Memuat halaman...
Memuat halaman...
Pemerintah Indonesia berupaya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi hingga 8% dalam lima tahun mendatang. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM merupakan suatu lembaga instansi Pemerintah yang bertugas mengawal keberlangsungan dan pencapaian kegiatan investasi di Indonesia. Dengan mengemban amanat tugas tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi /BKPM bergerak cepat melakukan berbagai upaya dan terobosan dalam pengawalan kegiatan investasi dalam upaya untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.
Untuk itu, diperlukan investasi dalam jumlah besar untuk mendorong produktivitas ekonomi, yakni sebesar Rp 13.033 triliun pada periode 2025-2029 dengan rata-rata pertumbuhan investasi sebesar 16,67% per tahun. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menjalankan salah satu strategi dalam mencapai target investasi tersebut yaitu dengan mendorong investasi hilirisasi di sektor-sektor strategis yang memiliki potensi terbesar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi seperti sektor hilirisasi, energi baru terbarukan, industri pertanian dan pangan, kesehatan, pendidikan, ekonomi digital, hingga industri manufaktur yang berorientasi ekspor. Upaya mendorong investasi tersebut haruslah didukung dengan infrastruktur yang memadai dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Dengan adanya infrastruktur yang memadai tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung akan menciptakan ketangguhan dalam mendukung pengembangan dan keberlangsungan investasi. Dukungan infrastruktur dapat membantu penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia sehingga dapat meningkatkan perekonomian tidak hanya secara nasional namun juga di daerah. Infrastruktur dasar yang sudah terbangun seperti jalan, jembatan, pembangkit listrik, suplai air, pelabuhan, bandar udara, dan jaringan logistik juga menjadi fondasi dalam mempercepat realisasi investasi di sektor-sektor tersebut.
Lebih jauh, investasi di sektor infrastruktur sendiri memiliki efek ganda pada tahap pembangunan akan menyerap tenaga kerja secara masif di bidang konstruksi, material, dan jasa pendukung; sementara setelah infrastruktur beroperasi, akan menurunkan biaya logistik, memperluas akses pasar, dan meningkatkan kepastian pasokan energi. Dampak berlapis inilah yang membuat investasi infrastruktur menjadi pengungkit langsung bagi pertumbuhan ekonomi dan kunci untuk mencapai target 8% secara berkelanjutan.
Dengan demikian, tentunya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi mencapai 8% dalam 5 tahun ke depan, perlu adanya percepatan sinkronisasi regulasi dan kolaborasi yang lebih terarah yang berkesinambungan dari berbagai stakeholder yang ada baik dari sisi pemerintah maupun dari pelaku usaha serta masyarakat sendiri.
Ketersediaan infrastruktur dasar tentunya menjadi hal yang sangat penting untuk menjadi fokus dalam keberlangsungan tatanan kehidupan, dan begitu juga tak kalah penting bagi keberlangsungan investasi di indonesia. Pembangunan Infrastruktur, baik berupa infrastruktur dasar maupun lainnya, menjadi pendorong sekaligus pengungkit dalam pengembangan suatu wilayah termasuk juga pengembangan kawasan kegiatan usaha. Kita mengetahui terdapat banyak kawasan-kawasan kegiatan usaha potensial yang telah ada dan akan direncanakan pembangunannya untuk menaungi kegiatan investasi di antaranya seperti Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Ibu Kota Negara (IKN), kawasan industri strategis dan lainnya.
