Memuat halaman...

BPIW Gelar Kick Off Penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur PU Kawasan Prioritas Swasembada Pangan Pulau Sumatera dan Kalimantan

1 Juli 2026

398

BPIW Gelar Kick Off Penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur PU Kawasan Prioritas Swasembada Pangan Pulau Sumatera dan Kalimantan

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I dalam Kick Off RIP

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah I menggelar Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum (RPI PU) Kawasan Prioritas Swasembada Pangan Pulau Sumatera dan Kalimantan di Gedung G Lantai I, Kementerian PU, Jakarta, pada Rabu, 1 Juli 2026.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I, Benny Hermawan. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya BPIW untuk menyampaikan rencana kerja penyusunan RPI PU yang akan dilaksanakan dalam tujuh bulan ke depan sekaligus membangun sinergi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta unit organisasi terkait. Menurutnya, dukungan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar penyusunan RPI PU dapat berjalan selaras dan mendukung target Presiden dalam mewujudkan swasembada pangan, khususnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan.

"Kami membutuhkan dukungan dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah di enam provinsi lokasi kajian, serta balai-balai teknis untuk memberikan masukan dan data teknis yang akan membantu penyusunan dokumen ini. Dengan kolaborasi tersebut, rencana aksi yang disusun nantinya diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik," ujar Benny.

Benny juga berharap seluruh pihak dapat terus memperkuat kolaborasi selama proses penyusunan RPI PU sehingga hasil yang dicapai sejalan dengan arah kebijakan pemerintah. Selain menghasilkan dokumen perencanaan, penyusunan RPI PU diharapkan dapat mendukung tata kelola pembangunan infrastruktur yang akuntabel, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung target Presiden dan Menteri Pekerjaan Umum.

Pada kesempatan tersebut, Benny memaparkan urgensi penyusunan RPI PU Kawasan Prioritas Swasembada Pangan, pendekatan penentuan kawasan prioritas, kerangka dan konsepsi Food Infrastructure Ecosystem, metodologi penyusunan, target output dan outcome pengembangan infrastruktur, timeline kegiatan, komposisi tim teknis dan tenaga ahli, serta agenda diskusi bersama para pemangku kepentingan.

Dalam paparannya dijelaskan bahwa penyusunan RPI PU Kawasan Prioritas Swasembada Pangan dilaksanakan untuk menjembatani visi swasembada pangan dengan implementasi teknis di lapangan melalui perencanaan infrastruktur yang tepat lokasi, tepat kebutuhan, dan tepat manfaat. Penyusunan RPI PU juga diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi teknis bagi unit teknis Kementerian Pekerjaan Umum serta mendorong perencanaan berbasis data spasial yang terintegrasi guna menghindari tumpang tindih program pembangunan.

Penyusunan RPI PU menggunakan pendekatan skala makro dan meso untuk menentukan kawasan prioritas berdasarkan kesesuaian kebijakan, potensi produksi pangan, dukungan infrastruktur produksi, konektivitas dan logistik pangan, serta dukungan infrastruktur pascapanen. Selain itu, penyusunannya mengadopsi pendekatan Food Infrastructure Ecosystem yang memandang sistem pangan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir guna mendukung terbentuknya ekosistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan.

Melalui Kick Off Meeting ini, BPIW juga menjaring masukan dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, badan usaha, dan organisasi petani guna menyempurnakan metodologi, rencana kerja, serta arah kebijakan penyusunan RPI PU Kawasan Prioritas Swasembada Pangan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Dokumen yang dihasilkan diharapkan menjadi acuan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum yang terpadu dalam mendukung ketahanan dan swasembada pangan nasional. (Fir/Tiara)

#Swasembada Pangan #Sumatera dan Kalimantan #Rencana Pengembangan Infrastruktur PU

Berita Terkait

Kolaborasi BPIW Rumuskan Indikator Swasembada Pangan, Energi, dan Air Berbasis Pendekatan Food–Energy–Water (FEW) Nexus

15 November 2025

1442

Kolaborasi BPIW Rumuskan Indikator Swasembada Pangan, Energi, dan Air Berbasis Pendekatan Food–Energy–Water (FEW) Nexus

