Memuat halaman...

BPIW Perkuat Penerapan Manajemen Risiko dan Pencegahan Perjudian Daring

24 Juli 2026

200

BPIW Perkuat Penerapan Manajemen Risiko dan Pencegahan Perjudian Daring

Kepala BPIW dalam Rapat Manajemen Risiko dan Pencegahan Perjudian Daring

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat komitmen dalam menjaga integritas aparatur melalui sosialisasi Memorandum Menteri PU tentang pencegahan dan penanganan perjudian daring di lingkungan Kementerian PU. Sosialisasi tersebut dilaksanakan bersamaan dengan rapat pemantauan Manajemen Risiko UPR T-1 BPIW di Ruang Rapat Lantai 2 BPIW, Jakarta, Jumat 24 Juli 2026.

Rapat dipimpin oleh Kepala BPIW, Adenan Rasyid, dan dihadiri oleh Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia, para Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I, II, dan III, serta seluruh pegawai di lingkungan BPIW.

Dalam arahannya, Adenan menegaskan bahwa seluruh jajaran BPIW wajib menindaklanjuti Memorandum Menteri PU dengan memperkuat pembinaan kepada seluruh pegawai sebagai langkah nyata mencegah keterlibatan dalam praktik perjudian daring.

"Menindaklanjuti Memorandum Bapak Menteri PU terkait dengan pencegahan dan penanganan perjudian daring, kita sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh jajaran di BPIW. Saya meminta agar seluruh pimpinan dapat melakukan pembinaan secara berjenjang kepada pegawai di unit kerja masing-masing. Mari kita bersama-sama menjaga integritas dan profesionalisme, serta bijak dalam menggunakan media sosial," ujar Adenan.

Adenan menegaskan bahwa pembinaan harus dilaksanakan secara berjenjang oleh seluruh pimpinan unit kerja. Pelaksanaan pembinaan tersebut selanjutnya akan dilaporkan sesuai arahan Menteri PU sebagai bentuk komitmen dalam mendukung terciptanya lingkungan kerja yang bersih, profesional, dan berintegritas. Seluruh pegawai juga diimbau untuk menjauhi segala bentuk praktik perjudian daring serta menggunakan media sosial secara bijaksana sebagai bagian dari upaya menjaga nama baik institusi.

Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia, menambahkan bahwa penguatan integritas organisasi juga didukung melalui penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara berkelanjutan. Pemantauan penerapan manajemen risiko dilaksanakan setiap semester, dengan hasil pemantauan Semester I Tahun 2026 akan disampaikan kepada Komite Manajemen Risiko Kementerian PU paling lambat 31 Juli 2026.

Dalam kesempatan yang sama, rapat juga membahas perkembangan penerapan Manajemen Risiko UPR T-1 BPIW. Kepala BPIW menekankan pentingnya pengelolaan risiko yang mampu menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Identifikasi risiko diharapkan mencakup berbagai potensi yang berkaitan dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM), media, maupun pemangku kepentingan lainnya, disertai strategi mitigasi yang tepat.

Adenan juga menyampaikan target peningkatan nilai Manajemen Risiko UPR T-1 hingga mencapai Level 4. Untuk mewujudkan target tersebut, setiap unit diminta memperkuat komponen penilaian dengan bobot terbesar serta mengevaluasi penyebab masih rendahnya capaian pada beberapa aspek.

Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat efektivitas penerapan manajemen risiko BPIW memperoleh nilai 73,78 pada 2023, meningkat menjadi 74,65 pada 2024, dan menjadi 55 pada 2025. Penurunan nilai tersebut dipengaruhi oleh penerapan regulasi baru serta kebutuhan bukti dukung yang lebih komprehensif.