Ketersediaan infrastruktur dasar dalam kawasan kegiatan usaha tersebut merupakan salah satu faktor utama yang menjadi pertimbangan investor dalam menentukan lokasi investasinya. Tanpa adanya infrastruktur dasar yang memadai, untuk merealisasikan investasi akan menjadi suatu tantangan dan membutuhkan upaya yang lebih besar khususnya dalam hal finansial. Kawasan yang telah memiliki infrastruktur dasar yang memadai akan memiliki daya tarik lebih tinggi karena dinilai telah siap untuk menerima investasi. Investor tidak perlu lagi memikirkan akses menuju kawasan, sumber listrik dan pasokan air untuk menjalankan kegiatan investasinya, serta jaringan telekomunikasi yang mendukung. Dapat kita pahami juga dalam pembangunan infrastruktur dasar untuk menciptakan daya tarik tersendiri bagi para investor tidaklah segampang membalikkan telapak tangan, namun perlu dukungan sumber daya, komitmen dan usaha bersama dari berbagai stakeholder yang ada. Pada prinsipnya dapat disampaikan dengan adanya infrastruktur dasar yang memadai, khususnya untuk kawasan-kawasan kegiatan usaha ini sangatlah menjadikan sebuah daya tarik tersendiri bagi para investor dalam memutuskan untuk berinvestasi.
Dalam konteks efisiensi fiskal dan optimalisasi infrastruktur yang sudah terbangun, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus berupaya mendorong para investor lokal dan luar negeri untuk dapat memutuskan berinvestasi di indonesia. Untuk menggapai itu, telah dilakukan beberapa hal hingga saat ini di antaranya melalui evaluasi terhadap potensi dan realisasi investasi yang ada dan melakukan langkah-langkah percepatan dengan berkolaborasi lintas instansi dan perbaikan iklim investasi dengan mederegulasi peraturan dan ketentuan yang ada agar ramah investasi. Di samping itu, dalam rangka mendukung efisiensi fiskal dan optimalisasi infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menerapkan strategi terintegrasi untuk mengarahkan investasi swasta ke wilayah-wilayah yang infrastrukturnya telah siap digunakan, yakni:
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus menjalin sinergi dan kolaborasi lintas sektor seperti dengan Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, dan BUMN pengelola infrastruktur untuk memastikan kesiapan teknis dan dukungan operasional bagi investor yang berminat melakukan investasi ke Indonesia.
Seiring dengan dorongan investasi yang inklusif dan berkualitas, konsep dan tujuan utama dari adanya investasi yakni menciptakan multiplier effect bagi semua pihak, baik bagi pemerintah maupun masyarakat luas dan pelaku usaha itu sendiri, dan kita sepakat untuk hal ini, maka untuk itu Kementerian Investasi dan Hlilirisasi/BKPM terus mendorong investasi yang inklusif dan berkualitas. Di antara sekian banyak manfaat dari investasi yakni terbukanya peluang lapangan pekerjaan sehingga dapat menyerap tenaga kerja serta juga semakin meningkatkan sumber daya dan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat, dalam hal ini Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melakukan langkah-langkah nyata dengan mengeluarkan peraturan Menteri Investasi untuk mewajibkan investor besar agar bermitra dengan pelaku usaha lokal berskala kecil (UMKM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM No 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah.
Pelaksanaan kemitraan bertujuan untuk mewujudkan pemerataan kesempatan dan kontribusi UMKM daerah yang dapat meningkatkan perekonomian di daerah, kemudian juga dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi UMKM daerah, serta mendorong bertumbuhnya UMKM daerah. Salah satu untuk mempercepat konsep dan tujuan investasi tersebut didukung juga dengan Pembangunan infrastruktur. Dengan adanya dukungan pembangunan infrastruktur yang memadai, maka akan mempercepat pengambilan keputusan investor untuk berinvestasi sehingga semakin mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja dan pemberdayaan ekonomi baik secara lokal maupun nasional.
Dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus mendorong dan membuka diri untuk dapat berkolaborasi dan melakukan langkah langkah strategis dengan kementerian terkait. Di samping itu juga terus berusaha menjaga iklim investasi melalui kemudahan perizinan dan debottlenecking permasalahan agar tetap menarik bagi para investor untuk berinvestasi di indonesia secara merata di seluruh wilayah, tidak lagi terpusat di Pulau Jawa, ini dapat dilihat dari laporan realisasi kegiatan penanaman modal (LKPM) telah terlaporkan kegiatan investasi di luar Jawa lebih besar dari Pulau Jawa sendiri.
