Hasil pencarian dari kata:

BPIW Berkomitmen Terus Meningkatkan Program Anti Penyuapan

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) berkomitmen terus meningkatkan program anti penyuapan. Hal itu diketahui dalam kegiatan Kick Off Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di lingkungan BPIW yang digelar di Auditorium Kementerian PUPR, Kamis, 21 Maret 2024. "Beberapa waktu lalu saya mi...


Konreg 2024 Hari Kedua, Perdalam Pembahasan Program Infrastruktur PUPR

Rapat desk pembahasan infrastruktur PUPR pada Konsultasi Regional (Konreg) 2024 yang dilaksanakan di Tangerang, Provinsi Banten, memasuki hari kedua, Selasa, 19 Maret 2024. Konreg yang digelar secara hybrid ini kembali membahas usulan program infrastruktur melalui tujuh desk untuk 14 provinsi. Diketahui desk 1 yang dimoderatori oleh Kepala Pusat Pengemba...


Konreg 2024 Hari Pertama, Sinkronisasi Infrastruktur 14 Provinsi

Dalam rangka penyusunan program dan kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2025, Kementerian PUPR menggelar kegiatan rapat Desk Konsultasi Regional (Konreg) Tahun 2024 di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada Senin-Rabu, 18 hingga 20 Maret 2024. Kegiatan ini juga dilakukan secara online. Konreg Tahun 2024 diik...


Konreg TA 2024 Menjaring Program Infrastruktur PUPR Tahun Anggaran 2025

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membuka rangkaian acara Konsultasi Regional (Konreg) dalam rangka perencanaan program dan kegiatan Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2025 secara daring dan luring pada Kamis, (14/03/2024). Pembukaan Konreg yang mengusung tema “Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rak...


BPIW Lakukan Kunjungan Lapangan terkait Infrastruktur PUPR di Provinsi Kalimantan Timur

Badan Pengembangan Infrastrukur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melakukan kunjungan lapangan ke Provinsi Kalimantan Timur. Kunjungan Lapangan (Kunlap) Tim BPIW dipimpin langsung Kepala BPIW, Yudha Mediawan dengan mengunjungi sejumlah infrastruktur terbangun di Kalimantan Timur serta rencana pengembangan infrastruktur...


Kementerian PUPR Gali Solusi Tata Kelola dan Kelembagaan Infrastruktur Pariwisata di 10 KSPN

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menilai perlu adanya penguatan kelembagaan dan tata kelola setelah pembangunan infrastruktur di 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Hal tersebut diperlukan guna menjamin bahawa infrastruktur terbangun dapat secepatnya memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu BPIW menyelenggarak...


Bicara di Seminar yang Digelar Universitas Pelita Bangsa, BPIW Paparkan Dukungan Kementerian PUPR Terkait SDGs

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan dan sasaran global tahun 2030, yang dideklarasikan baik oleh negara maju maupun negara berkembang di Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada September 2015. Dari 17 tujuan SDGs tersebut Kepala Pusat Pengemb...


BPIW Gelar Pembahasan Inception Report NUDS

National Urban Development Strategy (NUDS) merupakan bagian dari kegiatan National Urban Development Project (NUDP) sebagai basis kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman perkotaan nasional dalam menghadapi tantangan dunia terkait pengembangan kawasan perkotaan. Kebijakan dan strategi nasional jangka panjang tersebut dikemba...


Kementerian PUPR Dukung Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen mendukung terwujudnya percepatan penanganan miskin ekstrem. Dalam percepatan  penghapusan  kemiskinan  ekstrem ada tiga strategi pemerintah yakni, pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. H...


Desk Rakorbangwil Kementerian Bidang PUPR Dimulai, Diikuti 13 Kementerian/Lembaga

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR menggelar Rapat Desk  Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) Bidang PUPR Tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, yakni 22 dan 23 Februari 2024 di Cirebon, Jawa Barat. Saat membuka kegiatan tersebut, Kepala BPIW Kementerian PUPR, Yudha Medi...