Saat ini BPIW memiliki 12 Pernyataan Risiko Tingkat 1 (UPR T-1) yang masing-masing telah dilengkapi Rencana Tindak Pengendalian (RTP). Penguatan substansi dilakukan melalui pengambilan keputusan berbasis risiko, peningkatan komunikasi dan konsultasi manajemen risiko, serta pemanfaatan profil risiko sebagai dasar penyusunan kebijakan, perencanaan kegiatan, dan proses bisnis organisasi. Setiap unit juga didorong melakukan pemantauan secara berkala serta mendokumentasikan pembahasan risiko dalam notulensi maupun keputusan rapat.

Melalui kegiatan ini, BPIW menegaskan komitmennya untuk tidak hanya memperkuat penerapan manajemen risiko, tetapi juga membangun budaya kerja yang berintegritas dengan mencegah dan menangani praktik perjudian daring di lingkungan Kementerian PU. Penguatan pengendalian internal, pembinaan pegawai, dan peningkatan kesadaran terhadap integritas diharapkan mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta pelaksanaan tugas Kementerian PU yang akuntabel. (Tasya/Tiara)

#Manajemen Risiko #Kepala BPIW #Memorandum #BPIW #KemenPU

Berita Terkait

Hadiri Konsinyasi Reviu Profil Risiko UPR T-2, Kepala BPIW Berharap Pelaksanaan Manajemen Risiko meningkat di Level “Managed”

2 Mei 2024

1210

Hadiri Konsinyasi Reviu Profil Risiko UPR T-2, Kepala BPIW Berharap Pelaksanaan Manajemen Risiko meningkat di Level “Managed”

BPIW Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional menggelar Konsinyasi Reviu Profil Risiko Unit Pemilik Risiko UPR T-2 dalam Rangka Peningkatan Penerapan Manajemen Risiko. Konsinyasi Reviu Profil Risiko tersebut dilaksanakan di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Barat, di Kota Bandung, pada 2 dan 3 Mei 2024. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk penajaman terkait Profil Risiko UPR T-2 di Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Tahun Anggaran (TA) 2024. Kegiatan tersebut juga dihadiri pejabat BPIW antara lain Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, Sekretaris BPIW, Benny Hermawan, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Boby Ali Azhari, dan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III, Pranoto. Saat membuka kegiatan konsinyasi tersebut pada Kamis 2 Mei 2024, Kepala BPIW Kementerian PUPR, Yudha Mediawan berharap pelaksanaan Manajemen Risiko dapat terus ditingkatkan hingga mendapat nilai yang maksimal. Lebih lanjut Yudha menjelaskan bahwa evaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko tingkat unit kerja di lingkungan BPIW telah dilakukan untuk periode penerapan tahun 2023. Hasil evaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko BPIW meningkat dibanding hasil di tahun 2022. “Saya mengapresiasi nilai yang cukup baik ini. Tahun 2024 ini kita targetkan mendapat nilai minimal 75 untuk meningkat menjadi level 4 (managed),” ucapnya. Level Managed merupakan tingkatan dimana penerapan Manajemen Risiko dinilai telah efektif mendukung pencapaian tujuan organisasi, serta sudah dilaksanakan secara menyeluruh dan terstruktur. Beberapa hal yang perlu dilaksanakan untuk mencapai level 4 adalah keterlibatan pemilik risiko yakni pimpinan unit kerja/para pejabat pimpinan tinggi pratama di seluruh tahapan Manajemen Risiko, terutama rapat penyusunan profil risiko dan pembahasan pemantauan pelaksanaannya. Penerapan manajemen risiko diukur dengan bukti dukung implementasi melalui dokumentasi seluruh tahapan manajemen risiko, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi. Dokumentasi agar dituangkan dalam bentuk tertulis, misal membuat minute of meeting, atau lebih baik lagi jika menyusun Nota Dinas dari pimpinan unit kerja ke pejabat dan para pegawai perihal implementasi Manajemen Risiko di unit kerjanya. Pada tahap perencanaan kegiatan, perlu dilakukan identifikasi risiko yang dapat dituangkan pada dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan profil risiko tahunan. Proses manajamen risiko yang melekat pada keseluruhan kegiatan yang dilakukan, diperlukan dalam rangka menjaga keluaran pekerjaan sehingga capaian organisasi tidak terganggu. Rencana kerja terkait implementasi manajemen risiko selanjutnya adalah target 90% pejabat dan pegawai sudah mengikuti pelatihan/workshop/pembekalan terkait Manajemen Risiko. Selain itu, perlu terus ditingkatkan mengenai pemahaman substansi dalam penyusunan profil risiko, terutama dalam analisis risiko untuk menilai dampak dan kemungkinan risiko. Perlu dilakukan berbasis database atau history kejadian yang valid. “Sistem informasi Manajemen Risiko di Tingkat Kementerian harus kita dorong untuk segera diselesaikan karena adanya urgensi digitalisasi manajemen risiko. Kemudian pengisian survei internal agar tidak perlu diarahkan, karena dengan pelaksanaan Manajemen Risiko yang baik, maka para pegawai akan memberikan penilaian baik dengan sendirinya,” pesan Kepala BPIW sebelum mengakhiri sambutan. (Hen/Tiara)