Dapat kami sampaikan juga Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berupaya untuk mempercepat realisasi investasi strategis nasional sehingga diharapkan melalui percepatan investasi strategis nasional dapat mempercepat pemerataan pembangunan wilayah dan pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
Selain itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berperan dalam memfasilitasi investasi dalam pengembangan kawasan-kawasan seperti di Bitung, Kuala Tanjung, dan kawasan-kawasan lainnya sebagai salah satu kontribusi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah yang berkualitas dan berkelanjutan. Kemeninveshil/BKPM aktif menjalin kemitraan dengan pelaku usaha dan pemerintah daerah untuk memastikan kesiapan infrastruktur, regulasi, dan sumber daya manusia untuk mendukung pengembangan kawasan-kawasan tersebut. Dengan demikian, pengembangan kawasan tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi pengungkit utama transformasi industri wilayah dan nasional yang berorientasi ekspor dan berdaya saing global. (**)
Memahami ICOR Lewat Analogi Sederhana
Untuk memahami ICOR (Incremental Capital Output Ratio) secara sederhana, kita bisa ilustrasikan dalam konteks rumah tangga atau bisnis kecil. Ketika kita mengelola usaha, pertanyaan dasarnya adalah dengan modal yang kita punya, seberapa besar keuntungan, omzet, atau penjualan yang bisa dihasilkan? Dalam proses itu, modal yang kita keluarkan tidak hanya berupa uang tunai, tetapi juga barang, aset, hingga investasi yang kita tanamkan. Intinya, ICOR mengukur bagaimana investasi yang ada mampu mendorong terciptanya output sebesar-besarnya.
Jika nilai ICOR tinggi, artinya jumlah modal atau capital yang digunakan relatif lebih besar dibandingkan dengan output yang dihasilkan. Dengan kata lain, untuk menghasilkan satu output tertentu, dibutuhkan investasi yang lebih besar atau lebih mahal. Konsekuensinya, biaya yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi jauh lebih besar. Sebaliknya, jika ICOR rendah misalnya di angka 5, 4, atau bahkan 3 maka investasi yang dibutuhkan lebih sedikit untuk menghasilkan pertumbuhan yang sama. Ambil contoh sederhana, misalnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 1%, dengan ICOR tinggi bisa jadi diperlukan investasi sebesar Rp 100 triliun. Namun jika ICOR rendah, cukup dengan Rp 50 triliun, atau bahkan Rp10 triliun saja pertumbuhan yang sama sudah bisa dicapai.
Artinya, semakin rendah ICOR, semakin efisien suatu perekonomian dalam mengubah investasi menjadi pertumbuhan. Untuk mencapainya, tentu diperlukan banyak upaya, baik dari sisi besaran investasi maupun penciptaan ekosistem yang kondusif. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi yang maksimal dapat dihasilkan dari investasi yang tersedia.
Perbandingan ICOR Indonesia dengan Negara Lain
Menarik untuk membandingkan ICOR Indonesia dengan negara-negara lain. Data yang digunakan bukan data tahunan, melainkan rata-rata tahunan per periode. Misalnya, sebelum pandemi, ICOR Indonesia pada periode 2016–2019 berada di angka 6,8. Setelah pandemi, angkanya turun menjadi 6,2 pada periode 2022–2023. Artinya, ada penurunan tingkat inefisiensi meskipun masih relatif tinggi, setidaknya tren menunjukkan arah perbaikan.
Namun, kalau dibandingkan dengan negara lain, kita masih tertinggal jauh. Vietnam, misalnya, berada di kisaran 4 sebelum pandemi. Setelah pandemi, ICOR Vietnam memang sedikit naik menjadi 4,9, tapi tetap jauh lebih baik daripada Indonesia dengan 6,2. Malaysia bahkan menunjukkan perbaikan yang lebih signifikan. Sebelum pandemi, ICOR Malaysia berada di 5,1. Pasca pandemi, turun drastis menjadi 3,7, tidak sampai 4. Gap ini cukup besar jika dibandingkan dengan Indonesia yang masih di angka 6,2–6,3.