BPIW Lakukan Knowledge Sharing Terkait Program Technical Deep Dive pada Transit-Oriented Development

BPIW Kementerian PUPR menggelar Knowledge Sharing Program Techincal Deep Dive (TDD) on Transit-Oriented Development (TOD), bertempat di ruang rapat BPIW, Selasa, 20 Februari 2024. Program tersebut laksanakan pada 29 Januari – 2 Februari 2024 di Tokyo dan Osaka, Jepang. Program tersebut diikuti oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilaya...


Menko PMK Kunjungi Kawasan Medan Belawan Bahari, BPIW Paparkan Pembangunan Infrastruktur PUPR

Sehubungan dengan pelaksanaan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melakukan peninjauan lapangan penanganan kantong kemiskinan di Kawasan Belawan Bahari, 17 Februari 2024. Pada kesempatan itu Muhadjir berharap deng...


BPIW Monitor Realisasi Program Pembangunan Infrastruktur PUPR di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong adanya percepatan pengembangan infrastruktur PUPR di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (BYP), Kota Surakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), dan Kawasan Metropolitan Kedungsepur. “Infrastr...


BPIW Terus Matangkan Substansi Rakorbangwil Bidang PUPR 2025

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) terus mematangkan persiapan dan substansi Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil) Bidang PUPR 2025. "Rangkaian persiapan Rakorbangwil Bidang PUPR sejatinya telah dilaksanakan sejak akhir tahun 2023" terang Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah...


BPIW Menerima Kunjungan Mahasiswa Pembangunan Wilayah UGM

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima kunjungan belajar mahasiswa Prodi Pembangunan Wilayah (Regional Development) Universitas Gajah Mada (UGM) di Kantor BPIW, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2024. Rombongan mahasiswa UGM diterima jajaran BPIW yang dipimpin Kepala Pusat Pengembangan Infr...


Wali Kota Sungai Penuh Kunjungi BPIW Sampaikan Bencana Banjir

Wali Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, Ahmadi Zubir  melakukan audiensi ke Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rabu, 31 Januari 2024. Maksud dan tujuan kedatangan Pemerintah Kota Sungai Penuh tersebut yaitu pengajuan proposal penanganan banjir di Kota Sungai Penuh yang terjadi untuk mengurangi dampak risiko pada sektor s...


BPIW Lakukan Kunjungan Lapangan di Pontianak

Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) infrastruktur PUPR terbangun serta penyiapan tahapan program lanjutan yang mengacu pada dokumen RPIW, Badan Pengembangan Infrastrukur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melakukan kunjungan lapangan ke Pontianak, Kalimantan Barat. Kunjungan Lapangan (Kunlap) Tim BPIW dipimpin ...


Kepala BPIW Kunjungi Pelabuhan Kijing dan Waterfront Kuala Simpang

Masih dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) infrastruktur PUPR terbangun serta penyiapan tahapan program lanjutan yang mengacu pada dokumen RPIW, BPIW melanjutkan kunjungan lapangan di Kalimantan Barat. Kepala BPIW, Yudha Mediawan beserta jajaran mengunjungi Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah dan Waterfront Kuala Simpang, Kota Singkawang, Selas...


Dukung PKE dan Stunting yang Optimal, BPIW Updating Capaian Pamsimas dan Sanimas 2023

Guna mendukung Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) dan Stunting di Tanah Air yang optimal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan updating capaian program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) tahun 2023 terkait penang...


BPIW Lanjutkan Gerakan Kepatuhan

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar pembukaan Gerakan Kepatuhan BPIW Tahun 2024. Berbeda dengan pekan atau bulan kepatuhan, Gerakan Kepatuhan memberi pesan agar kepatuhan harus senantiasa diterapkan sepanjang waktu. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (Pusn...


