BPIW Perkuat Desain NUTP untuk Wujudkan Transformasi Perkotaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mematangkan penyusunan National Urban Transformation Program (NUTP) melalui Rapat Persiapan NUTP Tingkat Eselon II yang dilaksanakan di Hotel Gran Mahakam, Jakarta, Jumat, 17 Juli 2026.

 

 Rapat yang dipimpin Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW Kementerian PU, Zevi Azzaino, membahas penyempurnaan desain program, metodologi pemilihan kota prioritas, skema pembiayaan, serta penguatan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga guna mewujudkan transformasi perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

 

Zevi Azzaino menjelaskan bahwa NUTP dirancang untuk mendorong transformasi pembangunan perkotaan melalui penguatan tata kelola, peningkatan investasi, pengembangan infrastruktur, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Program ini juga diarahkan selaras dengan target RPJMN 2025–2029 dan diharapkan menjadi model transformasi yang dapat direplikasi di berbagai kota di Indonesia.

 

"NUTP tidak hanya diarahkan untuk membangun infrastruktur, tetapi juga menjadi platform kolaborasi lintas sektor yang memperkuat tata kelola perkotaan, meningkatkan daya saing daerah, serta mendorong investasi berkelanjutan melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan," ujar Zevi Azzaino.

 

Dalam rapat tersebut, BPIW memaparkan metodologi seleksi kota prioritas menggunakan two-tier analysis dengan tujuh dimensi penilaian. Proses seleksi dilakukan secara objektif dan berbasis data dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan, potensi dampak, kesiapan daerah, kapasitas fiskal, komitmen pemerintah daerah, serta pemerataan wilayah Indonesia bagian barat dan timur. Penyampaian Letter of Interest (LoI) dari kepala daerah juga diharapkan menjadi bentuk komitmen awal dalam mendukung implementasi program.

 

Direktur Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas, Taufiq Hidayat Putra, menekankan bahwa NUTP harus mampu menjadi katalis transformasi perkotaan yang tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menarik investasi swasta, memperkuat tata kelola metropolitan, serta memastikan keterpaduan dengan target pembangunan nasional. Ia juga menyoroti pentingnya keselarasan antara indikator kinerja NUTP dan RPJMN sebagai dasar pencapaian program.

 

Sementara itu, Direktur Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN/Bappenas, Dody Virgo Sinaga, menegaskan bahwa NUTP perlu menghadirkan transformasi lintas sektor, tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga melalui penguatan kebijakan, tata kelola, dan pengembangan kota yang layak huni.

 

Dari Kementerian Dalam Negeri, Ali Irmanda menekankan bahwa keberhasilan NUTP sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah, mulai dari komitmen kepala daerah, kesiapan kelembagaan, keselarasan dokumen perencanaan, kapasitas fiskal, hingga mitigasi risiko implementasi. Rendy Jaya Laksamana menyoroti pentingnya penguatan data pembangunan daerah, pemanfaatan informasi geospasial, serta integrasi data pusat dan daerah sebagai dasar pengambilan keputusan yang objektif dan terukur. Sementara Amran menegaskan pentingnya koordinasi pusat dan daerah agar transformasi perkotaan berjalan sesuai standar pelayanan perkotaan dan mendukung visi Indonesia Emas 2045.

 

Dalam sesi diskusi, World Bank memberikan sejumlah masukan, antara lain memperkuat narasi NUTP sebagai platform pembangunan infrastruktur perkotaan terintegrasi, menyempurnakan sistem monitoring dan evaluasi, memperkuat pemanfaatan data geospasial, serta meningkatkan strategi mobilisasi investasi swasta guna memperkuat keberlanjutan pembangunan.

 

 

Sebagai tindak lanjut, BPIW bersama kementerian, lembaga, dan mitra pembangunan akan menyempurnakan desain NUTP, termasuk penajaman indikator kinerja, metodologi seleksi kota, skema pembiayaan, serta pelibatan Deputi Perumahan dan Infrastruktur Kawasan Permukiman (PIKP) Bappenas sebagai Tim Pengarah. Hasil penyempurnaan tersebut akan dibahas pada tingkat Eselon I sebagai dasar penetapan arah pelaksanaan NUTP. Diharapkan program ini menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan transformasi perkotaan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.(tasya/tiara)