Artinya, upaya yang harus dilakukan Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jauh lebih besar dan lebih mahal dibandingkan negara-negara tetangga. Kita membutuhkan investasi lebih besar untuk menghasilkan tambahan output yang setara.
Kalau dikaitkan dengan sektor Pekerjaan Umum, sebenarnya ICOR ini tidak bisa dilihat secara sektoral saja. Sebab, output ekonomi adalah hasil kerja lintas sektor dan bagian dari ekosistem yang lebih luas. Memang bisa saja dilakukan perhitungan ICOR per sektor, tetapi pada akhirnya, pertumbuhan tetap merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor dan kontribusi lintas kementerian.
Peran Investasi Infrastruktur dalam Mendorong Output
Kalau dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian PU, maka ICOR bisa dilihat melalui investasi di infrastruktur. Contohnya, ketika kita membangun satu ruas jalan tol, investasi yang dibutuhkan katakanlah mencapai Rp 1 triliun. Pertanyaannya, berapa output yang bisa dihasilkan dari investasi sebesar itu?
Output infrastruktur dapat dihitung dari sisi langsung maupun tidak langsung. Dari sisi langsung, output muncul pada tahap konstruksi. Misalnya, kebutuhan bahan material seperti aspal, semen, baja, dan lain-lain harus disuplai dari sektor hulu. Aktivitas ini sendiri sudah menghasilkan output karena membangkitkan permintaan terhadap bahan baku. Selain itu, ada juga penyerapan tenaga kerja. Upah yang diterima pekerja kemudian dibelanjakan kembali, dan itu pun tercatat sebagai output dalam perekonomian. Pasca konstruksi, masih ada aktivitas pemeliharaan (maintenance) yang terus memberikan kontribusi pada output langsung.
Namun, output dari infrastruktur tidak berhenti sampai di situ. Tujuan utama pembangunan jalan tol adalah memperlancar konektivitas. Ketika jalur distribusi barang dan jasa menjadi lebih lancar dan murah, otomatis aktivitas produksi dan konsumsi meningkat. Misalnya, sebuah daerah penghasil kopi yang sebelumnya sulit dijangkau, dengan adanya jalan tol, distribusi kopi menjadi lebih cepat dan murah, sehingga permintaan meningkat. Naiknya permintaan otomatis mendorong peningkatan produksi di sektor primer, yaitu perkebunan kopi.
Efeknya kemudian menyebar ke sektor lain, seperti jasa transportasi tumbuh karena distribusi meningkat, perdagangan kopi berkembang, dan ketika kopi dipasok ke industri pengolahan di daerah lain, nilainya bertambah (added value). Industri manufaktur yang memanfaatkan bahan baku kopi ini menciptakan multiplier effect yang jauh lebih besar, bahkan bisa berkali-kali lipat dibandingkan output awal di sektor konstruksi.
Artinya, semakin tinggi nilai tambah yang tercipta dari kegiatan manufaktur yang berkembang berkat adanya infrastruktur, semakin tinggi pula output yang dihasilkan. Dari sinilah investasi infrastruktur dapat berperan strategis dalam menurunkan ICOR dan meningkatkan efisiensi pertumbuhan ekonomi.
Peran BPIW dalam Menurunkan ICOR melalui Perencanaan Wilayah
Kita tidak bisa hanya berhenti pada tahap membangun jalan tol atau infrastruktur fisik saja. Kalau ingin output yang dihasilkan maksimal, sebelum infrastruktur dibangun, perlu dipikirkan bagaimana pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di sekitarnya bisa benar-benar tumbuh. Nah, di sinilah peran BPIW menjadi penting.