Tugas

melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah


Fungsi

penyusunan kebijakan teknis program keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah


Fungsi

penyusunan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah


Fungsi

pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah


Fungsi

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah


Fungsi

pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah


Fungsi

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri


Tugas

Melaksanakan pemberian dukungan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah


Fungsi

penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran badan


Fungsi

penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis badan


Fungsi

pelaksanaan dan pengelolaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan pelaksanaan anggaran


Fungsi

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan dan kinerja badan


Fungsi

pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan badan


Fungsi

pelaksanaan penatausahaan barang milik negara


Fungsi

pengelolaan urusan kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi


Tugas

melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, pelaksanaan koordinasi keterpaduan rencana dan sinkronisasi program, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah nasional berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah


Fungsi

penyusunan kebijakan teknis dan strategi pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah nasional berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah


Fungsi

penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kementerian


Fungsi

penyusunan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat jangka panjang dan jangka menengah pada wilayah nasional


Fungsi

koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kementerian


Fungsi

penyusunan indikasi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat jangka panjang dan jangka menengah pada wilayah nasional


Fungsi

pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keterpaduan program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah


Tugas

melaksanakan penyusunan rencana induk, sinkronisasi dan penyusunan prioritisasi program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan


Fungsi

koordinasi dan penyusunan rencana induk pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sumatera dan Kalimantan


Fungsi

koordinasi dan penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan


Fungsi

sinkronisasi dan penyusunan prioritisasi program dan strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan


Fungsi

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Pulau Kalimantan


Tugas

melaksanakan penyusunan rencana induk, sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara


Fungsi

koordinasi dan penyusunan rencana induk pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara


Fungsi

koordinasi dan penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara


Fungsi

sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara


Fungsi

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara


Tugas

melaksanakan penyusunan rencana induk, sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua


Fungsi

koordinasi dan penyusunan rencana induk pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua


Fungsi

koordinasi dan penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua


Fungsi

sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua


Fungsi

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua


Fungsi

koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum


Fungsi

pelaksanaan administrasi kerja sama bidang pengembangan infrastruktur wilayah


Fungsi

pelaksanaan urusan komunikasi publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan sistem informasi, serta pelayanan data dan informasi di bidang pengembangan infrastruktur wilayah


