastruktur wilayah, antara lain perencanaan melalui Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) dan Rencana Strategis (Renstra), pemrograman, penghitungan sasaran utama PU608, serta manajemen risiko. Berdasarkan hasil pembahasan, BPIW dan ASPI sepakat melakukan tindak lanjut melalui identifikasi program kerja BPIW yang berpotensi dikolaborasikan dengan ASPI sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara BPIW dan ASPI dalam meningkatkan kualitas perencanaan serta mendukung pengembangan infrastruktur wilayah yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. (Fir/Tiara)

Baca Selengkapnya