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Perumusan Indikator dan Kebutuhan Data Swasembada Pangan, Energi, dan Air (PEA) sebagai rangkaian kegiatan penyusunan pedoman standar data dan analisis dalam perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah. Kegiatan ini berlangsung pada 13-14 November 2025 di Gedung Sugijanto Soegijoko, Institut Teknologi Bandung (ITB) secara hybrid (luring dan daring). FGD menghadirkan perwakilan kementerian/lembaga, akademisi dan internal di BPIW. Narasumber dan peserta yang hadir antara lain perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pertanian, akademisi ITB, serta perwakilan unit kerja teknis di BPIW. FGD ini merupakan lanjutan dari diskusi sebelumnya yang telah merumuskan kerangka umum penyusunan pedoman. Pada FGD kedua kali ini, pembahasan diarahkan secara lebih teknis dan mendalam, khususnya terkait dengan indikator dan kebutuhan data yang diperlukan dalam mendukung ketahanan pangan serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia, menegaskan bahwa penyusunan pedoman ini merupakan langkah strategis dalam memastikan bahwa perencanaan infrastruktur PU mendukung target nasional. “BPIW menyusun perencanaan program dan monev pelaksanaan pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur pendukung kawasan pertanian pangan. Oleh karena itu, setiap rencana harus berbasis pada target, indikator, dan kebutuhan data yang selaras dengan arah kebijakan ketahanan pangan nasional,” ujar Riska. Dalam sesi materi hari pertama, Guru Besar Tata Kelola Infrastruktur Wilayah dan Kota Berkelanjutan ITB, Sri Maryati memaparkan prinsip-prinsip indikator swasembada pangan, energi, dan air serta pentingnya integrasi pendekatan Food–Energy–Water (FEW) Nexus dalam perencanaan infrastruktur wilayah. Menurutnya, indikator merupakan alat ukur objektif untuk memahami sejauh mana tujuan swasembada pangan, energi, dan air telah tercapai di setiap wilayah. “Indikator yang baik harus relevan dengan prinsip-prinsip indikator Swasembada Pangan, Energi, dan Air. Tanpa indikator yang tepat, sulit menilai capaian swasembada atau merumuskan intervensi kebijakan yang berbasis data,” jelas Sri Maryati. Pada kesempatan yang sama, Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian, Kementerian Pertanian, Asdianto, menekankan bahwa lahan suboptimal seperti rawa, gambut, dan pasang surut berpotensi besar menjadi basis swasembada FEW bila dikelola dengan teknologi dan pendekatan terpadu. “Swasembada adalah pilar kemandirian bangsa. Dengan mekanisasi, digitalisasi pertanian, dan pengelolaan lahan yang tepat, sumber daya suboptimal sekalipun dapat meningkatkan ketahanan nasional,” jelas Asdianto. Paparan Kementerian Pertanian menunjukkan adanya peta jalan swasembada, modernisasi alat mesin pertanian, sistem SISCrop, serta rancangan matriks indikator untuk pangan, energi, air, lahan, dan SDM. Pada pembukaan FGD hari kedua, Sekretaris BPIW menekankan bahwa BPIW tengah menyusun pedoman standar yang akan menjadi dasar penting bagi perencanaan infrastruktur di sektor pangan, energi, dan air. Ia menegaskan bahwa proses ini tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus melibatkan kementerian/lembaga dan akademisi. “Untuk memastikan rencana pengembangan infrastruktur benar-benar mendukung ketahanan pangan nasional, kita membutuhkan pedoman standar data dan analisis yang kokoh. Karena itu, BPIW menggandeng Kementerian Pertanian, Bappenas, ITB, dan IPB untuk merumuskan standar yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.” FGD hari kedua turut menghadirkan narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas yang diwakili oleh Direktur Pangan dan Pertanian, Jarot Indarto. Dalam paparannya, Jarot menjelaskan arah kebijakan nasional terkait dengan swasembada pangan, energi, dan air sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025-2045 serta RPJMN 2025–2029. “Swasembada pangan merupakan fondasi ketahanan sosial, budaya, dan ekologi Indonesia. Setiap wilayah harus mampu membangun sistem pangan lokal berbasis sumber daya dan kearifan lokal,” ungkap Jarot. Pada sesi diskusi, Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, Komunikasi Publik, dan Data dan Teknologi Informasi BPIW, Ande Akhmad Sanusi, menegaskan pentingnya integrasi data lintas sektor serta perlunya menyusun indikator secara sistematis dan komprehensif. “FGD kedua ini membawa diskusi ke arah yang lebih konkret. Kita perlu mengidentifikasi seluruh indikator terlebih dahulu, lalu memilih indikator yang paling relevan dan realistis untuk digunakan. Pendekatan FEW Nexus harus tercermin secara jelas dalam penyusunan RPIW,” tutur Ande. FGD ini mempertegas komitmen BPIW dalam memperkuat perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah yang berbasis data, terukur, dan selaras dengan prioritas nasional. Dengan adanya pedoman standar data dan analisis, diharapkan seluruh rencana pengembangan infrastruktur PU dapat mendukung tercapainya swasembada pangan, energi, dan air di Indonesia. (Zim/Tiara)

Baca Selengkapnya