Fungsi

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga badan


Fungsi

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat


Fungsi

pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat wilayah nasional


Fungsi

fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat


Fungsi

pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan


Fungsi

fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat


Fungsi

pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara


Fungsi

fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat


Fungsi

pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua


Fungsi

fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat


  • RENSTRA PUPR 2015-2019 PERMEN PUPR NO.13.1_PRT_M_2015.PDF Download
  • RENCANA STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH TAHUN 2015-2019.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NO.8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN RENSTRA.ZIP Download
  • PERMEN PUPR NO. 09 TAHUN 2018.ZIP Download
  • DIPA BPIW TAHUN 2018.PDF Download
  • DIPA BPIW TAHUN 2017.PDF Download
  • DIPA BPIW TAHUN 2016.PDF Download
  • LAPORAN KINERJA BPIW 2018.PDF Download
  • RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW) TAHUN 2015-2019.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 13.1_PRT_M_2015 TENTANG RENSTRA KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019 (1).PDF Download
  • PERMEN PUPR NO.8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN NO 13.1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO.18 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMEN NO 13.1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.ZIP Download
  • PERMEN PUPR NO.23 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2020-2024.ZIP Download
  • RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW) TAHUN 2020-2024.PDF Download
  • UU NO 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG.PDF Download
  • UU NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.PDF Download
  • UU NO 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.PDF Download
  • UU NO 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 13_PRT_M_2014 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 13.1_PRT_M_2015 TENTANG RENSTRA KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 15_PRT_M_2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 47_PRT_M_2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR.PDF Download
  • PERPRES NO 15 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PP NO 64 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO 61 TAHUN 1999 TENTANG KEPELABUHANAN.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 15_PRT_M_2016 TENTANG ROAD MAP RB KEMENTERIAN PUPR 2015-2019.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 17_PRT_M_2016 TENTANG PENYELENGGARAAN TIK DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 20_PRT_M_2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UPT DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • SE NO. 01 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DALAM PELAPORAN KEUANGAN DAN PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • SE NO. 03 TAHUN 2017 TENTANG PROSEDUR REKONSILIASI INTERNAL DAN EKSTERNAL LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • SE NO. 06 TAHUN 2017 TENTANG PROSEDUR PELAYANAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO.8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN NO 13.1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 20_PRT_M_2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DI KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
  • PERPRES NOMOR 135 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESDIEN NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO.3 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
  • PERMEN PUPR NO.18 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMEN NO 13.1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.ZIP Download
  • PERMEN PUPR NO 13_TAHUN_2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO.23 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2020-2024.ZIP Download
  • PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN.PDF Download
  • LAKIP BPIW 2015.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA BPIW 2015.PDF Download
  • LAKIP BPIW 2016.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA BPIW 2016.PDF Download
  • LAKIP BPIW 2017.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA BPIW 2017.PDF Download
  • LAKIP BPIW 2018.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA BPIW 2018.PDF Download
  • LAKIP BPIW 2019.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA BPIW 2019.PDF Download
  • LAKIP BPIW 2020.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA BPIW 2020.PDF Download
  • PERPRES NOMOR 109 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.ZIP Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR.ZIP Download
  • SE MENTERI PUPR NOMOR 06:SE:M:2021 TAHUN 2021 TENTANG PANDUAN APLIKASI IDENTITAS VISUAL KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.ZIP Download
  • PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH.PDF Download
  • PERPRES NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG BADAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN.PDF Download
  • PP NOMOR 45 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL.PDF Download
  • PP NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG KEMUDAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL.PDF Download
  • PP NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.PDF Download
  • PP NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS.PDF Download
  • PP NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG.PDF Download
  • PP NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.PDF Download
  • PP NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK PENGELOLAAN,HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH.PDF Download
  • PP NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG JALAN TOL.PDF Download
  • PP NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG.PDF Download
  • PP NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN.PDF Download
  • PP NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2021 BPIW (REKAP 2A PROGRAM KL).PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2021 PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH NASIONAL BPIW (REKAP 3 KEGIATAN KL).PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2021 SEKRETARIAT BPIW (REKAP 3 KEGIATAN KL).PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PANDUAN PEMBANGUNAN BUDAYA INTEGRITAS DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA BIDANG TEKNIK PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 44 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBINAAN SDM DALAM MENERAPKAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PU.ZIP Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSAAAN KEGIATAN KEMENTERIAN PU YANG MERUPAKAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAN DILAKSANAKAN SENDIRI (LAMPIRAN).PDF Download
  • SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENDAMPINGAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN PUPR NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG TATA NASKAH DINAS.ZIP Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN PUPR NO 7 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
  • SE MENTERI PUPR NO 07 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN PUPR NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
  • SE MENTERI PUPR NOMOR 02 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN LANJUTAN PROGRAM MAGISTER (S2) DAN DOKTORAL (S3) DI KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
  • KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR PELAKSANA TUGAS DI BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH.PDF Download
  • NASKAH AKADEMIS KELEMBAGAAN BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH TAHUN 2020-2024.PDF Download
  • KEPMEN PUPR NOMOR 611 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG URUSAN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • KEPUTUSAN MENTERI PUPR NOMOR 450 TAHUN 2017 TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PK AWAL BPIW TA 2021.PDF Download
  • PK REVISI 1 BPIW TA 2021.PDF Download
  • PK REVISI 2 BPIW TA 2021.PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2022 BPIW (REKAP 2A PROGRAM KL).PDF Download
  • LAPORAN KINERJA BPIW TAHUN 2021.PDF Download
  • SE KEPALA BPIW NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN MUATAN RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH.PDF Download
  • UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN.PDF Download
  • UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA.PDF Download
  • PERATURAN PRESIDEN NOMOR 85 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2022.PDF Download
  • PERATURAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA INDUK DESTINASI PARIWISATA NASIONAL LOMBOK-GILI TRAMENA TAHUN 2020-2044.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PPNKEPALA BAPPENAS NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 6 TAHUN 2022 TENTANG PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN ARSIP DINAMIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA.PDF.PDF Download
  • SE MENTERI PUPR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INTERN BERBASIS RISIKO DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN MELALUI WHISTLEBLOWING SYSTEM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 323 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENANGANAN MASUKAN DARI MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM.PDF.PDF Download
  • KEPUTUSAN MENTERI PUPR NOMOR 75 TAHUN 2020 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 09 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
  • KEPUTUSAN MENTERI PUPR NOMOR 1805 TAHUN 2020 TENTANG PENGANGKATAN ATASAN LANGSUNG KUASA PENGGUNA ANGGARAN BARANG DAN PEJABAT PERBENDAHARAAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN BPIW.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA BPIW 2022.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 (KEPALA BPIW).PDF Download
  • PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA.PDF Download
  • PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF Download
  • PERATURAN KEMENTERIAN KEUANGAN (PMK) TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2023.PDF Download
  • PERMEN PANRB NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (KEPALA BPIW).PDF Download
  • LAPORAN KINERJA BPIW TAHUN 2022.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (REVISI 1).PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (KEPALA BPIW).PDF Download
  • PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2023 TENTANG PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024.PDF Download
  • LAPORAN KINERJA BPIW TAHUN 2023.PDF Download
Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan R... INFOGRAFIS