Pembangunan infrastruktur seharusnya dilakukan by design, bukan sekadar membangun dan berharap nantinya aktivitas ekonomi akan tumbuh dengan sendirinya. Memang benar, seiring waktu pertumbuhan itu akan terjadi, tetapi kalau tidak diarahkan sejak awal, hasilnya tidak akan sebesar jika ada perencanaan yang matang. Dengan perencanaan wilayah yang terintegrasi, pertumbuhan ekonomi bisa muncul lebih cepat, lebih kuat, dan lebih berkelanjutan.
BPIW memiliki peran strategis dalam menyiapkan strategi perencanaan tersebut. Pertama, dengan mengidentifikasi infrastruktur apa saja yang sudah ada di masing-masing daerah. Kedua, memastikan bagaimana infrastruktur itu bisa dimanfaatkan bukan hanya untuk konsumsi, tetapi lebih jauh lagi untuk mendorong kegiatan ekonomi dan produksi. Fokusnya adalah mencari sektor mana yang paling potensial untuk didorong, lalu melihat bottleneck apa yang masih menghambat. Dari situ, bisa dirancang infrastruktur pendukung apa yang perlu dibangun, serta siapa saja mitra pemerintah maupun swasta yang perlu dilibatkan.
Pendekatan ini menuntut kolaborasi lintas sektor dan lintas aktor. BPIW tidak bisa bekerja sendiri, tetapi menjadi enabler yang menghubungkan perencanaan infrastruktur dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di daerah. Dengan begitu, investasi yang sudah dikeluarkan tidak berhenti sebagai proyek fisik, melainkan benar-benar menjadi penggerak ekonomi yang konkret, menumbuhkan sektor produksi, membuka lapangan kerja, dan pada akhirnya menurunkan nilai ICOR secara nasional.
Saya yakin BPIW sudah memiliki peta infrastruktur dan potensi wilayah di banyak daerah. Tinggal bagaimana peta itu dievaluasi, dipadukan dengan strategi, dan diimplementasikan dalam program yang nyata. Dengan begitu, setiap pembangunan infrastruktur bisa menghasilkan efek berganda (multiplier effect) yang lebih maksimal, efisien, dan berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi.
Peluang dan Strategi Pencapaian Target ICOR < 6
Target ICOR di bawah angka 6 bukanlah sesuatu yang mustahil. Pengalaman Indonesia pada periode sebelumnya bahkan pernah mencatatkan ICOR pada kisaran 5 koma sekian. Artinya, dengan strategi yang tepat dan konsistensi pelaksanaan, penurunan ICOR masih sangat mungkin untuk diwujudkan. Namun demikian, pencapaian target tersebut sangat bergantung pada effort kolektif dan arah kebijakan yang benar-benar menyasar faktor-faktor utama penyebab kenaikan ICOR. Upaya yang diperlukan meliputi:
1. Optimalisasi Tingkat Utilisasi Infrastruktur
Infrastruktur yang telah dibangun harus dioptimalkan pemanfaatannya, tidak sekadar selesai secara fisik. Misalnya, pembangunan jalan tol perlu disertai dengan perencanaan kawasan yang mampu mendorong tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di sekitarnya.
2. Reformasi Kelembagaan
Diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga agar pembangunan tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi. Kelembagaan yang solid akan mengurangi tumpang tindih dan mempercepat penciptaan nilai tambah dari infrastruktur yang ada.
3. Integrasi Perencanaan Pembangunan
Pembangunan infrastruktur harus benar-benar sinergis antarsektor di internal sendiri dan terhubung dengan strategi pengembangan wilayah. Dengan integrasi tersebut, infrastruktur tidak hanya berfungsi sebagai konektivitas, tetapi juga mampu memberikan push up bagi munculnya pusat pertumbuhan baru.
Jadi, kuncinya ada pada usaha yang konsisten, strategi yang tepat, serta fokus pada penyelesaian hambatan-hambatan struktural, target ICOR di bawah 6 diyakini dapat dicapai dan menciptakan multiplier effect yang lebih kuat. (**)
Arah Pengembangan Sektor Pertanian Provinsi Sumatera Selatan
Langkah Indonesia Menjaga Keberlanjutan Warisan Budaya Dunia di Borobudur