Baca Selengkapnya

Penyusunan Profil Risiko BPIW TA 2024 Wujudkan Tata Kelola Organisasi yang Lebih Baik di Lingkungan BPIW

22 Maret 2024

727

Penyusunan Profil Risiko BPIW TA 2024 Wujudkan Tata Kelola Organisasi yang Lebih Baik di Lingkungan BPIW

Dalam rangka upaya memitigasi risiko-risiko yang mampu menghambat pencapaian tujuan, sasaran, dan target organisasi, Badan Pengembangan Infrastruktrur Wilayah (BPIW) menggelar rapat Penyusunan Profil Risiko di Lingkungan BPIW di Kantor BPIW pada Jumat, 22 Maret 2024. Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Benny Hermawan memaparkan Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan BPIW untuk tahun 2024. “Manajemen risiko berfungsi sebagai pertimbangan bahwa suatu organisasi akan menghadapi masa-masa ketidakpastian dalam pelaksanaan kegiatannya, oleh karena itu, dianggap penting untuk bisa mengidentifikasi serta memetakan risiko atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BPIW pada tahun mendatang khususnya pada tahun 2024,” ujar Benny Hermawan. Dijelaskan oleh Benny Hermawan saat ini BPIW telah menyiapkan usulan profil risiko untuk Tahun 2024 yang terdiri dari enam pernyataan risiko yang meliputi : (1) Ketidaksesuaian kualitas dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Jangka Panjang (RPIJP), (2) Dokumen RPIW belum dijadikan acuan didalam proses penyusunan dokumen perencanaan teknis Jangka Menengah Unor di Kementerian PUPR, (3) Hasil Rakorbangwil tidak diakomodir dalam forum pemrograman di Kementerian PUPR. Selanjutnya, (4) Tersedianya sistem pendukung pengambilan kebijakan berbasis spasial, (5) Tercapaian Integrasi Program PUPR di Kantong-Kantong Kemiskinan masih rendah, serta (6) Pengadaan Barang dan Jasa tidak sesuai ketentuan. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Yudha Mediawan memberikan apresiasi kepada Sekretariat BPIW dan Bidang Kepatuhan Intern Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional yang telah menyiapkan usulan Profil Risiko UPR T-1. Yudha Mediawan menyampaikan agar Profil Risiko yang telah disampaikan agar dilakukan penajaman terutama digitalisasi pada proses perencanaan dan pemrograman yang dapat dimulai pelaksanaannya di tahun 2024. “Profil Risiko baiknya dibuat simple agar inovasi pengendalian yang disusun lebih doable dan dapat bermanfaat bagi keberlangsungan organisasi. Selain itu, segera kita bentuk tim satgas lintas Unit Kerja, yang dipimpin oleh Bapak Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR WIlyah III, untuk mulai menyusun konsep aplikasi perencanaan dan pemrograman terintegrasi dimana menggabungkan SIPRO, SiKonreg dan e-Monitoring,” jelas Yudha Mediawan. Selain itu, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III, Pranoto menambahkan bahwa penggabungan tiga Aplikasi Perencanaan dan Pemrograman yang sukses membutuhkan (1) Keseragaman struktur data, (2) Proses Bisnis antar aplikasi yang clear, serta (3) reward dan punishment serta regulasi jelas. Kegiatan Penyusunan Profil Risiko di lingkungan BPIW dihadiri oleh Kepala Pusat Pengembangan Wilayah Nasional (Kapusnas) BPIW, Zevi Azzaino, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II BPIW, Melva Eryani Marpaung, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III BPIW, Pranoto, serta jajaran pejabat administrator di lingkungan BPIW. (Hen/Tiara)