Baca

Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah (RPJMN 2020-202... INFOGRAFIS

Baca

Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Pulau/Kepulauan INFOGRAFIS

Baca

Isu Staregis BPIW TA 2024 INFOGRAFIS

Baca

Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastr... INFOGRAFIS

Baca

Sebaran 112 Kawasan Strategis Prioritas 2023 Hasil... INFOGRAFIS

Baca

Target Output Utama Rencana Strategis Kementerian ... INFOGRAFIS

Baca

Sebaran Kawasan Strategis Prioritas 2022 INFOGRAFIS

Baca

7 Kerangka Pikir Agenda Pembangunan WIlayah INFOGRAFIS

Baca

Infografis terkait Penanganan Penyebaran Covid-19 INFOGRAFIS

Baca

Menata Matra Jawa Utara INFOGRAFIS

Baca

Proses Penyusunan Program Jangka Pendek INFOGRAFIS

Baca

Kawasan Pariwisata Super Prioritas INFOGRAFIS

Baca

Jembatan Bintan-Batam INFOGRAFIS

Baca

Sistem Informasi BPIW INFOGRAFIS

Baca

Beberapa Program Tematik BPIW 2019 INFOGRAFIS

Baca

Capaian Kegiatan BPIW 2015-2019 INFOGRAFIS

Baca

Kebijakan Pengembangan Kota Berketahanan (Resilien... INFOGRAFIS

Baca

Panduan Praktis NUA INFOGRAFIS

Baca

Integrated Rest Area, Rambut Siwi Bali INFOGRAFIS

Baca

Apa peran BPIW dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PUPR?

BPIW sebagai Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian PUPR memiliki peran strategis dalam menerpadukan pembangunan infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan melalui perencanaan (planning) yang terpadu dan sinkronisasi program (programming) infrastruktur PUPR (fungsi, lokasi, waktu, besaran, dan dana).

Apakah yang dimaksud dengan pembangunan infrastruktur PUPR berbasis Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)?

Pembangunan infrastruktur PUPR berbasis WPS merupakan pendekatan pembangunan infrastruktur terpadu berbasis pengembangan wilayah yang memadukan perencanaan antarsektor, wilayah dan pemangku kepentingan dalam upaya membangun konektivitas, aksesibilitas, pertumbuhan ekonomi wilayah, peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam dan antarkawasan pertumbuhan dengan kawasan pendukung dalam mewujudkan keseimbangan pembangunan antarkawasan. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, konsentrasi pembangunan infrastruktur PUPR berbasis pengembangan wilayah dituangkan ke dalam 35 WPS yang tersebar di seluruh Indonesia. Pendekatan WPS ini memadukan antara pengembangan wilayah dengan “market driven”, mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, memfokuskan pengembangan infrastruktur menuju wilayah strategis, mendukung percepatan pertumbuhan kawasan-kawasan pertumbuhan di WPS, dan mengurangi disparitas antarkawasan di dalam WPS.

Bagaimana cara Indonesia Tourism Development Program (ITDP) dapat mengakomodasi kompleksitas sektor pariwisata (sektor besar dan berkaitan dengan banyak aktivitas)?

Integrasi menjadi perhatian utama dalam pengerjaan ITDP. Hal tersebut diimplementasikan melalui empat komponen ITDP yang secara komprehensif mencakup aspek-aspek kunci yang mempengaruhi secara signifikan pengembangan pariwisata di Indonesia. Empat komponen tersebut yaitu:
• Komponen 1: Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pengembangan pariwisata terpadu dan berkelanjutan
• Komponen 2: Meningkatkan kualitas jalan dan akses pelayanan dasar yang menunjang pariwisata
• Komponen 3: Mendorong partisipasi lokal dalam perekonomian sektor pariwisata
• Komponen 4: Meningkatkan lingkungan yang kondusif untuk masuknya investasi swasta dan dunia usaha ke bidang pariwisata

Mengapa peyusunan Integrated Tourism Master Plan (ITMP) menjadi kegiatan pertama yang dikerjakan dalam Program Pengembangan Pariwisata Indoensia (Indonesia Tourism Development Plan (ITDP))?

Penyusunan ITMP merupakan salah satu bagian dari Komponen 1 (Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pengembangan pariwisata terpadu dan berkelanjutan). Hal ini menjadi kegiatan pertama yang dilakukan karena ITMP diharapkan menjadi pedoman untuk berbagai pemangku kepentingan, berbagai aspek dalam mengembangkan pariwisata di tiga destinasi terpilih, serta pengerjaan kegiatan ITDP yang lainnya.

Kawasan pariwisata mana saja yang dikembangkan melalui penyusunan Integrated Tourism Master Plan (ITMP)?

ITMP disusun untuk tiga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas yaitu:
• Kawasan Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara
• Borobudur-Yogyakarta-Prambanan di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
• Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pariwista tekait banyak pihak, baik di pusat maupun daerah. Apakah hal ini sudah dipertimbangkan dalam penyusunan Integrated Tourism Master Plan (ITMP)?

Peran pemangku kepentingan menjadi salah satu fokus dalam penyusunan ITMP yang ditandai dengan adanya tugas spesifik dalam penyusunan ITMP yaitu “Tugas H. Memastikan Keterlibatan Pemangku Kepentingan (Task H. Ensure Active Stakeholder Engagement)”. Terdapat pula “Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Engagement Plan)” pada tahap awal kegiatan sehingga pemangku kepentingan dapat teridentifikasi dengan baik dan keterlibatan dalam setiap fasenya pun lebih terencana.

Bagaimana cara menghubungi layanan informasi BPIW?

Jika terdapat pertanyaan atau saran terkait pengembangan infrastruktur wilayah, dapat menyampaikannya melalui website ini dengan memilih menu Kontak / Hubungi Kami dan mengisi form yang tersedia. Pertanyaan/saran yang diterima akan direspon dari email Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik BPIW.

Test Data

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : image/jpeg

  • Tahun : 2015
  • Organisasi : Sekretariat Badan
  • Kategori : Hasil Studi
  • Tema :

Laporan Akhir

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : image/jpeg

  • Tahun : 2015
  • Organisasi : Sekretariat Badan
  • Kategori : Bahan Paparan
  • Tema :

New data for Public

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : image/jpeg

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Sekretariat Badan
  • Kategori : Hasil Studi
  • Tema :

test data

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Sekretariat Badan
  • Kategori : Hasil Studi
  • Tema :

Anjungan Cerdas (dummy)

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Sekretariat Badan
  • Kategori : Peta
  • Tema :

Bendungan Dummy

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : image/jpeg

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Sekretariat Badan
  • Kategori : Bahan Paparan
  • Tema :

Data Dummy

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : image/jpeg

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Sekretariat Badan
  • Kategori : Peta
  • Tema :

data4416

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : image/jpeg

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan
  • Kategori : Peta
  • Tema :

reqdata4416

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : image/png

  • Tahun : 2016
  • Organisasi : Pusat Pengembangan Kawasan Strategis
  • Kategori : Bahan Paparan
  • Tema :

Arahan Program dan Kegiatan Sekretariat BPIW TA.2015

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/pdf

  • Tahun : 2015
  • Organisasi : Sekretariat Badan
  • Kategori : Bahan Paparan
  • Tema :

Wilayah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional
Kawasan wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya
Kawasan Perkotaan Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi
Kawasan Strategis Nasional Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.