Baca Selengkapnya

BPIW Lakukan Gerakan Kepatuhan dan Workshop Pengembangan Kompetensi Manajemen Risiko

21 Maret 2023

5265

BPIW Lakukan Gerakan Kepatuhan dan Workshop Pengembangan Kompetensi Manajemen Risiko

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar Gerakan Kepatuhan BPIW dan Workshop Pengembangan Kompetensi Manajemen Risiko, di Jakarta Pusat pada 20 dan 21 Maret 2023. Kegiatan ini sebagai bagian dari penguatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Saat membuka kegiatan tersebut, Senin, 20 Maret 2023, Kepala BPIW Rachman Arief Dienaputra mengatakan Gerakan Kepatuhan kali ini harus dijadikan momentum untuk lebih meningkatkan kepatuhan yang dilaksanakan secara konsisten sepanjang waktu. Ia berharap kepatuhan itu tercermin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dikatakannya juga bahwa Gerakan Kepatuhan juga merupakan bagian dari internalisasi untuk mewujudkan komitmen bersama dalam penyelenggaraan kepatuhan intern, pelaksanaan manajemen risiko, serta pembangunan zona integritas di BPIW. Dikatakannya juga bahwa melalui workshop Pengembangan Kompetensi Manajemen Risiko diharapkan akan didapatkan pemahaman yang benar dalam mengidentifikasi risiko dan merumuskan inovasi-inovasi pengendalian yang sesuai dan dapat menerapkannya dalam tugas dan fungsi masing-masing. Saat melaporkan kegiatan itu, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Zevi Azzaino menjelaskan Gerakan Kepatuhan pada tahun ini akan berfokus pada penguatan budaya sadar risiko, peningkatan kepatuhan intern, dan persiapan pembangunan zona integritas, dan merupakan upaya penguatan dari Bulan Kepatuhan tahun 2022 yang lalu. Selain kegiatan dua hari ini, sebagai bagian dari rangkaian Gerakan Kepatuhan tahun 2023, menurutnya ke depan akan terus dilakukan kegiatan-kegiatan internalisasi dan peningkatan kompetensi dengan sasaran terbangunnya budaya patuh dan budaya sadar risiko pada tahun 2024. Dalam waktu dekat menurutnya akan dilakukan kegiatan executive workshop untuk level yang lebih strategis, yang akan diikuti oleh seluruh pimpinan di BPIW. Kegiatan yang diikuti para pejabat dan staf di lingkungan BPIW ini menghadirkan beberapa narasumber terkait kepatuhan yakni Direktur Departemen Manajemen Risiko Bank Indonesia, Fitra Jusdiman, SVP Risk Management PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Rian Ditha Prasetianti, dan Direktur Keuangan dan Manjemen Risiko PT.Surveyor Indonesia, Rosmanidar Zulkifli. Sementara Workshop Pengembangan Kompetensi Manajemen Risiko menghadirikan narasumber yakni Ronny Kountur dan Kharisma Kholif Viranata. (Hen/Tiara)

Baca Selengkapnya